Connect with us

Politik

Jelang Pemilu 2019, Facebook Larang Iklan Politik Dari Luar Indonesia

Published

on


Jelang Pemilu 2019, Facebook Larang Iklan Politik Dari Luar Indonesia

Finroll.com – Pltform media sosial Facebook umumkan untuk melarang iklan politik asing di Indonesia jelang pemilihan umum 2019 April mendatang. Kebijakan yang dikeluarkan facebook tidak lain untuk mencegah layanan digunakan untuk memanipulasi sikap pemilih.

“Melawan campur tangan asing adalah salah satu pilar utama dalam pendekatan kami untuk mengawal pemilu yang berintegritas. Sebagai bagian dari komitmen ini, kami untuk sementara melarang iklan politik dari luar Indonesia menjelang pemilu,” tulis Facebook dalam blog resminya.

Iklan-iklan yang dilarang adalah yang berisi dukungan terhadap politikus atau partai politik Indonesia, serta iklan yang mendorong pemilih untuk datang ke tempat pencobolosan suara atau sebaliknya.

Facebook sendiri sedang jadi sorotan setelah platform media sosialnya digunakan oleh Rusia untuk memengaruhi hasil pemilihan umum di Amerika Serikat dan referendum di Inggris pada 2016.

Dalam pemilu AS 2016, Facebook dipenuhi dengan iklan-iklan politik dari Rusia, yang isinya berusaha untuk memenangkan Donald Trump yang belakangan terpilih menjadi presiden. Sementara di Inggris, Rusia menggunakan Facebook untuk mendorong pemilik suara memilih keluar dari Uni Eropa.

Dinukil laman cnn yang juga melansir AFP, Rabu, 6/3, Menyoal kemungkinan adanya ujaran kebencian dan konten hoaks jelang Pilpres April mendatang, Facebook mengatakan jika pihaknya mengerahkan kecerdasan buatan dan campur tangan manusia untuk menghapus konten negatif.

Pernyataaan ini disampaikan beberapa pekan setelah Facebook menuai kritik dari Uni Eropa setelah dianggap terlalu ikut campur proses Pemilu di berbagai negara.

Sejumlah pejabat Uni Eropa mengecam sikap Facebook yang dianggap tak memilah iklan yang muncul jelang pemilihan pada Mei mendatang.

Menanggapi protes tersebut, Facebook mengubah aturan yang membuat iklan politik terkait pemilu secara khusus diotorisasi dan ditandai lengkap dengan sosok atau lembaga yang membiayai iklan tersebut.

Kekhawatiran atas keterlibatan Facebook dalam kampanye politik meningkat setelah adanya campur tangan pada Pemilu AS 2016 lalu. Kala itu, Rusia berhasil mengungkap jika Facebook campur tangan dalam proses pemenangan Trump atas rivalnya Hillary Clinton.

Advertisement

Politik

Prabowo akan Jadi Orang ke-2 di Istana ?

Published

on

By

Rocky Gerung menilai ada kecerdasan politik yang dimiliki Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam membaca situasi politik.

Hal itulah yang menurut Rocky Gerung, membuat publik bertanya-tanya apakah Prabowo Subianto akan masuk ke pemerintahan atau tetap menjadi oposisi.

Meski begitu, Rocky Gerung tetap berharap Prabowo Subianto sebagai oposisi konsisten berada di luar pemerintahan setelah kalah dalam Pilpres 2019.

Namun jika Prabowo Subianto masuk dalam kabinet, ia menduga Prabowo Subianto akan jadi orang kedua di pemerintahan secara politik.

Dilansir TribunnewsBogor.com (grup Surya.co.id) dari Youtube TVOneNews Rabu (16/10/2019), Rocky Gerung mengatakan bahwa publik saat ini tengah menunggu apa yang jadi esensi dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

“Karena tidak ada kepastian dari presiden, penundaan itu, di dalam peribahasa di dalam penundaan ada keragu-raguan atau kejahatan, mudah-mudahan keragu-raguan.

Di dalam penundaan itu orang menuntut apa sebetulnya esensi dari pertemuan ini,” katanya.

Kemudian dalam penantian publik atas kepastian dari Presiden itu, menurut Rocky Gerung, Prabowo adalah orang yang cerdik membaca situasi tersebut.

“Jadi dia manfaatkan situasi itu dengan muter sebagai politisi, sekedar untuk memberi tahu saya mengerti politik untuk itu saya menunggu. Di dalam penungguan itu daripada bengong, cari kawan atau cari isu aja,” jelasnya.

Menurut Rocky Gerung, dari safari politik yang dilakukan Prabowo Subianto tersebut tidak ada goals atau tujuannya.

“Bagi saya tidak ada goalsnya, hanya ingin memberi tahu saya orang politik dan saya paham politik, kalian yang datang ke saya ingin tahu politik kan. Memberi keyakinan pada publik bahwa ia paham apa itu politik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rocky Gerung mengatakan kalau Prabowo telah mengeluarkan langkah kuda L, sehingga ia menunggu pion siapa yang maju ke depan.

“Sekarang kan terkunci, Prabowo membuka langkah catur pertama itu. Lain kalau misalnya sebulan lalu, Pak Jokowi langsung mengatakan ini postur kabinet saya, orang gak akan ribut segini kan, dan Pak Prabowo juga nggak akan bikin semacam kalkulasi politik yang bikin orang menduga-duga kan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, politik itu dalilnya seni tentang yang mungkin, dan orang menunggu itu siapa yang mungkin.

Sementara Prabowo Subianto menaikkan satu oktaf seninya itu, bagi dia politik adalah sesuatu yang tidak mungkin.

“The end-nya adalah apa langkah bidak hitamnya, jadi orang menunggu reaksi presiden apa. Kan presiden membaca semuanya ini, Pak Jokowi kan membaca apa artinya pertemuan dengan Airlangga, Mega segala macam, Pak Jokowi kan belum sebut apa,” kata dia.

Dalam waktu menunggu itu, kata Rocky Gerung, yang kemudian ribut adalah cebong dan kampret.

“Yang jelas bahwa meja makan yang disiapkan oleh cebong dapatnya oleh kampret, mereka dapat tulang makanya cebong marah ke saya. Saya bilang marahnya ke Prabowo dong, kalian gak mampu bikin list siapa yang diundang dan gak diundang, sekarang Prabowo membuka kebekuan politik, kan itu soal yang biasa saja,” ungkapnya.

Meski begitu, ia tak menampik bahwa ada manuver yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pasca kalah di Pilpres 2019 ini.

Jadi poinnya adalah, dalam kebekuan politik ada langkah dibuat oleh Prabowo. Orang mau tafsirkan ambisi berlebihan atau dia memang diminta Jokowi untuk jadi negosiator dengan kekuatannya yang lain.

“Itu kita tunggu ucapan resmi Jokowi, saya nggak mungkin menduga itu,” katanya.

Kemudian yang bisa ia duga yakni kecerdasan Prabowo untuk membaca situasi ini.

“Itu dalam kacamata pragmatis. Kalau dalam value, poin saya tetap Prabowo seharusnya ada di luar, itu yang disebut survival value dalam demokrasi.

Oposisi itu kalau kalah ya di luar, tapi karena orang nggak kritik itu jadi saya ambil itu,” tambahnya.

Kemudian saat ditanya jika akhirnya Prabowo Subianto gabung ke kabinet, Rocky Gerung menilai Ketum Gerindra itu akan jadi menteri yang paling disorot.

“Saya bayangkan misalnya Pak Prabowo di dalam, sidang kabinet pertama pasti soal kebijakan jangka pendek, apa yang musti diatasi, isu Internasional, perang China selatan, soal HAM, apalagi? Isu rill ekonomi, yaitu utang yang musti dibayar bulan Januari dari mana duitnya. Apalagi? keresahan politik identitas. Jadi kabinet pertama itu melumpuhkan udah banyak betul. Sekarang shuternya siapa itu? Kan harus ada satu menteri yang paham secara lengkap kompleksitas isu itu. Mungkin seseorang paham, tapi tidak ada inisiatif untuk mengucapkan di publik,” jelasnya.

Menurutnya, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan itu adalah Prabowo Subianto.

“Prabowo itu punya kemampuan untuk mengambil isu itu dan mengucapkan ke publik, jadi minggu pertama warna Prabowo akan dominan di kabinet. Pak Maruf Amin, ya memang dipilih oleh Jokowi sebagai forgeter, bukan orang yang mampu merumuskan kebijakan,” kata Rocky Gerung.

Ia pun mengatakan bahwa secara politik Prabowo Subianto akan menjadi orang kedua Jokowi..

“Bukan menggantikan, tapi secara politik iya, orang akan merasa sebetulnya orang kedua atau setengah dari kabinet itu Prabowo, kan jejak politik Prabowo itu lengkap maksud saya,” katanya.

Bahkan, menurutnya jika Sandiaga Uno juga masuk dalam kabinet, ia akan jadi orang ketiga di pemerintahan.

“Nggak mungkin ada figur lain yang bisa katakanlah jadi inisiator tadi. Dan kalau Sandi ada di situ dia akan jadi orang ketiga, sebagai menteri yang tahu banyak soal.

Karena dia bilang kan saya kembali. Jadi dia mengambil posisi untuk jadi politisi, dan saya apresiasi itu,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Politik

Safari Prabowo, Setelah ke Surya Paloh Kemudian Bertemu Cak Imin

Published

on

By

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru saja menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (14/10). Hari ini giliran kantor DPP PKB yang akan disambangi Prabowo.

Pertemuan-pertemuan ini disebut sebagai langkah Prabowo untuk merapat ke koalisi pemerintahan. Surya Paloh sebelumnya telah menegaskan tak ada masalah apabila Gerindra ikut bergabung ke kabinet.

“Malam ini berencana walaupun belum ada kepastian juga ini pukul 19.00 Pak Prabowo akan berkunjung ke DPP PKB tetapi belum ada jadwal yang pasti. Tapi kita mau merencanakannya malam ini,” kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10)

Apalagi, Dahnil menyebut, Wakil Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sudah menyampaikan rencana pertemuan itu saat mengantar undangan pelantikan Presiden, Jumat (11/10) malam.
“Wakil ketua MPR (Jazilul) juga sampaikan ke saya ingin menjadwal ketemu Pak Prabowo,” ujarnya.

Terkait peluang Gerindra masuk ke kabinet Jokowi-Ma’ruf, Dahnil enggan berspekulasi. Yang jelas, ditegaskan Dahnil, Gerindra siap baik di luar ataupun di dalam pemerintahan.

“Kita enggak tahu peluang-peluangnya itu tentu sangat tergantung dengan kebutuhan Presiden Jokowi. Kalau Gerindra, Pak Prabowo, dalam posisi siap menjadi oposisi, siap juga membantu pemerintah dari dalam,” katanya.

Eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menuturkan, pertemuan yang aktif dilakukan Prabowo kepada parpol-parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf adalah bagian dari upaya rekonsiliasi pascapilpres. Dia tak menjawab jelas, apakah pertemuan itu menyangkut bergabungnya Gerindra ke dalam kabinet atau tidak.

“Saya pikir ini upaya rekonsiliasi yang terus dilakukan pascakontestasi, harus ada keguyuban. Apakah selanjutnya kemudian kita dalam posisi oposisi atau mitra internal ya itu lain,” tutup dia.

Continue Reading

Politik

Dari Semua Partai Oposisi Hanya PKS Yang Sulit Dirangkul Jokowi

Published

on

Meski mengatakan kalau menjadi oposisi itu mulia, Joko Widodo pada dasarnya tetap membuka pintu koalisi bagi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di antara semua partai oposisi, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat (Berkarya dikecualikan karena mereka tak lolos ambang batas parlemen), nampaknya hanya PKS yang tak bakal pindah haluan, demikian prediksi peneliti dari LSI Denny JA, Rully Akbar.

Alasannya terkait dengan basis pemilih PKS itu sendiri. Rully bilang, sebagian besar pemilih PKS adalah mereka yang tak mendukung Jokowi. Dengan masuk ke pemerintahan, PKS berisiko ditinggal para pendukungnya–pada pileg terakhir pemilih PKS sebanyak 11.493.663 orang, atau setara 8,21 persen suara.

“Ketika PKS menjilat ludah sendiri dengan masuk ke Jokowi, ya otomatis pemilih mereka kabur perlahan. Agak sulit me-recovery pemilih utama mereka,” kata Rully kepada reporter Tirto, Rabu (17/7/2019).

Sejauh ini setidaknya ada dua partai oposisi yang mungkin akan pindah haluan ke kubu Jokowi: PAN dan Demokrat.

Demokrat adalah partai oposisi pertama yang tercium tengah bermanuver. Usaha Demokrat merapat ke kubu pemerintah segera dilakukan setelah pengumuman Pilpres 2019, ditandai dengan bertamunya Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana Negara, bertemu Joko Widodo.

Yang kedua adalah PAN, ditandai dengan pernyataan Wakil Ketua PAN Bara Hasibuan yang menyebut mayoritas kader PAN ingin bergabung di Jokowi.

Sementara Gerindra, sejauh ini telah menyatakan sikap bukan oposisi, tapi juga enggan gabung ke petahana. Mereka membuka peluang untuk mendukung pemerintah pada kebijakan tertentu, tapi menentangnya pada isu lain.

Komposisi itu sebenarnya membuat oposisi jadi sekadar formalitas belaka. Tapi bagi PKS, ini menguntungkan. Ada kemungkinan basis massa yang kecewa karena partai yang mereka pilih berlabuh ke Jokowi pindah mendukung PKS.

Lagipula, kata Rully, selama ini PKS “sangat baik menjalankan peran sebagai oposisi”. Mempertahankan posisi itu membuat mereka kemungkinan bisa menggandakan jumlah konstituen pada pemilu mendatang.

Prediksi Rully sedikit banyak dibenarkan fungsionaris partai yang dipimpin Shohibul Iman ini. Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa Amalia, mengatakan meski sikap resmi partai baru diputuskan setelah musyawarah majelis syuro yang akan digelar sebelum akhir tahun ini, namun sampai sekarang PKS lebih condong jadi oposisi.

Ledia bahkan mengaku PKS kerap dirayu agar masuk ke koalisi Jokowi. Namun partainya memilih berada di luar pemerintahan. “Sampai sekarang kami posisinya seperti itu. Bahkan di periode ini kami sudah membuktikan dan di periode yang akan datang kami konsisten akan itu,” kata Ledia di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019) kemarin.

Sikap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera setelah Prabowo dan Jokowi bertemu Sabtu (113/7/2019 lalu juga menunjukkan bahwa PKS lebih suka jadi oposisi. Saat itu Mardani mendesak Prabowo mengumumkan tagar KamiOposisi.

Tujuannya untuk mengobati kekecewaan pendukung atas pertemuan tersebut.

“Jika pertemuan tidak diikuti dengan deklarasi #KamiOposisi akan membuat kekecewaan pendukung. Dan PKS yakin, Pak Prabowo dan pendukungnya akan bersama #KamiOposisi. Karena oposisi itu baik dan oposisi itu mulia,” demikian kata Mardani.

Pernyataan Rully bahwa PKS-lah yang paling sulit didekati juga datang dari Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong.

Dia mengaku bahwa tim memang pernah mengajak PKS bertemu, tapi tak berlanjut karena melihat tak ada peluang dari itu.

“Kami lihat PKS itu konsisten untuk bersikap oposan, dan saya lihat mereka juga enggak memberikan sinyal,” kata Usman kepada reporter Tirto.

Sebaliknya Usman mengaku partai oposisi lain, PAN dan Demokrat, begitu kuat memberi sinyal ingin bergabung dan memperoleh jatah menteri.

Meski pada akhirnya memang belum ada jawaban pasti untuk itu. “Walaupun sudah ada pertemuan-pertemuan, tapi, ya, belum tentu bergabung,” pungkas Usman.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending