Connect with us

Nasional

Jokowi Lantik Wagub DKI Terpilih Riza Patria Hari Ini

Published

on


Finroll – Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria hari ini dijadwalkan bakal dilantik oleh Presiden Joko Widodo dalam seremoni dengan undangan terbatas dan waktu singkat.

“Iya jam 1 pelantikan di Istana oleh presiden besok jadwalnya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Pihak yang diundang pun, katanya, terbatas. Dari DPRD DKI, hanya jajaran pimpinan dewan yang hadir. “Iya sangat terbatas. Cuma pimpinan yang datang termasuk saya,” ucap Ketua DPD I Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

Terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan proses pelantikan akan dilakukan sesuai protokol kesehatan dan tamu yang datang akan menjalani rapid test Virus Corona (Covid-19).

Selama proses pelantikan, kata Heru, para tamu yang hadir harus menjaga jarak. Upacara pelantikan juga akan berlangsung sangat singkat untuk mencegah interaksi antar-tamu di dalam ruangan.

“Ya besok siang dengan sangat terbatas undangan karena mengikuti protap protokol Covid-19. Tamu akan dites pakai rapid test sama suhu tubuh,” ujar dia, kepada wartawan, Selasa (14/4).

Heru membenarkan bahwa undangan yang disebar pun sangat terbatas. Ia menyatakan hanya sekitar 4 hingga 6 orang menteri juga yang diundang.

“Ruangan tidak boleh terlalu penuh. [Total] ada 30 kurang lebih, sama menteri, sama yang dilantik, sama keluarga,” katanya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta sudah melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasilnya, calon dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menang dengan meraup 81 suara. Sementara kandidat dari PKS Nurmansjah Lubis mendapatkan 17 suara.

Pergantian DKI-2 ini bermula dari mundurnya Sandiaga Uno dari posisi Wakil Gubernur untuk mengikuti Pilpres 2019. Proses suksesinya berjalan alot. terjadi tarik ulur antara Gerindra dan PKS soal siapa yang paling berhak mengambil jatah jabatan itu.

Beberapa nama dari PKS sempat disetujui kedua pihak. Namun, ujungnya dibatalkan. Akhirnya, dua nama di atas, Riza dan Nurmansjah, yang maju ke ‘putaran final’.

Riza merupakan salah satu pimpinan di DPP Partai Gerindra dan Anggota DPR periode 2019-2024. Sementara, Nurmansjah merupakan mantan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengusaha kopi di ibu kota.

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

Try Sutrisno: Empat Poin Penting Pembinaan Ideologi Pancasila

Published

on

Finroll.com — Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) demi menguatkan ideologi dasar negara yang telah diletakkan para founding fathers sejak republik ini berdiri.

Ada empat poin penting yang perlu dimaknai dan menjadi alasan Try. Poin pemikiran ini telah dirumuskan bersama pelaku sejarah yakni Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

“Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan. Padahal Pancasila menjadi identitas Indonesia,” ujar Try di gedung MPR, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, pelajaran Pancasila wajib menjadi kurikulum inti mulai dari TK sampai SMA. Sehingga penghayatan dan pengamalannya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

“Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong,” ujarnya.

Dirinya menilai pembinaan ideologi Pancasila yang dijalankan dengan komitmen segenap bangsa dapat menangkal bibit intoleransi yang berkembang luas di tengah masyarakat.

Ketiga, penguatan pancasila yang mengakar kuat dalam diri bangsa dapat mencegah dampak globalisasi yang masif.

“Kami melihat Pancasila harus hadir terus menerus di tengah era semakin canggihnya teknologi informasi dengan tendensi dominasi negara maju atas bangsa kita,” kata Try.

Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi Pancasila, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa tersebut.

“Atas dasar pemikiran tersebut, kami mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang bukan hanya Perpres,” katanya.

Selain itu, agar pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung rezim, maka Try mengapresiasi kebijakan Presiden yang telah membentuk badan pembinaan Pancasila UKP PIP dan kemudian menjadi BPIP.

Dirinya berharap poin-poin tersebut dapat menjadi pemahaman kolektif di level legislatif sehingga MPR dapat mendukung rencana pembentukan UU PIP.

Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Turut hadir dalam pertemuan itu diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan Hidayat Nurwahid, Arsul Sani serta Fadel Muhamad.

Continue Reading

Nasional

PKS Sebut Reshuffle Mesti Dilakukan Agar Jokowi Tak Omdo

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera merealisasikan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle ini kembali menguat usai kemarahan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut jika Jokowi tidak merealisasikan reshuffle dalam kurun satu pekan ke depan, maka ia menilai kemarahan Jokowi pada pembantunya hanya sebatas ucapan belaka.

“Saya tidak mau suudzon, tapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (reshuffle), maka omdo, omong doang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (4/7). Rekaman video sidang kabinet sendiri baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6). Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Menurut Mardani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai jika Jokowi tidak membuktikan perkataannya tersebut, justru akan memicu berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Ruang publik kian cerdas, kalau sudah rilis, sudah kelihatan mimiknya, tetapi tidak klimaks, tanpi anti klimaks nanti ada erosi trust (kepercayaan) kepada pemerintah,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai kemarahan Jokowi dipicu minimnya realisasi penyaluran stimulus Covid-19. Rendahnya penyaluran stimulus tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu. Selang dua hari kemudian, Jokowi meluapkan kemarahannya serta menyentil kementerian dengan realisasi penyaluran stimulus Covid-19 yang masih rendah.

Bhima menilai Jokowi memiliki waktu satu bulan untuk merombak jajaran kabinetnya. Waktu satu bulan tersebut dihitung dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni pada 16 Juni, bukan ketika Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri.

“Itu (reshuffle) deadlinenya tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi ada waktu satu bulan kalau mau ada pembenahan. Kalau benar-benar presiden mau melakukan reshuffle,” ucapnya.

Sepakat dengan Mardani, jika kemarahan Jokowi itu hanya sebatas ucapan, maka akan memberikan sentimen buruk kepada investor. Sebab, kemarahan Jokowi sudah direspon oleh pelaku pasar, sehingga mereka cenderung wait and see (menunggu) realisasi ucapan kepala negara.

“Saya ingin melihat keseriusan Pak Jokowi, kalau mau reshuffle ya reshuffle saja. Jangan kemudian dibuat mengambang seperti ini karena kalau dibuat mengambang seperti ini pelaku bisnis dan investor mau masuk ke Indonesia itu mereka wait and see karena ini akan terkait kalau ganti menteri ganti kebijakan,” tuturnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi soal Demo Ganyang Komunis: Bakar-bakar, Kami Tangkap

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Polda Metro Jaya menegaskan jajarannya bakal bertindak tegas jika aksi yang digalang PA 212 bertajuk ‘Apel Siaga Ganyang Komunis’ yang diagendakan Minggu (5/7), berujung ricuh.
“Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusru Yunus, Sabtu (4/7) dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut Yusri menegaskan pihaknya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis yang juga melibatkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama tersebut.

“Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan,” kata Yusri.

Yusri menuturkan nantinya hanya petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan. Pengamanan tingkat kecil, karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.

Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja,” tutur Yusri. Polda Metro, kata dia, juga akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan. Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

Pada Rabu (26/6) aksi serupa juga digelar oleh sekelompok massa yang melibatkan FPI. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan berujung pembakaran bendera PDIP. Massa menuding PDIP menjadi aktor di balik bergulirnya RUU HIP yang dianggap akan mengubah kedudukan pancasila.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending