Kamis, 1 November 2018

Situs Resmi DPR RI Tidak Dikelola Dengan Baik


Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yakni www.dpr.go.id tidak dikelola dengan baik dan profesional. Mulai tidak updatenya posisi/jabatan para anggota dewan di alat kelengkapan dewan (AKD), informasi atau biodata anggota dewan yang tidak lengkap sampai tidak updatenya informasi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan yakni legislasi, pengawasan dan anggaran.

Situs resmi lembaga negara seperti DPR RI sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap wakil rakyat yang sudah dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Sudah menjadi kewajiban juga bagi mereka untuk mempertanggungjawaban‎kan kinerjanya kepada rakyat. Belum lagi situs resmi DPR RI ini dibiayai oleh negara yang berasal dari pajak masyarakat.

Tidak seharusnya situs ini dikelola tidak baik atau asal-asalan. Masyarakat sangat membutuhkan informasi secara transparan mengenai kinerja anggota dewan yang terhormat ini. Atau jangan-jangan anggaran pengelolaan situs ini di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Mengapa saya menduga hal itu? Karena sudah banyak anggota DPR yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat terlibat kasus korupsi. Seperti baru-baru ini Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima fee sekitar Rp 3,65 miliar terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

Biasa saja juga para pegawai DPR RI ini tidak mau kalah dengan para anggota DPR RI yang dengan mudah mendapatkan uang/keuntungan, namun tidak perlu bekerja keras, yakni melalui korupsi. Ini hanya asumsi saya yang belum tentu benar-benar terjadi.

Saya membandingkan pengelolaan situs resmi DPR RI dengan wikidpr dengan situs www.wikidpr.org. Situs ini lengkap memberikan informasi mengenai berbagai hal terkait kinerja anggota DPR RI. Mulai dari hasil-hasil rapat DPR dengan mitra kerjanya, biodata anggota DPR sampai dengan nomor handphonenya dan lainnya. Padahal situs wikidpr ini tidak dibiayai oleh negara tetapi oleh swasta.

Agar saya tidak menyampaikan informasi/berita hoax seperti yang sedang ramai saat ini, saya memberikan contoh atau fakta mengenai tidak baiknya pengelolaan situs resmi lembaga terhormat DPR ini. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Martri Agoeng untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV, tercatat di situs tersebut berada di Komisi VI dan Komisi VII.

Lalu di AKD Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tidak ada nama anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Aria Bima. Padahal Aria Bima sudah dilantik sebagai Wakil Ketua MKD menggantikan posisi Yulian Gunhar oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada 6 Maret 2018.

Selanjutnya di situs tersebut tidak tercantum keanggotaan Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) untuk Dapil Jawa Timur VI. Padahal Noriyu sudah dilantik oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo pada 2 September 2018 menggantikan Venna Melinda yang berpindah partai ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Masih banyak lagi masalah dalam situs ini tidak dikelola dengan baik yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Saya menuliskan masalah ini karena sepengetahuan tidak ada media massa yang mengkritisi masalah ini. Menurut saya ini sangat penting karena masyarakat sangat membutuhkan informasi yang lengkap mengenai kinerja para wakil rakyatnya. Apa lagi masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan hal itu karena situs ini dan anggota DPR itu dibiayai oleh rakyat yang berasal dari pajak.

CIMB NIAGA

Komentar

mood_bad
  • Belum ada komentar.
  • Tambahkan komentar

    BACAAN TERKAIT