Connect with us

Makro Ekonomi

Ini Deretan Usaha yang Dapat Pengurangan ‘Pajak Super’ Jokowi

Published

on


Tumbuh 15,3%, Penerimaan Perpajakan Capai Rp 1.301 Triliun Per November

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 Tahun 2019.

PP ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Poin baru dalam aturan ini adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu.

Berikut dirangkum redaksi, Selasa (9/7/2019) dari PP 45 Tahun 2019.

Apa saja usaha yang dapat insentif tersebut? Ini daftarnya :

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Industri pionir sebagaimana dimaksud merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang: a. merupakan industri padat karya; dan b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

“Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional,” bunyi Pasal 29C ayat (2) PP ini.

Makro Ekonomi

Indef : Pemerintah Serius Perkuat Ekonomi Melalui UMKM

Published

on

Finroll.com — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Pemerintah harus benar-benar serius membina usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk dengan mempermudah akses pembiayaan bagi pengembangan usahanya.

Pasalnya UMKM menjadi tumpuan utama ekonomi kerakyatan dimana tahun lalu sektor ini menyumbang PDB Indonesia sebesar 60 persen.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati dalam acara Focus Group Discussion bertema 13 Tahun Kiprah Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut Eni mengatakan pemerintah Indonesia perlu mencontoh succes story dari pemerintahan Jerman dan Jepang yang mampu mendorong UMKM nya kuat dan berdaya saing tinggi.

Di Jepang, kata Enny, industri besar otomotif bergantung pada UMKM untuk produk-produk aksesorisnya.

Ketika muncul produk otomotif baru, UMKM dengan cepat merespon dengan membuat produk aksesoris yang justru mampu mendorong tingkat penjualan otomotif pada industri besar.

Sementara di Jerman, UMKM mampu menguasai seluruh sektor pertanian dari hulu hingga hilir sehingga tidak ada ruang bagi korporasi memasukinya.

Di Indonesia, setiap calon legislatif (caleg) di semua partai dan calon pemimpin baru baik pusat maupun daerah saat kampanye selalu ingin mendorong kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM .

Namun saat menduduki kursi pimpinan baik eksekutif maupun legislatif, tidak ada bukti konkret janji-janji mereka dalam mendorong daya saing UMKM .

“Kalau Pemerintah mau serius mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi, uruslah kekuatan utama kita sektor UMKM . Semua kebijakan peningkatan, akses pembiayaan dan pemasaran atau apapun itu justru yang utamanya adalah UMKM ,” kata Eni.

Namun untuk memastikan daya saing UMKM diakuinya tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah seperti tarik ulur kepentingan terutama apabila hal itu terkait penetapan Lembaga atau Badan yang mengurusi UMKM .

Menurutnya, banyak Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia yang membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang diniatkan untuk mendukung UMKM .

Namun dalam praktiknya setiap program yang dijalankannya terkesan tidak serius dan justru dijadikan proyek saja tanpa target terukur.

“BLU-BLU itu harus jelas statusnya, termasuk LPDB Koperasi dan UMKM . Kalaupun nggak dijadikan satu ya harus ada sinergi dan kolaborasi untuk benar-benar membina dan mendampingi UMKM . Indonesia itu yang mahal adalah sinergi dan komunikasi antar lembaga,” ulasnya.(red)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Kemendag Beri Penghargaan Eksportir Kopi Gayo Takengon Sukses Tembus Pasar Kanada – AS

Published

on

Finroll.com — Eksportir kopi gayo dari Takengon, Aceh menerima penghargaan dari Kementerian Perdagangan atas prestasinya yang sukses menembus pasar Kanada dan Amerika Serikat. Pemberian penghargaan dilakukan secara langsung oleh Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Marolop Nainggolan.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha kopi gayo yang sukses menembus pasar Kanada dan Amerika Serikat. Para pelaku usaha tersebut sebelumnya telah mengikuti serangkaian program Indonesia-Canada Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Project,” ujar Marolop.

Program pembinaan ekspor proyek TPSA dilakukan secara komprehensif kepada calon eksportir kopi gayo di Takengon. Para pelaku usaha asal Aceh yang mendapatkan manfaat dari program TPSA dan meraih sukses yaitu Koperasi Redelong Organik, Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo), Koperasi Serba Usaha (KSU) Arinagata, PT Meukat Komuditi Gayo, dan PT Orang Utan Kopi Lestari.

Menurut Ketua Koperasi Kokowagayo Rizkani, program TPSA memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar internasional, dan melatih perusahaan menjadi lebih profesional dalam menjalin kerja sama bisnis dengan buyer mancanegara. Perusahaan-perusahaan koperasi Kokowagayo telah mendapatkan beberapa kontrak dari Kanada dan sebanyak empat kontainer telah dikirim pada Juli lalu.

Hal senada diungkapkan Ketua KSU Arinagata Ara Sibarani. Ia menjelaskan melalui proyek TPSA pelaku usaha dapat memperoleh pengetahuan cara mengembangkan manajemen usaha, efisiensi produksi, cara menjalin kemitraan dengan calon pembeli, serta strategi promosi dan pemasaran produk ekspor. KSU Arinagata mendapatkan kontrak sebanyak 10 kontainer dari hasil proyek TPSA. Kontrak juga didapatkan oleh tiga pelaku usaha lainnya, yaitu Koperasi Redelong Organik, PT Orang Utan Lestari, dan PT Meukat Komuditi Gayo.

Proyek TPSA merupakan kerja sama Indonesia?Kanada yang bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara yang berlangsung sejak 2014 hingga 2019. Program tersebut memberi manfaat dalam hal peningkatan kualitas produksi, pemenuhan standar, strategi promosi, dan cara untuk bernegosiasi dengan calon buyers, serta memotivasi pelaku usaha untuk terus maju. Hasilnya, pelaku usaha kopi gayo mampu untuk melakukan ekspor secara langsung.

“Kemendag akan terus menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan di beberapa negara. Selain itu, kita juga akan memanfaatkan para tenaga yang ahli di bidangnya sebagai upaya peningkatan daya saing pelaku usaha,” tutup Marolop.

Kemendag juga mendorong para pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ekspor dapat berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 yang dijadwalkan berlangsung pada 16?20 Oktober 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.(red)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Jamkrindo Terus Dorong Pertumbuhan UMKM

Published

on

Finroll.com – Perum Jamkrindo terus berusaha meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sementara Perum Jamkrindo ikut berkontri pada peningkatan kapasitas UMKM melalui bisnis penjaminan kredit. Dengan penjaminan kredit oleh Jamkrindo, UMKM bisa mengakses pinjaman ke lembaga keuangan, salah satunya melalui program kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah berjalan beberapa tahun.

Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan Perum Jamkrindo Sulis Usdoko menuturkan, harus ada pihak lain yang membantu UMKM untuk keluar dari kesulitannya dalam mengakses modal.

”Perum Jamkrindo membuka akses UMKM kepada lembaga keuangan sehingga UMKM bisa meningkatkan skala usaha,” ujar Sulis Usdoko usai menjadi pembicara dalam seminar Creative SME Festival di Yogyakarta, Sabtu 3 Agustus 2019.

Model bisnis penjaminan menempatkan Perum Jamkrindo yang merupakan salah satu badan usaha milik negara sebagai penjamin lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi.

Melalui penjaminan oleh Jamkrindo, UMKM yang semula tidak bisa mengakses modal dari lembaga keuangan, bisa mengakses sehingga peluang untuk meningkatkan skala usaha terbuka lebar.

Lebih lanjut Sulis menjelaskan, potensi pengembangan UMKM di Indonesia sangat besar. ”Sekarang, semakin banyak yang punya kepedulian terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

Ke depan, kolaborasi pengembangan UMKM semakin diperlukan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Sulis.

Terkait kinerja bisnis, Perum Jamkrindo berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp 102,88 triliun yang naik 18 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 86, 3 triliun.

Volume penjaminan tersebut terdiri dari penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 28,53 triliun dan penjaminan non-KUR sebesar Rp 74,35 triliun.

Kinerja bisnis tersebut menghasilkan laba sebelum pajak (EBT) Rp 372,03 miliar yang naik 82,28 persen dari tahun sebelumnya Rp 204,1 miliar.

Pencapaian ini tidak terlepas dari usaha menjaga keberlanjutan bisnis dengan fokus meningkatkan pertumbuhan dalam rangka mengoptimalkan kapasitas secara efektif dan efisien.

Beberapa inisiatif yang telah dijalankan oleh Perum Jamkrindo dalam rangka menjaga keberlanjutan bisnis, antara lain adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, melakukan pengembangan produk yang memiliki nilai tambah, memperkuat penetrasi pasar dengan berbagai inovasi, dan melakukan inisiatif sinergi dengan berbagai mitra bisnis.

Total aset pada bulan Juni 2019 tercatat sebesar Rp 17,40 triliun, meningkat 7,11 persen dari Aset per 31 Desember 2018. Sementara, pencapaian ekuitasnya sebesar Rp 11,67 triliun, naik 3,30 persen dibandingkan Per 31 Desember 2018. Adapun aset tercatat sebesar Rp 11,29 triliun, naik 3,37 persen dibandingkan Aset per Desember 2018.

Sampai dengan akhir tahun, Perum Jamkrindo optimistis dapat memenuhi target volume penjaminan kredit sebesar Rp 182,36 triliun. Perum Jamkrindo akan terus berkomitmen memperluas pasar penjaminan dengan membuka kerja sama baru dengan perbankan, nonperbankan, dan BUMN, serta melakukan kajian-kajian strategis menciptakan produk penjaminan sesuai perkembangan industri perbankan/nonbank.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending