Connect with us

Investasi

Investasi Emas Makin Populer di Kalangan Milenial

Published

on


Emas Antam

Finroll.com – Investasi emas kini semakin populer, baik di kalangan orang tua maupun generasi millenial yang mulai sadar akan pentingnya investasi. Perencana Keuangan sekaligus Founder Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno, menuturkan, semakin beragamnya pilihan cara berinvestasi emas yang disediakan industri jasa keuangan, membuat komoditas emas makin diminati.

“Ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya pilihan cara investasi,” kata Mike kepada redaksi, Ahad (28/4).

Dahulu, kata Mike, cara memulai investasi emas masih konvensional, di mana investor harus membeli emas fisik melalui toko emas. Seperti misalnya Antam atau Pegadaian yang merupakan perusahaan pelat merah pemerintah.

Seiring banyaknya minat terhadap investasi emas, perbankan syariah ikut menawarkan layanan pembelian emas batangan baik tunai maupun cicilan. Seiring era teknologi informasi yang terus berkembang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, Mike mengatakan, Pegadaian hingga menerbitkan layanan tabungan emas yang serupa seperti menabung biasa.

Hal itu membuat masyarakat dapat menabung emas sesuai kemampuan atau dana yang dimiliki yang nantinya di konversi setara berat emas. “Saat ini masyarakat juga dimudahkan untuk berinvestasi emas dengan layanan toko emas online, jadi tinggal di unduh via aplikasi ponsel,” ujar dia.

Mike menambahkan, investasi emas pada dasrnya tidak mengenal batasan usia dan generasi. Siapapun dapat berinvestasi emas. Namun, baik orang tua maupun milenial perlu memahami karakter emas sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Ia menjelaskan, emas merupakan komoditas yang diperdagangkan, sehingga investor dapat mengambil keuntungan dari jual beli emasnya. Itu sebabnya, harga emas berfluktuasi tergantung daripada permintaan dan penawaran di pasar.

Lebih lanjut, Mike menerangkan, pada musim-musim tertentu seperti menjelang hari raya keagamaan, permintaan emas akan tinggi sehingga mengerek harga. Harga emas juga biasanya meningkat karena terjadinya suatu resesi ekonomi, peperangan, dan bencana alam.

“Karena itu, walaupun emas dapat diperdagangkan kapan saja, namun karena sifatnya yang fluktuatif maka jangka waktu investasi emas yang adalah jangka menengah panjang, yaitu di atas 3 tahun,” ujar dia.

Dengan jangka waktu itu, para investor dapat melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari investasi emas dengan menetapkan time horizon yang sesuai. Selain itu, investor perlu mengalokasikan emas secara proporsional dari sesuai kemampuan diri masing-masing.

Mike menambahkan, emas juga dapat menjadi instrumen investasi yang saling melengkapi dengan investasi di pasar keuangan. Khususnya saham dan reksadana yang memiliki risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda. “Intinya perlu dilakukan diversifikasi risiko atau penyebaran risiko, baik ke reksadana, saham, obligasi, emas, properti, dan sebagainya secara proporsional,” kata dia.

Sebelumnya, PT Pegadaian (Persero) sebagai salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang investasi emas menuturkan, layanan tabungan emas sejak diluncurkan pada 2016 silam telah mendapatkan 1,8 juta nasabah. Jumlah nasabah yang besar itu dapat digaet oleh perseroan hanya kurun waktu kurang dari empat tahun.

Adapun total penjualan emas hingga akhir 2018 mencapai 4,3 ton. Dari penjualan tersebut, sekitar 55-60 persen dijadikan nasabah sebagai tabungan emas di Pegadaian. Tahun ini, perseroan menargetkan penjualan emas mencapai 5,6 ton hingga akhir tahun.

Terkait deposito emas, Pegadaian menyatakan telah menyimpan tabungan emas yang dititipkan nasabah sebanyak 2,4 ton per kuartal I 2019. Dengan meningkatkan target penjualan emas tahun ini, diharapkan jumlah deposito emas yang disimpan di pegadaian bisa meningkat menjadi 3,4 ton pada kuartal IV mendatang. (rol)

Investasi

Bagaimana Dampak Revisi UU KPK ke Iklim Investasi di Indonesia?

Published

on

By

Meski menuai pro dan kontra, DPR bersama pemerintah telah merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan yang sudah disahkan DPR ini dianggap sejumlah pihak sebagai upaya melemahkan KPK dalam memberangus tindak pidana korupsi.

Poin yang disebut akan melemahkan itu yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK yang menjadi ASN.

Lalu, apakah revisi UU tersebut berpengaruh terhadap perekonomian khususnya investasi?
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan langkah yang diambil DPR dan pemerintah dengan merevisi UU KPK malah membawa dampak buruk dari segi investasi.

“Dampaknya justru negatif ke kepercayaan investor yang mau masuk ke Indonesia. Masalah utama daya saing di Indonesia itu kan soal pemberantasan korupsi di dalam ranking daya saing global,” kata Bhima saat dihubungi kumparan, Rabu (18/9).

Bhima merasa para investor sebelum berinvestasi tentu akan melihat kepastian hukum yang ada. Ia mengungkapkan bisa saja investor enggan masuk ke Indonesia karena khawatir biayanya yang mahal karena ada praktik korupsi.

“Investor mau masuk ke suatu negara mempertimbangkan biaya-biaya silumannya. Kalau korupsinya marak terjadi artinya investasi lebih mahal, karena harus suap oknum pejabat sana sini,” ujar Bhima.

Hal itu, kata Bhima, yang membuat Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia berada di atas angka 6 yang berarti tidak efisien. Selain itu, Bhima mencontohkan dampak secara nyata buruknya investasi karena revisi UU KPK terlihat dari larinya dana asing sampai Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir.

“Sekarang pemberantasan korupsi malah mau dilemahkan. Reaksi investor sudah jelas tidak setuju, dan terlihat larinya dana asing Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir, salah satunya karena polemik KPK,” tutur Bhima.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menganggap dampak revisi UU KPK lebih bergantung kepada bagaimana sikap masyarakat menanggapi perubahan tersebut. Ia merasa investasi tidak akan terganggu kalau masyarakat tidak gaduh.

“Kalau kita menyikapinya dengan tenang tidak muncul kegaduhan. Mencari solusi terbaik tanpa kegaduhan, saya kira investasi tidak akan terpengaruh signifikan,” terang Piter.

Menurutnya, permasalahan revisi ini adalah internal di Indonesia. Sehingga tidak begitu berpengaruh sepanjang tidak ada permasalahan seperti demonstrasi yang membuat gaduh. Kegaduhan tersebut, kata Piter, adalah yang bisa membuat pengaruh buruk terhadap investasi.

“Tapi kalau response masyarakat sangat negatif, memunculkan berbagai demo yang cenderung tidak produktif bahkan anarkis, tidak hanya memunculkan riak di tataran politik tetapi juga ketidaknyamanan bisnis, maka investasi otomatis akan terganggu,” ungkap Piter.

Continue Reading

Investasi

Wow, Amazon Mau Investasi di Gojek?

Published

on

By

Finroll.com – Gojek tengah berada di atas angin. Pasalnya, raksasa toko online Amazon sedang berada dalam tahap awal untuk membeli sebagian saham perusahaan milik Nadiem Makarim tersebut.

Langkah Amazon berinvestasi di startup sebenarnya bukan berita baru. Pada awal 2019, perusahaan milik orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, ini sudah membeli saham perusahaan pengantaran makanan asal Inggris, Deliveroo.

Di Negeri Ratu Elisabeth, Deliveroo bersaing dengan Uber Eats besutan Uber dalam bisnis pengiriman makanan.

Sementara itu, New York Times menulis bahwa Amazon bakal menjadi salah satu investor besar yang menjadi pendukung Gojek. Sebelumnya, Gojek juga sudah diguyur pendanaan jumbo dari beberapa perusahaan ternama, seperti Alibaba, Tencent, Google, hingga Visa.

Seandainya kerja sama kedua pihak berjalan mulus, nilai valuasi Gojek yang saat ini berada di kisaran 10 miliar dolar AS akan bertambah, sekaligus menguatkan posisi mereka sebagai startup decacorn.

Gojek bakal bersaing sengit dengan Grab, terutama di kawasan Asia Tenggara dengan permodalan yang besar. Seperti yang sudah diketahui, Gojek telah berekspansi di Vietnam, Thailand, hingga Singapura.

Sementara kabar terakhir, pelopor transportasi online di Indonesia itu juga telah mendapatkan lampu hijau untuk mengaspal di Malaysia, meskipun menuai pro dan kontra.

Sayangnya, baik Amazon maupun Gojek belum memberikan pernyataannya terkait rumor kerja sama ini.

Continue Reading

Investasi

Menteri PUPR : Tahun 2020, Butuh Uang Muka Rp865 Miliar Untuk Bangun Ibukota Baru

Published

on

Finroll.com — Wacana bangun ibukota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan kebutuhan uang muka untuk membangun ibu kota baru pada 2020 mencapai Rp865 miliar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan uang muka yang dibutuhkan untuk beberapa keperluan.

Untuk pertama menyiapkan jalan nasional non tol sebesar Rp500 miliar. Kedua, untuk penyediaan air baku, pembangunan bendungan, dan embung, serta pengendalian banjir sebesar Rp175 miliar.

Ketiga, untuk mempersiapkan sarana dan prasarana air minum dan limbah, konsultan urban design, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta konsultan desain dasar perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kebutuhan dananya mencapai Rp90 miliar.

“Untuk program ibu kota sedang kami hitung kebutuhan uang muka. Targetnya Insya Allah paling cepat pembangunan pertengahan tahun depan,” ucap Basuki, dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurutnya, perhitungan uang muka itu belum final karena masih melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kepastian renovasi gedung legislatif di DKI Jakarta dan pembangunan gedung baru di Kalimantan. Makanya, PUPR belum bisa memasukkan anggaran pemindahan ibu kota dalam pagu anggaran tahun depan.

“Tadi kami terakhir kontak dengan (pihak DPR) terkait pembangunan gedung DPR, karena akan pindah masih perlu tidak dibangun di sini,” jelasnya.

Sebagai informasi, postur pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Dana itu akan dikucurkan untuk sekretariat jenderal sebesar Rp520,05 miliar, inspektorat jenderal Rp111,74 miliar, Ditjen Binar Marga Rp42,95 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp22 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp43,97 triliun.

Lalu, Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp8,48 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp263,77 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp452,11 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp725,5 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Rp199,39 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp525,18 miliar.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending