Connect with us

Politik

Jaga Peluang, Partai Demokrat Ulangi Politik Dua Kaki atau Oposisi?

Published

on


Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak masuk dalam jajaran menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak ada pula wakil Partai Demokrat lain dalam daftar 38 menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kabar Demokrat merapat ke barisan Jokowi berhembus setelah Pilpres 2019. Demi mengusung AHY di Pilpres 2024, Demokrat secara intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi.

AHY sendiri terhitung dua kali sowan ke Istana. Pada 2 Mei dan 22 Mei 2019. Kemudian sepuluh hari sebelum pelantikan, SBY turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 2019. Namun Jokowi tak memastikan jatah kursi untuk Demokrat.

“Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai Demokrat akan kembali menerapkan politik dua kaki seperti yang mereka lakukan sejak tahun 2014. Menurutnya, itu akan dilakukan Demokrat ketika tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet.

Sebab sejak debut di Pemilu 2004, Demokrat tak pernah menjadi oposisi. Namun saat ini mereka mengalami nasib yang sama seperti pada 2014. Mereka tak punya akses ke pemerintahan.

“Demokrat ingin bermain dua kaki, luwes. Istilahnya di kiri bisa, di kanan bisa. Di depan masuk di belakang pun juga masuk. Supaya nanti politik 2024 sudah mulai, itu akan jadi momentum bagi Demokrat,” kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Sejauh ini, sejumlah petinggi Demokrat menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menyejahterakan masyarakat. Sikap itu diambil meski tidak ada kader Demokrat dalam kabinet.

Namun menurut Alvin, AHY dan Demokrat tentu tak akan seratus persen mendukung kabinet Jokowi karena tak mendapat jatah menteri. Namun di sisi lain, Demokrat tak akan sepenuhnya menjadi oposisi karena punya kepentingan di 2024.

Demokrat, ucap Alvin, akan tetap memelihara peluang masuk kabinet dengan bermain dua kaki. Menurut Alvin memasukkan AHY ke pemerintahan adalah cara terbaik menyiapkan Putra Mahkota Demokrat itu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, masih ada peluang Demokrat masuk ke kabinet. Mengingat Jokowi melakukan reshuffle kabinet enam bulan setelah dilantik di periode pertama lalu.

“Kalau misal memang Demokrat mengincar kursi tertentu di dalam kabinet, nah Demokrat bisa tunjukkan hal itu dengan cara kritisi kebijakan dengan solusi yang lebih baik. Dengan seperti itu, Jokowi bisa saja membuka peluang reshuffle,” ujar dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada dua langkah yang mungkin diambil Demokrat setelah tak dimasukkan dalam kabinet.

Langkah pertama adalah mengambil posisi sebagai oposisi. Ia melihat Demokrat punya potensi untuk menjadi lawan pemerintah seperti pada Pilpres 2019. AHY, kata Adi, bahkan punya potensi untuk jadi simbol oposisi.

“Memang agak susah kalau AHY jadi simbol oposisi, kecuali merubah style menjadi oposan. Apa saja yang dilakukan pemerintah dikritik dengan lebih sering dan lebih agresif menyerang pemerintah, bisa ambil alih oposisi yang saat ini dikomandoi PKS,” ujar Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Meski begitu, Adi lebih yakin Demokrat memilih jalan kedua, yakni bermain politik dua kaki. Sebab mereka punya kepentingan untuk menyiapkan AHY untuk jadi calon presiden lima tahun mendatang.

“Tentu pilihan jalan tengah ini ada harapan kalau di kemudian hari reshuffle, Demokrat bisa masuk. Tentu ini membangun batu bata kekuatan politik 2024,” ucap dia.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Terdiri dari berbagai kalangan.

Ada dari kalangan partai politik, akademisi, serta ahli di bidangnya masing-masing. Setidaknya, 22 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Gerindra, yang merupakan lawan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu, turut serta dalam koalisi pemerintahan. Mereka mendapat dua kursi menteri dalam kabinet.

Prabowo Subianto didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara Demokrat, PAN, dan PKS, yang merupakan mitra Gerindra di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno, tidak ikut serta dalam koalisi pemerintah. Tidak ada kader mereka yang dipilih Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Politik

Drama Istana vs Balai Kota: Saling Jaga Citra Anies dan Jokowi

Published

on

FINROLL.com, Jakarta — Banjir di underpass Gandhi Kemayoran, Jakarta Pusat, pekan lalu berbuntut saling lempar kewenangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir itu kewenangan pemerintah pusat, dan DKI hanya membantu ikut bertanggung jawab menyelesaikan jika ada masalah.

Awalnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Dudi Gardesi menyebut underpass Kemayoran merupakan fasilitas publik di bawah pengelolaan Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara.

Hal itu dipertegas pernyataan Anies yang menyebut banjir di kawasan underpass Kemayoran bukan kewenangan pihaknya, melainkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu pun ditanggapi pemerintah pusat melalui Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono. Mantan anak buah Presiden Joko Widodo di Pemprov DKI itu meminta agar tak ada lagi pejabat pemprov yang berpolemik menangani banjir underpass Kemayoran.

Alih-alih berbicara ke media, Heru meminta agar Pemprov DKI dapat duduk bersama mencari solusi menangani banjir underpass Kemayoran.

Jika dirunut ke belakang, bukan kali ini saja ‘perseteruan’ karena beda pendapat antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terjadi. Saat banjir besar akhir tahun 2019, perbedaan pendapat juga muncul ketika Jokowi menyebut penyebab banjir besar itu karena sampah.

Sementara Anies menepisnya. Menurutnya, banjir tak melulu disebabkan sampah. Ia mencontohkan banjir di Bandara Halim Perdanakusuma yang bukan disebabkan sampah.

“Bandara tidak berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak,” ucap mantan Mendikbud era Jokowi periode pertama ini pada awal Januari lalu.

Belakangan, pengerjaan proyek revitalisasi Monas yang digarap Pemprov DKI juga disorot karena belum memiliki izin dari pemerintah pusat. Sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 Pemprov DKI wajib meminta izin dan harus memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah untuk revitalisasi Monas.

Komisi Pengarah sendiri diketuai oleh Mensesneg beranggotakan Pemprov DKI dan lima kementerian.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, perbedaan pendapat hingga saling lempar kewenangan itu tak lebih dari tujuan pencitraan yang ingin diraih Jokowi maupun Anies. Ujang menilai, baik Jokowi maupun Anies enggan disalahkan terkait berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini.

“Dalam konsep kewenangan, mereka saling menyalahkan karena sama-sama tidak mau disalahkan. Kenapa? Tentu dalam konteks pencitraan,” ujar Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/1).

Ujang mengatakan, sikap itu muncul lantaran Jokowi tak ingin kehilangan wibawa sebagai presiden. Sikap itu setali tiga uang dengan Anies selaku gubernur.

“Ini persoalannya. Jadi bukannya bicara solusi, tapi justru saling menyalahkan,” katanya.

Perbedaan yang kerap terjadi di antara keduanya makin ‘dikompori’ pendukung masing-masing yang terbilang fanatik. Selama ini pendukung Jokowi cenderung tak menyukai Anies, begitu pula sebaliknya. Akibatnya, perdebatan berbagai kebijakan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat pun makin memanas.

Polarisasi Akibat Jokowi Versus Prabowo

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai, munculnya perdebatan di antara pendukung Jokowi dan Anies tak lepas dari polarisasi politik sejak 2014.

Dukungan masyarakat saat itu terbagi dua yakni bagi Jokowi dan Prabowo yang kala itu mengikuti kontestasi Pilpres 2014. Dukungan yang terbelah ini makin memanas saat Pilpres 2019 hingga muncul sebutan cebong-kampret bagi masing-masing pendukung Jokowi maupun Prabowo.

Namun sejak Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Jokowi, menurut Kunto, dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu mulai beralih ke Anies. Apalagi dalam Pilgub 2017, Anies maju dengan sokongan Prabowo.

“Dulu satu kubu dukung Jokowi, satu lagi yang dukung Prabowo sekarang geser ke Anies. Ini membuat isu apa pun yang ada di Jakarta dibawa-bawa ke polarisasi politik,” ucapnya.

Faktor lain, lanjut Kunto, adalah orang-orang yang tak suka dengan popularitas Anies. Akibatnya, berbagai kebijakan atau sikap yang dilakukan Anies selalu dibenturkan dengan Jokowi.

“Mungkin partai koalisi atau orang di dekatnya. Sebisa mungkin sebelum diserang bisa serang duluan, apalagi Jakarta kan jadi pusat perhatian,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Kunto, sikap Jokowi dalam menghadapi berbagai persoalan negara cenderung stagnan. Salah satunya terkait isu penyebaran virus corona yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

Kunto mengatakan, tak ada gebrakan atau langkah konkret dari pemerintahan Jokowi. Akibatnya masyarakat cenderung tertarik pada perdebatan nir substansi Anies dengan Jokowi.

“Karena apalagi yang diomongin? Isu Virus Corona juga enggak ada langkah konkret dari Pak Jokowi. Tidak heran kalau akan selalu tersedot pada drama politik gubernur dengan presiden,” ucapnya. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Politik

SBY : Aliran Dana Jiwasraya ke Pemilu 2019 Harus Diusut

Published

on

FINROLL.com, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan agar ada pengusutan uang dari PT Asuransi Jiwasraya yang digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019 hingga mengalami masalah keuangan. Itu merupakan salah satu dari tujuh area yang perlu diinvestigasi menurut SBY.

SBY menyampaikan itu melalui akun Facebook, pada Senin (27/1).

“Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?” ucap SBY.

Menurut SBY, investigasi penting dilakukan karena sudah banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat. Karenanya, perlu dijawab dengan mengusut tuntas tentang dugaan aliran dana dari Jiwasraya untuk kepentingan politik.

“Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu,” ucap SBY.

“Baik yang mengalir ke partai politik tertentu mau pun tim kandidat presiden,” imbuhnya.

Selain itu, menurut SBY, investigasi mengenai dugaan aliran dana Jiwasraya untuk dana pemilu perlu dilakukan juga demi menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sendiri.

Jika masyarakat sudah mendapat jawaban gamblang, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan atau praduga ihwal aliran dana Jiwasraya untuk dana politik. Nama baik Jokowi pun tetap terjaga.

“Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut,” tuturnya.

SBY dulu mengaku dulu dituding terlibat dalam kasus bail out Bank Century dan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, lanjutnya, itu semua tidak terbukti.

SBY juga mengklaim tidak pernah menghalang-halangi pengusutan kasus tersebut. Tidak pula melarang kadernya membentuk panitia khusus (pansus) di DPR guna menelusuri kasus bail out Bank Century.

Tujuh Area Investigasi

SBY menyarankan perlu ada investigasi untuk menjawab 7 pertanyaan mengenai masalah keuangan yang dialami Jiwasraya.

Pertama, Seberapa banyak kerugian yang dialami Jiwasraya. Menurutnya perlu ditelusuri lebih mendalam apakah benar Rp13,7 triliun sesuai dengan yang diucapkan Kejaksaan Agung atau lebih dari itu.

Kedua, alasan keuangan Jiwasraya jebol. Perlu diselidiki secara komprehensif penyebab Jiwasraya mengalami masalah keuangan. Penempatan dana investasi perusahaan pada saham-saham berikinerja buruk atau ada penyebab lain.

Ketiga, pelaku. Sejauh ini, ada 5 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Menurut SBY, perlu ditelusuri pula aktor intelektualnya jika memang ada.

“Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang.
Keempat, ihwal dugaan aliran dana mengalir untuk kepentingan Pemilu 2019,” katanya.

Kelima, jumlah uang yang harus dikembalikan kepada nasabah Jiwasraya. SBY menilai ini penting dilakukan. Jika tidak, bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi negara.

Keenam, dugaan kaitan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dengan perusahaan BUMN lainnya. SBY merujuk pada masalah keuangan PT Asabri. Menurut SBY, perlu ditelisik lebih mendalam jika memang ada kesamaan motif penyebab masalah keuangan.

“Kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para ‘arsitek’ yang bekerja di belakangnya,” imbuhnya.

Ketujuh, solusi. Bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelaku, penyehatan kembali keuangan korporat, serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. (CNN)

Continue Reading

Politik

Sejumlah Rekomendasi Rakernas PDIP Wajib Dijalankan Tiga Pilar Partai

Published

on

Finroll.com — Akhir dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP) sukses diselenggarakan, di JIExpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020) malam.

Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dari Rakernas yang mengusung tema ‘Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional’ tersebut.

Ketua Stering Committee Rakernas I PDIP 2020, Sukur H Nababan, mengatakan, Rakernas I PDIP telah selesai diselenggarakan, yang dirangkai dengan peringatan HUT ke-47 PDIP.

“Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, Prananda Prabowo telah mengkaji dan merumuskan tema dan materi atas arahan Ibu Ketua Umum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Steering Committee Rakernas,” kata Sukur Nababan, dalam keterangan persnya yang diterima Finroll.com, Minggu (12/1/2020).

Menurut Sukur Nababan, terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas I PDIP.

“Berdasarkan perintah ketua umum, sejumlah rekomendasi yang telah diputuskan dalam Rakernas, wajib dijalankan oleh tiga pilar partai di semua tingkatan, serta wajib ditindaklanjuti dalam rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang,” jelasnya.

Rekomendasi tersebut, kata Sukur Nababan, didalamnya termasuk pula pembangunan lima prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari yang PDIP perjuangkan, yaitu, industri sandang pangan dan papan, industri Kesehatan farmasi dan obat-obatan tradisional, industri bahan baku industri, industri energi (khususnya energi baru dan terbarukan (EBT), dan industri pariwisata

“Pembangunan seluruh industri tersebut, harus dipastikan sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat,” tandas Sukur Nababan.

Lebih lanjut Sukur Nababan menambahkan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan apreasiasi kepada ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, seluruh jajaran DPP PDIP, panitia, SC dan OC, peserta, media, dan UMKM yang telah mengikuti pameran rempah.

“Terima kasih Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atas kepercayaan yang diberikan. Semangat dan dedikasi Ibu untuk rakyat, bangsa dan negara, menjadi inspirasi kami. Kami siap menjalankan perintah partai hasil Rakernas I 2020 untuk solid bergerak wujudkan Indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional,” kata Sukur Nababan.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending