Connect with us

Business

Ini Daftar 11 Perusahaan Indonesia Terbaik se-Asia Pasifik

Published

on


Finroll.com –  Majalah Forbes merilis daftar 200 perusahaan terbaik di Asia Pasifik 2019 dengan pendapatan di atas 1 miliar dolar AS, kemarin. Sebanyak 11 perusahaan asal Indonesia masuk dalam daftar tersebut.

Seperti dikutip dari laman resmi Forbes, Senin (9/9), daftar perusahaan terbaik yang diberi nama “Best Over A Billion” itu merupakan kategori baru yang dirilis Forbes untuk melengkapi “Best Under A Billion” atau perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dengan pendapatan di bawah 1 miliar dolar AS.

Sebanyak 200 perusahaan itu terpilih dari sebanyak 3.200 korporasi di Asia-Pasifik yang telah melantai di pasar modal. Mereka dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, yakni tingkat rata-rata penjualan selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan operasional, pengembalian modal, hingga proyeksi pertumbuhan selama satu atau dua tahun ke depan.

Terdapat 11 perusahaan Tanah Air yang masuk dalam daftar itu, yaitu Adaro Energy, Bank Central Asia (BCA), Bayan Resources, Chandra Asri Petrochemical, Gudang Garam, dan Indah Kiat Pulp & Paper. Selain itu, ada Indofood Sukses Makmur, Japfa, Kalbe Farma, Mayora Indah, dan Sumber Alfaria Trijaya.

Direktur Utama Bank BCA Jahja Setiaatmadja mengaku bangga perusahaannya bisa masuk ke dalam daftar Forbes. Jahja mengatakan, hal tersebut semakin memotivasi BCA untuk terus melakukan perbaikan kinerja.

Menurut dia, perusahaan selama ini sangat gencar mengembangkan teknologi. “Kami senang masuk Forbes. Semoga lebih banyak perusahaan Indonesia yang masuk agar pasar modal semakin berkembang,” ucap Jahja.

BCA telah menganggarkan cost and capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar Rp 5,2 triliun untuk mengembangkan digitalisasi. Besaran angka tersebut naik 24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja modal itu dianggarkan untuk peningkatan sistem keamanan, perangkat lunak, dan perangkat keras. Namun, kendati perusahaan gencar mengembangkan digitalisasi, kata Jahja, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas konvesional. Itu karena tidak semua nasabahnya melek teknologi.

Adapun dari sisi kinerja, BCA pada semester I 2019 mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 12,9 persen menjadi Rp 12,9 triliun dari Rp 11,4 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sementara itu, Forbes mencatat BCA meraup laba 5,2 miliar dolar AS dengan total aset 57,4 miliar dolar AS pada 2018.

Peningkatan inovasi juga menjadi komitmen Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan RI yang masuk ke dalam daftar 200 perusahaan terbaik di Asia-Pasifik. Direktur Utama Kalbe Farma Vidjongtius mengatakan, perusahaan akan terus meningkatkan kemampuan inovasi melalui sumber daya manusia (SDM) unggul dan riset terapan secara efektif.

Selain itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun nilai perusahaan. Dia menegaskan, inovasi harus terus dilahirkan agar bisnis perusahaan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. “Kemampuan inovasi terus kami pupuk melalui SDM yang unggul dan riset terapan efektif. Perusahaan ingin perkembangan zaman dan perkembangan digitalisasi,” kata dia.

Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan bidang farmasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan mampu membukukan laba bersih Rp 1,25 triliun pada semester I 2019. Jumlah laba tersebut naik 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, 11 perusahaan RI yang masuk dalam daftar 200 perusahaan terbaik Asia-Pasifik menandakan bahwa tak semua perusahaan terdampak tekanan ekonomi global, terutama perusahaan yang mengandalkan permintaan pasar domestik.

“Mungkin yang berbasis komoditas tertekan, tetapi kalau yang market base domestik bisa tumbuh,” kata Andry, menilai. Dia melanjutkan, perusahaan Indonesia harus mampu mematangkan strategi di tengah tekanan ekonomi dalam negeri dan global. Sebab, apabila perusahaan tersebut tidak mampu mempertahankan kinerja, mereka akan mengalami kemunduran.

Business

Dorong Saya Saing Industri, Kemenperin Minta Kemenkeu Bebaskan PPN Biji Kakao

Published

on

Finroll.com — Guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kakao sekaligus memacu produktivitas dan daya saingnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) importasi biji kakao.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan usulan pembebasan PPN tersebut diharapkan segera direspon oleh Kemenkeu.

Dengan adanya kebijakan itu nantinya industri domestik bisa lebih berdaya saing terutama yang berbasis komoditas lantaran bahan baku di dalam negeri bisa didorong lebih optimal dalam penyediaannya.

“Kita ingin PPN kakao nol, selain kapas dan log kayu. PPN tidak dihapus, tetapi tarifnya nol. Ini diharapkan bisa mendorong daya saing industri, karena di era free trade dengan negara-negara ASEAN sudah nol tarifnya,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Semengara untuk menjaga ketersediaan bahan baku, pemerintah bersama stakeholder dapat memfokuskan diri untuk meningkatkan produktivitas budidaya kakao. Sedangkan, di sektor industri, diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan petani dalam menjaga kontinuitas pasokan bahan baku biji kakao.

“Selain itu, kami memacu pada konsumsi kakao bagi masyarakat Indonesia. Salah satu upayanya adalah melalui edukasi di sekolah dan promosi yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri serta gerakan peringatan Hari Kakao Indonesia,” tandasnya.(red)

Continue Reading

Business

Pemerintah Bakal Suntik PMN Ke GeoDipa Energi Sebesar Rp700 Miliar

Published

on

Finroll.com — Pemerintah mengajukan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT GeoDipa Energi (Persero) sebesar Rp700 miliar di tahun anggaran 2020. Pemberian PMN tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target pemanfaatan energi panas bumi sebesar 7.000 MW.

Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama GeoDipa, mengatakan, PMN tersebut merupakan wujud komitmen DPR dan Pemerintah RI dalam pencapaian bauran energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 sebesar 23 persen.

PMN tersebut menurut Riki akan dialokasikan untuk pengembangan proyek panas bumi Dieng unit 2 dan Patuha unit 2 dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 55 MW. Estimasi total project sebesar USD370 juta yang berasal dari pinjaman multilateral bank dan porsi ekuitas GeoDipa sebesar 25-30 persen dari total project.

“Tahun 2019 ini, kami sedang melakukan pembelian Long-Lead Items (Casing-Welhead-Pipe-etc), Drilling Rig contract, Rig Services contract, Civil works, AMDA l works, EPC preparation works, etc. dengan menggunakan dana PMN tahun 2015. Tahun depan, kami sudah masuk dalam tahapan pengeboran dan konstruksi melalui pembiayaan bersama dengan ADB multilateral bank,” ujar Riki di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sementara dengan adanya tambahan PMN itu maka GeoDipa memiliki ekuitas sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini dikarenakan GeoDipa masih memilki PMN di tahun anggaran 2015 sebesar Rp607 miliar yang tertunda penggunaannya.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, GeoDipa yang juga merupakan satu-satunya BUMN di sektor panas bumi, berkomitmen untuk bisa memenuhi target pemanfaatan EBT menjadi energi listrik melalui pemanfaatan potensi panas bumi.

Riki menambahkan, dalam Road Map Pengembangan Energi Panas Bumi Indonesia Tahun 2019-2030, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional yang memiliki sasaran bauran energi di tahun 2025 dari sektor EBT mencapai 23 persen, minyak bumi 25 persen, batubara 30 persen dan gas bumi 22 persen.

Di tahun 2030 porsi EBT pada bauran energi ditetapkan sebesar 31 persen. Untuk itu dibutuhkan penambahan kapasitas EBT hingga 10.002 MW. Dalam waktu 10 tahun kedepan, GeoDipa akan fokus pada pengembangan unit Dieng dan Patuha agar mencapai target 800 MW dengan total investasi sebesar Rp 25,6 triliun.

“PMN yang diberikan Pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panas bumi, terhadap target ketenagalistrikan nasional oleh GeoDipa,” kata Riki.(red)

Continue Reading

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending