Connect with us

Makro Ekonomi

Janji Manis Ekonomi 7% Presiden Jokowi & Gagalnya Menteri

Published

on


Jokowi meminta para pelaku usaha e-commerce seperti Bukalapak dan lainnya, bisa menghubungkan UKM yang sebelumnya offline menjadi online.

Finroll.com  – Sekadar mengingatkan, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu maju sebagai Capres lima tahun silam mengikuti debat. Di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014), Jokowi meyakini ekonomi tumbuh 7% bukan suatu yang sulit.

Sayangnya, hal tersebut hanyalah janji manis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi kurang menggembirakan.

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo :

2015 : 4,88%
2016 : 5,03%
2017 : 5,07%
2018 : 5,17%
2019 : 5,07% (Kuartal I-2019)

Jokowi kali ini meminta penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019), Bambang mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal dengan ‘extra effort’ melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%.

“Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu,” tutur Bambang.

“Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” imbuh Bambang.

Ia menambahkan, institusi, menurut Bambang artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.

Sedangkan di regulasi, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang berbelit.

“Misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 harian,” jelasnya.

Demikian juga untuk investasi, Bambang memaparkan, untuk memulai bisnis atau kemudahan berbisnis (ease of doing business) terkendala. “Misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga kita yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada kita,” jelasnya lagi.

Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.

“Kita baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan tadi, harus membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.”

Paling Loyo di ASEAN

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 akan berada di bias bawah kisaran 5,0-5,4%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,0-5,2%.

Sementara pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3%. Menurut analisis BI, pertumbuhan ekonomi RI tengah menghadapi sejumlah hambatan.

Salah satu faktornya adalah ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat. Hal itu disebabkan oleh eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menyebabkan aliran modal bergerak menjauhi negara berkembang ke negara maju.

Sebagaimana yang telah diketahui, pada bulan Mei 2019 Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25% (dari yang semula 10%). Pemerintah China juga telah membalas dengan memberi bea impor tambahan antara 5-25% pada produk ‘made in USA’ senilai US$ 60 miliar.

Sejak saat itu pula, aliran modal mulai meninggalkan negara berkembang dan masuk ke negara maju. Maklum, risiko investasi di negara-negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding negara-negara maju.

Eskalasi perang dagang juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Bahkan pada April 2019, Bank Dunia (World Bank/WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 3,3% dari yang semula 3,5%.

Sementara pada tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global versi WB tetap berada di level 3,6%.

Untuk menghadapi hal tersebut BI menandai sejumlah faktor yang akan menjadi tantangan Indonesia. Salah satu masalah besar masih belum bisa diselesaikan adalah transaksi berjalan.

Sudah sejak akhir tahun 2011, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) selalu muncul di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan sendiri merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.

Bukan hanya sekadar defisit, transaksi berjalan Indonesia juga merupakan yang paling memble diantara negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Tengok saja data tahun 2017, dimana Indonesia mencatat CAD sebesar US$ 16,19 miliar atau setara 1,73% Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, Thailand, Malaysia, dan Vietnam mampu mencatat surplus transaksi berjalan yang masing-masing setara 10,5%, 3%, dan 2,74% dari PDB.

Dari data tersebut sudah jelas terlihat bahwa perekonomian Indonesia terindikasi menjadi yang terburuk di antara negara-negara ASEAN.

Jokowi dan Para Menteri Gagal Memanfaatkan

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan kegagalan Presiden Jokowi dan para menterinya. Pemerintah tak bisa melakukan antisipasi perang dagang terutama.

“Ya gagal antisipasi perang dagang dan gagal melakukan percepatan reformasi struktural ekonomi. Ketika harga sawit jatuh semua panik. Lupa lakukan hilirisasi, dan diversifikasi ekspor,” kata Bhima.

Vietnam bisa terus mencatatkan pertmbuhan di atas negara ASEAN lain karena reformasi kebijakan untuk dorong industrialisasi berorientasi ekspor dengan aneka insentif fiskal berjalan, kata Bhima lebih jauh.

“Kita jor-joran kasih tax holiday, tax allowances buktinya ekspor masih rendah dan realisasi FDI juga turun. Insentif fiskal terlalu umum, kurang fokus dan dianggap obat segala penyakit,” terangnya.

Sebelumnya, data dari Nomura menyatakan, Vietnam untung banyak dari perang dagang dibanding Indonesia, karena tingginya kemiripan produk ekspor Vietnam dengan China. Sehingga importir di AS akan mengalihkan impor dari China ke Vietnam.

Data Nomura yang dihimpun oleh Bank Indonesia (BI) mengatakan, ekspor produk telepon selular Vietnam ke AS meningkat tajam selama perang dagang terjadi. Ekspor telepon selular Vietnam ke AS ini mencapai 5,7% dari PDB Vietnam.

Sedih memang, karena Indonesia tidak bisa memanfaatkan perang dagang ini untuk meningkatkan ekspornya. Malah ekspor Indonesia tercatat turun, karena memang masih banyak mengandalkan komoditas. Sementara harga komoditas turun akibat melemahnya ekonomi China, sebagai salah satu pembeli terbesar komoditas dunia.

Pada periode Januari-Mei 2019, investasi China ke Vietnam meningkat tajam, mencapai US$ 1,6 miliar (naik 456% yoy) dari US$ 280,9 juta di periode yang sama tahun lalu. Bahkan lebih tinggi dari investasi China ke Vietnam sepanjang 2018.

Perang dagang membuat China menggeser posisi Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai investor utama di Vietnam.

Investasi asing yang masuk ke Vietnam memang mayoritas untuk sektor manufaktur.

CNBCIndonesia.com

Makro Ekonomi

Dana Asing Kabur, Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5 Persen

Published

on

By

Finroll.com – Setelah meramalkan bakal ditinggal dana asing, Bank Dunia menyebut Indonesia akan meraih pertumbuhan ekonomi pada 2020 kurang dari 5 persen, yakni hanya 4,9 persen. Angka itu jauh di bawah target pemerintah dalam APBN sebesar 5,3 persen. Bahkan pada 2022 terus meluncur turun ke posisi 4,6 persen.

Mengutip laporan Bank Dunia, The Insider Stories menyebutkan, perlambatan itu dipengaruhi kondisi ekonomi global. Yakni eskalasi perang dagang Amerika Serikat dengan China, serta meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah wilayah.

Sebelumnya dalam paparan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/9), Bank Dunia menyebut Indonesia bakal ditinggal pergi dana asing (capital outflow).

Indonesia juga dinilai akan semakin terpuruk karena masih adanya defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).

Adapun di kuartal II 2019, CAD Indonesia mencapai USD 8,4 miliar atau 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari kuartal sebelumnya yang hanya 2,6 persen dari PDB.

Bank Dunia memproyeksi, CAD Indonesia di akhir 2019 sebesar USD 33 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar USD 31 miliar. Selain itu, investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia hanya USD 22 miliar hingga akhir tahun ini.

Dalam kondisi normal saja, Bank Dunia menilai, Indonesia membutuhkan dana asing masuk (inflow) minimal USD 16 miliar per tahun untuk menutup gap defisit tersebut.
“Pembiayaan eksternal yang dibutuhkan bisa lebih banyak jika capital outflow yang diprediksi benar-benar terjadi,” tulis Bank Dunia dalam laporan itu.

Namun demikian, Bank Dunia menilai, solusi untuk mempertahankan perekonomian domestik bukan menurunkan CAD, namun meningkatkan investasi atau FDI. Nah masalahnya, FDI ini tidak dengan mudah datang ke Indonesia. Menurut data Bank Dunia, kontribusi FDI ke pertumbuhan ekonomi RI stagnan sejak 2014.

Continue Reading

Makro Ekonomi

BaliDeX 2019 Luncurkan ASWIN & IDEA Buka Akses Global untuk UMKM Lokal

Published

on

Finroll.com — Perhelatan BaliDeX International Trade Expo & Conference 2019 yang merupakan ajang terbesar pertemuan penjual dan pembeli lokal serta mancanegara sukses digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 30 Agustus – 4 September 2019.

BaliDeX – Bali Digital eCommerce Expo yang merupakan sarana promosi dan peluang baru untuk meningkatkan omset serta keuntungan perusahaan Indonesia tersebut dihadiri lebih dari 2800 delegasi dari 45 negara.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, Nyoman Sujaya mengatakan pemerintah menyambut baik kegiatan tersebut yang sejalan dengan program Bali Smart Island, yaitu membangun masyarakat Bali yang cerdas.

“Cerdas di bidang ekonomi, budaya, infrastruktur dan cerdas dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Nyoman.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Balidex 2019 membuka akses bagi pelaku UMKM juga koperasi untuk memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif Bali dan Indonesia pada umumnya ke pasar global.

“Pembangunan ekonomi merupakan proses yang mandiri, namun diperlukan proses interaksi dukungan dari berbagai pihak secara berkelanjutan,” kata Nyoman.

Pada kesempatan ini diserahkan penghargaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Bali untuk KSU Inti Prana Semesta sebagai “Pionir Koperasi Digital” yang diterima I Dewa Gede Ngurah dan untuk Penyelenggara BaliDeX 2019 yang diterima Dewa Ketut Dharmayana.

Kegiatan hasil kerja sama antara Koperasi Inti Prana Semesta dan OneAcademy Indonesia ini dianggap sangat penting untuk menjalin kerja sama ekonomi secara berkesinambungan.

Terkait hal itu dalam pembukaan BaliDeX 2019, Dr. Sulistya Putra selaku Global Leadership Group meresmikan pembentukan Asosiasi Wiraswasta Nusantara (ASWIN) dan International Digital Economy Association (IDEA) sebagai hasil Global Mastermind Conference yang menghadirkan para pembicara internasional. Anggota ASWIN terdiri dari berbagai perusahaan, koperasi, UMKM, lembaga pendidikan, institusi dan tokoh-tokoh nasional yang peduli dengan digital ekonomi Indonesia.

Sementara itu berbagai perusahaan dan organisasi di berbagai negara dapat mendaftar menjadi mitra IDEA. Ini merupakan tonggak sejarah baru yang dimulai dari Bali untuk kemajuan ekonomi digital Indonesia dan pemerataan ekonomi rakyat berbagai negara dunia.

“Kita harapkan dari kegiatan ini perekonomian Indonesia khususnya Bali bisa terdorong lebih maju. Apalagi dalam rangkaian acara BaliDeX diisi dengan meninjau obyek-obyek wisata dan sentra produsen unggulan yang ada di Bali,” imbuh Nyoman.

Rangkaian acara BaliDeX menarik para delegasi mancanegara. Hari pertama Balidex 2019 dimulai 30 Agustus 2019 dengan Global Mastermind Conference yang diisi dengan edukasi para market leader dan pakar e-commerce dari mancanegara.

Dealshaker Expo Indonesia Bali pada hari kedua 31 Agustus diikuti 100 merchant dari Indonesia – dari Sumatera, Jakarta & Jawa Timur, Bali, Flores sampai Papua; Vietnam, Jepang, Thailand, India, Taiwan, Dubai, Bulgaria, Rusia, dan lain-lain.

Para merchant mempromosikan produk-produk berkualitas tinggi seperti lukisan, perhiasan mutiara asli, batu permata asli, tekstil, kain tenun asli, ukiran, produk kesehatan, hingga properti dan otomotif semuanya di platform Dealshaker.ID. Pameran Dealshaker Indonesia Bali dihadiri para pembeli dari dalam dan luar negeri pemilik voucher digital ONE yang memberikan keuntungan lebih besar karena daya belinya makin menguat tiap tahun.

Para pengunjung bahkan dapat membeli apartemen mewah di Jakarta, Dubai, dan Bulgaria menggunakan ONE. Seorang pengunjung menukarkan voucher digital ONE dengan satu unit mobil baru Mercedez Benz yang diserahterimakan pada acara tersebut.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, BaliDeX dimeriahkan dengan ONE Funtastic Show, yaitu Malam Seni Bali yang menampilkan sendratari Ramayana dan dikombinasikan dengan charity gala dinner. Di akhir acara diserahkan donasi Mr. Mark Nishiyama dari IDEA Jepang untuk korban bencana alam Indonesia.

Program edukasi BaliDeX2019.com untuk pelatihan eCommerce bagi para mitra ASWIN dan IDEA terus berlangsung hingga 4 September 2019.

Acara BaliDeX diliput media nasional dan internasional hinggal menjangkau lebih dari jutaan wirausahawan di 194 negara.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Indef : Pemerintah Serius Perkuat Ekonomi Melalui UMKM

Published

on

Finroll.com — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Pemerintah harus benar-benar serius membina usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk dengan mempermudah akses pembiayaan bagi pengembangan usahanya.

Pasalnya UMKM menjadi tumpuan utama ekonomi kerakyatan dimana tahun lalu sektor ini menyumbang PDB Indonesia sebesar 60 persen.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati dalam acara Focus Group Discussion bertema 13 Tahun Kiprah Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut Eni mengatakan pemerintah Indonesia perlu mencontoh succes story dari pemerintahan Jerman dan Jepang yang mampu mendorong UMKM nya kuat dan berdaya saing tinggi.

Di Jepang, kata Enny, industri besar otomotif bergantung pada UMKM untuk produk-produk aksesorisnya.

Ketika muncul produk otomotif baru, UMKM dengan cepat merespon dengan membuat produk aksesoris yang justru mampu mendorong tingkat penjualan otomotif pada industri besar.

Sementara di Jerman, UMKM mampu menguasai seluruh sektor pertanian dari hulu hingga hilir sehingga tidak ada ruang bagi korporasi memasukinya.

Di Indonesia, setiap calon legislatif (caleg) di semua partai dan calon pemimpin baru baik pusat maupun daerah saat kampanye selalu ingin mendorong kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM .

Namun saat menduduki kursi pimpinan baik eksekutif maupun legislatif, tidak ada bukti konkret janji-janji mereka dalam mendorong daya saing UMKM .

“Kalau Pemerintah mau serius mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi, uruslah kekuatan utama kita sektor UMKM . Semua kebijakan peningkatan, akses pembiayaan dan pemasaran atau apapun itu justru yang utamanya adalah UMKM ,” kata Eni.

Namun untuk memastikan daya saing UMKM diakuinya tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah seperti tarik ulur kepentingan terutama apabila hal itu terkait penetapan Lembaga atau Badan yang mengurusi UMKM .

Menurutnya, banyak Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia yang membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang diniatkan untuk mendukung UMKM .

Namun dalam praktiknya setiap program yang dijalankannya terkesan tidak serius dan justru dijadikan proyek saja tanpa target terukur.

“BLU-BLU itu harus jelas statusnya, termasuk LPDB Koperasi dan UMKM . Kalaupun nggak dijadikan satu ya harus ada sinergi dan kolaborasi untuk benar-benar membina dan mendampingi UMKM . Indonesia itu yang mahal adalah sinergi dan komunikasi antar lembaga,” ulasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending