Connect with us

Nasional

Jokowi Dua Periode, Akankah Harga BBM & Tarif Listrik Naik?

Published

on


Soal Tes Baca Al-Qur'an, Ini Tanggapan Jokowi

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan melakukan kebijakan ‘gila’ di periode kedua ia menjabat nanti. Mungkinkah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik?

Kabar ini memang masih didiskusikan, namun sampai saat ini terdapat dua indikasi kuat yang menunjukkan tanda bahwa hal ini tidak bisa ditunda lagi.

1. Kompensasi yang Akan Dipangkas
Indikasi kenaikan tarif terbaca dari sinyal yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pekan lalu saat rapat bersama DPR RI. Pada Selasa (25/6/2019), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyebutkan, Kemenkeu berencana untuk mengurangi atau bahkan menyetop pemberian kompensasi tarif listrik kepada PT PLN (Persero).

Kompensasi ini diberikan oleh pemerintah kepada PLN, karena perusahaan listrik itu tidak melakukan penyesuaian tarif listrik, di saat biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya. Hal ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, selisih tarif dan harga keekonomian ini kemudian ditanggung oleh pemerintah lewat kompensasi tarif listrik yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlahnya Rp 23,17 triliun.

Nah, apabila pemberian kompensasi ini dikurangi atau bahkan dihentikan, Plt Direktur Utama PLN Djoko Abumanan mengatakan, maka mau tidak mau konsekuensinya adalah dilakukan penyesuaian tarif listrik agar PLN tetap bisa menjamin keandalan pasokan listrik. Atau, dengan kata lain, tarif listrik untuk golongan tertentu bisa mengalami kenaikan.

“Ya iya, mau tidak mau PLN lakukan penyesuaian tarif, kalau tidak nanti mati listriknya,” ujar Djoko saat dijumpai di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Kendati demikian, Djoko kembali menegaskan, penentuan tarif listrik merupakan kebijakan pemerintah. “Semua diputuskan di pemerintah, bukan di kami. Kalau kami hanya berusaha supaya harga itu bisa murah,” imbuhnya.

2. Keuangan PLN Makin Ngos-Ngosan
Tanpa adanya kompensasi tadi, bisa jadi yang tercetak di laporan keuangan PLN adalah kerugian, bukan keuntungan.

Sepanjang 2018, PLN berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp 11,57 triliun atau naik 162,31% secara tahunan dibandingkan capaian laba bersih di 2017 yang tercatat sebesar Rp 4,41 triliun.

Uniknya, laba bersih meroket kala pendapatan perusahaan tumbuh relatif stagnan dengan hanya mencatatkan kenaikan 6,89% year-on-year (YoY) menjadi Rp 272,9 triliun dari sebelumnya Rp 255,3 triliun.

Jika ditilik lebih detil dari laporan keuangan, laba bersih perusahaan ini berhasil meroket karena tahun lalu PLN menerima tambahan pemasukan yang tercatat di pos pendapatan kompensasi dan pos penghasilan lainnya.

Nah, andai saja tidak ada pembayaran kompensasi dan pembayaran piutang pemerintah, alih-alih mencatatkan keuntungan, PLN justru akan tekor dan membukukan kerugian sebelum pajak hingga Rp 10,73 triliun.

Hal ini disebabkan, sepanjang tahun lalu biaya bahan bakar terutama bahan bakar minyak (BBM) dan gas alam naik signifikan.
Biaya BBM melonjak 36,12% secara tahunan, dari Rp 23,32 triliun menjadi Rp 31,74 triliun. Sedangkan biaya gas alam naik 16,46% menjadi Rp 55,44 triliun dari sebelumnya senilai Rp 47,6 triliun.

Harga BBM juga dinaikkan?
Selain tarif listrik, kenaikan harga BBM pun tak luput disebut sebagai salah satu kebijakan ‘gila’ Jokowi di periode kedua nanti.

Seakan memberi gambaran, Kantor Staf Presiden (KSP) angkat bicara tentang kebijakan gebrakan yang siap untuk diambil Jokowi.

“Kita tahu bahwa Pak Jokowi mengatakan kalau itu ‘gila’ tapi bermanfaat buat masyarakat, ini dikaitkan dengan tidak adanya periode ketiga, yang tidak populis pun diambil. Tapi ini untuk masyarakat,” ujar Denni Puspa Purbasari, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di KSP.

Kebijakan yang bersifat populis seringkali mengacu pada kebijakan yang disenangi rakyat banyak karena terlihat membela kepentingannya dengan melawan sekelompok elit. Sebaliknya, dalam banyak kasus, kebijakan non-populis dianggap mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir pihak.

Denni mencontohkan, salah satu kebijakan non-populis yang sempat diambil oleh Jokowi adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pada 2014 lalu. Tidak sampai dua bulan setelah dilantik, Jokowi langsung menaikkan harga bensin jenis Premium dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter.

Kenaikan harga BBM tentu saja akan membuat banyak rakyat tidak senang sebab akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat.

Menanggapi hal ini, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menuturkan, pada dasarnya, perusahaan mendukung kebijakan pemerintah, karena pastinya, kebijakan tersebut sudah memikirkan kepentingan masyarakat.

“Intinya, Pertamina akan terus konsisten melakukan perannya untuk menjaga ketahanan energi, itu yang utama. Kebijakan pemerintah kami dukung, karena pastinya sudah memikirkan kepentingan masyarakat,” ujar Fajriyah saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (1/7/2019).

Adapun, dihubungi di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, dampaknya terhadap Pertamina akan cukup signifikan, karena hal itu akan membuat pendapatan perusahaan dari sektor hilir akan mengalami kenaikan dan disparitas harga antar produk tidak terlalu jauh.

“Secara bisnis ini akan jauh lebih baik dan menguntungkan bagi Pertamina. Pastinya, karena ini yang mereka inginkan selama ini. BBM sesuai dengan harga keekonomian,” pungkas Mamit.

Bagaimana dampaknya jika tarif listrik dan harga BBM naik?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, memang situasinya simalakama. Ia menjabarkan, tahun ini rasio pajak diperkirakan menurun, defisit anggaran melebar akibat kenaikan belanja dan perkembangan realisasi asumsi makro.

“Sehingga, memang perlu ada penyesuaian belanja pemerintah,” ujar Bhima saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (1/7/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, tekanan dari sisi defisit migas yang melebar juga jadi alasan pemerintah untuk mengurangi subsidi, meski belum tentu efektif kurangi defisit migas jika kenaikan harga BBM tidak signifikan.

Dengan begitu, imbuhnya, apabila keputusan pemerintah akan menaikkan harga BBM dan tarif listrik, konsekuensinya lebih berat lagi. Harga BBM subsidi maupun penugasan yang naik akan memicu terjadinya inflasi.

Bhima menyebutkan, kenaikan harga jual premium atau pertalite Rp 500-1000 per liter akan mendorong inflasi hingga dua kali lipat. Tahun 2008, BBM jenis premium naik harganya dari Rp 4.500 ke Rp 5.500 atau Rp 1.000 per liter. Inflasi di 2008 meningkat menjadi 11,06% dari 6,59% di 2007.

“Jika inflasi naik sementara pendapatan tidak tumbuh signifikan, efeknya daya beli khususnya masyarakat miskin yang akan terpukul. Kenaikan harga BBM juga merembet pada kenaikan harga pangan lainnya. Sehingga, saya pikir pemerintah harus mengkaji secara matang karena implikasi ke ekonomi cukup besar,” tandasnya. (tas)

 

cnbcindonesia.com

Nasional

Telepon Jokowi, Xi Jinping: Tiongkok Siap Bantu Indonesia Tangani Corona

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima panggilan telepon dari Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Kamis (2/4) sore. Xi memastikan bahwa negaranya akan membantu Indonesia menangani pandemi corona. Bahkan, Indonesia akan menjadi mitra prioritas melawan pandemi tersebut.

“Kami siap bekerja sama dengan rakyat Indonesia, bersatu padu mengatasi Covid-19,” ujar Xi dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (3/4). Xi juga menyampaikan keprihatinannya atas mewabahnya virus corona di Indonesia.

Meski demikian, Xi menilai Indonesia akan mampu mengatasi virus mematikan tersebut. “Kami percaya dan yakin dengan kegigihan Anda, Indonesia pasti akan mengalahkan wabah Covid-19,” kata Xi.

Dia juga berbagi pengalaman negaranya dalam melawan virus corona. Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen Negeri Panda membantu Indonesia menangani pandemi. Apalagi, Tiongkok merupakan negara pertama di dunia yang terjangkit virus tersebut.

Karenanya, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya dalam menangani corona. “Kami harus terus bekerja sama menangani penyebaran virus ini,” kata Jokowi. Ia juga meminta agar tak ada stigmatisasi atas mewabahnya corona.

Hal seperti ini tak pantas dilakukan, terutama ketika banyak negara menghadapi pandemi corona. “Upaya stigmatisasi ini sangat tidak bermanfaat di tengah situasi yang sulit ini,” kata Jokowi.

Continue Reading

Nasional

WNA Wajib Angkat Kaki dari Indonesia, Jika Tak Penuhi Syarat

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memulangkan kembali warga negara asing (WNA) yang terlanjur masuk bandara atau pelabuhan di Indonesia demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menegaskan WNA wajib meninggalkan wilayah Indonesia jika tak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Ketika ada yang datang, tidak masuk dalam kategori yang diperbolehkan, akan ditolak masuk. Pesawat yang membawanya itu berkewajiban untuk memulangkannya kembali,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/4).

Arvin menyebut maskapai tidak boleh menolak membawa kembali WNA yang mereka angkut. Sebab hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pengelola alat angkut penumpang.

Dia menjelaskan hanya enam kategori WNA yang boleh masuk ke Indonesia, yaitu pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), serta pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

Begitu pula tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, awak alat angkut, serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

WNA pada enam kategori itu juga tidak bisa sembarangan masuk. Arvin menyebut mereka harus mengantongi surat keterangan kesehatan dari negara asal. Pun demikian mereka tetap harus mengisolasi mandiri selama 14 hari.

“Orang yang datang dengan health certificate itu, dari Kemenkes ketika di pintu masuk diperiksa tidak menunjukkan gejala, maka harus melakukan isolasi mandiri 14 hari, bisa di hotelnya atau rumahnya,” ucap dia.

Aturan itu berlaku di seluruh pintu masuk Indonesia, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (PLBN) mulai hari ini.

Selain pengetatan aturan di perbatasan Indonesia, kata Arvin, pemerintah juga melakukan pengetatan di luar negeri. Perwakilan Indonesia di berbagai negara tidak akan lagi melayani pembuatan visa hingga pandemi berakhir.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meneken Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19), lewat Permenkumham itu Pemerintah Indonesia melarang resmi melarang WNA masuk maupun transit di wilayah Indonesia. Aturan berlaku sejak Kamis (2/4) pukul 00.00 WIB.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Warga DKI 2,6 Juta Rentan Miskin, DKI Jakarta Dapat Rp880 Ribu

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah menyiapkan dana bantuan sosial sebesar Rp4,57 triliun rupiah untuk warga rentan miskin di Jakarta yang berjumlah 2,6 juta orang. Setiap orang atau keluarga rentan miskin itu akan menerima Rp880 ribu, khusus untuk bulan April dan Mei

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan laporan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait perkembangan kasus virus corona, secara teleconference, Kamis (2/4).

“Nilai tepatnya, jumlah orangnya, targetnya 2,6 juta. Bansosnya Rp880 ribu selama dua bulan, April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah Rp4,57 triliun,” kata Anies.

Anies bilang warga rentan miskin itu seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang bakso. Mereka adalah orang yang kehilangan pemasukan rutinnya akibat wabah virus corona.

“Mereka selama ini ada pendapatan tapi begitu ekonomi alami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan,” ujar Anies.

Anies mengatakan penyaluran bantuan masih menunggu kelengkapan data.

Pemprov DKI, Kemensos, dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi disebut Anies tengah memastikan data orang-orang rentan miskin di DKI yang berhak menerima bansos tersebut.

“Jadi angkanya sudah disepakati, besarannya juga sudah, tapi datanya masih dalam proses,” ujar Anies.

Anies menambahkan total ada 3,7 juta orang miskin dan rentan miskin di ibu kota yang menerima bantuan sosial. Dia berkata selain 2,6 juta warga rentan miskin itu, DKI selama ini telah mengucurkan bantuan sosial kepada 1,1 juta warga miskin ibu kota.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memastikan kucuran subsidi dari pemerintah kepada 2,5 juta warga miskin di Jakarta yang terdampak virus corona.

Jokowi mengatakan jumlah itu berdasarkan informasi dari Gubernur Anies Baswedan. Namun dia belum merinci berapa uang yang disalurkan kepada tiap orang yang disubsidi tersebut.

“Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program social safety net, tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi,” kata Jokowi.

Jakarta sendiri merupakan episentrum virus corona di Indonesia. Data dari Pemprov DKI per hari ini, ada 885 kasus covid positif. Kemudian ada 561 pasien yang masih dalam perawatan, 181 orang isolasi mandiri,n53 orang dinyatakan sembuh, dan 90 orang meninggal dunia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending