Connect with us

Nasional

Jokowi Bubarkan 23 Lembaga Negara yang Dianggap Mubazir

Published

on


Ekonomi RI 2018 Tumbuh 5,17%, Jokowi: Alhamdulillah, Jangan Kufur Nikmat

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tidak akan segan-segan menutup sejumlah lembaga negara yang dinilai hanya menghambat birokrasi.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, akhir pekan lalu, Minggu (26/5/2019).

Komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta itu terhadap lembaga-lembaga yang dianggap tidak diperlukan sebenarnya sudah ditunjukkan sejak awal masa jabatannya.

Tidak sampai 2 bulan setelah dilantik (20 Oktober 2014), Jokowi langsung meneken Peraturan Presiden Nomor 176 tahun 2014 yang menyatakan ada 10 lembaga yang dibubarkan pada 5 Desember 2014, yaitu:

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Dewan Buku Nasional
Komisi Hukum Nasional
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Dewan Gula Indonesia
Sebulan berselang, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2015, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015. Aturan ini menjadi dasar hukum dalam melebur dua lembaga ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu;

Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi hutan, dan Lahan Gambut
Dewan Nasional Perubahan Iklim

Seakan belum cukup, pada tahun 2016 pun, tepatnya tanggal 31 Desember 2016 Jokowi kembali meneken Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 yang intinya membubarkan lembaga:

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Selanjutnya fungsi dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Jokowi kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 untuk membubarkan sembilan lembaga, antara lain:

Badan Benih Nasional
Badan Pengendali Bimbingan Masal
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
Dewan Kelautan Indonesia
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Pada tanggal 2 Maret 2017 Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden No, 21 Tahun 2017 sebagai payung hukum pembubaran lembaga:

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pascakeluarnya aturan tersebut, Jokowi pun seakan berpuasa membubarkan lembaga mubazir. Namun, dalam berbagai kesempatan belakangan ini, Jokowi kembali mengutarakan niatnya untuk membubarkan lembaga yang dianggap tak penting.

“Kita terlalu banyak lembaga, sehingga saling tumpang tindih. Jadikan lembaga tidak efisien. Dalam 5 tahun kita bubarkan 23 lembaga yang dilihat tidak relevan dari waktu dengan zaman,” kata Jokowi.

Jokowi memahami, ini bukan pekerjaan mudah bagi periode kedua pemerintahan. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup optimistis bisa menghadirkan perubahan baru.

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading

Nasional

Aturan Baru Bagi Penumpang Pesawat ke Jabodetabek

Published

on

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan keluar-masuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) dengan menggunakan pesawat. Mulai Selasa (26/5) kemarin, penumpang tersebut wajib mengantongi hasil swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona.

FINROLL.COM — Tanpa mengantongi hasil tes itu, calon penumpang tidak akan diberangkatkan oleh maskapai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu dijalankan untuk menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rapat tersebut dibahas syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek. Salah satunya, kewajiban mengantongi hasil PCR test bagi penumpang pesawat yang keluar masuk ke Jabodetabek.

Keputusan diambil karena banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.

Sebelumnya, penumpang dapat menggunakan hasil rapid test untuk mendapatkan SIKM.

“Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa(26/5),

Ia menambahkan dengan kebijakan tersebut penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test. Biaya tes ditanggung pribadi.

Selain itu, mereka juga wajib menjalani karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar. “Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta atau Jabodetabek maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,” imbuhnya. (CNN)

Continue Reading

Nasional

Usai Lebaran Transjakarta Tetap Batasi Operasional Bus

Published

on

Finroll – Jakarta, Corsec Transjakarta Nadia Disposanjoyo, menjelaskan tetap membatasi jadwal dan rute operasional bus usai Hari Raya Idulfitri atau Lebaran tahun ini di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dari 240 rute, Nadia menjelaskan ada 24 rute yang dioperasikan untuk umum dan 24 rute yang dioperasikan khusus untuk tenaga rumah sakit (TRS).

“24 Rute 13 koridor, koridor 1-13 buka semua, 24 rute untuk umum dan 24 khusus untuk TRS,” ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Untuk TRS disediakan bus khusus agar tidak berebut dengan penumpang lainnya. Tindakan ini juga dilakukan agar bisa menjalankan imbauan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Layanan medis kami siapkan bus khusus. Untuk petugas medis yang tidak menggunakan layanan khusus, bisa gabung umum,” ujar Nadia.

Sementara waktu operasional untuk umum mulai pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB dan untuk petugas medis mulai pukul 05.00 WIB – 23.30 WIB. Sedangkan untuk petugas distribusi sembako pemerintah provinsi, layanan dibuka mulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.

Warga bisa mendapatkan informasi rute Transjakarta yang dibuka melalui laman resmi Transjakarta di tautan ini atau melalui akun Twitter resmi Transjakarta di @PT_Transjakarta.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta hanya mengoperasikan 15 rute waktu operasional pada Hari Raya Lebaran, Minggu (24/5).

Layanan Transjakarta dibatasi hanya beroperasi di 15 rute koridor utama BRT dengan interval 15-30 menit per kedatangan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending