Connect with us

Ekonomi Global

Kabar Baik dari Barat, Trump Tunda Tarif China 15 Desember!

Published

on


Jakarta –  Presiden Amerika Serikat dikabarkan sudah menekan persetujuan yang menunda pemberlakuan tarif 15 Desember barang impor China.

“Kesepakatan tersebut dipresentasikan penasehat keuangan pada Kamis (12/12/2019),” tulis BloombergNews dalam laporannya mengutip seorang sumber anonim.

Selain menunda tarif, perjanjian itu juga berisi pembelian barang pertanian AS oleh China.

“Term-nya sudah disetujui tetapi teks secara legal belum difinalisasi,” tulis media ini lagi.

Hal yang sama juga dikabarkan Reuters.

“Perjanjian tertulis sedang proses formulasi, tetapi mereka (AS-China) sudah mencapai kesepakatan secara prinsip,” kata sumber media itu.

Setidaknya ada dua poin penting yang disetujui, yakni penangguhan tarif 15 Desember dan memotong tarif yang sudah berlaku pada barang China hingga 50%.

“Ini merupakan upaya untuk mengamankan kesepakatan perdagangan Fase I,” tulis Reuters mengutip dua orang sumber yang akrab dengan pembahasan negosiasi.

Namun sayangnya belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Gedung Putih soal ini.

Perang dagang antara AS dan China sudah terjadi selama 17 bulan. Serangan tarif dilancarkan baik Washington maupun Beijing.

Di 15 Desember, AS akan menerapkan tarif pada US$ 160 miliar impor barang China, mulai dari barang elektronik seperti laptop, hp bahkan video game.

Sebelumnya di Oktober, keduanya sepakat melakukan perdamaian parsial dengan membuat kesepakatan Fase I.

Namun sayangnya hingga kini belum ada pertemuan resmi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Sementara itu, Wall Street menghijau seiring dengan semakin optimisnya ending perang dagang kedua negara.

Ini muncul setelah Trump menuliskan bahwa AS dan China sudah sangat dekat dengan kata sepakat di Twitter pribadinya @realDonaldTrump.

“SANGAT dekat dengan KESEPAKATAN BESAR dengan China. Mereka menginginkannya, dan kita pun begitu!,” tulisnya.

Indeks Dow Jones naik 0,7% ke level 28.116,48. Sementara S& 500 dan Nasdaq, naik masing-masing 0,6% ke level 3.160,35 dan 8.701,82.

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Ekonomi Global

Memahami Dana Abadi yang Diminati Amerika Hingga UEA

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mendapat komitmen investasi dari Uni Emirat Arab (UEA). Rencananya, investasi itu akan mengalih ke banyak sektor dan proyek, salah satunya ke pengelolaan dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF).

Khusus investasi ke SWF, kabarnya Indonesia tidak hanya mendapat aliran dana dari UEA. Sejumlah mitra dagang utama Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Jepang juga berencana mengalirkan dananya ke SWF.

Lantas apa sebenarnya SWF?

Dikutip dari berbagai sumber, SWF merupakan pengelolaan investasi yang berasal dari kelebihan kekayaan negara atau sering disebut sebagai dana abadi. Dari sisi sumber dana, SWF bisa berasal dari kekayaan negara yang terbagi atas dua bentuk.

Pertama, dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak, gas, dan mineral. Kedua, dari aset keuangan yang diinvestasikan, misalnya saham, surat utang atau obligasi, logam mulia, dan instrumen lain.

“Mudahnya, SWF adalah tabungan negara. Jadi kelebihan yang dimiliki negara, diinvestasikan dengan tujuan untuk return (imbal hasil) yang lebih besar lagi,” jelas Menteri Keuangan 2014-2016 Bambang PS Brodjonegoro, seperti dikutip dari situs Kementerian Keuangan pada Selasa (14/1).

Nah, sumber kekayaan negara itu sejatinya tidak terbatas dari Indonesia saja. Negara-negara lain juga bisa mengalirkan dana abadinya ke lembaga SWF di Indonesia.

Saat ini, Indonesia sebenarnya sudah memiliki lembaga pengelola dana abadi. Namun, lembaga tersebut dibatasi untuk tujuan tertentu.

Pemerintah membagi pengelolaan dana abadinya untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Dana Abadi Penelitian, serta Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

“Hasil investasi dari dana abadi tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses ke masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas PT,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, belum lama ini, Indonesia juga memiliki lembaga pengelola dana abadi untuk bantuan luar negeri bernama Indonesian Agency for International Development. Alokasi dana yang digelontorkan pemerintah untuk lembaga tersebut mencapai Rp2 triliun pada 2019.

Sebelumnya, Indonesia sudah sempat memiliki cikal bakal SWF di bidang investasi, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Namun, seluruh aset PIP kemudian justru dialihkan untuk memperkuat modal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sementara kehadiran SMI diharapkan mampu mempercepat penyediaan pembiayaan untuk berbagai proyek infrastruktur. Maklum saja, Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu berbenah dan membangun infrastruktur.

Lagipula, kehadiran PIP saat itu juga masih terbatas. Pasalnya, hanya mengelola kelebihan dana negara yang berasal dari cadangan devisa yang notabenenya tidak terlalu besar karena harus tetap disisihkan untuk kegiatan perdagangan internasional.

Di dunia, SWF bukan barang baru. Sejumlah negara pun sudah memiliki SWF. Negara tetangga Indonesia, Singapura, memiliki SWF melalui Temasek Holdings, sementara Malaysia dengan Khazanah Nasional.

Kemudian, China memiliki China Investment Corporation, SAFE Investment Company, National Social Security Fund, dan China-Africa Development Fund. Begitu pula dengan Hong Kong melalui Hong Kong Monetary Authority Investment Portofolio dan Korea Selatan dengan Korea Investment Corporation.

Sementara AS yang minat berinvestasi di SWF Indonesia memiliki lembaga serupa per wilayah bagian. Misalnya, West Virginia Future Fund, Oregon Common School Fund, Louisiana Education Quality Trust Fund, Utah-SITFO, Idaho Endowment Fund Investment Board, Alabama Trust Fund, North Dakota Legacy Fund, Permanent Wyoming Mineral Trust Fund, hingga Permanent University Fund.

Sedangkan UEA memiliki lembaga pengelola SWF, yaitu Abu Dhabi Investment Authority, Investment Corporation for Dubai, Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Investment Council, dan Emirates Investment Authority. (uli/agt)

Continue Reading

Ekonomi Global

Surplus Dagang China dengan AS Merosot 8,5 Persen pada 2019

Published

on

By

Jakarta — Surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat (AS) mengecil sepanjang 2019. Hal itu tak lepas dari pengenaan tarif di tengah perang dagang antara kedua negara.

Sebagai pengingat, tahun lalu, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap miliaran dolar impor produk China. Sebagai balasan, China juga mengenakan tarif serupa untuk produk AS sehingga menyeret perekonomian global.

Dilansir dari AFP, Selasa (14/1), Badan Kepabeanan China mencatat surplus perdagangan China pada 2019 sekitar US$295,8 miliar atau merosot 8,5 persen dari 2018, US$323,3 miliar.

Khusus Desember 2019, surplus perdagangan China sekitar US$23,2 miliar atau turun 5,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan surplus tak lepas dari menurunnya impor Negeri Tirai Bambu sebesar 2,8 persen.

Juru bicara Kepabeanan China Zou Zhiwu menyatakan impor produk dari AS, termasuk kedelai dan babi, terus menanjak sejak November dan Desember 2019. Kenaikan impor tersebut, sambungnya, tidak berdampak pada pembelian China terhadap produk negara lain.

Menurutnya, tensi perdagangan dengan AS memberikan tekanan terhadap aktivitas perdagangan internasional, terutama bagi perusahaan yang berdagang dengan AS.

Di sisi lain, ekspor China meningkat 0,5 persen sepanjang tahun lalu, terutama ke pasar non-AS.

“Meski ekspor kami ke AS menurun, efektivitas perusahaan dalam mendiversifikasi pasarnya signifikan,” ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip dari AFP, Selasa (14/1).

Bulan lalu, dua negara dengan perekonomian terbesar mengumumkan tercapainya kesepakatan perdagangan fase I. Rencananya, kesepakatan yang menjadi penanda awal redanya perang dagang keduanya akan ditandatangani pada 15 Januari 2020.

Dalam kesepakatan itu, pemerintah AS menyebut China akan membeli produk AS senilai US$200 miliar selama dua tahun. Namun, China belum memberikan konfirmasi atas rencana tersebut.

Menurut Zou, penandatangan kesepakatan baru itu penting dan akan berdampak positif, tidak hanya bagi China dan AS tetapi juga seluruh dunia.

Trump sebelumnya telah membatalkan rencana pengenaan tarif terhadap berbagai produk China, termasuk elektronik, yang sedianya diberlakukan pada Desember 2019 lalu. Nilai produk yang dikenakan tarif juga merosot sekitar separuh menjadi US$120 miliar.

Kendati demikian, AS masih mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap produk impor senilai US$250 miliar. (CNN/GPH)

Continue Reading

Ekonomi Global

Harga Minyak Melemah Seiring Redanya Ketegangan AS-Iran

Published

on

By

Jakarta — Harga minyak mentah dunia merosot pada penutupan perdagangan Jumat (10/1) lalu. Penurunan terjadi mengingat potensi gangguan pasokan global mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengecilkan serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer AS di Irak.

Dilansir dari Antara, Senin (13/1), harga minyak acuan internasional Brent untuk pengiriman Maret turun US$0,39 menjadi US$64,98 per barel di London ICE Futures Exchange.

Penurunan juga terjadi pada harga minyak patokan AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari sebesar US$0,52 menjadi US$59,04 per barel di New York Mercantile Exchange.

Pada Rabu (8/1) lalu, Iran meluncurkan rudal balistik ke arah pangkalan militer AS di Iran. Serangan itu sebagai balasan atas serangan AS yang menewaskan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Iran Qasem Soleimani.

Atas serangan tersebut, Trump mengklaim tidak ada korban jiwa dari warga AS. Bahkan, ia menilai Iran mundur.

Selain itu, harga minyak juga tertekan oleh kenaikan persediaan minyak mentah AS pada pekan sebelumnya yang mengejutkan pelaku pasar.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending