Connect with us

Makro Ekonomi

Jumlah Orang Miskin 24,79 Juta per September 2019

Published

on


Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Jumlah itu menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan merosot 0,88 juta orang terhadap September 2018.

“Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Kalau dibandingkan Maret 2019, turun 0,19 poin,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Meski jumlah orang miskin turun, disparitas kemiskinan antar desa dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sebesar 6,56 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana persentase kemiskinan perkotaan 6,89 persen dan pedesaan 13,1 persen.

“Masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sejumlah faktor mempengaruhi penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019. Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari.

Dalam hal ini, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 menjadi Rp54.424 per hari. Upah nominal buruh bangunan per hari juga naik 0,49 persen menjadi Rp89.072.

Kedua, kenaikan nilai tukar petani (NTP) selama kuartal III 2019 selalu berada di atas 100 dengan tren meningkat. NTP Juli tercatat 102,63, Agustus 103,22 dan September 103,88.

Ketiga, angka inflasi yang rendah di mana selama periode Maret 2019-September 2019 nilainya 1,84 persen.

Keempat, harga eceran beberapa komoditas pokok merosot. Pada Maret-September 2019, harga komoditas yang turun di antaranya beras (turun 1,75 persen), daging ayam ras (turun 2,07 persen), minyak goreng (turun 1,59 persen), telur ayam ras (turun 0,12 persen), dan ikan kembung (turun 0,03 persen).

Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita 10 persen penduduk terbawah pada Maret-September 2019 naik 4,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan 3,6 persen.

Keenam, pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang semakin gencar. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima program BPNT hingga kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan kuartal I, 289 kabupaten/kota.

Suhariyanto juga menyorot peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yaitu 73,75 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu menjaga harga bahan pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, terutama beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

“Sekali ada gejolak harga, misalnya beras, atau barang komoditas yang sering dikonsumsi penduduk miskin maka garis kemiskinan akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang telah digunakan sejak 1998. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (CNN/GPH)

Advertisement Valbury

Business

12 Persen Ekspor RI Terancam, Disebabkan dicoret dari Negara Berkembang

Published

on

By

Kemenko Perekonomian menyebut kebijakan AS mencabut status RI sebagai negara maju ancam 12 persen ekspor nasional. (CNN Indonesia/Wella Andany)

FINROLL – Jakarta, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menyebut keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bakal berdampak pada kinerja ekspor dalam negeri. Pasalnya, pencabutan tersebut bisa berdampak pada pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau keringanan bea masuk impor dari AS.

Dikhawatirkan, pencabutan tersebut bisa menghilangkan fasilitas GSP yang telah diterima Indonesia dari AS. Dan kalau kekhawatiran tersebut benar terjadi, ekspor Indonesia ke AS berpotensi tertekan.

Apalagi, nilai ekspor Indonesia ke AS cukup besar. Data BPS pada sepanjang 2018 lalu, nilai ekspor RI ke AS mencapai US$18,439 miliar atau setara Rp253,674 triliun (kurs Rp13.757 per dolar AS). Nilai tersebut mencapai 12,9 persen dari total ekspor Indonesia.

“Keputusan US itu terkait fasilitas perdagangan. Konsekuensinya masalah GSP dan sebagainya. Indonesia keluar dari itu (negara berkembang), ada konsekuensi dari fasilitas. Pasti ada pengaruh, kan 12,9 persen ekspor RI ke AS,” kata Susiwijono, di Jakarta, Senin (24/2).

Susiwijono mengatakan dampak ekspor tersebut berpotensi memperparah defisit neraca dagang antara AS dengan Indonesia. Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah.

Sayangnya, ia tak menjelaskan detil apa saja yang bakal dilakukan pemerintah. Ia hanya mengaku, pihak Kementerian Perdagangan kini sedang mengkaji cara untuk menanggulangi defisit tersebut.

“Teman-teman (Kementerian) Perdagangan sedang menghitung semuanya, karena pasti berpengaruh ke GSP,” pungkasnya.

Sebelumnya, AS mencabut status negara berkembang Indonesia di WTO. Pencabutan status ini berpotensi membuat RI kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor yang umumnya diterima oleh negara-negara berkembang.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut pencabutan status negara berkembang membuat Indonesia berpotensi tidak menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Padahal, melalui ODA sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

Fithra melanjutkan, dampak terburuknya akan muncul terhadap perdagangan, karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi akibat tidak mendapat fasilitas sebagai negara berkembang.

“Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini,” tutur dia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Harga Pangan Turun, Ada Bebrapa Bahan Pokok Anjlok

Published

on

By

Harga pangan masuk tren turun. Namun, untuk cabai rawit merah dan bawang putih harganya anjlok cukup dalam. (Ilustrasi Gambar. Liputan 6)

Finroll – Jakarta, Harga pangan mulai memasuki tren turun. Terpantau harga daging sapi, minyak goreng curah, dan beras perlahan turun di kisaran 1-2 persen dalam sepekan terakhir. Namun, harga cabai rawit merah dan bawang putih anjlok masing-masing 14,95 persen, dan 5,13 persen.

Pusat Informasi Harga Pangan Stratgeis (PIHPS) melansir harga cabai rawit merah rata-rata dibanderol Rp42.100 per kilogram (kg) pada Senin (24/2). Terpaut jauh dari harga pekan sebelumnya yang sebesar Rp54.050 per kg.

Di beberapa wilayah, seperti di Ambon harga cabai rawit bahkan menyentuh ke Rp18.750 per kg dan di Blitar sebesar Rp20 ribu. Padahal, di Palembang harganya sudah Rp80 ribu dan di Kendari Rp68.750.

Sementara, harga bawang putih ukuran sedang dipatok Rp46.250 per kg atau turun 5,13 persen dibandingkan pekan sebelumnya, yaitu Rp50.800.

Distribusi tidak merata tampaknya menjadi persoalan harga bawang putih. Buktinya, di beberapa wilayah harga masih di kisaran Rp36 ribu-an, seperti Lhokseumawe, Medan, Dumai, dan Jambi.

Namun, harga bawang putih menjulang lebih dari Rp50 ribu di wilayah lain, terutama arah timur, seperti Bau-bau, Ternate, dan Merauke. Di Tual, Maluku, harga bawang putih bahkan menyentuh Rp68.750 per kg.

Harga Gula Melambung

Di tengah tren turun harga bahan pangan, harga gula pasir justru melambung. Terpantau harga gula pasir lokal naik 1,74 persen menjadi rata-rata Rp14.600 per kg. Di Sibolga, Sumatera Utara, harganya bahkan menyentuh Rp16 ribu.

Untuk gula kualitas premium, harganya dibanderol Rp15.400 per kg atau naik 0,98 persen dalam sepekan. Di Ternate, harganya bahkan tembus Rp20 ribu per kg atau tertinggi jika dibandingkan wilayah lainnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran impor gula konsumsi sebanyak 200 ribu ton. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan keputusan impor gula untuk konsumsi akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Ia juga meyakinkan petani tidak akan diganggu dengan impor gula konsumsi. Untuk itu, pihaknya bakal memastikan harga jual gula impor tak akan lebih murah dari harga produksi lokal.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Jokowi Minta Jangan Ada Dana Mengendap di Kas Daerah

Published

on

By

Presiden Jokowi meminta tidak ada lagi uang yang mengendap di daerah pada 2020. (Law-justice.co)

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo menyayangkan besarnya dana daerah yang mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dari data yang ia miliki, dana daerah yang tersimpan per November 2019 mencapai Rp220 triliun.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rakornas Investasi untuk Indonesia Maju yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/2).

“Perlu saya ingatkan, pada Oktober dan November 2019 lalu, uang yang ada di bank-bank daerah, di mana APBD disimpan masih pada angka Rp220 triliun, sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah. Disimpan di bank itu ada Rp220 triliun. Gede banget angka ini,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan penyerapan anggaran pada Desember 2019 memang meningkat. Namun, menyisakan anggaran menjadi Rp110 triliun. Jokowi menyayangkan anggaran itu mestinya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending