Senin, 15 Februari 2021

Menguji Kesiapan Pasar Mobil Listrik di Indonesia


Infrastruktur pendukung mobil listrik di Indonesia masih terbatas. Jenis yang kini beredar di pasar juga masih sedikit dan mahal.

Mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) mulai meramaikan pasar otomotif dalam negeri. Namun, Indonesia masih memiliki sejumlah hambatan untuk menjadi pasar mobil listrik. Khususnya dari sisi infrastruktur penunjang.

Sepanjang 2020, menurut catatan GAIKINDO, 125 unit mobil listrik berhasil laku di pasar dalam negeri dengan hampir 65% di antaranya berjenama Hyundai IONIQ electric. Namun, angka penjualan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Penggunaan BEV untuk transportasi jalan diharapkan mencapai dua juta unit pada 2030.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada November lalu mengatakan, adaptasi terhadap penggunaan mobil listrik di Indonesia menemui sejumlah kendala. Pertama, harga mobil listrik lebih mahal dari mobil berbahan bakar minyak.

Hyundai IONIQ Electric dibanderol mulai Rp 637 juta, sedangkan merek mobil lain yang ada di kelasnya, seperti Honda Civic, dijual di kisaran Rp 500 juta. Harga jual BEV milik BMW dan Lexus bahkan lebih dari Rp 1 miliar. Kedua, ketersediaan stasiun pengisian atau charging station masih minim.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebanyak 93 unit di 66 lokasi hingga Desember 2020.

Sementara itu, jumlah stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) baru sembilan unit per awal November kemarin. Rinciannya, enam unit di Jakarta Selatan, dua unit di Tangerang Selatan, dan satu unit di Tangerang. Ketiga, tipe mobil listrik terbatas.

infimas Mulia

Jika melihat penjualan mobil listrik berbasis baterai pada tahun lalu, maka hanya ada empat jenis mobil listrik yang beredar di Indonesia. Pada tahun ini, Toyota berencana meluncurkan COMS untuk ecotourism di Bali, tetapi belum diketahui apakah mobil listrik ini akan dijual untuk umum.

Menurut Fabby, Indonesia punya peluang besar sebagai pasar mobil listrik. Angkanya sekitar 10-20% dari total penjualan mobil penumpang per tahun, yang rata-rata sebesar satu juta sampai 1,2 juta unit.

Untuk mengatasi seluruh kendala tersebut dan memaksimalkan peluang yang ada, Indonesia perlu belajar dari Tiongkok—pasar mobil listrik terbesar di dunia saat ini. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) bertajuk Global EV Outlook 2020, jumlah mobil listrik berbasis baterai di Negeri Tirai Bambu mencapai 2,6 juta unit atau setara dengan 54% dari total yang digunakan di dunia pada 2019.

Tiongkok pun memiliki infrastruktur yang baik untuk menopang penggunaan mobil listrik. Jumlah stasiun pengisian pribadi, seperti di rumah dan tempat kerja, tercatat sebanyak 2,4 juta pada 2019. Kemudian, ada 301,2 ribu stasiun pengisian dengan kecepatan lambat (slow charging) dan 214,7 ribu stasiun pengisian cepat (fast charging) di tempat-tempat publik pada tahun yang sama.

Melansir The Diplomat, pemerintah Tiongkok mengucurkan hampir US$ 60 miliar pada 2009-2017 untuk mengembangkan pasar dan industri mobil listrik. Dana itu digunakan untuk membiayai riset dan pengembangan, membeli sejumlah mobil listrik untuk kebutuhan pemerintah, membangun stasiun pengisian, serta memberikan insentif—subsidi dan pemotongan pajak—bagi produsen dan pembeli.

Meski telah memiliki pasar sendiri, pemerintah Tiongkok memperpanjang pemberian insentif berupa pembebasan pajak selama dua tahun bagi pembeli mobil penumpang yang berharga di bawah US$ 42 ribu atau Rp 590 juta hingga 2022.

Kebijakan tersebut dilakukan lantaran pemotongan insentif yang berlaku pada pertengahan 2019 dan rencana penghapusan seluruhnya pada 2020, telah menurunkan minat masyarakat terhadap mobil listrik. Di samping itu, industri mobil listrik di Tiongkok kini bersifat kompetitif. Ada 11 perusahaan domestik dan tiga perusahaan luar negeri yang memasarkan dan menjual mobil listrik di negara tersebut, seperti dikutip dari Yahoo Finance.

IEA merekomendasikan sejumlah langkah untuk membuka dan memperluas pasar mobil listrik di suatu negara, termasuk Indonesia. Sebelum mengeluarkan kebijakan apa pun, pemerintah suatu negara perlu menetapkan standar kualitas mobil listrik dan infrastruktur penunjang.

Kemudian, pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh. Dengan begitu, tak ada kendala yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat ketika akan menggunakan mobil listrik. Pengadaan mobil listrik lantas bisa dimulai dari transportasi publik dan kendaraan pejabat negara.

Hal ini bertujuan mempromosikan penggunaan mobil listrik dan manfaatnya pada masyarakat. “Selain itu, memungkinkan produsen untuk memproduksi mobil listriknya secara massal dan mendapatkan nilai ekonomi,” tulis lembaga itu.

Selanjutnya, pemerintah suatu negara perlu meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan mobil listrik punya nilai lebih dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Misalnya, memberikan subsidi atau pemotongan pajak saat pembelian, lalu mengurangi tarif parkir dan jalan tol.

Guru Besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia Profesor Iwa Garniwa mengatakan, demand creation perlu dilakukan lebih dulu, antara lain dengan membuat peta jalan mobil berbahan bakar minyak dan gas menuju listrik.

Langkah ini akan menunjukkan seberapa besar permintaan terhadap mobil listrik di Indonesia dan bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Investasi tersebut tentu tidak hanya digunakan di hilir, untuk pengembangan infrastruktur dan pasar, tetapi juga di hulu.

Data Kementerian BUMN menunjukkan Indonesia punya cadangan nikel—bahan baku utama baterai mobil listrik—terbesar di dunia, yakni 21 juta ton. Oleh karena itu, selain menjadi pasar yang potensial, Indonesia seharusnya mampu menjadi produsen mobil listrik dan berpartisipasi aktif dalam rantai pasok global.

Sumber Berita dan Data : Katadata.co.id

BACAAN TERKAIT