Connect with us

Business

Kemenhub Cegah Gojek dan Grab Saling Bunuh Karena Perang Tarif

Published

on


Mulai 1 Mei 2019, Kemenhub Tetapkan Tarif Ojol Rp 2.000/Kilometer

Finroll.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membahas secara intensif bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan diskon. Diskon ini lebih kepada perang tarif yang dilakukan antara Grab dan Gojek.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan KPPU dilibatkan agar proses persaingan usaha antara aplikator berjalan dengan sehat.

“Memang ada berbagai permasalahan. Terutama terkait yang namanya diskon promo, karena di bisnis ini sangat rentan sekali kita ngga mau salah satu pihak yakni Grab atau Gojek hilang,” kata Ahmad Yani di Program Profit CNBC Indonesia TV, Senin (13/5/2019).

“Oleh sebab itu kami berkonsultasi dengan KPPU perihal persaingan usaha,” imbuhnya.

KPPU menurut Ahmad Yani, tidak menginginkan adanya predatory pricing. Predatory pricing yakni salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.

“Kalau yang namanya diskon itu boleh tidak? Seerapa lama bisa dilakukan, ini kita bahas dengan KPPU. Nah sehingga ketakutan kita terkait tadi predatroy pricing tidak akan terjadi,” papar Ahmad Yani.

Menurut Ahmad Yani, Kemenhub akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada 20 Mei 2019. Nantinya, akan diputuskan apakah ada penurunan atau kenaikan tarif lagi.

“Tarif baru nanti ada evaluasi itu pada 20 Mei. Nanti akan kita rilis kelanjutannya,” jelas Ahmad Yani.

Keuangan

Waspada Tawaran Pinjaman Lewat HP Berasal Dari Fintech Ilegal

Published

on

Finroll.com — Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran pinjaman melalui pesan seluler. Pasalnya, tawaran tersebut biasanya berasal dari financial technology (fintech) tak berizin atau ilegal, jelas Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar.

Munawar mengatakan, “Percuma juga (nomor) diblokir karena itu adalah mesin. Ada dugaan kalau sering dikirim SMS pinjaman daring berarti nomor kita pernah digunakan pihak lain untuk transaksi tidak bertanggung jawab,” ujar Munawar seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2019).

Munawar mengibaratkan fintech ilegal yang bergerak di bidang pinjaman daring seperti monster yang sulit diberantas. Kondisi itu tak lepas dari kebutuhan uang masyarakat yang tidak diimbangi dengan pemahaman teknologi informasi yang memadai.

“Karena cara meminjamnya gampang, saat butuh uang pinjam ke saudara sulit, tiba-tiba ada SMS masuk menawarkan pinjaman, dalam 1 jam masuk ke rekening. Padahal, lupa bunganya sangat tinggi,” tuturnya.

Lenih lanjut Munawar menjelaskan, hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK telah menutup 1.350 fintech ilegal berdasarkan penyelidikan server yang mayoritas berada di luar negeri. Upaya pemberantasan itu dilakukan karena kegiatan usahanya berpotensi merugikan masyarakat.

Selain menawarkan sebagai gambaran, tawaran kredit melalui pesan seluler, ciri lain fintech ilegal adalah cara penagihan yang kasar dan cenderung mempermalukan peminjam. Bahkan, fintech ilegal tak segan melakukan perundungan saat menagih.

Sementara pada saat pinjaman jatuh tempo, seorang peminjam biasanya akan dihubungi untuk penagihan. Jika tidak dibayar, peminjam akan menerima pesan penagihan mulai dari kata-kata halus hingga kasar. Bahkan, lanjutnya, ada yang diteror setiap satu jam.

Apabila tidak digubris, pengelola fintech ilegal mulai mengirim pesan ke seluruh nomor kontrak yang ada di daftar kontak telepon genggam peminjam mulai dari teman, tetangga, hingga keluarga.

“Bahkan, ada yang sempat foto bugil disebar ke seluruh nomor kontak,” paparnya.

Lebih lanjut Munawar mengingatkan sebaiknya hanya 3 fitur penting telepon seluler yang bisa diakses fintech yaitu kamera, microphone, dan lokasi. “Di luar itu tidak boleh, apalagi jika tidak ada hubungan dengan peminjaman. Misalnya, nomor kontak, foto, hingga data telepon genggam,” tuturnya.

Menurut Munawar, peminjam sulit melaporkan tindakan fintech ilegal kepada aparat kepolisian karena belum ada undang-undang khusus soal perlindungan data pribadi.

Pesan Munawar, bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjebak pada fintech ilegal dan belum mampu melunasi pinjamannya, Munawar menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah meminta restrukturisasi pembayaran.(red)

Continue Reading

Komoditi

FSPPB : Pelepasan Saham di Blok Migas Rokan Tidak Tepat

Published

on

Finroll.com — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan rencana Manajemen PT Pertamina (Persero) melepas sebagian saham (share down) Blok Migas Rokan dianggap tidak tepat. Blok Rokan dinilai sangat strategis dan sudah mampu dikelola Pertamina sendiri. Jika wacana dilakukan maka Pertamina terancam tidak lagi bisa mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan blok tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar.

Arie mengatakan walaupun Pertamina diizinkan mencari mitra dalam menjalankan usahanya, namun khusus di Blok Rokan seharusnya tidak perlu mencari partner dengan cara melepas sebagian kepemilikan saham. Sebaiknya share down dilakukan pada blok-blok migas lain selain Rokan. Untuk itu pihaknya meminta rencana itu ditinjau ulang.

Sebagai blok terbesar kedua penghasil minyak, Blok Rokan memang menjadi incaran banyak investor. Namun demi menjaga kedaulatan sektor energi, sebaiknya Pertamina mengelola sendiri Blok ini.

“Kami (FSPPB) secara pribadi, tidak setuju kalau Rokan dilepas lebih baik blok Mahakam, ONWJ dan blok lainnya, ibaratnya menancapkan pipa di blok ini sudah keluar minyaknya,” ujar Arie dalam siaran pers di Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Sementara dari data Kementerian ESDM menyebutkan blok Rokan ini mampu menghasilkan minyak sekitar 200 ribu barel per hari atau setara 26 persen dari total produksi minyak nasional. Dengan beralihnya pengelolaan kepada Pertamina potensi pendapatan negara sekitar Rp823,5 triliun. Apabila kepemilikan saham dilepas sebagian dikhawatirkan penerimaan negara dan juga yang diterima Pertamina justru akan berkurang.

Arie menyadari bahwa dasar direksi dan pemerintah yang berencana untuk melepas sebagian saham pengelolaan Blok Rokan adalan untuk mendapatkan tambahan dana sehingga bisa ekspansi. Kemudian juga untuk membagi risiko bisnis yang mungkin bisa timbul sewaktu-waktu. Namun seharusnya dua kebutuhan ini bisa diatasi apabila pemerintah memiliki dana abadi khusus untuk cadangan migas (petroleum fund).

Dengan begitu Pertamina tidak perlu melepas saham di blok-blok yang sangat strategis.

Namun sayangnya, petroleum fund itu sendiri hingga kini belum ada wujudnya lantaran payung hukum masih belum mengatur. Akibatnya seluruh pemasukan negara yang berasal dari bisnis minyak dan gas (migas) langsung masuk ke APBN . Akibat dari itu, Badan Usaha seperti Pertamina ketika akan melakukan ekspansi harus membiayai sendiri terlebih dahulu. Padahal di saat yang sama Pertamina dibebani oleh segudang penugasan dari pemerintah tanpa diberikan insentif.

Lebih lanjut Arie menjelaskan, membuat Pertamina semakin tidak berdaya untuk melakukan eksplorasi dan ekspansi besar-besaran. Sementara ada keharusan dari pemerintah agar Pertamina terus melakukan peningkatan produksi. Dengan berbagai tekanan yang diberikan berbarengan dengan penugasan tersebut, Pertamina harus mencari pendanaan sendiri. Sehingga opsi-opsi seperti pelepasan saham dan lainnya menjadi alternatif demi memperoleh pendanaan.

“Share down memang hal yang lumrah di dunia migas, tetapi memang ada dua sisi semakin banyak dishare down kedaulatan migas juga semakin menurun, apalagi kalau sharedown itu tidak berbatas. Jangan – jangan ketika dishare down Pertamina tidak jadi tidak mayoritas lagi,” pungkas Arie.(red)

Continue Reading

Business

Meski Ekonomi Dunia Melambat, AKI Optimistis Sektor Konstruksi Bakal Tumbuh Dan Berkembang

Published

on

Finroll.com — Meski saat ini terjadi perlambatan perekonomian dunia akibat perang dagang AS-China. Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) cukup optimistis sektor konstruksi tetap akan tumbuh dan berkembang.

Budi Harto selaku Ketua Umum AKI mengatakan, optimisme tersebut didasari oleh komitmen pemerintah yang dalam rencana pembangunan lima tahun kedepan masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, disamping juga pembangunan sumber daya manusia.

“Kita tahu Pak Jokowi (Presiden RI Joko Widodo) punya program ibukota baru. Itu jelas merupakan pasar bagi kami yang bergerak di jasa konstruksi,” ujar Budi Harto dilansir dari Ipotnews, Jumat (13/9/2019).

Budi Harto yang juga merupakan Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk itu mengatakan, pemerintah sendiri saat ini cukup memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku jasa konstruksi, termasuk juga investor yang akan membangun infrastruktur. Kemudahan-kemudahan itu antara lain dalam bentuk insentif melalui skema Viability Gap Fund (VGF) dalam investasi pembangunan infrastruktur yang dari sisi kelaikan bisnis dianggap kurang memadai.

“Pemerintah akan memberikan jaminan kelaikannya. Jadi pemerintah kalau kelaikan (proyek) itu kurang, maka pemerintah yang akan menutup dengan VGF,” jelasnya.

Lebih lanjut Budi Harto menjelaskan selain itu, dalam lima tahun kedepan, proyek-proyek pembangunan jalan tol juga masih cukup banyak. Hal itu menurutnya juga merupakan peluang, khususnya bagi Adhi Karya yang juga bertindak sebagai investor, tak hanya sebagai kontraktor saja.

“Saat ini Pak Menteri (PUPR Basuki Hadimuljono) juga baru saja menyelesaikan proyek jalan tol, 1500 km. Dan di Sumatera (Tol Trans Sumatera), itu juga banyak sekali kontribusinya bagi kami dan menumbuhkan pasar konstruksi. Kami optimis lima tahun kedepan, meski ada perlambatan, jasa konstruksi tidak khawatir,” tuturnya.

Sementara terkait pembiayaan proyek, Budi Harto mengatakan bahwa saat ini pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi perusahaan BUMN seperti Adhi Karya untuk sekreatif mungkin menciptakan financial closing bagi proyek yang dikerjakannya.

“Dari pembiayaan kami didorong untuk melakukan kreatifitas. Sehingga kami bisa berkontribusi meringankan pemerintah dari pembiayaan proyek-proyek ini,” pungkasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending