Connect with us

News

Jatim Akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Published

on


Finroll.com –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana mengajukan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) kepada pemerintah pusat. Usulan ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan PLTSa pertama di Indonesia yang berlokasi di Kota Surabaya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjelaskan Sidoarjo dipilih lantaran jumlah sampah di kabupaten itu cukup tinggi, yakni mencapai seribu ton per hari. Selain itu, hasil kajian dan rancangan pembangunan PLTSa juga sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

“Yang urgent itu Sidoarjo, mereka juga sudah bersurat ke pusat agar bisa dipilih, tapi kami tunggu mereka clear dulu perencanaannya,” ungkap Emil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7).

Menurutnya, bila rancangan proposal perencanaan pembangunan PLTSa di Sidoarjo rampung, maka ia akan segera melaporkannya ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Setelah itu, Khofifah akan mengajukan usulan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di sisi lain, pengajuan juga akan dilakukan bila pembangunan konstruksi PLTSa Surabaya selesai dan beroperasi. “Begitu Surabaya tanda tangan PJB (Perjanjian Jual Beli dengan PLN), maka saya langsung lapor gubernur dan ditindaklanjuti,” katanya.

Selain berencana mengajukan Sidoarjo, Emil mengatakan Pemprov juga tengah mengkaji beberapa lokasi lain untuk menjadi titik pembangunan PLTSa. Misalnya, Lamongan, Pasuruan, Malang, Jember, dan Gresik.

Ia mengatakan pemilihan kabupaten dan kota selanjutnya akan disesuaikan dengan jumlah sampah, skala prioritas, dan keterjangkauan daerah. “Misal, ada tidak yang kemungkinan berdekatan, maka itu kami gabung saja jadi satu,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan sengaja mengkaji beberapa kota sebagai lokasi pembangunan PLTSa demi meminimalisir jumlah sampah di provinsinya. Selain itu, agar daerah bisa berkontribusi bagi pasokan listrik negara yang dijual kepada PLN.

Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pembangunan PLTSa di kotanya sudah mencapai 80 persen. Targetnya, konstruksi bisa rampung pada November 2019 dan kemudian dilanjutkan untuk operasional.

Sedangkan perkembangan PJB dengan PLN diperkirakan rampung pada bulan ini. “Ini kapasitas sampahnya rata-rata 1.300 sampai 1.400 ton sampah,” jelasnya.

Untuk biaya layanan angkut sampah, Risma mengklaim biaya yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sejatinya sudah rendah, yakni Rp90 ribu sampai Rp150 ribu per ton. Bila sudah beroperasi, ia memperkirakan PLTSa Surabaya akan menyumbang 11 Megawatt (MW) listrik kepada PLN yang selanjutnya dijual secara komersial.

Jakarta Kebut PLTSa

Tak hanya Surabaya, DKI Jakarta juga menjadi titik awal pembangunan proyek percontohan PLTSa di Tanah Air. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pembangunan PLTSa di kotanya baru memasuki tahap peletakan batu pertama alias ground breaking.

“Tapi ini kami segerakan, meski konstruksinya belum mulai,” ujarnya.

Ia menargetkan konstruksi bisa dilakukan mulai tahun ini, sehingga pembangunan rampung pada 2022. Setelah itu, langsung dilanjut dengan operasional pada tahun yang sama.

“Nanti kapasitasnya bisa kelola 2.200 ton sampah,” tandasnya.

Advertisement

Nasional

Gelap Maya di Tanah Papua

Published

on

By

Finroll.com – Kabar dari tanah Papua sejak Rabu, 21 Agustus 2019 mulai samar. Musababnya jaringan internet di Bumi Cenderawasih itu diblokir pemerintah.

Lewat pengumumannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi itu dilakukan hingga Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Papua membara sejak Senin, 19 Agustus 2019. Letupan itu dimulai dari Manokwari, Papua Barat. Massa yang tumpah ke jalan membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Kerusuhan merembet ke Kota Sorong. Di sini massa merangsek ke Bandara Domine Eduard Osok, Sorong. Mereka merusak beberapa fasilitas yang ada di sana. Beberapa kendaraan juga dibakar massa.

Kerusuhan di Manokwari dan Sorong itu dipicu kabar dari Malang dan Surabaya. Pada Kamis 15 Agustus 2019, unjuk rasa yang digelar mahasiswa Papua di Kota Malang dihadang sejumlah organisasi massa. Bentrok tak terhindarkan, beberapa mahasiswa Papua terluka.

Video dan gambar mahasiswa Papua yang terluka di Kota Malang menyebar cepat di dunia maya. Kabar lain datang dari Surabaya. Asrama mahasiswa di kota itu dikepung ormas dan polisi. Hal itu dipicu kabar adanya tiang bendera yang patah di depan asrama mahasiswa Papua Surabaya.

Kabar itu dibumbui cerita bendera merah putih yang dibuang ke selokan. Menurut kronologi yang dibuat oleh LBH Surabaya, setelah kabar itu datang seorang aparat berpakaian militer ke asrama itu.

Di sinilah semua berawal. Aparat itu kemudian menggedor-gedor pintu asrama mahasiswa sambil mengucapkan kata-kata berbau rasial seperti babi, anjing, monyet, dan lainnya.

Tak lama setelah itu, datang anggota ormas yang melempari asrama dengan batu dan meneriakkan yel-yel agar mahasiswa diusir dari Surabaya.

Insiden di Surabaya itu cepat menyebar lewat media sosial. Inilah yang diduga memicu aksi unjuk rasa lanjutan di berbagai kota di Papua. Aksi massa itu kemudian diwarnai kerusuhan di Manokwari hingga Fakfak.

Kementerian Informasi dan Komunikasi sebelumnya juga sempat memperlambat akses internet di Papua. “Seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu pada 19 Agustus 2019.

Upaya ini ternyata tak menyurutkan aksi massa di Tanah Papua. Massa muncul di beberapa wilayah lain menyuarakan penolakan terhadap rasisme. Mereka juga menuntut kemerdekaan Papua.

Kominfo kembali menggelapkan Papua dari dunia maya. Ferdinandus Setu mengatakan ada dua syarat layanan telekomunikasi kembali dipulihkan.

“Syaratnya, pertama kami melihat situasi normal,” ujar Ferdinandus alias Nando saat dihubungi Tempo pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Nando mengatakan, situasi bakal dipandang normal bila tensi demonstran mereda. Tandanya ialah tidak ada lagi kerusuhan dan aksi di jalanan.

Kedua, jumlah penyebaran konten-konten hoaks di Papua yang mengandung narasi provokatif menurun. Nando mengatakan, dalam tiga hari, telah ditemukan 62 akun yang aktif menyebarkan konten sensitif dan memantik kericuhan.

Konten-konten tersebut tersebar melalui platform WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook. “Kalau jumlah item hoaks secara jumlah cuma 2-3 terkait dengan penculikan dan mahasiswa papua yang dinyatakan tewas,” ujarnya. Namun, konten provokatif tersebar dengan intensitas yang rapat.

Nando belum dapat memastikan kapan Kominfo akan mencabut kebijakan blokir. Saat ini kementerian mengevaluasi setiap 3 jam.

Adapun Polri mencatat ada lima akun yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait berita bohong atau hoaks yang menjadi penyebab ricuh di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan lima akun tersebut berasal dari Twitter.

“Untuk Twitter bertambah kurang lebih ada lima akun lagi, untuk akun Instagram dan Youtube ada beberapa akun lagi, semua masih di-profiling oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim,” kata Dedi melalui pesan singkat, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut Dedi sebagian besar akun tersebut bersifat anonim, sehingga tidak mudah melacaknya. Namun Dedi meyakinkan pihaknya bisa segera mendapatkan identitas pemilik akun dan menangkapnya.

Pemerintah Diminta Cabut Blokir

Langkah pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat ditentang berbagai elemen masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan pemerintah yang memperlambat akses Internet (throttling) setelah kerusuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Papua, melanggar hak konstitusional masyarakat.

Bahkan, Dewan HAM PBB, kata ELSAM mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online. “Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi,” ujar ELSAM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

ELSAM membeberkan sejumlah contoh dampak atas penutupan internet, seperti terputusnya akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.

“Pemerintah, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa,” ucap ELSAM.

Terlebih lagi, tindakan penutupan internet di Papua tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diadaptasi oleh Indonesia, melalui UU No. 12/2005.

Kendati demikian, ELSAM menjelaskan sebenarnya dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam kasus Papua, ELSAM menilai, pemerintah Indonesia gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat’. Bahkan, siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak menjelaskan keadaan daruratnya secara gamblang.

Atas dasar itu lah, ELSAM mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikan penutupan internet di kedua wilayah tersebut.

“Kami juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan dan mempublikasikan penjelasan yang memadai terkait alasan hukum, yang menjadi dasar bagi tindakan penutupan internet di Papua dan Papua Barat,” kata ELSAM.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menuntut pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.

“Tuntutan ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya,” ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. “Iya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

tempo.co
FRANSISCA CHRISTY/ANDITA RAHMA

Continue Reading

Nasional

Kapushidrosal Paparkan Pentingnya Hidrografi Dalam Penyenggaraan Pembangunan Nasional

Published

on

Finroll.com — Surabaya, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H memeparkan pentingnya hidrografi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pada forum Geomatics International Conference 2019 (GEOICON 2019) yang digelar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Ballroom Swiss Belinn Hotel, Surabaya, Rabu (21/08/2019).

Dalam event yang bertema “Geospatial Technology for Mapping The Future: Integrating Land And Marine Development” ini Kapushidrosal diundang oleh penyelenggara sebagai Keynote Speakers.

Hadir pula pembicara lain, di antaranya Dr. Ian Church Assistant Professor, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Canada., Prof Kai Wei Chiang, Geomatics Engineering Department, National Cheng Kung University, Taiwan., serta Prof Wan Mohd Naim, Head of Strategic Planning Unit, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

Pada kesempatan itu, Kapushidrosal memaparkan tentang Tugas pokok Pushidrosal selaku penyedia data dan informasi hidro-oseanografi berupa Peta Laut Indonesia (PLI) baik peta kertas maupun elektronik bagi kepentingan umum maupun militer.

Menurut Kapushidrosal, Indonesia merupakan negara maritime yang besar, kepentingan nasional dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritime sebagai salah satu medianya.

Ini didasarkan karena Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat strategis, karena sebagai Sea Line of Communication(SLOC) dan Sea Lane of Oil Trade (SLOT) bagi kapal-kapal yang berlayar mengingat posisi Indonesia berada pada persilangan dua samudera dan dua benua, serta 4 dari 9 choke point dunia berada di Indonesia.

“Lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40% melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat, terpercaya dan mutakhir berupa peta laut Indonesia dan publikasi nautika terbitan Pushidrosal termutakhir yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi-kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia,” katanya.

Dalam penentuan batas maritime, data hidrografi dipergunakan dalam mendukung kebijakan politik luar negeri dalam menentukan batas maritime antar negara.

Dalam hal ini Pushidrosal merupakan staf teknis Kementerian Luar Negeri RI. Data hidrografi yang akurat sangat vital dan merupakan persyaratan dasar penentuan batas maritime sesuai ketentuan UNCLOS’82.

Selain itu, hidrografi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kelautan, seperti pengembangan/pembangunan pulau-pulau kecil, pengembangan pariwisata bahari, pembuatan peta tematik area konservasi laut, zonasi laut, data untuk analisa pertahanan laut nasional, serta pembangunan pelabuhan, alur pelabuhan, ALKI dan alur strategis untuk tol laut dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia.

“Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pushidrosal adalah center of grafity dalam kebijakan Poros Maritim Dunia” tegas Kapushidrosal.(red)

Continue Reading

Peristiwa

Menara Air Traffic Control (ATC) Kemayoran Hadir di Festival Indonesia Maju

Published

on

Finroll.com — Menara Air Traffic Control (ATC) merupakan menara ATC pertama di Asia Tenggara dan dikenal dengan sebutan menara Kemayoran atau menara Tintin. Kini menara tintin ikut dalam konten pada Festival Indonesia Maju.

Sebagai satuan kerja Kemensetneg, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) menampilkan ATC dalam acara pameran aksara lintas masa istana. Dengan tema yang diangkat adalah “Bandara Kemayoran Membangun Peradaban”.

Hal tersebut diungkapkan Dirut Utama PPK Kemayoran Medi Kristianto kepada wartawan usai pembukaan acara Festival Indonesia Maju di Area Gelora Bung Karno Jakarta Kamis (22/8/2019).

Menurut Medi, Menara ATC Kemayoran sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tahun 1993, dengan sebutan Menara Kemayoran,” tuturnya.

Sebelumnya ungkap Medi, Menara ATC Kemayoran berfungsi sebagai pemandu lalu lintas penerbangan di udara. Menara ATC ini digunakan untuk mengawasi radio komunikasi antara pengawas penerbangan dengan pilot agar proses navigasi pesawat yang menuju ataupun keluar dari bandara Kemayoran berada pada jalur yang benar.

Tidak hanya sebagai bandara internasional pertama di Indonesia, Bandara Kemayoran pun dikenal di dunia karena tampil dalam buku komik legendaris Tintin dengan judul “Flight 714″.

Komik yang ditulis oleh Herge, penulis asal Belgia, tersebut menceritakan tentang rombongan Tintin yang sedang singgah di Bandara Kemayoran, Jakarta, sebelum tiba di tujuan terakhir di Sydney, Australia.

Cerita petualangan Tintin berjudul Flight 7141 Tintin, Snowy, Kapten Haddock dan Professor Calculus, mendarat di Bandar Udara Internasional Kemayoran, Jakarta, untuk pemberhentian terakhir penerbangan 714 dari London sebelum menuju ke Sydney,” ungkapnya.

Selain itu PPK Kemayoran juga memperkenalkan tiga karya relief, yang merupakan permintaan langsung oleh Presiden Soekarno.

Karya yang dibuat pada tahun 1957 ini berhasil menjadi mahakarya yang dibuat oleh para seniman Indonesia.

Tiga relief tersebut adalah:

1. Relief Sangkuriang, Relief pertama yang ada di terminal VIP eks bandara Kemayoran berada di lantai 1 dengan tema “Sangkuriang”.

Berukuran panjang 13 meter dan tinggi 3 meter, karya ini dibuat langsung oleh Surono.

“Jika mengunjungi relief ini, pengunjung dapat langsung melihat bagaimana kisah legenda sangkuriang yang berasal dari Jawa Barat ditampilkan.

Walau bertemakan Sangkuriang namun dari relief tersebut juga dapat dilihat dengan jelas gambaran beberapa kisah cerita rakyat yang melegenda di nusantara,” kata Medi.

2. Relief Manusia Indonesia

Relief bertemakan Manusia Indonesia yang terletak dilantai 2 ruang tunggu VIP Bandara Kemayoran karya Sindoedarsono Sudjojono berukuran panjang 10 meter dan tinggi 3 meter. Karya ini bertemakan “Manusia Indonesia”.

Relief ini berusaha untuk menceritakan tentang masyarakat Indonesia dengan aktivitas disetiap fase perkembangan masyarakat kala itu.

3. Relief Flora dan Fauna

Relief ini merupakan karya Harijadi Sumodidjojo dengan ukuran panjang 10 meter dan tinggi 3 meter terletak dilantai 2 ruang tunggu VIP Bandara Kemayoran.

Ketiga relief yang ada secara langsung dipahat pada dinding terminal VIP eks Bandara Kemayoran. Hingga kini bangunan bandara sedang dalam proses untuk dijadikan sebagai bangunan cagar budaya.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam upaya ini salah satunya dengan menggelar pameran konservasi karya seni rupa di ruang publik bersama Kemendikbud untuk mengapresiasi 3 karya seni relief eks bandara kemayoran tersebut.

Medi berharap Masyarakat umum bisa melihat secara langsung dan gratis, sehingga bisa memperkenalkan arsip – arsip yang belum pernah di ketahui oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending