Connect with us

News

Presiden Joko Widodo Lantik Para Menteri Kabinet 2019-2024

Published

on


Finroll.com — Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengumumkan susunan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan membantunya menjalani roda pemerintahan periode 2019-2024. Di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun kedepan akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro.

“Ada beberapa menteri yang kembali di periode sebelumnya yang kembali dipercaya. Meski begitu, lebih banyak orang-orang baru di kabinet selanjutnya,” ungkap Jokowi

Berikut nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, dan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, disusun berdasarkan daftar yang dibacakan Joko Widodo.

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

International

Pelaku Penembakan di Masjid Selandia Baru Disidang Agustus

Published

on

Finroll – Jakarta, Dokumen pengadilan Selandia Baru menyatakan pelaku penembakan dan pembunuhan 51 jamaah muslim dalam masjid tahun lalu, Brenton Tarrant akan mulai di sidang bulan depan.

Ekstremis sayap kanan Brenton Tarrant sebenarnya akan disidang pada Maret atas pembunuhan 51 orang, 40 percobaan pembunuhan dan satu terorisme. Namun, pada saat itu, pemerintah sedang menerapkan kebijakan lockdown demi mempersempit penyebaran virus corona.

Karena kebijakan itu, korban dan keluarga korban yang selamat tidak dapat datang ke pengadilan untuk menyaksikan proses persidangan Tarrant. Karena kondisi itu, hakim Pengadilan Tinggi Cameron Mander mengatakan membuka jalan bagi Tarrant untuk dihukum pada 24 Agustus.

“Sekarang, dengan tidak adanya penularan virus COVID-19 di Selandia Baru, pengadilan kami telah kembali ke operasi normal, sidang akan kembali digelar,” kata Mander dalam menit peradilan yang dirilis Jumat seperti dikutip dari AFP, Jumat (3/7).



“Publik dan, yang terpenting, para korban dan keluarga mereka yang tinggal di Selandia Baru dapat menghadiri acara pengadilan.”

Selandia Baru tidak memiliki hukuman mati. Tetapi Tarrant, mantan instruktur olahraga dari kota negara Australia, Grafton, menghadapi ancaman bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.

Tarrant mempersenjatai diri dengan gudang senjata semi-otomatis dan menyerang dua masjid di Selandia Baru. Masjid pertama Al Noor . Kedua, masjid yang berlokasi di Linwood.

Korbannya semua Muslim dan termasuk anak-anak, wanita dan orang tua. Dalam sebuah manifesto yang diposting online sebelum pembunuhan, Tarrant mengatakan dia pindah ke Selandia Baru dengan tujuan khusus; melakukan kekejaman terhadap Muslim.

Tindakannya mendorong Selandia Baru untuk memperketat undang-undang senjata dan meningkatkan upaya untuk mengekang ekstremisme online.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Reklamasi Ancol dan Janji Politik Anies

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memancing polemik melalui pemberian izin reklamasi pengembangan kawasan rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan total luas 155 hektare.

Pemberian izin dinilai mengingkari salah satu janji kampanye saat Pilkada 2020. Jargon tolak reklamasi mulanya menjadi daya tarik yang dijual Anies-Sandi kepada para calon pemilihnya. Anies saat itu tegas mengatakan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan.

“Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan,” kata Anies terekam saat debat putaran kedua Pilkada, 12 April 2017.

Setelah menjabat, Anies membuktikannya dengan membatalkan izin 17 pulau reklamasi yang dikeluarkan gubernur sebelumnya. Pembatalan izin itu masih jadi polemik lantaran masih dalam proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Namun kemudian, Anies mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan Ancol. Izin reklamasi untuk Ancol tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai kini publik bingung apa yang harus dipegang dari pernyataan Anies. Sikap Anies terdahulu yang menolak reklamasi, kata dia, jadi bertolak belakang dengan pemberian izin reklamasi itu.

“Artinya, enggak ngerti kita apa omongan dia yang bisa kita pegang,” kata Gilbert saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. CNNIndonesia/Adhi WicaksonoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Kritik serupa juga dilancarkan anggota Komisi B DPRD lainnya, Eneng Malianasari. Mili, sapaan Eneng, melihat penerbitan izin reklamasi ini tidak sesuai dengan janji Anies pada Pilkada 2017.

“Ada janji kampanye dari Gubernur yang terang-terangan tidak dilakukan,” tutur Mili.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritisi langkah Anies yang memberikan izin reklamasi di kawasan Ancol. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mempertanyakan urgensi penerbitan izin reklamasi Ancol tersebut.

Terlebih, ia juga menyebut bahwa Anies sebelumnya juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat disegel. Selain itu, ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama.

“Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi,” kata Tubagus.

Kekecewaan soal janji politik Anies ini juga ditunjukkan oleh Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi. Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

Koordinator Relawan Jawara Anies-Sandi, Sanny Irsan, mengatakan pihaknya menentang rencana reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Apalagi, pada Pilkada 2017 lalu, salah satu janji kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat itu adalah menolak reklamasi.

“Kalau tidak ada penjelasan kita akan turun (demonstrasi). Karena apabila ini (reklamasi) jadi, di samping menyalahi janji, efeknya akan kemana-mana,” ujar Sanny.

Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019. CNNIndonesia/Safir MakkiPemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.(CNNIndonesia/Safir Makki)
Masih Bungkam

Meski mendapat kritik bertubi-tubi, Anies dan jajaran Pemprov DKI sampai sekarang belum menjelaskan kepada publik mengenai alasan penerbitan izin reklamasi Ancol.

Pada Selasa (30/6), Anies sempat ditanya ihwal mengenai izin reklamasi. Saat itu, Anies menolak untuk menjawab dan berjanji akan menjelaskan secara rinci.

Namun sampai saat ini Anies dan Pemprov DKI masih bergeming ketika ditanya mengenai sengkarut izin reklamasi Ancol. CNNIndonesia.com juga telah berulang kali mencoba menghubungi jajaran Pemprov DKI yang berkaitan dengan isu ini, namun tak kunjung mendapat respons.

Pembelaan datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu mengajak berdialog kepada para pihak yang keberatan.

“Kalau ada keberatan sama janji Anies ya didialogkan. Saya maklum kalau dia (Jawara) belum paham maksud Kepgub itu,” kata Syarif.

Pihak Ancol pun belum memberikan keterangan yang utuh akan jadi apa rencana reklamasi yang diizinkan Anies tersebut.

PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) menyatakan rencana perluasan area di kawasan Ancol masuk dalam proyek jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Ancol bakal membuat masjid apung di atas laut dan Museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi.

Corporate Secretary Jaya Ancol Agung Praptono menolak menjawab pertanyaan mengenai lahan yang akan menjadi tempat pengembangan di lahan reklamasi. Menurut dia, pengembangan mengikuti aturan yang ada.

“Sesuai Keputusan Gubernur saja,” kata Agung singkat.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

International

Iran Akui Terjadi Kecelakaan di Situs Utama Nuklir

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Sebuah kecelakaan dilaporkan terjadi di fasilitas pengayaan uranium Natanz di Provinsi Isfahan yang menjadi situs nuklir utama Iran pada Kamis (2/7).

Kerusakaan sempat dilaporkan terjadi akibat kecelakaan tersebut. Namun, tak lama, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi, menuturkan insiden itu tidak merusak situs nuklir tersebut.

Ia juga mengatakan tidak ada korban dalam kecelakaan itu dan pihak berwenang tengah menyelidiki penyebab terjadinya insiden.

“Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi dan merusak sebuah gudang yang sedang dibangun di ruang terbuka di situs Natanz di pusat Iran,” kata Kamalvandi seperti dikutip AFP.

Kamalvandi menuturkan fasilitas nuklir itu sampai saat ini tidak aktif dan tidak ada risiko polusi radioaktif akibat kecelakaan.

Ia tidak memberikan rincian tentang kronologi dan kecelakaan yang dilaporkan.

Insiden ini terjadi sepekan setelah sebuah ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Teheran pada Jumat pekan lalu. Ledakan yang menewaskan 13 orang tersebut diduga berasal dari sebuah situs rudal dan terowongan bawah tanah tersembunyi yang terletak di timur pegunungan ibu kota.

Dugaan itu diungkapkan oleh para analis berdasarkan sejumlah foto satelit.

Foto satelit menunjukkan area sekitar 20 kilometer dari timur pusat Teheran dipenuhi semak belukar yang hangus sepanjang ratusan meter. Semak belukar itu sebelumnya tidak pernah terlihat dari satelit, bahkan dari foto satelit yang sama dan diambil beberapa pekan sebelum ledakan terjadi.

Namun, pemerintah Iran mengatakan ledakan tersebut hanya berasal dari tangki gas industri di sebuah daerah di dekat pangkalan militer Parchin. Menurut analis area tangki gas itu berada di dekat fasilitas rudal Khojir Iran.

Iran memang mengumumkan rencananya melanjutkan program pengayaan uranium dan pengembangan senjata rudalnya pada Mei 2019, setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir 205 dan kembali menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap negara di Timur Tengah itu.

Padahal, selama ini Iran dinilai patuh pada perjanjian nuklir 2015, di mana Teheran menghentikan segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi serta bantuan ekonomi dari negara Barat.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending