Connect with us
[adrotate group="1"]

Industri

Jokowi Resmikan Pabrik Gula Hingga Jembatan di Sultra

Published

on


FINROLL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (22/10/2020) bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka kunjungan kerja.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Konawe Selatan, pada pukul 10.38 WITA, Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi diagendakan untuk melakukan peninjauan lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di kabupaten tersebut yang merupakan salah satu pabrik gula dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia.

Selanjutnya, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari untuk meresmikan Jembatan Teluk Kendari. Jembatan itu dibangun untuk menunjang sistem jaringan jalan yang ada di wilayah setempat serta untuk mendukung proses percepatan pengembangan wilayah Kota Kendari.

Selepas kegiatan tersebut, Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Tenggara di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (cnbc indonesia)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Industri

Manuver Baru Freeport Lawan Dominasi Baterai Tiongkok

Freeport bakal menggandeng Tsingshan Steel untuk menggarap smelter tembaga di Weda Bay, Maluku Utara. Lokasi yang menjadi sasaran pemerintah untuk menggenjot produksi baterai kendaraan listrik.

Published

on

Pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, semakin tak jelas nasibnya. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia kini berencana memindahkan proyek itu ke Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

Padahal sebelumnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah menemukan solusi agar smelter tetap terbangun. Caranya dengan menaikkan kapasitas produksi pabrik yang sudah ada, PT Smelting di Gresik, dari 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sebagai gantinya smelter yang baru akan turun produksinya dari 2 juta ton menjadi 1,7 juta ton per tahun.

Kali ini Freeport berniat menggandeng perusahaan asal Tiongkok, Tsingshan Steel, untuk menggarap pabrik pemurnian tembaga di Halmahera. Nilai proyek ini mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 25,5 triliun.
Rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah. Menteri Koordinatir Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam wawancaranya dengan Asia Times, mengatakan kesepakatannya akan ditandatangani sebelum Maret 2021.
Tsingshan telah setuju akan menyelesaikan smelter itu dalam waktu 18 bulan. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan kerja sama ini merupakan inisiatif pemerintah.
Kedua perusahaan masih melakukan pembahasan untuk pembangunannya. Ia tak merinci alasan pemindahan lokasi smelter tersebut. “Itu opsi dari pemerintah,” katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (1/12).
Saat dikonfirmasi soal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin tidak merespons pesan singkat dan telepon Katadata.co.id.
Begitu pula dengan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai Freeport telah lama melakukan pelanggaran hukum sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba berlaku.
Kini, UU Minerba baru telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelanggaran serupa masih terjadi. Freeport tak kunjung melaksanakan hilirisasi tambang, yaitu membangun smelter.
Yang lebih parah, menurut dia, pemerintah melakukan pembiaran. Tidak ada sanksi dan evaluasi. Padahal, negara telah menguasai 51% saham Freeport melalui PT Indonesia Asahan Aluminium alias MIND ID sejak dua tahun lalu. Bahkan DPR tak memakai hak istimewanya untuk melakukan koreksi.
“Pemerintah dan DPR hanya berkoar-koar saja,” ujar Merah. Dalam proses pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 2018, pemerintah seharusnya dapat menahan kontrak Freeport sampai smelter baru terbangun.
Perusahaan sejauh ini hanya mengobral komitmen. “Sekarang dia minta tunda lagi,” ucapnya. Freeport sebelumnya telah menyurati Kementerian ESDM untuk mengajukan penundaan pilling test dan pile load test proyek smelter baru di Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE, Gresik, dari September menjadi November 2020.

Perusahaan lalu melayangkan surat lagi pada 11 November. Isinya, Freeport telah memberikan notice to proceed kepada kontraktor proyek, Chiyoda, untuk mengerjakan pilling test.

Hilirisasi untuk Lawan Dominasi Tiongkok di Industri Baterai

Di balik aksi tarik-ulur pemerintah dan Freeport tak lepas dari ambisi mendorong industri kendaraan listrik domestik. Berkali-kali Luhut menyatakan ingin menjadikan Indonesia menjadi produsen baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik atau EV.
Alasannya, negara ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Komoditas tambang itu merupakan salah satu komponen utama dalam produksi baterai. Karena itu, sekarang tak ada lagi ekspor nikel. Pemerintah ngotot perusahaan tambang melakukan hilirisasi, melalui pembangunan pabrik pemurnian.
Tak heran apabila sekarang pemerintah mendorong Freeport bekerja sama dengan PT Tsingshan Steel. Perusahaan sebelumnya sudah memiliki pabrik smelter nikel di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Lalu, dua tahun lalu, perusahaan melakukan ekspansi ke Kawasan Industri Weda Bay.
Nikel merupakan bahan baku utama baterai. Tsingshan berdiri sebagai perusahaan patungan antara PT Bintang Delapan Mineral dengan Shanghai Decent Invesment.
“Artinya, dia tidak 100% murni perusahaan Tiongkok,” kata Merah. Di Weda Bay, ada tiga perusahaan lain yang membangun smelter, yaitu PT Weda Bay Nickel, PT Yashi Indonesia Investment, dan PT Youshan Nickel Indonesia.
Youshan Nickel Indonesia merupakan patungan antara Huayou Group dan Tsingshan Group. Perusahaan sedang merintis komponen baterai kendaraan listrik di sana.

“Pemain baterai listrik orangnya itu-itu saja,” ujarnya. Keberadaan perusahaan Tiongkok dalam industri ini tak terlepas dari posisinya sebagai produsen baterai terbesar di dunia. Negeri Panda tidak hanya menguasai teknologinya, tapi juga bahan bakunya.

Melansir dari VOA, pada 2019 perusahaan kimia Tiongkok menyumbang 80% dari total produksi bahan mentah dunia untuk baterai canggih. “Dari 136 pabrik baterai lithium-ion, 101 di antaranya berbasis di Tiongkok,” kata data Benchmark Mineral Intelligence.
Negeri Manufaktur itu mengontrol pemrosesan hampir semua mineral penting. Mulai dari logam tanah jarang atau rare earth, lithium, kobalt, dan grafit. Perusahaan asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technologi Co Ltd (CATL), saat ini merupakan produsen baterai listrik terbesar di dunia.
Pangsa pasar perusahaan yang berdiri pada 2011 itu mencapai 27,9% secara global. CATL memasok baterai untuk Tesla, Daimler AG, BMW, dan Toyota. Selain nikel, pmbuatan baterai lithium juga bergantung pada bahan utama lainnya, yaitu grafit. Mineral ini biasanya ditemukan pada ujung pensil.
Pada 2019, Tiongkok memproduksi lebih dari 60% grafit dunia. Artinya, Beijing dapat menetapkan harganya. Begara lain sulit mengejar posisi tersebut. Bahkan Amerika Serikat diperkirakan butuh 20 hingga 30 tahun untuk menyusul Tiongkok. Komoditas tambang lainnya yang tak kalah penting adalah kobalt.
Mineral ini banyak dipakai dalam kendaraan listrik dan peralatan elektronik. Tiongkok haya memiliki cadangan kobalt 1% secara global. Yang terbesar, mencapai 60% cadangan dunia, adalah Republik Demokratik Kongo. Sebanyak delapan dari 14 tambang kobalt di negara Benua Afrika itu milik perusahaan Tiongkok.
Pada 2016, Freeport-McMoran Inc menjual tambang kobaltnya di Republik Demokratik Kongo kepada China Molybdenum. Nilai transaksinya mencapai U$ 2,65 miliar.
Yang tak kalah krusial adalah mineral lithium. Lagi-lagi, Tiongkok tak punya pasokan banyak tapi menguasai 51% cadangan di dunia. Tambang lithium besar di Australia dan Chile telah dikuasai perusahaan Negeri Tembok Raksasa.

Ingkar Janji Freeport

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno belum mempelajari rencana pembangunan smelter Freeport dan Tsingshan Steel. Namun, pihaknya menyambut positif jika rencana tersebut terealisasi.
Rencananya, DPR akan mengadakan pertemuan pada pekan depan terkait proyek tersebut. “Kami akan mendalami lebih lanjut rencana inevstasi di Weda Bay tersebut di dalam RDP Komisi VII,” kata dia.
Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi mengatakan dalam kesepakatan awal atau HoA dengan pemerintah, Freeport diberi perpanjangan IUPK asalkan membangun smelter. Secara hukum, apabila hal itu tidak terealisasi, maka perusahaan terbukti melanggar hukum.
Pemerintah perlu kosisten memastikan rencana tersebut terwujud. Freeport pun harus berkomitmen melaksanakan kewajibannya. Pada 2014, Freeport sempat melaporkan progres pembangunan pabrik permuniannya untuk mendapatkan izin ekspor. “Tiba-tiba mereka tidak jadi membangun di Gresik. Ini bentuk manipulasi, hanya untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat saja,” ujar Ahmad.
Continue Reading

Automotive

Pasar Mobil RI ‘Meregang Nyawa’ Usai Pajak 0 Persen Ditolak

Published

on

FINROLL.COM – Harapan perbaikan industri mobil di Tanah Air lenyap usai usulan pajak 0 persen mobil baru yang diupayakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan tersebut dengan mengungkap sejumlah alasan pada Senin (19/10) untuk menanggapi usulan yang sudah disampaikan sejak pertengahan September.

Kemenperin menjelaskan usulan itu punya efek bukan hanya pada pergerakan industri otomotif, namun juga bisa membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sama-sama terganggu pandemi Covid-19.

Pajak 0 persen yang diusulkan misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN). Tanpa pengenaan pajak-pajak itu harga mobil baru bakal terpangkas kemudian menarik minat masyarakat untuk membeli.

Rangsangan itu dipercaya akan menggerakkan mekanika industri otomotif, mulai dari meningkatkan volume produksi mobil dan suplai komponen, dealer lebih aktif, aktivitas leasing, serta membuat 1,5 juta orang yang terlibat di dalamnya bekerja sebagaimana mestinya.

Ada pro dan kontra terkait usulan pajak 0 persen mobil baru. Selama menggantung berbagai pihak juga sudah menyatakan mengalami efek negatif misalnya dealer yang menyebut ada kecenderungan masyarakat menahan membeli mobil baru dan bahkan mobil bekas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira berpendapat keputusan menolak yang diambil Kemenkeu tepat. Pada satu sisi, kata Bima, industri mobil sudah banyak memperoleh insentif sehingga usulan itu wajar diabaikan.

Kemenperin diketahui tidak hanya sekali mengusulkan insentif yang ditujukan mengurangi dampak pandemi bagi industri. Pada April Kemenperin pernah mengusulkan tiga poin stimulus fiskal, nonfiskal, dan moneter yang jika dirinci berupa insentif atau relaksasi PPh Pasal 21, 22, 25 selama enam bulan.

Kemudian insentif atau restitusi PPN dipercepat selama enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 23 tahun 2020, hingga memberikan pengurangan bea masuk impor.

Bima juga mengatakan ada banyak sektor yang harus diperhatikan pemerintah jika berbicara mengenai stimulus ekonomi selama pandemi.

“Jadi sebetulnya industri otomotif sudah banyak mendapatkan insentif dan kalau dikhusus pada sektor otomotif, nanti sektor lain bakal minta stimulus yang lebih besar. Padahal banyak sektor yang lebih diprioritaskan seperti kesehatan,” kata Bima saat dihubungi, Selasa (20/10).

Menurut Bima sudah sepatutnya usulan ditolak karena itu menjadi momentum mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan yang menghasilkan polusi.

“Justru sekarang momentum mengurangi ketergantungan terhadap mobil berbahan bakar,” ucap dia.

“Karena ke depan banyak investasi menghendaki Indonesia mengarah ke green economy atau ekonomi yang pro terhadap lingkungan. Jadi kita menangkap peluang tersebut. Jadi kita harus mendorong menstimulus sektor yang ramah lingkungan,” sambung Bima kemudian.

Bima juga berpendapat pada masa sulit pandemi sekarang, pajak nol persen mobil baru tidak akan terlalu berpengaruh pada penjualan.

“Masyarakat saat ini cenderung menabung. Apalagi situasi lagi tidak kondusif dan berisiko buat kemana-mana,” kata Bima.

Andai Pajak 0 Persen Disetujui

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan usulan pajak 0 persen mobil baru menjadi harapan pihaknya untuk memperbaiki hasil penjualan yang merosot.

Kata Nangoi sejak wabah virus corona ada di Indonesia, Maret- September, penjualan mobil susut hingga 50 persen dibanding periode sama tahun lalu. Gaikindo juga telah merevisi target penjualan tahun ini menjadi 600 ribu unit padahal tahun lalu tembus 1,1 juta unit.

Mengutip data Gaikindo, penjualan retail atau dari dealer ke konsumen Januari- September hanya mencapai 407.396 unit. Sedangkan periode yang sama tahun lalu 762.390 unit.

“Karena dengan kapasitas produksi saat ini dan jualan di bawah 500 ribu unit ya kami susah ya. Kalau ada relaksasi bisa lebih baik,” kata Nangoi.

Nangoi juga mengatakan ketika penjualan mobil terus menyusut itu berarti kontribusi perpajakan yang disetor ke pemerintah juga mengecil. Jika relaksasi pajak disetujui, dia bilang setidaknya kontribusi pajak bisa meningkat karena penjualan diyakini bakal terus bertambah.

Pajak mobil baru terdiri dari beberapa komponen, di antaranya PPn 10 persen, PPnBM 10-125 persen dan pajak daerah yakni PKB sekitar dua persen serta BBN 10-12,5 persen tergantung daerah.

Nangoi memberi contoh singkat soal potensi kehilangan pendapatan pajak. Misalnya saat situasi sulit penjualan mobil hanya 10 unit per bulan, jika total pajak yang harus disetor Rp1.000 per unit maka uang yang masuk ke pemerintah sebesar Rp10 ribu.

Bila pajak 0 persen mobil baru disetujui, lantas volume penjualan meningkat, itu diyakini akan meningkatkan pendapatan perpajakan buat pemerintah.

“Terus sekarang misal [pajak] diturunkan jadi Rp500, tapi kami kontribusi dari 10 unit jadi 40 unit. Itu berarti kami bayar ke pemerintah Rp20 ribuan, jadi double dari normalnya,” kata Nangoi.

Efektivitas Insentif

Bima menilai cara paling efektif secara logika untuk memulihkan industri otomotif pada masa pandemi yakni melalui penanganan optimal Covid-19. Bima menekankan industri tidak pasti pulih seketika jika hanya mengandalkan stimulus.

“Yang harus diperhatikan ya penanganan Covid-19, yang ujungnya akan ada pemulihan daya beli. Kalau sudah gitu otomatis situasi akan stabil dan ekonomi naik. Jika seperti itu ya otomotif akan ikutan naik,” kata Bima.

Bima juga menyarankan kepada Kemenperin dan Gaikindo mengoptimalkan segala bentuk insentif yang sudah tersedia, ketimbang mengusulkan pajak nol persen bakal mobil baru.

“Ya efektifkan dulu insentif yang ada sekarang. Kenapa tidak itu yang dioptimalkan dahulu dari pada meminta insentif baru,” ucap Bima.

Minta Diskon Jika 0 Persen Ditolak

Nangoi mengatakan pihaknya tak punya alternatif lain kepada pemerintah selain usulan stimulus atau relaksasi pajak ini. Menurut Nangoi jika itu ditolak, upaya lain yang akan dilakukan hanya mencoba bertahan.

“Tidak ada [alternatif]. Kami kan kan hanya meminta pemerintah, boleh dong yang namanya anak ke orang tua dan pelindung supaya kami dikasih sesuatu relaksasi. Jadi yang biasanya kami menyumbang pajak dalam jumlah besar, nah hal ini tolong ya kami minta bayarnya setengah saja. Tapi kalau tidak dikasih ya sudah,” kata Nangoi.

“Ya pokoknya kami akan mencoba menyelamatkan diri sendiri dan mudah-mudahan kami bisa melewati hal ini dan industri otomotif tidak terganggu,” kata Nangoi lagi. (CNN Indonesia)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending