Connect with us

Makro Ekonomi

Janji Manis Ekonomi 7% Presiden Jokowi & Gagalnya Menteri

Published

on


Jokowi meminta para pelaku usaha e-commerce seperti Bukalapak dan lainnya, bisa menghubungkan UKM yang sebelumnya offline menjadi online.

Finroll.com  – Sekadar mengingatkan, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu maju sebagai Capres lima tahun silam mengikuti debat. Di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014), Jokowi meyakini ekonomi tumbuh 7% bukan suatu yang sulit.

Sayangnya, hal tersebut hanyalah janji manis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi kurang menggembirakan.

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo :

2015 : 4,88%
2016 : 5,03%
2017 : 5,07%
2018 : 5,17%
2019 : 5,07% (Kuartal I-2019)

Jokowi kali ini meminta penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019), Bambang mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal dengan ‘extra effort’ melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%.

“Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu,” tutur Bambang.

“Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” imbuh Bambang.

Ia menambahkan, institusi, menurut Bambang artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.

Sedangkan di regulasi, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang berbelit.

“Misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 harian,” jelasnya.

Demikian juga untuk investasi, Bambang memaparkan, untuk memulai bisnis atau kemudahan berbisnis (ease of doing business) terkendala. “Misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga kita yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada kita,” jelasnya lagi.

Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.

“Kita baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan tadi, harus membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.”

Paling Loyo di ASEAN

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 akan berada di bias bawah kisaran 5,0-5,4%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,0-5,2%.

Sementara pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3%. Menurut analisis BI, pertumbuhan ekonomi RI tengah menghadapi sejumlah hambatan.

Salah satu faktornya adalah ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat. Hal itu disebabkan oleh eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menyebabkan aliran modal bergerak menjauhi negara berkembang ke negara maju.

Sebagaimana yang telah diketahui, pada bulan Mei 2019 Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25% (dari yang semula 10%). Pemerintah China juga telah membalas dengan memberi bea impor tambahan antara 5-25% pada produk ‘made in USA’ senilai US$ 60 miliar.

Sejak saat itu pula, aliran modal mulai meninggalkan negara berkembang dan masuk ke negara maju. Maklum, risiko investasi di negara-negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding negara-negara maju.

Eskalasi perang dagang juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Bahkan pada April 2019, Bank Dunia (World Bank/WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 3,3% dari yang semula 3,5%.

Sementara pada tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global versi WB tetap berada di level 3,6%.

Untuk menghadapi hal tersebut BI menandai sejumlah faktor yang akan menjadi tantangan Indonesia. Salah satu masalah besar masih belum bisa diselesaikan adalah transaksi berjalan.

Sudah sejak akhir tahun 2011, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) selalu muncul di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan sendiri merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.

Bukan hanya sekadar defisit, transaksi berjalan Indonesia juga merupakan yang paling memble diantara negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Tengok saja data tahun 2017, dimana Indonesia mencatat CAD sebesar US$ 16,19 miliar atau setara 1,73% Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, Thailand, Malaysia, dan Vietnam mampu mencatat surplus transaksi berjalan yang masing-masing setara 10,5%, 3%, dan 2,74% dari PDB.

Dari data tersebut sudah jelas terlihat bahwa perekonomian Indonesia terindikasi menjadi yang terburuk di antara negara-negara ASEAN.

Jokowi dan Para Menteri Gagal Memanfaatkan

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan kegagalan Presiden Jokowi dan para menterinya. Pemerintah tak bisa melakukan antisipasi perang dagang terutama.

“Ya gagal antisipasi perang dagang dan gagal melakukan percepatan reformasi struktural ekonomi. Ketika harga sawit jatuh semua panik. Lupa lakukan hilirisasi, dan diversifikasi ekspor,” kata Bhima.

Vietnam bisa terus mencatatkan pertmbuhan di atas negara ASEAN lain karena reformasi kebijakan untuk dorong industrialisasi berorientasi ekspor dengan aneka insentif fiskal berjalan, kata Bhima lebih jauh.

“Kita jor-joran kasih tax holiday, tax allowances buktinya ekspor masih rendah dan realisasi FDI juga turun. Insentif fiskal terlalu umum, kurang fokus dan dianggap obat segala penyakit,” terangnya.

Sebelumnya, data dari Nomura menyatakan, Vietnam untung banyak dari perang dagang dibanding Indonesia, karena tingginya kemiripan produk ekspor Vietnam dengan China. Sehingga importir di AS akan mengalihkan impor dari China ke Vietnam.

Data Nomura yang dihimpun oleh Bank Indonesia (BI) mengatakan, ekspor produk telepon selular Vietnam ke AS meningkat tajam selama perang dagang terjadi. Ekspor telepon selular Vietnam ke AS ini mencapai 5,7% dari PDB Vietnam.

Sedih memang, karena Indonesia tidak bisa memanfaatkan perang dagang ini untuk meningkatkan ekspornya. Malah ekspor Indonesia tercatat turun, karena memang masih banyak mengandalkan komoditas. Sementara harga komoditas turun akibat melemahnya ekonomi China, sebagai salah satu pembeli terbesar komoditas dunia.

Pada periode Januari-Mei 2019, investasi China ke Vietnam meningkat tajam, mencapai US$ 1,6 miliar (naik 456% yoy) dari US$ 280,9 juta di periode yang sama tahun lalu. Bahkan lebih tinggi dari investasi China ke Vietnam sepanjang 2018.

Perang dagang membuat China menggeser posisi Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai investor utama di Vietnam.

Investasi asing yang masuk ke Vietnam memang mayoritas untuk sektor manufaktur.

CNBCIndonesia.com

Makro Ekonomi

Jumlah Orang Miskin 24,79 Juta per September 2019

Published

on

By

Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Jumlah itu menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan merosot 0,88 juta orang terhadap September 2018.

“Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Kalau dibandingkan Maret 2019, turun 0,19 poin,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Meski jumlah orang miskin turun, disparitas kemiskinan antar desa dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sebesar 6,56 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana persentase kemiskinan perkotaan 6,89 persen dan pedesaan 13,1 persen.

“Masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sejumlah faktor mempengaruhi penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019. Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari.

Dalam hal ini, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 menjadi Rp54.424 per hari. Upah nominal buruh bangunan per hari juga naik 0,49 persen menjadi Rp89.072.

Kedua, kenaikan nilai tukar petani (NTP) selama kuartal III 2019 selalu berada di atas 100 dengan tren meningkat. NTP Juli tercatat 102,63, Agustus 103,22 dan September 103,88.

Ketiga, angka inflasi yang rendah di mana selama periode Maret 2019-September 2019 nilainya 1,84 persen.

Keempat, harga eceran beberapa komoditas pokok merosot. Pada Maret-September 2019, harga komoditas yang turun di antaranya beras (turun 1,75 persen), daging ayam ras (turun 2,07 persen), minyak goreng (turun 1,59 persen), telur ayam ras (turun 0,12 persen), dan ikan kembung (turun 0,03 persen).

Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita 10 persen penduduk terbawah pada Maret-September 2019 naik 4,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan 3,6 persen.

Keenam, pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang semakin gencar. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima program BPNT hingga kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan kuartal I, 289 kabupaten/kota.

Suhariyanto juga menyorot peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yaitu 73,75 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu menjaga harga bahan pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, terutama beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

“Sekali ada gejolak harga, misalnya beras, atau barang komoditas yang sering dikonsumsi penduduk miskin maka garis kemiskinan akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang telah digunakan sejak 1998. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (CNN/GPH)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Makin ‘Pedas’, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp85 Ribu per Kg

Published

on

By

Jakarta, — Harga cabai rawit merah di pasar tradisional kian mahal dalam sepekan terakhir. Tercatat, rata-rata harga cabai rawit merah mencapai Rp61.700 per Kilogram (Kg) pada Senin (13/1). Artinya, rerata harga cabai rawit merah melejit Rp7.900 per Kg atau 14,7 persen dibandingkan Senin (6/1) lalu, Rp53.800 per Kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada pukul 10.00 WIB, rerata harga cabai rawit merah tertinggi terjadi di Kota Ternate, Maluku, di mana harganya menembus Rp85 ribu per Kg. Harga tersebut melonjak 88 persen dibandingkan periode yang sama pekan lalu, Rp45 ribu per Kg.

Sementara, rerata harga terendah terjadi di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan, sebesar Rp38 ribu per Kg.

Kenaikan juga terjadi pada rerata harga cabai rawit hijau sebesar 9,5 persen menjadi Rp44.250 per Kg. Rerata harga cabai rawit hijau paling mahal juga terjadi di Kota Ternate, Maluku, sebesar Rp75 ribu per Kg. Adapun rerata harga terendah sebesar Rp19 ribu per Kg di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan.

Selain cabai rawit, sejumlah komoditas rerata harganya juga menanjak di antaranya bawang putih ukuran sedang menjadi Rp34.600 per Kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp13.900 per Kg, gula pasir lokal Rp13.950 per Kg, dan gula pasir kualitas premium Rp15.200 per Kg.

Kemudian, telur ayam ras segar Rp26.500 per Kg, daging sapi kualitas 1 Rp122.350 per Kg, dan daging sapi kualitas 2 Rp115.400 per Kg.

Sementara, rerata harga cabai merah keriting merosot 14,6 persen ke Rp35.900 per Kg dalam sepekan. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar ke Rp42.550 per Kg, daging ayam ras segar ke Rp31.650 per Kg, dan bawang merah ukuran sedang ke Rp36.050 per Kg.

Selanjutnya, rerata harga juga tercatat turun untuk beras kualitas medium ke Rp11.300 per Kg, beras kualitas medium II ke Rp11.700 per Kg, beras kualitas super I ke Rp12.850 per Kg, dan minyak goreng curah Rp12.500 per Kg. (

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Kaget, RS Milik BUMN Jika Digabung Omzetnya Rp 5 T!

Published

on

By

Jakarta,  – Menteri BUMN Erick Thohir siap membentuk holding khusus rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN.

Menurut Erick, banyak rumah sakit yang dimiliki BUMN justru tidak sesuai dengan core business atau bisnis inti dari induknya.

“Bayangkan, buat apa Pertamina fokus bisnis rumah sakit, padahal fokus utamanya Pertamina kan migas,” kata Erick di Kemenlu, Kamis (9/1/2020).

Pertamina, sambung Erick, punya 25 sumur yang harus dieksplorasi. Apalagi, sambungnya, lifting turun. “Kita tidak mau kalau tidak fokus. Saya rasa ini akan jadi konsolidasi yang baik. Bisnisnya juga progresif,” kata Erick sambil mengungkapkan rencana holding rumah sakit milik BUMN.

Erick Kaget, RS Milik BUMN Jika Digabung Revenuenya Rp 5 T!Foto: Menteri BUMN Erick Thohir (CNBC Indonesia/ Cantika Adinda Putri)

“Strukturnya [holding] masih dibahas. Yang penting akan ada holding rumah sakit yang nantinya para BUMN yang punya rumah sakit menjadi pemilik,” terangnya.

Ia bahkan berharap jasa yang diberikan rumah sakit bisa maksimal. Jangan sampai masyarakat justru berobat di luar negeri.

“RS BUMN sendiri punya revenue [pendapatan] kalau dikonsolidasikan sekitar Rp 5 triliun. Ini kan cukup punya potensi,” jelasnya.

“Rp 5 triliun per tahun. Kagetkan? Saya saja kaget,” tegas Erick. (CNBC)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending