Connect with us

Makro Ekonomi

Jokowi: Ekonomi Sulit, Kondisi Saat Ini Tak Normal

Published

on


“Perang dagang belum bisa diselesaikan sekarang, muncul virus corona yang itu menambah sulitnya ekonomi dunia, sulitnya politik global yang menjadikan tidak menentu.”

FINROLL.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Rabu (4/2/2020).

Jokowi menyebutkan keadaan saat ini tidak normal. Kenapa?

“Tantangan yang kita hadapi betul-betul sangat tidak mudah. Dulu berpikir menyelesaikan satu saja sudah pusing urusan perang dagang,” kata Jokowi.

“Perang dagang belum bisa diselesaikan sekarang, muncul virus corona yang itu menambah sulitnya ekonomi dunia, sulitnya politik global yang menjadikan tidak menentu.”

Jokowi mengatakan, ada penurunan aktivitas ekonomi di Indonesia akibat dunia yang melemah. Sektor yang terganggu yakni pariwisata, perdagangan dan investasi.

Untuk itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk terus bekerja dan mencari solusi.

“Pertama jangan bekerja sesuai rutinitas. Karena kini tidak normal. Sekali lagi jangan bekerja normal carikan terobosan-terobosan yang sederhana, simple tapi bisa menjadikan kelancaran aktivitas ekonomi makro, maupun ekspor-impor,” tutur Jokowi. (CNBC Indonesia)

Makro Ekonomi

AEON Mall Sentul City Dijual, Tanda-Tanda Muram Bisnis Retail

Published

on

By

Kabar penjualan AEON Mall Sentul City oleh PT Sentul City Tbk senilai Rp 1,9 triliun ke PT AEON Mall Indonesia tersiar pada Kamis pekan lalu, 15 April 2021 tak ayal membuat sebagian pihak bertanya-tanya soal kondisi dan prospek bisnis retail yang sesungguhnya. Pasalnya sejumlah perusahaan retail sebelumnya melaporkan penutupan gerai serta mencatatkan kerugian yang besar di masa pandemi.

Adapun uang hasil penjualan AEON Mall ini rencananya salah satunya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Sentul City. Dengan penjualan tersebut, perusahaan menyatakan akan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional dan memenuhi perjanjian.

“Serta memperbaiki kas untuk kelangsungan usaha,” tulis Direktur Utama PT Sentul City Tbk. Iwan Budiharsana dalam laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 19 April 2021.

Hal tersebut disampaikan dalam penjelasan oleh pihak Sentul City kepada kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan bulan ini.

Presiden Komisaris PT Sentul City Tbk, Basaria Panjaitan menambahkan, penjualan AEON Mall Sentul City ini terjadi karena AEON Jepang sebagai investor asing melalui PT AEON Mall Indonesia melihat prospek bisnis yang sangat baik di kawasan hunian Sentul City. Bagi perseroan sendiri, kata dia, dana dari hasil penjualan ini akan dimanfaatkan untuk melunasi pinjaman ke PT BNI Tbk sebesar Rp 900 miliar.

Dana dari hasil penjualan itu akan mengurangi secara signifikan liabilitas perseroan. Selain itu, akuisisi/penjualan mal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan pada kuartal kedua tahun ini.

Penjualan aset tersebut langsung memicu spekulasi soal muramnya bisnis retail di masa pandemi. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono menyebutkan sektor retail modern khususnya yang mengelola pusat belanja menghadapi tantangan yang cukup berat belakangan ini, salah satunya karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat.

“Kemarin saya ketemu teman-teman asosiasi pengusaha retail Indonesia, mereka sudah utang tunjangan listrik, tunjangan pajak, pembayaran gaji dan sebagainya,” kata Ferry dalam diskusi virtual Rabu, 21 April 2021. Justru, menurut dia, saat ini yang dapat bertahan dan menggerakkan ekonomi di masa pandemi adalah para pedagang pasar tradisional.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelajaan Indonesia atau Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan dalam pandemi ini membutuhkan solusi dan terobosan. “Kita tidak bisa mengeluh dan meminta bantuan pada pemerintah saja,” kata Budihardjo dalam acara yang berbeda hari ini.

Hal itu pula yang mendorong para asosiasi dan pelaku usaha sepakat berkolaborasi dari sektor material sampai sektor barang jadi dalam pembukaan InaFashion Smesco Online Expo. Termasuk juga pemerintah dalam hal ini hadir bersama dukungan para sponsor.

“Kita mulai melangkah belajar digital, bagaimana berjualan, bukan hanya berjualan barang jadi, bahkan bahan baku juga bisa beli online,” ujar Budihardjo.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonzus Widjaja, mencatat rata-rata jumlah kunjungan di pusat belanja selama kuartal pertama 2021 berada di kisaran 40 persen. Dibanding tahun lalu, volumenya lebih baik lantaran kunjungan pada tahun lalu hanya berkisar 20-30 persen.

Dalam hitungannya, Aplhonzus memperkirakan tren ini dapat berlanjut hingga akhir tahun meski kenaikannya tak akan signifikan. Momentum Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya menjadi musim panen pada bisnis retail, di masa pandemi ini tak terjadi. Bahkan kenaikan tingkat kunjungan ke pusat belanja tak signifikan karena ada larangan mudik.

Adapun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Nicholas Mandey, menuturkan tren kenaikan jumlah pengunjung belum bisa memulihkan kinerja bisnis retail. “Perbaikannya hanya sporadis. Di beberapa daerah tertentu baru menuju pra- pemulihan,” katanya.

Salah satu penyebabnya adalah program vaksinasi yang masih belum menjangkau semua penduduk. Dia berharap pemerintah dapat mempercepat pemberian antivirus Covid-19, sehingga masyarakat merasa aman berkegiatan. Roy menyatakan daya beli yang rendah juga turut andil dalam pemulihan sektor retail.

Dengan belum adanya perbaikan secara signifikan, Roy menyebutkan, masih ada peretail yang harus menutup tokonya. Tahun lalu, dia mencatat terdapat 5-6 toko tutup dalam sehari akibat tertekan pandemi, sedangkan pada tahun ini berkurang menjadi 1-2 toko saja.

Gerai Centro di Bintaro Xchange, misalnya, tutup pada Maret lalu, setelah sebelumnya dikabarkan menutup gerai di Plaza Ambarrukmo, Yogyakarta, dan Margo City, Depok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks harga konsumen (IHK) pada Maret 2021 turun menjadi 1,37 persen dari bulan sebelumnya sebesar 1,38 persen. Kementerian Keuangan memperkirakan perekonomian selama tiga bulan pertama tahun ini masih tumbuh negatif di kisaran minus 1 hingga minus 0,1 persen.

Lebih jauh, Budihardjo Iduansjah menyebutkan perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke online serta pembatasan kegiatan di pusat belanja, pengusaha tak bisa lagi mempertahankan metode bisnis lama.

Anggota Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta mengatakan kini kenaikan tingkat kunjungan di pusat belanja tak begitu berpengaruh pada penjualan. “Masyarakat bukan tidak mau belanja. Ini pengaruh aktivitas mereka berhenti,” tuturnya.

Dia mencontohkan, larangan mudik dari pemerintah bisa mempengaruhi penjualan pakaian, khususnya sektor bisnis retail. Pasalnya, masyarakat berpotensi tidak membeli baju baru lantaran saat Idul Fitri hanya dilalui sendiri. Berkaca dari kondisi tersebut, dia menilai perolehan omzet sebesar 60-70 persen tahun ini sudah terbilang bagus.

 

tempo.co

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sri Mulyani : Ekonomi Baru Bangkit di Kuartal II 2021

Published

on

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian Indonesia bangkit di kuartal II 2021. Sementara itu tantangan perekonomian Indonesia tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yakni pandemi covid-19.

“2021 kami pasti masih dihadapkan pada hal relatif sama, meski kami lihat mungkin nanti pemulihan ekonomi diharapkan terus terakselerasi di 2021 terutama kuartal II, kuartal III, dan kuartal III,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Penularan pandemi covid-19, lanjutnya, masih menjadi tantangan bagi penerimaan negara. Pasalnya, jika penularan masih tinggi, maka aktivitas masyarakat masih terbatas sehingga menghambat laju ekonomi.

Dampaknya, penerimaan negara pun ikut tergerus. Sebagai gambaran, per November 2020 tercatat penerimaan negara hanya sebesar Rp1.423 triliun atau turun 15,1 persen secara tahunan.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus Rp883,7 triliun, atau setara dengan 5,6 persen produk domestik bruto (PDB).

Khusus penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 15,5 persen dari Rp1.312,4 triliun menjadi Rp1.108,8 triliun.

Bendahara negara menuturkan jatuhnya penerimaan pajak lantaran bisnis wajib pajak (WP) lesu karena pandemi covid-19 yang menekan permintaan. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan bagi para pengusaha guna meringankan beban mereka untuk bertahan di tengah pandemi.

“Jadi, kami ini meniti di antara dua keseimbangan yang pelik. Tetap kumpulkan penerimaan pajak tapi juga berikan dukungan dan insentif agar dunia usaha tetap bisa survive atau bertahan dan bahkan pulih kembali,” tuturnya.

Namun, dengan segala tekanan tersebut, ia meyakinkan jika pemerintah akan tetap berupaya mengumpulkan pendapatan negara. Tahun ini, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun, yang mayoritas disumbang penerimaan perpajakan yakni Rp1.444,54 triliun.

Disusul oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp298,20 triliun dan penerimaan hibah Rp900 miliar.

“Kami tetap coba target penerimaan negara 2021 yang diupayakan maksimal sesuai APBN. Tapi kami juga paham ini tergantung pemulihan ekonomi, harga komoditas, gejolak ekonomi global, dan ekspor bisa tumbuh kembali tidak,” katanya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun

Published

on

JAKARTA. Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan Posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih,” tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi,” tulis Sri Mulyani.

Kata dia, portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil.

Diungkapkan Sri Mulyani, hal ini mencerminkanterjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia.

Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Trending