Connect with us

Business

Ini Alasan Pertamina Akhiri Kemitraan Dengan Eni SpA Dalam Produksi Biodiesel 100%

Published

on


Finroll.com — Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan PT Pertamina telah mengakhiri kemitraan dengan perusahaan minyak, gas, dan listrik Italia Eni SpA untuk memproses minyak sawit menjadi bahan bakar, ungkapnya, di Jakarts, Rabu (29/1/2020).

Penyebab pemutusan kemitraan, menurut Nicke, karena Eni mensyaratkan sertifikasi minyak kelapa sawit yang diakui secara internasional, sejalan dengan langkah Uni Eropa untuk mengekang penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar transportasi, meskipun minyak tersebut akan diproses di fasilitas yang berlokasi di Indonesia.

Pertamina dan Eni menandatangani perjanjian usaha patungan tahun lalu untuk membangun kilang di Indonesia yang akan menghasilkan bahan bakar yang sepenuhnya berasal dari minyak sawit mentah (CPO).

“Kami telah memutuskan untuk mengakhiri kemitraan ini dan menggantinya dengan kemitraan dengan UOP dari Amerika Serikat untuk dukungan dalam teknologi,” kata Nicke, merujuk pada lengan teknik konglomerat minyak dan gas AS Honeywell International Inc.

Namun, Nicke tidak mengungkapkan rincian teknis atau keuangan tentang pembubaran kemitraan dengan Eni, maupun perjanjian baru dengan UOP.
Eni dan Honeywell UOP belum menanggapi email yang dikirim Reuters yang meminta komentar atau pernyataan Dirut pertamina itu.

Komisi Eropa menyimpulkan pada bulan Maret bahwa CPO menyebabkan deforestasi berlebihan dan seharusnya tidak dihitung sebagai sumber energi terbarukan, dan secara efektif akan dihapus sebagai bahan bakar untuk transportasi di blok ekonomi itu antara 2023 dan 2030.

Pertamina sedang membangun kilang “green diesel” baru di Plaju, Sumatra Selatan, dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 1 juta kiloliter (KL) per tahun dan target memulai operasi pada tahun 2024.

Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia dan Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia mengoptimalkan penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit untuk mengekang impor energi, sambil meningkatkan konsumsi minyak nabati.(Reuters)

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran

Published

on

By

Pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran wabah virus corona akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

FINROLL.COM — Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan KADIN Rico Rustambi mengatakan masyarakat kecil yang akan paling terdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70 persen perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Ia menyebut, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat.

“Akan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan banyak yang tutup atau bangkrut dalam waktu dekat,” terangnya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (7/4).

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tak terelakkan sebab lesunya perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari seretnya perekonomian dalam negeri dengan drastisnya penurunan permintaan.

Lihat juga: Harga Batu Bara Acuan Turun Jadi US$65,77 per Ton pada April
Sejalan dengan Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkap dengan PSBB maka semua bisnis akan terhenti dengan sendiri.

“Masing-masing masih mendata, yang mesti dirumahkan berapa besar kan kemarin disampaikan di Jakarta sudah keluar angka ratusan ribu, angka akan terus naik dengan terhentinya ekonomi,” ujarnya.

Shinta mengungkap jumlah karyawan yang dirumahkan akan membengkak dengan penerapan kebijakan PSBB. Pasalnya, rantai keberlanjutan usaha dengan hubungan karyawan tak dapat dipisahkan.

Shinta menambahkan yang dapat dilakukan pengusaha saat ini ialah mengoptimalisasi kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan dengan bersiap diri dalam mempersiapkan pasokan kebutuhan masyarakat selama PSBB dilangsungkan.

Terkait stok makananya, Shinta mengungkap hingga saat ini stok di masyarakat masih aman dan ia yakin selama logistik tidak terganggu maka penyaluran stok ke masyarakat tak akan terkendala.

“Stok aman, selama tidak dihentikan logistiknya. Karena sangat penting untuk kebutuhan primer dan aktivitas (barang),” ungkapnya.

Shinta mengaku belum merampungkan kalkuasi kerugian yang diakibatkan wabah virus corona sejak Maret lalu. Namun, dia menyebut kerugian para pengusaha tak tanggung-tanggung besarnya mengingat covid-19 menyerang hampir seluruh sektor perekonomian.

Melansir data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130 ribu pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang diPHK maupun dirumahkan.

Dengan terhentinya pemasukan masyarakat hingga waktu yang belum ditentukan, Shinta meminta pemerintah untuk menjamin harga sembako terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Katanya, jika tidak, akibatnya bisa fatal.

Namun, Shinta menyambut baik kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Ia berharap, penerapan PSBB dapat dilaksanakan dengan tertib agar mobilitas masyarakat dapat ditekan dan roda perekonomian dapat segera berjalan normal.

Lihat juga: Airbnb Dapat Dana US$1 M Buat Atasi Dampak Virus Corona
Sementara, Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta menilai penerapan PSBB tak akan menimbulkan dampak terlalu hebat sebab sudah banyak usaha di berbagai sektor yang menutup usahanya seiring dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing.

Menurut Tutum, logistik akan menjadi kunci keberhasilan PSBB sehingga ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tak menghentikan aktivitas pengiriman logistik lewat ojek. Tutum bilang, usaha pemerintah dalam menekan lalu lintas manusia akan efektif jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara logistik.

“Kami menyambut baik penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” tukasnya.

Continue Reading

Keuangan

Rupiah Menguat 0,17 Persen Ke Rp14.385 Per Dolar AS

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp16.385 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Selasa (7/4). Posisi ini menguat 27 poin atau 0,17 persen dari Rp16.412 per dolar AS pada Senin (6/4).

Rupiah berada di zona hijau bersama mayoritas mata uang Asia lain. Mulai dari Won Korea Selatan yang menguat 0,69 persen, ringgit Malaysia 0,39 persen, yen Jepang 0,31 persen, peso Filipina 0,18 persen, yuan China 0,15 persen, dan dolar Singapura 0,14 persen.

Hanya baht Thailand dan dolar Hong Kong yang berada di zona merah, yaitu masing-masing melemah 0,13 persen dan minus 0,01 persen. Sementara mata uang negara maju kompak menguat.

Dolar Australia menguat 0,51 persen, poundsterling Inggris 0,31 persen, dolar Kanada 0,18 persen, euro Eropa 0,14 persen, rubel Rusia 0,14 persen, dan franc Swiss 0,13 persen.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memperkirakan kurs mata uang Garuda berada di kisaran Rp16.300 sampai Rp16.500 per dolar AS pada hari ini. Rupiah cenderung menguat berkat sentimen global pada hari ini.

Sentimen datang dari penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19 yang mulai melambat di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Keduanya diketahui menjadi wilayah dengan kasus terbanyak virus corona di dunia saat ini.

Berdasarkan data penyebaran virus corona di dunia, kasus positif di Amerika Serikat kini mencapai 367 ribu, Spanyol 136 ribu, Italia 132 ribu, Jerman 103 ribu, Perancis 98 ribu, dan Inggris 52 ribu. Sementara kasus positif di China, sumber virus corona berasal, stagnan di kisaran 82 ribu.

“Sentimen ini kembali masuk ke pasar keuangan yang mendorong penguatan indeks saham AS, Eropa, dan Asia. Rupiah berpotensi turut menguat hari ini mengikuti sentimen tersebut,” ucap Ariston kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Selain itu, Ariston mengatakan sentimen juga datang dari pemberian stimulus ekonomi jilid kedua dari pemerintah AS dengan nilai mencapai US$1,5 triliun. Sebelumnya, anggaran stimulus pertama mencapai US$2 triliun.

Pemberian stimulus ini untuk meredam dampak ekonomi dari penyebaran pandemi virus corona di Negeri Paman Sam. “Isu ini menambah sentimen positif ke pasar keuangan,” katanya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Daya Beli Tak Boleh Kendur Lawan Corona, THR Tak Boleh Mundur

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Maklum saja, karena pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan belanja untuk penanganan penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Setelah mengeluarkan paket stimulus ekonomi jilid satu dan dua, belakangan, pemerintah bahkan mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam mencapai Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak penyebaran virus corona. Kendati belum direalisasikan, namun kebijakan ini setidaknya sudah membuat geger.

Sebab, pemerintah sampai harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) karena perlu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sudah disiapkan. Bahkan, turut mengubah beberapa aturan lain, seperti amanah pembelian surat utang kepada Bank Indonesia (BI) hingga melebarkan defisit anggaran dari 3 persen ke 5 persen.

Hal-hal ini yang mungkin menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjadi pertimbangan Jokowi untuk mengkaji kembali pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS. Toh, di sisi lain, pemerintah tetap memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dan insentif kepada masyarakat, baik yang merupakan abdi negara maupun bukan.

“Mungkin ada pertimbangan tersebut, tapi harus betul-betul dilihat dampak plus minusnya,” ungkap Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/4).

Namun, bila dijabarkan, menurutnya, lebih banyak dampak positif dari pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS secara normal ketimbang mengubahnya. Entah akan dihilangkan, atau sekadar ditunda.

Pertama, kebijakan THR dan gaji ke-13 mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Sebab, masyarakat tengah dihadapkan pada situasi serba dari rumah, mulai dari kerja, belajar, sampai ibadah.

Hal ini membuat sebuah kelompok keluarga sangat bergantung pada sumber pendapatan yang pasti. Bila pekerja informal belum tentu bisa menikmati THR, bahkan gaji bulanan, maka para PNS diharapkan bisa tetap mendapat kepastian tersebut.

“Idealnya tidak dipotong atau dihilangkan, apalagi di kondisi sekarang ini. Mungkin ada masyarakat yang bergantung pada pendapatan anggota keluarnya yang PNS yang lebih pasti di tengah ketidakpastian ini,” katanya.

Apalagi, sambung Faisal, PNS sejatinya tak melulu ada di kalangan masyarakat menengah ke atas. Banyak juga PNS yang sebenarnya berada di kalangan menengah ke bawah, khususnya 40 persen penduduk berpenghasilan rendah.

Kedua, bila ada sumber pendapatan yang pasti, maka masyarakat akan tetap terdorong untuk melakukan konsumsi di tengah pandemi corona. Hal ini sejatinya dibutuhkan agar roda ekonomi tetap berjalan setelah tekanan tinggi selama pandemi corona berlangsung.

“Selanjutnya, kaitannya ke daya beli masyarakat. Paling tidak, secara historis, ada tambahan konsumsi masyarakat di sebelum dan setelah Lebaran yang dalam beberapa tahun terakhir ada di kuartal II. Kalau tidak ada THR, konsumsi akan sama dengan bulan-bulan sebelumnya,” tuturnya.

THR Tak Boleh Mundur Agar Daya Beli Tak Kendur Lawan CoronaTHR biasanya digunakan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan lebaran. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Sementara menurut hitung-hitungan Faisal, setidaknya konsumsi masyarakat yang terbantu THR pada periode sebelum sampai sesudah lebaran bisa mencapai kisaran 3 persen. Menurutnya, laju konsumsi tersebut setidaknya menjadi modal untuk mencapai rata-rata konsumsi 5 persen pada kuartal tersebut di waktu normal.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi di kisaran tersebut dibutuhkan untuk menopang laju ekonomi nasional. “Meski belum ada hitungan pasti berapa peran THR ke pertumbuhan ekonomi, tapi biasanya ada peningkatan konsumsi pada periode tersebut,” ucapnya.

Ketiga, kepastian pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS menjadi jaminan agar perusahaan swasta tak mangkir dari kewajibannya. Menurutnya, dampak ini harus dipertimbangkan betul.

“Itulah kenapa THR ini tidak hanya dilihat sebagai bonus ke PNS, tapi acuan untuk swasta juga. Kalau sampai mereka ikut-ikutan mempertimbangkan THR, yang terkena dampak justru masyarakat luas,” imbuhnya.

Untuk itu, Faisal menilai masalah ini seharusnya sudah selesai, di mana pemerintah hanya perlu memastikan THR dan gaji ke-13 tetap sampai ke tangan PNS. Toh, sumber dana bagi pengeluaran ini seharusnya sudah pasti, yaitu masuk ke belanja pegawai yang sudah diperhitungkan setiap tahunnya.

Kalaupun butuh dana tambahan, Faisal mengatakan pemerintah bisa mengambilnya dari pengeluaran jangka panjang, seperti proyek infrastruktur. Syaratnya, proyek tersebut belum jalan atau baru mau dimulai, belum tender, sehingga tidak ada tambahan biaya perawatan (maintenance) tinggi ketika ditinggalkan sementara untuk fokus ke penanganan pandemi corona.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS tetap mutlak dilakukan seperti biasanya. Justru, sambungnya, kebijakan ini seharusnya dijalankan dengan tanpa keraguan mengingat kondisi ekonomi tengah tertekan pandemi corona.

“Seharusnya normal saja, karena di jangka pendek, pandemi corona masih membuat pelemahan demand konsumsi. Buktinya, inflasi Maret rendah, padahal sebulan sebelum puasa, itu indikator bahwa ekonomi lagi turun,” jelasnya.

Bahkan, menurutnya, THR merupakan bantalan tambahan dari stimulus ekonomi yang saat ini diberikan pemerintah tanpa perlu mengeluarkan insentif tambahan lagi. Dengan begitu, masyarakat, khususnya PNS, tetap punya bantalan untuk konsumsi.

“Saat pandemi ini, jangan sampai ekonomi masyarakat ambruk, justru harus tetap countercyclical,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fithra mengingatkan dampak THR mempengaruhi konsumsi karena PNS penerima bonus itu tersebar ke semua kalangan masyarakat.

“Bahkan, setidaknya ada 30 persen di level 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah. Meski dampak ekonominya bukan untuk selamatkan pertumbuhan, tapi tetap perlu untuk mendorong konsumsi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fithra melihat tidak ada alasan kajian untuk pemberian THR karena anggaran sebenarnya sudah ada di belanja pegawai. Sekalipun ada tekanan pandemi corona, menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai melakukan realokasi anggaran untuk membayarkan THR.

Pada APBN 2020, pemerintah setidaknya sudah mengalokasikan belanja pegawai dengan jumlah Rp416,14 triliun yang sudah mencakup pemberian THR. Bila penambahan sampai diperlukan pun, sambungnya, ia mengestimasi masih ada dana sekitar Rp300 triliu di APBN 2020 yang bisa diutak-atik.

“Yang jelas, anggaran yang bisa dilihat adalah subsidi energi BBM mencapai Rp100 triliun dan ada sekitar Rp300 triliun yang bisa disisir dari anggaran kementerian yang belum jelas outcome-nya. Selain itu masih ada opsi pandemic bond, pinjaman Bank Dunia untuk bencana, hingga penyebaran surat utang oleh BI,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending