Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Jokowi Sebut Ada Timses Siapkan Propaganda Rusia, TKN: Cara Trump Dipakai di RI

Published

on


Jokowi Sebut Ada Timses Siapkan Propaganda Rusia, TKN: Cara Trump Dipakai di RI

Finroll.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan Jokowi mempunyai data yang akurat saat berbicara soal ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala Rusia untuk menyebarkan hoax. TKN juga mengaitkan pernyataan Jokowi itu dengan strategi politik Presiden AS Donald Trump yang menggunakan jasa konsultan politik Rusia.

“Pertama, kalau Pak Jokowi yang ngomong pasti dengan data yang presisi tinggi. Informasi yang valid. Yang kedua, memang kan strategi menebar ketakutan, firehouse of falsehood strategi yang dimainkan oleh konsultan politik Rusia untuk Trump kan. Dan itu juga diduga akan dipakai di Indonesia. Nah itu,” kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding saat dihubungi Sabtu (2/2/2019).

Baca juga: Soal ‘Propaganda Rusia’, BPN: Petahana Tak Perlu Merasa Jadi Korban

Namun Karding tidak menyebut secara jelas pihak yang menggunakan strategi Trump di Indonesia. Menurut dia, strategi tersebut sengaja dilakukan dengan menebar pesimisme dan ketakutan.

“Jadi gaya politik, fenomena politik, penebaran hoax, pesimisme, dari satu daerah ke daerah lain, beda pernyataan dan seterusnya itu bagian dari strategi. Menakut-nakuti itu bagian dari strategi,” ujarnya.

Pada prinsipnya, menurut Karding, Jokowi ingin pemilu berjalan secara aman dan damai. Pesta demokrasi itu juga diharapkan jauh dari konten-konten fitnah yang memecah belah persatuan.

“Pak Jokowi orangnya ingin pemilu itu berjalan positif damai, persaudaraan tidak terlupakan, tidak saling menyerang dalam artian negatif seperti black campaign, Pak Jokowi inginnya yang positif-positif saja,” ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi mengatakan ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala Rusia. Capres nomor urut 01 tersebut mengatakan perpolitikan di Indonesia dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

Jokowi menyebut persoalan terkait banyaknya hoax dan fitnah itu karena adanya upaya adu domba ala asing yang disiapkan oleh tim sukses. Hanya, dia tak mengungkap secara gamblang tim sukses yang dimaksud.

“Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoax, ini yang segera harus diluruskan Bapak-Ibu sebagai intelektual,” ujar Jokowi dalam deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2).

(sumber detik)

Hukum & Kriminal

Dituntut Bui Seumur Hidup, Benny Tjokro & Heru Bacakan Pleidoi

Published

on

FINROLL.COM – Dua terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat hari ini, Kamis (22/10/2020) dijadwalkan akan membacakan pleidoi di Sidang Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya sudah dituntut penjara seumur hidup dan denda karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keduanya akan membacakan pleidoi setelah Jaksa menuntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Hukuman untuk Benjtok, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, tidak hanya penjara tapi diharuskan membayar denda sebesar Rp 5 miliar, subsider selama 1 tahun kurungan serta uang pengganti Rp 6,07 triliun.

Sedangkan Heru, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, selain pidana penjara juga diharuskan membayar denda Rp 5 miliar, subsider 1 tahun kurungan serta membayar uang pengganti Rp 10,728 triliun.

PN Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan pleidoi Bentjok dan Heru akan berlangsung hari ini, Kamis (22/10/2020) mulai pukul 10.00 ini di Ruang Kusuma Admaja.

Seperti diketahui, dalam persidangan pekan lalu Kamis (15/10/2020), Jaksa Penuntut Umum menyatakan Bentjok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Ini sesuai dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan hukum maka harta benda disita oleh jaksa dan rela menjadi uang pengganti tersebut,” kata JPU dalam pembacaan tuntutan, Kamis (15/10).

“Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain seumur hidup atau mati, serta terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 10 tahun.”

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini sebagaimana dalam dakwaan 1 primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU ayat 1 huruf C UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU. (CNBC INDONESIA)

Continue Reading

International

RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama secara erat terkait isu Laut China Selatan (LCS). Kedua negara juga sepakat bekerjasama pada isu Korea Utara.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam pernyataan pers usai dijamu oleh Presiden RI Jokowi di Istana Bogor, Selasa (20/10).

“Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut Tiongkok Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat,” ucap Suga dalam bahasa Jepang yang telah diterjemahkan oleh penerjemah di Istana, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Negara.

Suga kemudian meminta kerja sama dari Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia-Jepang akan terus bekerjasama dan bergandengan tangan bagi perdamaian di kawasan.

“Jepang akan bekerjasama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita yang diperkokoh kunjungan saya ke Indonesia kali ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Suga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena telah menyambutnya dengan baik.

Suga merasa sangat senang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dia kunjungi sebagai lawatan perdana internasionalnya sejak menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu.

Sementara itu, Jokowi juga menyambut baik kedatangan Suga ke Indonesia. Terutama di masa pandemi virus corona seperti ini Jokowi yakin bahwa melakukan kunjungan kenegaraan bukan hal yang mudah.

“Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri khususnya Indonesia di masa pandemi ini tidak mudah, oleh sebab itu saya sangat menghargai kunjungan Yang Mulia. Dan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat,” ujar Jokowi.

Indonesia dan Jepang memang memiliki histori yang baik dalam hubungan bilateral. Negeri Matahari terbit diketahui pernah menjajaki kerja sama khususnya di bidang infastruktur dengan Indonesia.

Adapun sebelum mengunjungi Indonesia, Suga lebih dulu ke Vietnam. Di sana ia bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Kedua negara menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang untuk mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam.

Jepang memang tengah mengejar perjanjian semacam itu dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara dan mempertahankan industri pertahanannya sendiri.

Serupa seperti saat mengunjungi negara tersebut, Suga kembali menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam merupakan kunci untuk mengejar visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” saat bertemu Jokowi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Kapal China diketahui beberapa kali mencoba menerobos masuk ke wilayah kedaulatan lIndonesia. Paling anyar terjadi pada bulan lalu.

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) melalui KN Nipah 321 mengusir kapal coast guard China yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia, Laut Natuna Utara, pada Sabtu (12/9).

Kapal China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10.00 WIB. KN Nipah 321 yang berjarak 9,35 kilometer pun langsung meningkatkan kecepatan, mendekati kapal China itu.

Petugas sempat melakukan kontak dengan kapal China melalui radio. Namun, pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial laut China. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading

Peristiwa

Belum Ada Vaksin Lolos Uji WHO, Ahli Ingatkan Potensi Bahaya

Published

on

FINROLL.COM – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mewanti pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan program vaksin virus corona.

Pasalnya, kata dia, hingga kini belum ada satupun vaksin Covid-19 yang telah lolos uji klinis fase 3 dan disetujui penggunaannya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pandu menjelaskan, tiga kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia baru saja selesai melalui tahapan uji klinis fase 3. Tapi bukan berarti vaksin Covid-19 tersebut aman digunakan, karena penggunaan di beberapa negara masih berlandaskan pada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

“Belum ada vaksin covid-19 yang diapprove WHO untuk digunakan, dan ini bahaya, karena kita gak tahu efek dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan nanti,” terang Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Penggunaan EUA pada vaksin Covid-19 juga berpotensi membahayakan, sebab belum ada hasil uji klinis yang bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut aman.

Selain itu Pandu menerangkan, EUA sesungguhnya tidak tepat digunakan sebagai dasar pemakaian vaksin Covid-19 di tengah pandemi. Ini karena masa darurat Covid-19 di Indonesia masih bisa ditangani dengan kembali pada disiplin protokol kesehatan.

Itu sebab ia menilai, pemerintah pun tidak perlu terburu-buru membeli vaksin Covid-19 yang belum teruji keamanan dan efektivitasnya.

Justru penggunaan vaksin Covid-19 yang belum terbukti aman dapat berpotensi menimbulkan masalah baru lantaran belum diketahui efek samping penggunaan. Potensi kemunculan efek samping karena suntik vaksin covid-19, menurut Pandu, tidak bisa diabaikan.

“Bahayanya karena kita tidak tahu berapa besar efek dan keamanannya, itu kan hanya bisa dipelajari setelah fase uji klinik tahap tiga, karena belum ada kita nggak tau apa-apa. Kalau sudah selesai ada laporannya, laporannya akan disampaikan ke WHO, akan ditinjau oleh para ahli, baru ada keputusan boleh dipakai atau tidak,” jelas dia lagi.

Lebih lanjut, Pandu menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klaim tidak berdasar bahwa kandidat vaksin covid-19 telah selesai uji klinis. Sebab menurut dia, belum ada hasil dari uji klinis tersebut.

“Kemenkes itu klaimnya tidak berdasar, tidak ada bukti [bahwa vaksin sudah selesai uji klinis fase 3], apa buktinya?” tanya Pandu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achamad Yurianto mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan di Indonesia pada akhir November mendatang. Tiga kandidat vaksin Covid-19 yang bakal dipakai antara lain Sinovac, Sinopharm (G42), dan CanSino.

Ketiga kandidat vaksin yang akan didatangkan dari China tersebut diklaim telah selesai uji klinis fase 3. Namun meski telah selesai melalui uji klinis, belum ada kandidat vaksin covid-19 yang sudah disetujui WHO.

Pemerintah Indonesia juga masih berupaya mendapatkan sharing data hasil penelitian uji klinis fase 3 untuk tiga kandidat vaksin Covid-19 tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan keamanan vaksin tersebut di Indonesia.

Dengan begitu, BPOM Indonesia bisa memberikan izin penggunaan darurat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending