Connect with us

Business

Kemenperin Minta Pengusaha Tekstil Ikut Produksi APD

Published

on


Finroll – Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri tekstil untuk melakukan diversifikasi produk, sehingga ikut memasok alat perlindungan diri (APD). Hal itu dilakukan agar produksi APD domestik meningkat di tengah wabah virus corona (covid-19).

Sebelumnya, APD yang sedang dibutuhkan meliputi pakaian, tutup kepala, masker, handuk, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan kacamata pelindung wajah (goggles).

“Dengan keterlibatan industri tekstil itu, kapasitas produksi APD kita bisa lebih dari 17 juta unit per bulan,” ujar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (31/3).

Dalam kondisi normal, industri APD domestik hanya memproduksi 1 juta unit per bulan. Namun, wabah corona menyebabkan lonjakan kebutuhan di mana hingga Mei diproyeksikan mencapai 3 juta hingga 5 juta unit.

Indonesia memiliki 28 produsen APD dengan total kapasitas produksi hingga 17,8 juta unit per bulan. Dari 28 produsen APD tersebut, sambung Khayam, lima perusahaan sedang menggenjot produksinya, sedangkan sisanya dalam persiapan dan ditargetkan mulai awal April 2020.

“Kami optimistis produksi APD bisa cepat diproduksi, karena kebutuhan bahan baku sudah tersedia. Pada akhir April 2020, diperkirakan 5 juta hingga 10 juta APD bisa didistribusikan,” imbuhnya.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh menambahkan penambahan produksi APD di dalam negeri berasal dari sejumlah perusahaan eksisting yang mendiversifikasi produknya, termasuk di sektor industri tekstil.

“Kami berharap, produsen ini akan mampu memenuhi produksi 16-17 juta unit APD per bulan dan untuk baju medis atau surgical gown sebesar 508.800 paket per bulan,” tuturnya.

Selain APD, Kemenperin juga mendorong produksi masker. Kebutuhan masker dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini diperkirakan mencapai 162 juta buah per bulan. Sementara itu, kapasitas produksi di dalam negeri sebesar 131 juta per bulan.

Pelengkap lainnya, yaitu sarung tangan karet, mampu diproduksi di dalam negeri dengan kapasitas nasional sebesar 8,6 miliar buah. Jenis sarung tangan yang dihasilkan pada umumnya berupa medical gloves, seperti examination gloves dengan persentase produksi 97 persen dan surgical gloves 3 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk melonggarkan aturan impor bahan baku APD. Sebab, pasokan APD di dalam negeri mulai menipis seiring dengan meningkatnya kasus positif virus corona.

“Untuk mendukung produksi APD saya juga minta diberikan kemudahan untuk bahan baku yang masuk dari impor. Berikan kemudahan,” ujar Jokowi dalam video conference, Senin (30/3) lalu.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Pembukaan Mal dan Kantor DKI Disebut Jadi Momentum Pemulihan

Published

on

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan perkantoran, pusat perbelanjaan atau mal, hingga taman rekreasi buka kembali pada bulan ini. Pengusaha yakin permintaan perlahan akan kembali meningkat, sehingga kinerja industri bisa mulai pulih tahun ini.

FINROLL.COM — Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan mayoritas perusahaan masih akan rugi tahun ini. Namun, setidaknya pembukaan kembali pembatasan di ruang publik bisa menekan potensi kebangkrutan di masing-masing perusahaan.

“Mayoritas tetap rugi, tapi yang penting tidak bangkrut dan masyarakat bisa mendapat penghasilan lagi,” ucap Hariyadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Anies rencananya baru akan membuka kembali perkantoran di ibu kota pada 8 Juni 2020 mendatang. Namun, hanya boleh diisi 50 persen dari total kapasitas di kantor tersebut.

Kemudian, mal dan pasar nonpangan akan dibuka 15 Juni 2020. Lalu, taman rekreasi akan kembali dibuka untuk umum pada 20 Juni 2020 atau 21 Juni 2020.

Di sini, Anies sebenarnya masih memperpanjang PSBB di DKI Jakarta. Namun, sifatnya sudah masuk masa transisi.

“Keputusan DKI sudah tepat. Ini masa transisi, jadi tidak apa-apa perkantoran dibuka untuk 50 persen, lalu disusul mal, dan taman rekreasi. Tidak masalah, lebih baik seperti ini daripada kebijakannya mundur,” ungkap Hariyadi.

Ia menyatakan saat ini masing-masing perusahaan yang menjadi anggota Apindo sedang menyusun aturan jam kerja bagi karyawan agar tidak terjadi penumpukan di kantor. Rencananya, perusahaan akan menggunakan skema kerja dengan dua shift.

“Tujuannya juga untuk social distancing, jadi tidak ada penumpukan di terminal. Kami lagi kaji. Jam kerja juga mungkin jadi lebih pendek tapi Sabtu masuk sebagian,” terang Hariyadi.

Aturan jam kerja, tambah dia, akan diatur oleh masing-masing pimpinan perusahaan. Pemerintah atau Apindo sendiri tak memiliki aturan saklek soal jam kerja karyawan di masa transisi ini.

“Skemanya terserah perusahaan, beda-beda. Ini upaya untuk mengurangi kerumunan,” jelas Hariyadi.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai 1 Juni Tarif Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya Naik

Published

on

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya mulai 1 Juni. Besaran kenaikannya US$5 per ton.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/ PMK. 05/ 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 29 Mei 2020 lalu.

“Peraturan Menteri ini (PMK 57/2020) mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020,” kata Sri Mulyani dalam Pasal 12 PMK 57/2020, dikutip Kamis (4/6).

Dalam beleid itu, Sri Mulyani mengungkapkan salah satu pertimbangan perubahan tarif adalah surat dari Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Surat yang ditujukan kepada menteri keuangan itu berisi hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 30 Maret 2020 dan 20 Mei 2020 yang salah satunya berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan BPDPKS pada Kemenkeu.

Selain itu, perubahan tarif juga berdasarkan usulan Direktur Utama BPDPKS pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-l 12/DPKS/2020 tanggal 9 April 2020 dan S-153/DPKS/2020 tanggal 21 Mei 2020.

Berdasarkan lampiran PMK 57/2020, Kementerian Keuangan menetapkan 24 jenis layanan dengan tarif tunggal berkisar US$0 hingga US$55 per ton. Dalam aturan pendahulunya, tarif pungutan maksimal US$50 per ton.

Selain itu, pemerintah juga menghapus penggolongan tarif berdasarkan harga total ekspor CPO per tonase yang diatur dalam PMK 136/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 81/2018 tentang Tarif Layanan BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

Sebagai contoh, tarif pungutan ekspor biji sawit dan kernel kelapa sawit naik dari maksimal US$20 per ton menjadi tarif tunggal US$25 per ton.

Kemudian, tandan buah kosong dari kelapa sawit naik dari maksimal US$10 menjadi US$15 per ton.

Sebelumnya, PMK 136/2019 membagi tarif pungutan menjadi tiga kelompok, yaitu harga CPO di bawah US$570 per ton, US$570 per ton hingga US$619 per ton dan di atas US$619 per ton.

Aturan lama juga membagi tarif menjadi dua periode. Pertama, 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, tarif pungutan ditetapkan senilai US$0 untuk seluruh jenis layanan dan kelompok. Kedua, 1 Januari 2020 tarif US$0 hanya untuk CPO di bawah US$570 per ton.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Mulai 10 Juni Penerbangan Jakarta – Jayapura Beroperasi Lagi

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua akan membuka kembali penerbangan langsung Jakarta – Jayapura (pulang-pergi) mulai 10 Juni 2020.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw di Jayapur mengungkapkan kebijakan transportasi udara hanya diberlakukan penerbangan langsung (direct) dari Jakarta-Jayapura atau sebaliknya dengan dilayani lima maskapai yakni Garuda, Lion Air, City Link, Sriwijaya dan Batik Air.

“Penerbangan ini masih dikhususkan untuk rute langsung atau tidak transit dengan berpedoman pada protokol kesehatan yaitu membawa 50 persen penumpang dari total daya tampung,” ucap Reky seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/6).

Ia menerapkan pemangkasan separuh kapasitas penumpang dilakukan agar penerapan jaga jarak (social distancing) dapat dilakukan dengan maksimal di dalam pesawat.

Pengaturan penumpang keluar masuk orang akan diatur lagi dengan aturan lebih lanjut di mana melibatkan instansi terkait di bandara,” jelasnya.

Selain itu, dalam sepekan hanya satu penerbangan bagi masing-masing maskapai, sehingga pengaturan di bandara dapat lebih efektif.

Sebelumnya, penerbangan Jakarta – Papua (PP) disetop sementara untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending