Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Indonesia Tawarkan Investor China Proyek Sabuk Jalan Senilai $60 Miliar

Published

on


Indonesia Tawarkan Investor China Proyek Sabuk Jalan Senilai $60 Miliar

Finroll.com – Terlepas dari lokasinya yang strategis, Indonesia belum termasuk di antara penerima keuntungan terbesar dari dorongan triliunan dolar China untuk menciptakan Jalur Sutra modern. Mendapatkan kesepakatan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan, karena Indonesia bersikeras pada bentuk bisnis-ke-bisnis (B2B) untuk semua transaksi, dan menolak untuk mengambil pinjaman pemerintah-ke-pemerintah. Jakarta tengah melakukan “komunikasi struktural” dengan Beijing sejak tahun lalu, terkait proyek-proyek infrastruktur yang mungkin bernilai gabungan $50 miliar hingga $60 miliar.

Indonesia menawarkan proyek-proyek baru senilai hingga $60 miliar kepada para investor China, dalam upaya untuk memanfaatkan inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing, seorang pejabat senior mengatakan, meskipun ada kekhawatiran tentang ketergantungan pada beberapa pinjaman, seperti yang terjadi di seluruh dunia.

Terlepas dari lokasi Indonesia yang strategis, negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu belum termasuk di antara penerima keuntungan terbesar dari dorongan triliunan dolar China untuk menciptakan Jalur Sutra modern.

Proyek Sabuk dan Jalan Indonesia yang paling terkenal adalah rel kereta api senilai $6 miliar yang menghubungkan ibu kota Jakarta ke pusat tekstil Bandung, yang telah menghadapi masalah pengadaan tanah.

Namun, Jakarta telah berada dalam “komunikasi struktural” dengan Beijing sejak tahun lalu, terkait proyek-proyek infrastruktur yang mungkin bernilai gabungan $50 miliar hingga $60 miliar, kata Ridwan Djamaluddin, wakil menteri maritim.

Indonesia telah mengusulkan proyek-proyek potensial di seluruh nusantara, sementara para pejabat dan ahli China telah mengunjungi pemerintah-pemerintah daerah untuk mencari proyek-proyek yang akan didanai, katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

“Kami sepenuhnya sadar bahwa kami tidak boleh membiarkan kerja sama ini berakhir dengan buruk,” kata Djamaluddin. “Negara-negara lain telah dipaksa untuk membayar kembali pinjaman dan beberapa telah melepaskan aset mereka. Kami tidak menginginkan itu.”

Mendapatkan kesepakatan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan, karena Indonesia bersikeras pada bentuk bisnis-ke-bisnis (B2B) untuk semua transaksi, dan menolak untuk mengambil pinjaman pemerintah-ke-pemerintah,” tambahnya.

“Saya mengerti bahwa kami tidak secepat negara lain untuk mendapatkan dana karena pemilik dana akan berpikir lebih lama tentang penawaran kami,” kata Djamaluddin.

Dia mengharapkan perjanjian dibuat pada putaran pembicaraan berikutnya pada bulan April, setelah China menanggapi proposal terbaru dari Indonesia bulan lalu, tambahnya.

Model B2B akan membantu melindungi Indonesia dari segala risiko China yang menggunakan pengaruhnya karena ketergantungan keuangan negara, kata Djamaluddin.

Setiap investasi China juga harus mempekerjakan pekerja Indonesia dan memiliki teknologi yang paling maju, ramah lingkungan, dan memungkinkan untuk transfer teknologi, tambahnya.

Proyek yang ditawarkan termasuk empat pembangkit listrik tenaga air dengan nilai gabungan sebesar $35 miliar di provinsi Kalimantan Utara, katanya.

Pada bulan Oktober, Power Construction Corp of China (PowerChina) dan Kayan Hydro Energy Indonesia menandatangani kontrak untuk rekayasa, pengadaan, dan konstruksi pada tahap pertama dari satu pembangkit listrik, perusahaan China mengatakan dalam sebuah pernyataan. Media mengatakan bahwa proyek tersebut bernilai $17,8 miliar.

Proposal Indonesia itu juga menawarkan China kesempatan untuk membangun pembangkit listrik mulut tambang, kompleks industri, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan di pulau resor Bali.

Source: matamatapolitik by Reuters
Advertisement Valbury

Nasional

Wajah Baru MUI, Manuver Ma’ruf Amin dan Pembersihan 212

Published

on

FINROLL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring Miftachul Akhyar resmi menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dadi 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman.

“Kalau MUI tidak dipegang, akan membahayakan. Buktinya dulu zamannya Pak Ma’ruf Amin pas demo Ahok, itu kan MUI menaikkan terus,” ujarnya.

Terpisah, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan cara pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat.

Siti melihat ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat. Salah satunya di MUI. Siti menyebutnya sebagai state coorporatism.

“Ini harus keluar dari state coorporatism. Semua dikooptasi, semua kekuatan yang ada dikooptasi, itu Orde Baru. Ini Orde Reformasi yang tidak sepatutnya itu,” ujar Siti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Ia berpendapat seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Ia menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam.

Meski begitu, Siti menilai upaya menyingikirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite.

“Naif menurut saya memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan,” tutur Siti.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Nasional

KPK Dilaporkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Published

on

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dinihari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddi atas dugaan korupsi ekspor benur.

Menurut sumber Tempo, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Hingga kini Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke KPK dan sumber-sumber resmi lainnya. Namun hingga kini belum dibalas.

nformasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK.

“OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pangkas Libur Panjang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya.

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Lebih lanjut, Jokowi, kata Muhadjir, meminta pejabat terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi. Rapat untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.

“Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi oleh Kemenko PMK dan lembaga terkait terutama soal libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idu Fitri,” beber dia.

Pemerintah sebelumnya sudah mengundur waktu cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu. Rencananya libur pengganti bakal diberikan pada 28 Desember hingga 31 Desember 2020.

Libur nasional sendiri sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama dengan 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020 kemudian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Di dalamnya ditetapkan bahwa satu hari libur nasional jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020 yang merupakan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama pertama jatuh pada tanggal 24 Desember 2020 yang merupakan cuti bersama Hari Raya Natal.

Di sisi lain

pada 24 Desember-31 Desember. Usulan ini ia sampaikan lantaran berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

“Iya sebaiknya ditunda, liburan dan cuti bersama memicu mobilitas penduduk lebih besar, padahal mobilitas tinggi dan berkerumun sangat berisiko terhadap tingginya potensi penularan Covid-19, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan 3M,” ucap Daeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending