Connect with us

Nasional

Kapan Penetapan Hasil Pileg? Ini Penjelasan KPU

Published

on


KPU: Pegajuan Gugatan Hasil DCT ke Bawaslu Diberi Waktu 3 Hari

Finroll.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan hasil pemilu legislatif (pileg) bisa segera ditetapkan jika dalam satu daerah pemilihan (dapil) tidak ada permohonan sengketa. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah meregistrasi sebanyak 260 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pileg 2019.

“Kalau misalnya satu kabupaten tidak ada sama sekali (permohonan sengketa), maka bisa langsung menetapkan. Kalau kemudian MK mengatakan tidak ada gugatan, bisa ditetapkan (hasil pileg), ” ujar Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Penetapan itu, lanjut Ilham, secara teknis berupa meresmikan hasil perolehan kursi dari setiap parpol. Kemudian, siapa saja caleg yang lolos menjadi wakil parpol juga akan diumumkan. Hal tersebut berlaku untuk setiap tingkatan pileg, baik DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Waktu pelaksanaan pelantikan ini bisa berbeda-beda.

“Tidak ada yang harus menunggu gitu, kan pelantikannya beda. Mulai DPRD kabupaten/kota kalau tidak salah Agustus. DPRD provinsi September, kemudian DPR RI 1 Oktober kalau. tidak salah, kemudian Presiden dilantik 20 Oktober,” tambah Ilham.

KPU telah menegaskan bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terdapat perselisihan hasil Pileg, dilakukan paling lambat tiga hari setelah MK menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pileg dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Hal ini telah dituangkan dalam surat edaran KPU terkait penetapan kursi dan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilu sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Sementara itu, pada Senin sore, MK telah meregistrasi sebanyak 260 perkara sengketa PHPU pileg. Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan sebanyak 250 perkara yang diregistrasi diajukan oleh parpol dan sebanyak 10 perkara lainnya yang diregistrasi diajukan oleh calon anggota DPD.

Nasional

Di Jatim Kasus Positif Corona Hampir Sentuh 5.000 Orang

Published

on

Finroll – Jakarta, Kasus positif virus corona (Covid-19) di Jawa Timur per Senin (1/6) nyaris menyentuh angka 5.000 orang, atau tepatnya 4.920 orang.

Sebanyak 95 kasus baru tercatat pada Senin (1/6). Dari total 4.920 kasus kumulatif itu, 3.775 di antaranya masih menjalani perawatan.

“Tambahan 95 kasus positif, ada 9 kasus yang masih dicari domisilinya,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (1/6) malam.95 kasus baru itu, kata dia, rinciannya yakni 25 kasus di Kota Surabaya, 14 di Kota Batu, 11 di Kabupaten Jombang, 9 di Sidoarjo, 5 di Gresik, 4 di Kabupaten Kediri, 4 di Bondowoso, 4 di Bojonegoro.

Kemudian 3 kasus di Kabupaten Lamongan, 2 di Kabupaten Malang, Nganjuk, 2 di Trenggalek, 2 di Jember, 1 di Kota Madiun, 1 di Kota Malang, 1 di Kabupaten Pacitan dan 1 di Kabupaten Mojokerto. Sementara 9 kasus masih belum ada domisilinya.

Pasien sembuh atau terkonversi negatif di Jatim bertambah 45 orang. Rinciannya 45 di Tulungagung, 3 di Lamongan, 8 di Kabupaten Magetan, 2 di Lumajang, 2 di Jember, 3 di Kabupaten Mojokerto, 4 di Ponorogo, 1 di Bojonegoro dan terbanyak 17 di Kota Surabaya.

Dengan demikian jumlah pasien terkonversi negatif di Jatim mencapai 699 orang. Angka itu setara dengan 14,21 persen dari total keseluruhan kasus.

Pasien meninggal dunia juga bertambah sebanyak 6 orang. Rinciannya 1 di Kab Lamongan, 1 di Kota Kediri, 1 di Kab Bojonegoro dan 3 di Kota Surabaya. Tambahan sebanyak 6 pasien meninggal itu membuat angka kasus kematian di Jatim mencapai 418 orang.

Sementara itu untuk pasien dalam pengawasan (PDP) di Jatim saat ini tercatat ada 6.678 pasien. Sebanyak 3.202 pasien di antaranya masih diawasi, 2.848 pasien selesai diawasi atau sembuh, dan 637 pasien lainnya meninggal dunia

Kemudian orang dalam pemantauan (ODP) tercatat ada 24.737 orang, yang masih dipantau 4.058 orang, selesai dipantau 20.576 orang, dan 103 orang lainnya meninggal dunia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending