Connect with us

Hukum & Kriminal

Kasus BLBI, Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK

Published

on


Rizal Ramli

Finroll.com –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

“Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (surat keterangan lunas) BLBI dalam kasus SJN dan ITN (Itjih Nursalim). Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri),” kata Rizal saat tiba di gedung KPK

Pemeriksaan Rizal pada Jumat ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (11/7).

“Saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberikan penjelasan spesifiknya,” ucap Rizal.

Selain Rizal, KPK pada Jumat juga memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI tersebut.

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence(LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukum & Kriminal

Korupsi di Tubuh BUMN Nilainya Triliunan, Jabatan Ini Pelakunya

Published

on

By

Presiden Jokowi Teken PP "Pelapor Korupsi Dapat 200 JT", KPK: Keren!

Finroll.com – Korupsi sepertinya enggan meninggalkan negeri ini, bahkan di tubuh Badan Usaha Milik Negara, korupsi kian memprihatinkan. Kampanye antikorupsi serta agenda dan program BUMN yang memprioritaskan antikorupsi baru berupa jargon semata.

Bahkan sejak era Presiden SBY sudah ada program “BUMN Berintegritas”, hingga program Profesional dan Berintegritas atau program “Profit” yang diusung Menteri BUMN Rini Soemarno di era Presiden Jokowi saat ini.

“Di setiap periode pola korupsinya sama, tapi kita baca program-program antikorupsi BUMN itu hanya bagus untuk level manajemen ke bawah yang bicara soal pelayanan publik,” kata Emerson dalam diskusi di Graha Niaga, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus 2019.

Dilansir dari laman VIVanews, Rabu, 21 Agustus 2019, Emerson mengaku bahwa praktik pungli, utamanya di tataran BUMN, memang sudah jarang terjadi di sektor yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik saat ini.

“Tapi korupsi lain justru terjadi di level direktur atau bahkan komisaris,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan pembentukan BUMN yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kini menghadapi persoalan yang serius, di mana pihak yang sangat kaya dan sangat sejahtera justru para direksi dan jajaran tinggi di BUMN tersebut.

Bahkan, berdasarkan catatan pihaknya menunjukkan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 60 kasus korupsi BUMN, yang tengah dan telah ditangani oleh KPK. Hal itu belum termasuk kasus-kasus korupsi BUMN yang ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Soal bentuknya dan polanya itu biasanya adalah penyuapan atau tindakan-tindakan, yang merugikan keuangan negara atau praktik gratifikasinya,” kata Emerson.

“Bahkan saat ini ada 19 kasus korupsi BUMN, yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai angka Rp3,1 triliun,” ujarnya

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Sepanjang Tahun 2013-2017, Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Published

on

Finroll.com — Sepanjang 2013-2017, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 perkara tambang ilegal. Mayoritas tambang ilegal ditemukan pada tahun 2013 dengan total perkara mencapai 403 perkara.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Eko Susanto, menyatakan jumlah perkara pada dua tahun selanjutnya turun. Rinciannya, pada 2014 hanya 317 perkara dan 2015 sebanyak 173 kasus.

“Pas 2014 juga ada krisis Yunani, imbasnya sampai ke China. Keuntungan (pertambangan) semakin kecil. Sebenarnya ini bukan hanya yang ilegal, tapi semua turun,” tutur Eko, Senin (19/8/2019).

Sejumlah perusahaan legal saja, kata dia, harus melakukan efisiensi agar keuangannya tetap terjaga dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Maklum, krisis itu berdampak negatif pula pada harga komoditas tambang.

Sementara itu, sejumlah tambang ilegal tak mampu bertahan ketika harga jatuh. Maka itu, penemuan tambang tak berizin berkurang sejak 2013-2015.

Di sisi lain, jumlah penindakan perkara tambang ilegal kembali naik pada 2016 menjadi 251 perkara. Kemudian, turun pada 2017 sebanyak 240 perkara.

Eko mengaku belum bisa menjabarkan data penindakan pada 2018 dan tahun ini. Hal yang pasti, Bareskrim memprediksi jumlah tindakan semakin menurun.

“Sepertinya turun karena belum pulih sepenuhnya (harga komoditas). Di polisi bilangnya hal yang mempengaruhi tindak pidana itu dari harga jual,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa seluruh penindakan ini dilakukan lantaran aktivitas tambang yang tak memiliki izin resmi. Terkait apakah ada korban jiwa dari kegiatan tersebut, Eko enggan menjelaskan rinci.

“Karena kasus dipisah. Kami hanya tambang yang tidak ada izin. Itu yang (direktorat) kami tangani,” pungkasnya.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

11 Orang Diamankan Dari OTT KPK Terkait Impor Bawang Putih

Published

on

By

KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. Dalam operasi tersebut tim penindakan KPK menangkap 11 orang.

“Iya, diamankan 11 orang,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 8 Agustus 2019.

KPK menggelar operasi senyap tadi malam pukul 21.30. Sebelas orang yang diamankan kini sudah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum 11 orang yang ditangkap tersebut.

Febri belum menjelaskan identitas orang yang ditangkap, juga mengenai kasus yang diduga menjerat mereka. KPK bakal menggelar konferensi pers malam ini untuk menjelaskan detail mengenai OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia.

“KPK sebelumnya menerima informasi akan terjadi transaksi terkait dengan rencana impor bawang putih ke Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis, 8 Agustus 2019.

Dalam operasi semalam, KPK menangkap 11 orang. Mereka terdiri dari unsur pengusaha importir, sopir dan orang kepercayaan Anggota DPR. Saat ini, sebelas orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Dalam operasi yang sama, KPK mengamankan barang bukti berupa transfer bank senilai Rp 2 miliar. KPK juga menyita duit Dolar Amerika Serikat dari orang kepercayaan anggota DPR. KPK menduga uang itu akan diberikan kepada seorang Anggota DPR dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi atau Komisi VI. “Masih dalam proses perhitungan dan penelusuran,” kata Basaria.

Continue Reading
Advertisement

Trending