Connect with us

Hukum & Kriminal

Jadi Tersangka Makar, Kivlan Zen Pasrah dan Siap Bila Ditahan Jika Benar Bersalah

Published

on


Jadi Tersangka Makar, Kivlan Zen Pasrah dan Siap Bila Ditahan Jika Benar Bersalah

Finroll.com – Tersangka kasus dugaan makar Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Rabu (29/5). Kivlan menyampaikan bahwa dirinya pasrah dan siap apabila ditahan.

Eks Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu hadir ke Bareskrim, pukul 10.31 WIB. Kivlan datang ditemani kuasa hukumnya, Djudju Purwantoro.

Kivlan mengatakan, pemeriksaan ini merupakan kewenangan penuh penyidik.

“Kita serahkan sama penyidik, umpamanya dilanjutkan dengan cara pemeriksaan saya di luar atau saya di dalam, saya terima, enggak ada masalah,” kata Kivlan.

Kivlan menjalani pemeriksaan yang kedua sebagai tersangka. Perkara yang menjeratnya hari ini disebabkan oleh kejadian pada 9 Mei di Tebet. Saat itu Kivlan menyerukan kata-kata seperti “merdeka” dan “lawan”.

“Kalau saya dinyatakan bersalah ya saya menerima,” ucapnya.

Sementara Djuju merasa jerat makar yang ditimpakan kepada kliennya bersifat tendensius. Menurutnya unsur niat yang menjadi syarat perbuatan makar ia sebut tak terpenuhi dalam kasus ini.

“Terlalu mengada-ada, karena unsur-unsur yang dinamakan atau definisi makar itu sangat tidak relevan dan sangat tidak terpenuhi unsur-unsur itu,” kata Djudju.

Ia juga menyinggung soal syarat yang perlu dipenuhi dalam pasal makar.

“Atau ada persiapan suatu persenjataan misalnya, atau upaya untuk menggulingkan pemerintah. Jadi sangat tendensius dan mengada-ada sangkaan pada pak Kivlan dalam perkara makar ini,” katanya.

Kivlan seharusnya menjalani pemeriksaan ini pada 21 Mei lalu. Namun karena berhalangan, pihaknya meminta penundaan.

Berdasarkan surat panggilan, Kivlan akan diperiksa untuk digali keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dan atau makar dan atau penghasutan.

Kivlan menjadi tersangka dugaan makar dari laporan polisi yang dilayangkan Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor : LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Alasan Djoko Tjandra Peninjauan Kembali: Jaksa Tak Berhak PK

Published

on

FINROLLCOM — Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menjelaskan alasan pihaknya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Mahkamah Agung beberapa tahun lalu kepada kliennya.

Alasannya karena putusan PK oleh MA yang diajukan kejaksaan pada 2008 silam itu bertabrakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, jaksa tidak memiliki hak untuk mengajukan PK setelah kalah di tingkat kasasi.

“Artinya kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua,” kasa Andi kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Andi menilai pengajuan PK itu bertabrakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, seharusnya kejaksaan tidak dapat mengajukan PK atas putusan kasasi pada tahun 2000.

Diketahui, MA mengabulkan PK yang diajukan kejaksaan dan menjatuhkan vonis kepada Djoko Tjandra dua tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta karena terbukti bersalah terkait kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Sebelumnya, dia telah divonis bebas karena tuntutan jaksa tidak terbukti dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, jaksa mengajukan banding hingga kasasi namun hasilnya sama.

“PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan,” lanjut Andi menjelaskan.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Dalam Lanjutan Kasus Jiwasraya Kejagung Tetapkan 14 Tersangka

Published

on

Finroll – Jakarta, Kejaksaan Agung menetapkan 13 korporasi dan satu orang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, ke-13 korporasi tersebut diketahui berkontribusi merugikan negara dengan nominal mencapai Rp12,157 triliun dari total kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“Menetapkan tersangka baru yakni 13 korporasi dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya,” kata Hari dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).

Hari menjelaskan, kerugian dari 13 korporasi itu merupakan bagian dari perhitungan kerugian keuangan negara sesuai perhitungan BPK, yakni sebesar Rp16,81 triliun. Selain dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi, ke-13 korporasi juga terjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lebih lanjut, Hari memaparkan bahwa saat ini penyidik menetapkan korporasi terlebih dahulu, untuk kemudian mengurai dan mengembangkan jika ada peran aktif dari pengelola korporasi terkait.

“Sehingga perbuatan itu melekat pada orang yang berperan aktif, nanti itu di pengembangan penyidikan,” ujarnya.

Adapun ke-13 korporasi yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung yakni PT Dana Wibawa Management Investasi, PT Oso Management Investasi, PT Pinekel Persada Investasi, PT Millenium Danatama, PT Prospera Aset Management, PT MNC Asset Management, serta PT Maybank Aset Management.

Kemudian juga PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Iserfan Investama, PT Sinar Mas Asset Management, dan PT Pool Advista Management.

Sementara, pejabat OJK yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Fakhri Hilmi (FH) selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 sampai Februari 2017, yang kemudian diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode Februari 2017 sampai sekarang.

FH dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP. Jika lalu ditemukan bukti yang cukup, FH dapat dikenai sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hari menyatakan, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni Helda Gunawan dan Iwan Ho. Seluruh proses pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19, antara lain dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, serta menjaga jarak antara saksi dan penyidik.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending