Connect with us

Nasional

Ini Isi Pidato Lengkap di Sidang Tahunan MPR 2019 Presiden Joko Widodo

Published

on


Finroll.com — Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Terpilih Masa Bakti 2019-2024;
Sahabat-sahabat saya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno;

Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Hadirin yang berbahagia, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Pada sidang Majelis yang terhormat ini, saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu. Bahwa Indonesia, rumah besar kita bersama, hanya mungkin terwujud jika kita mau bersatu. Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk maju bergerak di jalan perubahan, serta bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan. Semangat itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang berbeda. Akan tetapi, semangat itu harus terus menyala di hati kita semua. Kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad. Akan tetapi, kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan. Kita masuk dalam era kompetisi antarnegara yang semakin sengit. Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi.

Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semua, di semua lembaga negara. Check and balances antarlembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju. Indonesia yang nyaman bagi seluruh anak bangsa, yang sejahtera, yang adil dan makmur, yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, kita makin kuat, kita makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global.

Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa.

Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat. Mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum.

Saya yakin tugas mulia tersebut akan terus dilakukan dengan terobosan-terobosan baru, supaya nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dimanfaatkan secara optimal.

Di era sekarang ini, saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.

Dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, saya menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda. MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Caracara seperti ini yang kita butuhkan.

Saya juga menghargai MPR yang sudah menggelar survei nasional, berkaitan dengan hasil kinerjanya dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa. Hasil survei tersebut bisa menjadi referensi untuk menyempurnakan strategi sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang telah dilakukan. Agar program sosialisasi lebih efektif lagi, langkah-langkah penyempurnaan memang sangat diperlukan, terobosan-terobosan baru harus diciptakan. Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern. Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung. Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan harus didukung. Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung.

Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15
Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat.

Di luar capaian di bidang legislasi tersebut, dukungan DPR pada upaya Pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan. Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR antara lain telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang.

DPR juga telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Selama tahun 2019, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 34 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada bulan September 2018, DPR menjadi tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan untuk yang kedua kalinya. Serta menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan parlemen dan perwakilan dari lima negara middle power, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. DPR juga terus menjalankan misi diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui partisipasi aktif di forum-forum antar-parlemen di tingkat regional dan global.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya. Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD.

Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema DAU, DAK, dan DBH agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah. Dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019.

DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa. Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.

Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018. BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun. BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama.

Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021. Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International AntiCorruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Dalam pembangunan hukum, Mahkamah Agung (MA) terus melanjutkan inovasi. Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan. Saya mendukung upaya MA untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar.

Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran. Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online. Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi. Semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi.

Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh MA. Hingga akhir tahun 2018 lalu, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air. Ada tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara.

Seiring dengan langkah inovasi kelembagaan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di negara kita. Saya mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK.

Kini, para pencari keadilan dapat berperkara sekaligus memantau proses peradilan di MK, melalui berbagai aplikasi dan layanan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai penjaga konstitusi, selama setahun ini MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian UU. Putusan-putusan MK tersebut turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi.

Selain itu, MK telah memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional. Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat. MK juga telah menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan. KY telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung.

KY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.

KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55
hakim.

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Segala pencapaian dari Lembaga-Lembaga Negara tersebut adalah modal kita bersama untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik.

Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat.

Tentu dalam negara demokrasi, perbedaan antarindividu, perbedaan antar-kelompok, atau bahkan antar-lembaga negara adalah sebuah keniscayaan. Akan
tetapi, perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci, bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan, atau bahkan saling meniadakan.

Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis. Kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju. Saya mengajak semua Lembaga-Lembaga Negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita. Mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Serta ikut serta melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Esok hari, kita merayakan 74 tahun Indonesia merdeka. Kita patut bersyukur, di tengah berbagai tantangan dan terpaan badai sejarah, Indonesia sebagai rumah besar kita bersama tetap berdiri kokoh. Indonesia berdiri kokoh karena kita memiliki fondasi yang sangat kuat, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru, sekaligus pemersatu kita semua.

Di rumah Pancasila ini, kita hidup rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal usul suku, perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar
Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua. Ruang hidup bagi seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Dalam rumah besar ini, semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, dan bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama. Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, kita menemukan energi yang mahadahsyat, untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia. Dalam persatuan itulah, kita menemukan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi antarsesama anak bangsa.

Saya yakin, seyakin-yakinnya, persatuan Indonesia akan selalu sentosa. Seperti kiambang-kiambang yang bertaut kembali, setelah biduk pembelah berlalu.

Saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-lamanya.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

SDM Unggul Indonesia Maju!

Merdeka!

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

Advertisement

Nasional

Gelap Maya di Tanah Papua

Published

on

By

Finroll.com – Kabar dari tanah Papua sejak Rabu, 21 Agustus 2019 mulai samar. Musababnya jaringan internet di Bumi Cenderawasih itu diblokir pemerintah.

Lewat pengumumannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi itu dilakukan hingga Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Papua membara sejak Senin, 19 Agustus 2019. Letupan itu dimulai dari Manokwari, Papua Barat. Massa yang tumpah ke jalan membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Kerusuhan merembet ke Kota Sorong. Di sini massa merangsek ke Bandara Domine Eduard Osok, Sorong. Mereka merusak beberapa fasilitas yang ada di sana. Beberapa kendaraan juga dibakar massa.

Kerusuhan di Manokwari dan Sorong itu dipicu kabar dari Malang dan Surabaya. Pada Kamis 15 Agustus 2019, unjuk rasa yang digelar mahasiswa Papua di Kota Malang dihadang sejumlah organisasi massa. Bentrok tak terhindarkan, beberapa mahasiswa Papua terluka.

Video dan gambar mahasiswa Papua yang terluka di Kota Malang menyebar cepat di dunia maya. Kabar lain datang dari Surabaya. Asrama mahasiswa di kota itu dikepung ormas dan polisi. Hal itu dipicu kabar adanya tiang bendera yang patah di depan asrama mahasiswa Papua Surabaya.

Kabar itu dibumbui cerita bendera merah putih yang dibuang ke selokan. Menurut kronologi yang dibuat oleh LBH Surabaya, setelah kabar itu datang seorang aparat berpakaian militer ke asrama itu.

Di sinilah semua berawal. Aparat itu kemudian menggedor-gedor pintu asrama mahasiswa sambil mengucapkan kata-kata berbau rasial seperti babi, anjing, monyet, dan lainnya.

Tak lama setelah itu, datang anggota ormas yang melempari asrama dengan batu dan meneriakkan yel-yel agar mahasiswa diusir dari Surabaya.

Insiden di Surabaya itu cepat menyebar lewat media sosial. Inilah yang diduga memicu aksi unjuk rasa lanjutan di berbagai kota di Papua. Aksi massa itu kemudian diwarnai kerusuhan di Manokwari hingga Fakfak.

Kementerian Informasi dan Komunikasi sebelumnya juga sempat memperlambat akses internet di Papua. “Seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu pada 19 Agustus 2019.

Upaya ini ternyata tak menyurutkan aksi massa di Tanah Papua. Massa muncul di beberapa wilayah lain menyuarakan penolakan terhadap rasisme. Mereka juga menuntut kemerdekaan Papua.

Kominfo kembali menggelapkan Papua dari dunia maya. Ferdinandus Setu mengatakan ada dua syarat layanan telekomunikasi kembali dipulihkan.

“Syaratnya, pertama kami melihat situasi normal,” ujar Ferdinandus alias Nando saat dihubungi Tempo pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Nando mengatakan, situasi bakal dipandang normal bila tensi demonstran mereda. Tandanya ialah tidak ada lagi kerusuhan dan aksi di jalanan.

Kedua, jumlah penyebaran konten-konten hoaks di Papua yang mengandung narasi provokatif menurun. Nando mengatakan, dalam tiga hari, telah ditemukan 62 akun yang aktif menyebarkan konten sensitif dan memantik kericuhan.

Konten-konten tersebut tersebar melalui platform WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook. “Kalau jumlah item hoaks secara jumlah cuma 2-3 terkait dengan penculikan dan mahasiswa papua yang dinyatakan tewas,” ujarnya. Namun, konten provokatif tersebar dengan intensitas yang rapat.

Nando belum dapat memastikan kapan Kominfo akan mencabut kebijakan blokir. Saat ini kementerian mengevaluasi setiap 3 jam.

Adapun Polri mencatat ada lima akun yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait berita bohong atau hoaks yang menjadi penyebab ricuh di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan lima akun tersebut berasal dari Twitter.

“Untuk Twitter bertambah kurang lebih ada lima akun lagi, untuk akun Instagram dan Youtube ada beberapa akun lagi, semua masih di-profiling oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim,” kata Dedi melalui pesan singkat, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut Dedi sebagian besar akun tersebut bersifat anonim, sehingga tidak mudah melacaknya. Namun Dedi meyakinkan pihaknya bisa segera mendapatkan identitas pemilik akun dan menangkapnya.

Pemerintah Diminta Cabut Blokir

Langkah pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat ditentang berbagai elemen masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan pemerintah yang memperlambat akses Internet (throttling) setelah kerusuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Papua, melanggar hak konstitusional masyarakat.

Bahkan, Dewan HAM PBB, kata ELSAM mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online. “Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi,” ujar ELSAM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

ELSAM membeberkan sejumlah contoh dampak atas penutupan internet, seperti terputusnya akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.

“Pemerintah, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa,” ucap ELSAM.

Terlebih lagi, tindakan penutupan internet di Papua tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diadaptasi oleh Indonesia, melalui UU No. 12/2005.

Kendati demikian, ELSAM menjelaskan sebenarnya dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam kasus Papua, ELSAM menilai, pemerintah Indonesia gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat’. Bahkan, siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak menjelaskan keadaan daruratnya secara gamblang.

Atas dasar itu lah, ELSAM mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikan penutupan internet di kedua wilayah tersebut.

“Kami juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan dan mempublikasikan penjelasan yang memadai terkait alasan hukum, yang menjadi dasar bagi tindakan penutupan internet di Papua dan Papua Barat,” kata ELSAM.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menuntut pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.

“Tuntutan ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya,” ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. “Iya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

tempo.co
FRANSISCA CHRISTY/ANDITA RAHMA

Continue Reading

Nasional

Kapushidrosal Paparkan Pentingnya Hidrografi Dalam Penyenggaraan Pembangunan Nasional

Published

on

Finroll.com — Surabaya, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H memeparkan pentingnya hidrografi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pada forum Geomatics International Conference 2019 (GEOICON 2019) yang digelar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Ballroom Swiss Belinn Hotel, Surabaya, Rabu (21/08/2019).

Dalam event yang bertema “Geospatial Technology for Mapping The Future: Integrating Land And Marine Development” ini Kapushidrosal diundang oleh penyelenggara sebagai Keynote Speakers.

Hadir pula pembicara lain, di antaranya Dr. Ian Church Assistant Professor, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Canada., Prof Kai Wei Chiang, Geomatics Engineering Department, National Cheng Kung University, Taiwan., serta Prof Wan Mohd Naim, Head of Strategic Planning Unit, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

Pada kesempatan itu, Kapushidrosal memaparkan tentang Tugas pokok Pushidrosal selaku penyedia data dan informasi hidro-oseanografi berupa Peta Laut Indonesia (PLI) baik peta kertas maupun elektronik bagi kepentingan umum maupun militer.

Menurut Kapushidrosal, Indonesia merupakan negara maritime yang besar, kepentingan nasional dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritime sebagai salah satu medianya.

Ini didasarkan karena Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat strategis, karena sebagai Sea Line of Communication(SLOC) dan Sea Lane of Oil Trade (SLOT) bagi kapal-kapal yang berlayar mengingat posisi Indonesia berada pada persilangan dua samudera dan dua benua, serta 4 dari 9 choke point dunia berada di Indonesia.

“Lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40% melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat, terpercaya dan mutakhir berupa peta laut Indonesia dan publikasi nautika terbitan Pushidrosal termutakhir yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi-kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia,” katanya.

Dalam penentuan batas maritime, data hidrografi dipergunakan dalam mendukung kebijakan politik luar negeri dalam menentukan batas maritime antar negara.

Dalam hal ini Pushidrosal merupakan staf teknis Kementerian Luar Negeri RI. Data hidrografi yang akurat sangat vital dan merupakan persyaratan dasar penentuan batas maritime sesuai ketentuan UNCLOS’82.

Selain itu, hidrografi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kelautan, seperti pengembangan/pembangunan pulau-pulau kecil, pengembangan pariwisata bahari, pembuatan peta tematik area konservasi laut, zonasi laut, data untuk analisa pertahanan laut nasional, serta pembangunan pelabuhan, alur pelabuhan, ALKI dan alur strategis untuk tol laut dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia.

“Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pushidrosal adalah center of grafity dalam kebijakan Poros Maritim Dunia” tegas Kapushidrosal.(red)

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa STP Trisakti Jakarta Ikuti Pembinaan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim PK

Published

on

Keterangan gambar : Inspektur Upacara Kaurnatdirga Binpotdirga Mayor Sus Sutejo Cipto R., saat menyematkan pinta tanda latihan kepada peserta kegiatan pembinaan Potensi dan Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim Perdanakusuma

Finroll.com — Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti Jakarta mengikuti kegiatan pembinaan Potensi dan Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim Perdanakusuma. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari dibuka oleh Kepala Urusan Minat Dirgantara (Kaurnatdirga) Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma Mayor Sus Sutejo Cipto R., bertempat di Marsailing Area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis ( 22/8/2019).

Kegiatan yang diikuti 391 mahasiswa STP ini berlangsung dari 22-23 Agustus 2019. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini antara lain kedisiplinan, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, Baris berbaris dan kerjasama.

Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI M. Tonny Harjono , S.E., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kaurnatdirga Binpotdirga Mayor Sus Sutejo Cipto R., mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk membina, melatih, dan mendidik para peserta agar dapat berpikir kreatif, bersikap mandiri, dinamis, dan bertanggung jawab, serta menanamkan jiwa kepemimpinan, untuk tampil menjadi generasi muda yang berkualitas dalam merintis masa depan yang gemilang.

Karena itu, lanjut Danlanud selama dua hari ke depan, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diprogramkan panitia, guna memantapkan kemampuan yang para peserta miliki, sehingga pada akhirnya nanti, para peserta akan tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, berkepribadian kuat dan mampu bersaing secara sehat.

“Bulatkan niat dan tekad para peserta, agar dapat menyerap semua ilmu dan keterampilan dengan sebaik-baiknya. Serius dan tekunlah dalam mengikuti semua kegiatan agar kelak dapat memberikan manfaat dalam kehidupan para peserta sekalian”, ujarnya

“Perlu juga saya ingatkan, bahwa kegiatan ini harus para peserta fahami sebagai bentuk kegiatan pembinaan yang tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan kalian, bukan penyiksaan”, pungkasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending