Connect with us

Investasi

Jordan Menilai Peran Pemerintah Reregulasi Pasar Menjadi Pendorong Kenaikan Bitcoin

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi Bitcoin

 

Finroll.com – Jordan Menilai Peran Pemerintah Reregulasi Pasar Menjadi Pendorong Kenaikan Bitcoin Business Development Manager Triv, Jordan Simanjuntak menilai Peran pemerintah dalam mereģulasi pasar menjadi pendorong kenaikan bitcoin. Peraturan pemerintah memberikan jaminan atas bisnis dan perkembangan bitcoin.

 

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Halalbihalal Crypto yang digelar oleh Triv dan Tezos, di Jakarta pada waktu yang lalu.

 

Menurut Jordan, regulasi pemerintah arahnya positif, mereka mulai membuka diri dan mempelajari teknologi blockchain. Dirinya (Jordan), sangat mengapresiasi upaya pemerintah, karena telah melakukan pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

 

Triv yang berdiri sejak 2015 terus melakukan edukasi pasar, salah satunya lewat halalbihalal.

 

Jordan berharap, penggiat kripto juga mulai aktif bertranskasi di bitcoin dan semakin merasa aman karena bitcoin sudah diakui sebagai komoditas,” harapnya.

 

Triv memiliki tiga lapis atau multilayer security untuk penggunanya diantaranya, otentikasi lewat email, mobile phone, dan Google Authenticator,” ungkapnya.

 

Sementara dalam kesempatan yang sama Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dharmayugo Hermansyah mengatakan, Pemerintah sampai saat ini terus melakukan menyempurnaan regulasi terkait keberadaan aset kripto sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.

 

“Pemerintah dalam hal ini Bappebti dalam beberapa kesempatan mencoba menyusun kriteria jenis-jenis kripto yang bisa diperdagangkan atau di-Iisting,” katanya.

 

Setidaknya lanjut Yugo, saat ini sudah ada dua fintech telah melalui proses evaluasi (Sandbox) di OJK, salah satunya milik Grup Sinarmas,” tambahnya.

 

Prinsipnya lanjut Dharmayugo, Bappebti punya counter part dengan beberapa stakeholder.

 

Dari awal kripto kalau sebagai komoditas itu izinnya di Bappebti, kalau fintech di OJK. Jadi, kriterianya masih digodok saat ini karena enggak sembarangan kripto bisa diperdagangkan, karena harus berbasis blockchain, harus ada penjaminan the real technology blockchain itu sendiri,” katanya.

 

Dharmayugo yang menjadi salah satu perumus regulasi kripto saat masih di Bappebti dulu pun berharap, pemerintah terkait kripto dan blockchain terus meng-update mengikuti perkembangan pasar,” pungkasnya.(red)

Advertisement

Investasi

Perusahaan Jepang dan Korea Bakal Investasi Rp61,8 T di RI

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta — Perusahaan kimia Jepang dan Korea Selatan akan investasi di Indonesia dengan total nilai Rp61,8 triliun. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan komitmen investasi itu disampaikan oleh Asahi Chemical dan Lotte Chemical.

Dua kesepakatan tersebut dilakukan saat Agus mengunjungi kedua negara. Asahi akan investasi senilai Rp1,3 triliun. Sementara, Lotte akan investasi senilai US$4,3 miliar atau setara Rp60,5 triliun.

Agus mengungkapkan Asahi akan melakukan perluasan fase ketujuh pabrik mereka di Cilegon.

“Perluasan pabrik di Cilegon tersebut senilai Rp1,3 triliun,” ujar Agus dikutip dari Antara, Selasa (19/11).

Agus memaparkan perusahaan asal Jepang itu akan memproduksi 200 ribu metrik ton produk polyvinyl klorida (PVC) per tahun. Ia menyebut Asahi sempat mempertanyakan pasokan bahan baku garam. Namun, Agus memastikan ketersediaan bahan baku tersebut.

Sementara itu, Lotte bakal mendirikan pabrik dan mengerek kapasitas produksi. Rencananya, perusahaan akan mengalokasikan US$3,5 miliar (Rp49 triliun) di Cilegon.

Sedangkan sisanya untuk meningkatkan kapasitas produksi naphta cracker menjadi 3,5 juta ton per tahun dari rencana sebelumnya sebesar 2 juta ton per tahun.

Bahan baku tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan beberapa produk turunan yakni ethylene, propylene, polypropylene dan produk turunan lainnya.

“Iya, mereka mau tambah investasi meskipun pabriknya sedang dalam pembangunan,” jelas Agus.

Kepala Unit Bisnis Lotte Kim Kyo Hyun menyampaikan keputusan untuk menambah investasi diambil mengingat Indonesia masih bergantung pada produk petrokimia impor.

“Kami membangun pabrik petrokimia untuk menggantikan barang impor yang dilakukan supaya bisa diproduksi di dalam negeri,” ungkap Kim.

Sumber Berita : CNNIndonesia.com

Continue Reading

Investasi

10 Tahun Bakar Uang, Startup Unicorn RI yang Mulai Kejar Profit

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Startup unicorn Indonesia tak bisa selamanya membakar uang investor dengan memberikan diskon dan cashback. Pasalnya, investor pasti mengharapkan dana investasinya menghasilkan keuntungan.

Salah satu startup unicorn Indonesia yang akan fokus mengejar profitabilitas adalah e-commerce Bukalapak. Pada tahun ke-10 ini Bukalapak ingin menjadi e-commerce unicorn pertama yang meraih break even point (BEP) atau bahkan keuntungan dalam waktu dekat.

“Hingga saat ini, Bukalapak sudah memiliki modal yang cukup dari para pemegang saham untuk meraih EBITDA positif, tentunya apabila semua rencana dan program berjalan lancar tanpa halangan,” ujar Bukalapak dalam keterangan resminya seperti dikutip Kamis (14/11/2019).

Bukalapak menambahkan menjadi perusahaan e-dagang yang menghasilkan keuntungan (financially sustainable ecommerce) penting bagi Bukalapak yang memasuki tahun ke-10 dan siap menghasilkan kenaikan dalam monetisasi produk/program serta memperkuat profitabilitas.

“Laba kotor Bukalapak di pertengahan 2019 juga naik 3 kali lipat dibandingkan pertengahan 2018 dan berhasil mengurangi setengah kerugian dari EBITDA selama 8 bulan terakhir ini,” jelasnya.

Tokopedia juga akan mengejar profitabilitas tahun depan setelah 10 tahun beroperasi laporan keuangannya merah alias rugi.

“Secara komitmen tahun depan kita sudah profitable. Menghadapi persaingan apapun ayo. Strateginya tahun depan harus profit,” William seperti dikutip dari CNNIndonesia.

William menekankan, persaingan yang harus dilakukan yakni dengan inovasi. Bukan hanya dengan bakar uang.

“Beberapa tahun lalu dengan lebih kecil kita berhadapan dengan eBay dan Rakuten. Kini kita punya uang lebih tapi persaingan sekarang berhadapan dengan Amazon yang punya modal setara ekonomi Indonesia. Jadi Tidak pernah ada habisnya kalau kita melakukan persaingan uang. Tapi harus dengan persaingan inovasi,” jelasnya.

Asal tahu saja, unicorn merupakan predikat bagi startup yang memiliki valuasi di atas US$1 miliar. Manajemen Bukalapak mengklaim sekarang memiliki valuasi US$2,5 miliar setelah disuntik sekelompok investor yang dipimpin Shinhan Financial. Adapun menurut CB Insights, valuasi Tokopedia mencapai US$7 miliar.
Sumber Berita : CNBCIndonesia.com
Continue Reading

Investasi

Ekonom : Jokowi Diimbau Tak Terlalu ‘Ngebet’ Kejar Investasi

Published

on

By

Presiden Joko Widodo diimbau tak perlu terlalu terobsesi membandingkan kinerja investasi Indonesia dengan negara-negara lain. Pasalnya, data-data investasi Indonesia dinilai tak punya masalah yang sangat kronis.

Ekonom Faisal Basri mengatakan belakangan Jokowi terlihat banyak menelurkan pernyataan yang seolah-olah meresahkan kondisi investasi di Indonesia. Misalnya, keluhannya soal kebijakan investasi tidak ada yang ‘nendang’ hingga keluhannya soal laporan Bank Dunia bahwa tidak ada satu pun dari 33 perusahaan yang merelokasi usahanya dari China melipir ke Indonesia.

Padahal menurutnya, pembuktian secara empiris menunjukkan investasi di Indonesia masih unggul dibanding negara-negara lainnya.

“Tidak benar bahwa investasi di Indonesia kecil. Tidak benar pertumbuhannya lebih jelek dibanding negara lain, karena data-datanya tidak seperti itu,” jelas Faisal, Senin (30/9).

Ia kemudian merinci data-data yang menjadi acuannya. Pertama, data yang dihimpun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di mana Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia tercatat US$22 miliar atau menempati peringkat ke-16 dunia pada 2018 lalu. Peringkat Indonesia justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya yakni ranking 18.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah dari Singapura yang menempati peringkat 4 dunia. Sementara itu, Vietnam menempati peringkat 18 dunia dengan angka US$16 miliar.

“Vietnam ini kan selalu dibanding-bandingkan oleh Pak Jokowi. Melihat data ini seharusnya Pak Jokowi tak perlu kecil hati kalau misal 33 perusahaan yang relokasi dari China tidak ada yang datang ke Indonesia. Toh, FDI masih tetap datang kok,” jelas dia.

Tak hanya itu, ia juga membandingkan komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2018 lalu, PMTB Indonesia tercatat 33,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan mencapai 6,01 persen.

Porsi PMTB tersebut, lanjut dia, lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara yang mencapai 30 persen. Dengan porsi terhadap PDB yang cukup tinggi, ia kemudian mempertanyakan maksud Jokowi yang ingin memperbesar lagi investasi di Indonesia.

“Pak Jokowi ini investasinya terhadap PDB ingin berapa? Mau sampai 40 persen (terhadap PDB) seperti China? Bisa collapse ekonomi Indonesia, karena kalau investasi terlalu kencang, impor bahan baku naik, impor capital goods naik, utang naik, dan ekonomi Indonesia bisa semakin panas,” jelas dia.

Alih-alih pusing membandingkan investasi, ia meminta Jokowi instrospeksi dan mempertanyakan diri sendiri, mengapa investasi yang banyak ini tidak tercermin ke dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia seolah tidak bergerak dari kisaran 5 persen.

Menurutnya, hal ini ada kaitannya dengan ongkos berinvestasi Indonesia yang cukup mahal, yang tercermin ke dalam skor Incremental Capital-Output Ratio (ICOR).

Sekadar informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

Saat ini skor ICOR Indonesia di angka 6,3, atau lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya yang di kisaran 3. Padahal, jika investasi semakin efisien, maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa.

“Kalau Pak Jokowi ingin ekonomi tumbuh 6 persen, maka ICOR bisa diturunkan ke 5,4 saja. Kalau ingin pertumbuhan ekonomi bisa 7 persen, maka ICOR harus turun lagi ke kisaran 4,6 seperti masa orde baru. Kalau sudah punya ICOR yang rendah, pertumbuhan ekonomi 6 persen tinggal merem saja,” pungkas dia.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending