Connect with us

News

Jokowi Resmi Tandatangani Perpres Mobil Listrik

Published

on


Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik pada Senin (5/8) lalu. Pernyataan Jokowi ini sekaligus mematahkan pernyataan sejumlah menteri yang dalam beberapa hari ini menyebut bahwa Perpres Mobil Listrik masih dalam tahap finalisasi.

“Oh sudah sudah sudah. sudah saya tanda tangani hari Senin pagi,” kata Jokowi usai meresmikan gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis (8/8).

Jokowi menjelaskan, penerbitan Perpres Mobil Listrik diharapkan mampu mendorong industri otomotif dalam negeri untuk segera memproduksi kendaraan listrik. Presiden juga menyebutkan bahwa dorongan untuk industri kendaraan listrik bukan tanpa alasan. Menurutnya, jantung dari kendaraan listrik adalah baterai.

“Dan bahan untuk membuat baterai dan komponen lain ada di negara kita. Sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita nanti bisa mendahalui membangun industri mobil listrik yang murah dan kompetitif,” katanya.

Meski begitu Jokowi mengingatkan bahwa jalannya produksi mobil listrik tentu akan memakan waktu tak singkat. Pelaku industri masih harus dihadapkan pada investasi pabrik yang tentu komponennya berbeda dengan mobil konvensional.

Jokowi pun menyadari bahwa investor masih harus memetakan peluang pasar di Indonesia maupun luar negeri. “Apakah membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40 persen harganya lebih mahal dari mobil biasa. Mau beli?,” ujar Jokowi.

Menjawab tantangan ini, Jokowi yakin diperolehnya bahan baku baterai litium di dalam negeri bisa menekan harga jual mobil listrik.

Pada Kamis (7/8) kemarin, Jokowi juga mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas perkembangan Perpres Mobil Listrik. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sempat menjelaskan, kebijakan pemerintah soal mobil listrik nanti akan dituangkan dalam dua aturan hukum.

Pertama adalah Perpres yang secara spesifik akan membagi tugas masing-masing kementerian dan mengatur fasilitas yang diberikan untuk kendaraan berbasis baterai. Kedua, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan merevisi PP 41 tahun 2013 tantang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam revisinya nanti, besaran PPnBM akan ditentukan berdasarkan emisi yang dikeluarkan kendaraan.Rencananya, mobil yang sepenuhnya digerakkan dengan listrik dan mobil fuel cell dengan emisi nol akan dikenai PPnBM nol persen. Hanya saja, mobil yang tergolong luxury car di atas 4.000 cc tetap dikenai PPnBM tinggi.

Hukum & Kriminal

Bersekutu dengan Koruptor, Jaksa Pinangki Berharta Rp6,8 Miliar

Published

on

By

FINROLL.COM – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka suap terkait kasus terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sampai saat ini Korps Adhyaksa belum membeberkan peran Pinangki dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra hingga ia diduga menerima Rp7 miliar.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber, Pinangki sudah berkarier sebagai Jaksa selama 15 tahun. Ia menduduki posisi terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Pinangki yang juga merupakan istri perwira polisi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.
Lihat juga: Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Dilihat pada situs elhkpn.kpk.go.id, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019 silam. Tercatat Pinangki pada pelaporan itu memiliki harta senilai Rp6,8 miliar.

Rincian hartanya terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, yakni tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Barat dan Bogor. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp6.008.500.000.

Eks dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Trisakti ini juga memiliki aset bergerak berupa tiga kendaraan roda empat atau mobil. Alat transportasi itu bernilai Rp630.000.000.
Lihat juga: Diduga Terima Rp7 M, Jaksa Pinangki Terancam 5 Tahun Penjara

Sedangkan Kas dan Setara Kas yang turut dilaporkannya senilai Rp200.000.000. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp6.838.500.000.

Diketahui Kejagung menetapkan Pinangkii sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Agung cabang Salemba untuk 20 hari ke depan.

Pinangki dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Politik

Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Kemunculan Organisasi KAMI, Demi Apa? 

Published

on

Finroll.com — Dengan terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.

Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.

Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.

Continue Reading

International

Ngeri! AS Datang ke Taiwan, China Kirim Jet Tempur

Published

on

Pesawat tempur China dikabarkan memasuki Selat Taiwan, Senin (10/8/2020). Bahkan, melewati median selat.

Sebagaimana dikabarkan Reuters, ini bersamaan dengan datangnya Menteri Kesehatan AS Alex Azar. Ia ke Taiwan untuk memberi dukungan penanganan corona (Covid-19) sejak Minggu.

Militer Taiwan menyebut pesawat terdeteksi oleh rudal Taiwan. China menerbangkan J-11 dan J-10 sekitar pukul 9.00 waktu setempat.

Baca: AS-China Tegang Lagi, Bisa Gak IHSG Tembus 5.200?

“Tepat sebelum pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen dengan Menkes Azar,” kata angkatan udara Taiwan dikutip Selasa (11/8/2020).

“Pesawat dilacak oleh rudal anti-pesawat yang berbasis di darat dan diusir oleh pesawat Taiwan yang berpatroli.”

Seorang pejabat senior Taiwan mengatakan China jelas “menargetkan” kunjungan Azar dengan langkah “sangat berisiko”. Aktivitas melewati median selat merupakan ketiga kalinya dilakukan China sejak 2016.

Sayangnya belum ada komentar China.

Ini merupakan kedatangan pejabat tinggi AS pertama sejak 1979. AS pada tahun itu memutus hubungan diplomatik dengan pulau ini.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan menawarkan konsep satu negara dua sistem. Meski begitu, hal ini tak diamini Taiwan dan meminta China menghormati sebagai negara berdaulat.

Ini memperburuk ketegangan China dan AS. Sebelumnya kedua negara tegang di banyak hal, mulai dari perdagangan, penguasaan teknologi, corona, hingga Laut China Selatan dan Hong Kong.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending