Connect with us

Nasional

Indonesia Pantang Berunding dengan Cina Soal Natuna

Published

on


Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal Cina di Laut Natuna Utara. Jokowi menegaskan tidak akan ada negosiasi terkait Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Ia mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sejumlah kapal nelayan Cina masih bertahan di perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan tersebut. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Presiden.

Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap tegas dalam menangani konflik di perairan Natuna. Namun, pernyataan Jokowi itu disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan tak akan ada tawar-menawar terkait Natuna. Luhut menegaskan, laut Natuna masuk dalam wilayah ZEE yang menjadi hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu, Luhut memastikan, pemerintah sama sekali tak berniat untuk berunding dengan Cina terkait batas wilayah Indonesia.

“Sekali lagi saya ingin garis bawahi, tidak ada keinginan pemerintah untuk mencoba berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah melakukan langkah tegas terhadap kapal-kapal asing. Menurut Luhut, Pemerintah Cina juga sudah berusaha mengurangi jumlah nelayan yang datang ke laut Natuna. “Jadi, tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu,” kata Luhut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, hak berdaulat Indonesia atas Natuna telah ditetapkan dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Indonesia pun tak akan pernah mengakui nine dash-line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Cina.

“Apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan, memang karena hak berdaulat kita sudah jelas sesuai hukum internasional, UNCLOS,” ujar Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menambah dan meningkatkan patroli di laut Natuna. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga hak berdaulat yang dimiliki di laut Natuna. Terkait langkah tegas terhadap nelayan-nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia, Mahfud menyerahkan kepada panglima TNI, Angkatan Laut, dan Bakamla.

“Tapi, yang jelas, payungnya kita pertahankan kedaulatan dan itu sudah hak sah kita, tidak ada nego. Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan Cina baik,” ujar Mahfud.

Diplomat senior Hasyim Djalal mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi eskalasi konflik di perairan Laut Natuna Utara yang belakangan kembali diklaim Cina. Terbuka kemungkinan Negeri Tirai Bambu akan mengambil langkah nekat atas hak terang perairan nusantara. “Ini yang menurut saya yang disiapkan adalah bersiap-siap menghadapi andai kata pasukan Cina itu yang masuk ke wilayah Indonesia,” kata Hasyim kepada Republika, Senin.

Menurut pakar hukum laut internasional itu, potensi Cina untuk menggelar armada lautnya di Natuna Utara bakal terjadi selama sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) tak selesai. “Karena Laut Cina Selatan itu tidak jelas pemilik kewenangannya,” ujar Hasyim.

Hasyim menerangkan, krisis antara Indonesia dan Cina yang terjadi di Natuna Utara merupakan sisi lain dari pertengkaran di LCS antara pemerintahan di Beijing dengan sejumlah negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Indonesia bukan termasuk negara yang mengambil klaim atas perairan di LCS. Namun, perairan Natuna Utara yang sudah diakui hukum internasional sebagai teritorial sah Indonesia beririsan dengan perairan LCS yang sampai hari ini tak terang kepemilikannya.

Di sisi lain, kata Hasyim, negara-negara ASEAN yang berselisih dengan Cina di LCS mengakui 200 mil perairan dari Pulau Natuna menjadi hak kedaulatan Pemerintah Indonesia sebagai ZEE. “Jadi, hak Cina untuk ambil ikan di situ (perairan Natuna Utara) sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak negara yang punya zona ekonomi di situ (Indonesia),” ujar Hasyim.

Mantan duta besar Indonesia di PBB itu menyarankan sejumlah langkah kepada pemerintah. Kata dia, Indonesia harus melaksanakan haknya mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan cara apa pun, baik lewat penguatan maupun pengawasan militer di perairan krisis.

Selain itu, Indonesia harus menguatkan diplomasi dengan negara-negara ASEAN yang punya sengketa teritorial di LCS dengan Cina. Tujuannya agar negara-negara ASEAN tak mengingkari pengakuan Natuna Utara sebagai perairan nusantara yang sah.

Nasional

Pangkohanudnas Ajak Para Generasi Muda Untuk Mencintai Dirgantara

Published

on

Finroll.com — Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) bekerjasama dengan Staf Potensi Kedirgantaraan TNI Angkatan Udara (Spotdirgaau) menyelenggarakan Forum Komunasi Sosialisasi Cinta Dirgantara yang dilaksanakan di gedung Leo Wattimena, Makohanudnas, Halim Perdanakususma, Selasa (25/2).

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Suryadarma, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi dan Sekolah Tinggi Agama Hindu.

Dalam sambutannya yang dibacakan Asops Kaskohanudnas Kolonel Pnb Ian Fuadi, Pangkohanudnas menyampaikan selain melaksanakan tugas pokok menjaga kedaulatan udara NKRI, TNI Angkatan Udara juga melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan yang berada di sekitar wilyah udara masing-masing, salah satunya dengan melakukan pembinaan potensi kedirgantaraan.

“Diharapkan minat dan rasa cinta dirgantara dari generasi muda khususnya akan semakin tumbuh sehingga akan muncul generasi muda yang mencintai dirgantara, yang menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan NKRI, kata Pangkohanudnas.

Sebagai pembicara/narasumber pada kegiatan tersebut adalah Paban II Puan Spotdirga Kolonel Pnb, Agung Sasongkojati MA, Sc.,M.S.S., dalam ceramahnya menyampaikan ,“ Pembinaan potensi kedirgantaraan, sebagai penyelenggara strategi kebijakan, pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara serta menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang kedirgantaraan yang tangguh,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Paban II Puan Spotdirga juga menjelaskan masalah menerbangkan Drone yang tidak boleh sembarangan diterbangkan kerena harus ada ijin dari pihak terkait (Airnav) apabila dilanggar ada sangsi dan hukumanya apabila dilanggar.

Continue Reading

Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 Resmi di Buka Mendagri Tito Karnavian

Published

on

Finroll.com — Rakornas Dorong Tingkatkan Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 hari ini, Selasa, 25 Februari 2020 resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Mendagri yang didampingi oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar
Perpusnas dan seluruh pemangku kepentingan dibidang Perpustakaan di Indonesia satukan tekad untuk tingkatkan inovasi dan kreativitas bagi para puskakawan demi penguatan indeks literasi untuk mewujudkan sumber daya manusias Unggul menuju Indonesia Maju.

Sinergi itu dilakukan lewat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Pariwisata Tahun 2020 yang digelar di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta., 25 Februari – 27 Februari 2020. Lewat penguatan pustakawan itulah diharapkan mampu menjadi momentum dalam mendukung gerakan literasi di berbagai sektor.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnvian menyatakan dukungannya untuk menggerakan literasi, utamanya dalam kaitannya dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpusnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar dan penting bangsa ini, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Tito Karnavian dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 hari ini, Selasa, 25/2/2020 di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta.

Sementara Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Karena menurutnya Pak Tito itu salah satu duta literasi di Indonesia. Selain pernah berkarir di kepolisian, pak tito juga seorang guru besar, dan setiap jadi pembicara baik di dalam maupun di luar negeri selalu dinanti. Pak Tito Juga telah menulis beberapa buku.

Yang akan menjadi fokus pembahasan rakornas, yang dihadiri oleh 1600 orang dari berbagai pengaku kepentingan di bidang perpustakaan di Indinesia ini, adalah soal tenaga pustakawan.
Pentingnya membangun kegemaran masyarakat yang sebenarnya meningkatkan indeks literasi. Kita beraharap semua bisa memahami, tidak penting lagi kita ribut soal kegemaran membaca itu rendah,” jelasnya.

Terkait perpustakaan, saat ini juga harus menjadi tempat transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Bukan lagi sekadar perpustakaan sebagai gudang buku
“Perpustakaan bisa jadi tempat akselerasi pengetahuan. Perpustakaan hari ini harus mampu mentransfer knowledege agar orang membutuhkan mendapatkan, tidak penting kunjungan, yang penting akses,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Hal ini sesuai dengan peran perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian.

Oleh karena itu, perlu ikhtiar kolektif agar kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan dapat menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat. “Membaca merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat,”Ujarnya.

Menurutnya peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas merupakan Kegiatan Prioritas Nasional yang dituangkan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 diharapkan mampu mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong era keterbukaan dan menyongsong bonus demografi 2035.

“Kegiatan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 ini bertujuan untuk mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca antara pemangku kepentingan pembangunan perpustakaan lintas pusat dan daerah,” ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando.

Perpustakaan adalah ruang terbuka bagi masyarakat untuk mempertinggi pengetahuan sebagai prasyarat partisipasi dalam pembangunan. “ Perpustakaan berkontribusi aktif mendukung pembangunan manusia, dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan yang disebabkan karena persoalan konektifitas dengan sumberdaya pengetahuan, ketersediaan sumberdaya pengetahuan untuk meningkatan kompetensi diri mengatasi keterbatasan akibat faktor geografis, fisiologis dan psikis masyarakat (UU No.43/2007 pasal 5),” kata Syarif.

Syarif yakin kesenjangan pembangunan manusia antardaerah, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluas harus dipersempit. Salah satu upaya mempersempit kesenjangan tersebut ialah meningkatkan akses pengetahuan ke seluruh pelosok tanah air.

“Perpustakaan merupakan lembaga yang mampu memastikan setiap warga negara memperoleh akses pengetahuan secara terbuka di mana dan kapan pun mereka berada.
Perpustakaan Nasional dan seluruh perpustakaan di Indonesia, serta pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan kesepakatan kolektif dalam akselerasi peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas melalui pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat.

Rakornas tahun ini, Selain Kepala Perpusnas dan Mendagri, juga menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa di bidang perpustakaan. Para narasumber terbagi dalam dua sesi. pertama sesi kebijakan yang diisi oleh perwakilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, perwakilan Menteri Keuangan, dan Pimpinan Komisi X DPR RI/
Sesi kedua yaitu sesi teknokrak/praktisi yang diisi oleh Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu, Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama Kemendagri, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Duta Baca Indonesia, Kepala Dinas Provinsi dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Selatan, Wakil Walikota Tegal, Pegiat Literasi, Asosiasi Perpustakaan Umum, Asosiasi Perpusatakaan Khusus, Asosiasi Perpusatakaan Sekolah, Asosiasi Perpusatakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Sarana Perpustakaan dan Ikatan Pustakawan Indonesia.
Peserta Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 berasal dari berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun sukarelawan/pegiat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Total peserta yang mengikuti Rakornas ini adalah sebanyak 1.500 orang, yang terdiri dari para kepala dinas perpustakaan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota se-Indonesia, Bappeda se-Indonesia, Asosiasi Penerbit, Forum Perguruan Tinggi Negeri, FOrum Perpustakaan khusus, Forum Perpustakaan sekolah, mitra perpusnas diseluruh wilayah Indonesia, seluruh pustakawan perpusnas, pejabat perpusnas dan seluruh kepala UPT Perpusnas. Rakornas ini diagendakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2020.

Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan tahun 2020 ini, visi bersama, komitmen dan berbagi pengalaman antar pelaku pembangunan perpustakaan dan pegiat literasi di pusat dan daerah dipertemukan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan yang merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI.

Rapat Koordinasi Nasional ini juga mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan, dengan mekanisme bottom up dan top down planning, disamping juga sebagai wadah konsolidasi, integrasi, harmonisasi, sinkronisasi dalam rangka penguatan dan penajaman program dan kegiatan, juga membangun interaksi atau interdependensi antara para pemangku kepentingan dengan Perpustakaan Nasional RI sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga Perpustakaan Nasional dalam menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan amanat yang terdapat dalam Perpres tentang RKP, Renstra Perpustakaan Nasional, serta perumusan rencana kedepan pembangunan di bidang perpustakaan..

“Capaian pembangunan bidang perpustakaan Indonesia tercermin dari beberapa aspek, yakni peningkatan jumlah ketersediaan perpustakaan, peningkatan kelembagaan perpustakaan daerah, penguatan kerangka regulasi, peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan, serta kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan,” katanya.(red)

Continue Reading

Nasional

Istana Presiden Sempat Tergenang, Hujan Deras Di Jakarta

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin (24/2) malam menimbulkan banjir dan genangan di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dari keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, air sempat menggenangi sekitar Masjid Baiturrahhim di Kompleks Istana Kepresidenan.
“Istana banjir,” ujar Pramono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (25/2)

Namun dari keterangan Biro Pers Istana, genangan air telah surut sejak pukul 07.00 WIB pagi tadi. Dari sejumlah video yang dibagikan terlihat tak ada lagi genangan air di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono telah berkeliling di sekitar kawasan Istana. Di bagian lorong yang sempat tergenang juga telah surut.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta dari Senin (24/1) malam hingga Selasa pagi (25/1) membuat sejumlah ruas jalan tergenang.

Berdasarkan pantauan akun resmi TMC Polda Metro Jaya di Twitter, beberapa jalan bahkan dialihkan karena tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor.

Kawasan di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, juga ikut terendam banjir. Berdasarkan informasi dari akun Twitter @TMCPoldaMetro hingga pukul 07.00 WIB pagi tadi, air setinggi 20-30 sentimeter menggenangi Jalan Medan Merdeka Timur arah Monas Timur, tepatnya di depan gedung Pertamina. Akibatnya, lalu lintas di sekitar kawasan itu tersendat.

Jalan Medan Merdeka Timur bahkan sudah tak bisa dilintasi. Genangan setinggi 15-20 cm juga muncul di kawasan gedung PLN Gambir, Jakarta Pusat, menuju arah kantor Kedubes Amerika Serikat.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending