Connect with us
[adrotate group="1"]

Property

Kementerian PUPR Lakukan Revitalisasi 10 Danau Dari 15 Danau Kritis

Published

on


Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani.

Finroll.com – Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Sepuluh danau yang sedang ditangani oleh Kementerian PUPR, yakni:

  1. Danau Toba di Sumatera Utara,
  2. Danau Maninjau di Sumatera Barat,
  3. Danau Kerinci di Jambi,
  4. Danau Rawa Pening di Jawa Tengah,
  5. Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur,
  6. Danau Tondano di Sulawesi Utara,
  7. Danau Limboto di Gorontalo,
  8. Danau Tempe di Sulawesi Selatan,
  9. Danau Poso di Sulawesi Tengah,
  10. Danau Sentani di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penyelamatan danau kritis di Indonesia ditempuh melalui kegiatan struktural dan non struktural. Keduanya membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Salah satu upaya memperkuat sinergi dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3).

Penandatanganan dilakukan oleh:

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro,
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
  3. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
  4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
  5. Kementerian Dalam Negeri,
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
  7. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
  8. Kementerian ESDM, dan
  9. Kementerian Pariwisata.

Hal ini diikuti juga dengan penandatangan komitmen bersama oleh para gubernur dan bupati dimana lokasi danau berada, diantaranya :

  1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
  2. Gubernur Sulawesi Selatan HM. Nurdin Abdullah,
  3. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola,
  4. Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit.

“Sebelumnya kami merasa sendiri. Meskipun yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kita akan keroyok bersama. Konsep program Citarum Harum bisa dipakai sebagai model kolaborasi dimana Komando oleh Pak Gubernur. Nanti seluruh Kementerian terkait, TNI, dan Polri akan mendukung,” tuturnya.

Menteri Basuki mengatakan kendala yang dihadapi adalah menyangkut aspek sosial ekonomi. Seperti di Danau Rawa Pening terdapat pertanian pasang surut dimana pupuk yang digunakan turut mempercepat pertumbuhan eceng gondok.

“Sebagai contoh di Danau Tondano dan Limboto, telah dibangun tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau. Di Rawa Pening dioperasikan 10 alat pemanen eceng gondok,” ujar Menteri Basuki. Revitalisasi juga dilakukan di Danau Tempe berupa pengerukan, pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposite dan geosintetis.

“Dulu Danau Tempe merupakan sumber suplai ikan gabus untuk seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Indonesia Timur. Sekarang produksinya tinggal 20 persen. Apa yang kami lakukan di sana dengan pembuatan pulau-pulau adalah untuk memperbesar ruang air, sehingga produksinya bisa meningkat menjadi 40 persen. Hal ini demi kesejahteraan masyarakat di situ,” jelas Menteri Basuki.

Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat empat hal yang disepakati. Pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018.

Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang. Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari. Keempat, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Komitmen Untuk Rawa Pening

Sebagai upaya penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang Di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan juga nota kesepahaman yang ditandatangani oleh:

  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
  2. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
  3. Menteri ATR/Kepala BPN diwakili Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang,
  4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo,
  5. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
  6. Bupati Semarang Mundjirin.

Beberapa kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut yakni meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan DAS Tuntang. Perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Rawa Pening dan DAS Tuntang yang berwawasan lingkungan dan pengurangan resiko bencana serta sertipikasi badan air Danau Rawa Pening.

Selain itu akan dilakuka penataan kawasan Rawa Pening, usaha mikro kecil dan menengah berbasis komunitas dan ekonomi lokal.

Property

Pasca Pembatalan Sepihak, PT Harmas Ambil Langkah Kasasi, Lanjut Bakal Lapor Bareskrim dan KY

Published

on

Finroll.com — PT Harmas Jalesveva  Pemilik pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartement dan Admiralty Residence (perumahan), yang berlokasi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan Saat ini tengah menjalani situasi sulit pasca pembatalan sepihak perjanjian damai dengan krediturnya

“PT Harmas Jalesveva pada 2020 dinyatakan pailit, putusan ini muncul karena adanya gugatan dari dua pembeli unit apartemen Tower C yang sebenarnya sudah selesai pada akhir  2019, kedua belah pihak mengadakan perjanjian damai yang seharusnya tetap dijalankan serta telah disahkan berdasarkan putusan perdamaian Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat PstJoNo 02/Pdt SusPembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst  Jo No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 4 Juni 2018,” jelas Andre Udiono Nugroho dari Wardani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, dalam siaran pers, Kamis (25/6/2020).

Meski begitu dengan didera berbagai tuntutan, namun pihak PT Harmas Jalesveva, sedikitpun tidak gentar karena berada di jalan yang benar. Melangkah pasti melalui jalur hukum dengan mengajukan kasasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui kuasa hukumnya PT Harmas Jalesveva telah melakukan upaya hukum kasasi pada (15/6) dan telah didaftarkan di Pengadilan Niaga No 25Kas/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.PstJoNo02/Pdt.SuratPembatalanPerdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Dalam persidangan kasasi yang digelar di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, turut dihadiri Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana, dan Direktur Utama Samuel Maruli, seraya menunjukkan surat bukti dukungan di atas materai dari ratusan penghuni Aspen Apartement.

“Kami sejatinya kecewa dengan putusan pailit tersebut. Perjanjian damai yang kita sepakati bersama dilanggar. Seluruh kewajiban perusahaan kami terhadap bank sudah dilunasi dan kami tidak pantas dipailitkan. Bagaimana independensi kurator dalam perkara ini?. Kenapa bisa konsumen kami masuk dalam kreditur?. Tapi kami sangat mempercayai Lembaga Pengadilan, adalah upaya untuk mendapatkan keadilan. Karena negara kita adalah negara hukum,” ujar Karna, kepada awak media di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut Karna menjelaskan, “Akibat gugatan pailit itu, kepercayaan masyarakat yang ingin memiliki unit apartemen menjadi berubah. Serta dirasakan berat dalam menjalankan bisnis dan penjualan apartemen BellOne. Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin menguasai aset lahan atau bangunan yang kami miliki,” jelasnya.                                                                                                              Sementara itu Hakim pengawas PN Jak Pus mengatakan dalam proses kasasi ini PT Harmas Jalesveva bersabar untuk menunggu keputusan dan tetap menjalankan proses administrasinya. Hakim telah menerima surat pengajuan kasasi yang telah didaftarkan di PN Jak Pus pada pekan lalu. No 25Kas /Pdt.SusPailit /2020/PN .Niaga.Jkt .PstJo No02/Pdt. Surat Pembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Kuasa hukum PT Harves Jalesveva juga mepertanyakan kepada Kuasa hukum pemohon yang tidak membawa surat kuasa dari penggugat. Hakim juga menanyakan gugatan pailit tersebut bukan dengan gugatan perdata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua pemohon gugatan tersebut, Pertama Ny Agustin Farida memiliki kekurangan bayar unit apartemen yang dibelinya. Kedua Ny Farida Soemawidjaya tidak memiliki legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian homologasi pada Putusan Pengadilan Niaga No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Seperti diketahui Wahab Abdila SH dari Wardhani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, tegas membantah. Dasar gugatan Pailitnya PT Harmas Jalesveva bukan dikarenakan gagal memenuhi janjinya sewaktu perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun ada sejumlah unsur lain yang sepertinya dipaksakan.

Continue Reading

Property

Akibat Corona, REI Catat Penjualan Rumah Mewah Drop 50 Persen

Published

on

Finroll – Jakarta, Real Estate Indonesia (REI) mencatat penjualan rumah mewah anjlok hingga 50 persen sejak virus corona mewabah Maret lalu.

“Rumah yang di atas 1 miliar penjualannya 40 sampai 50 persen, baru terjual sejak Covid-19,” ujar Ketua DPP REI Paulus Totok Lucida kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Penurunan penjualan juga dialami segmen rumah seharga Rp300 juta hingga Rp1 miliar sebesar 30 persen.

Industri properti menurut Totok, saat ini tertekan bukan hanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan sejumlah proyek terpaksa molor, melainkan juga ketatnya pemberian kredit perumahan dari perbankan.

Di samping itu, terhambatnya proyek-proyek besar yang mengandalkan bahan baku impor juga membuat banyak usaha properti harus terlambat melakukan serah terima kepada konsumen.

Karenanya, Totok bilang, REI mengajukan sejumlah usulan relaksasi atau keringanan biaya operasional selama masa pandemi Covid-19.

“Misalnya saya minta PLN tidak ada tarif minimal bulan, kemudian tarif beban puncak, jadi mereka lagi bicara, PLN akan mensubsidi,” imbuhnya.

REI juga telah meminta perbankan untuk memberikan keringanan kredit berupa penundaan bayar bunga serta pokok angsuran hingga waktu maksimal 1 tahun. Kendati demikian jumlah pengusaha yang berhasil disetujui proses penundaan tersebut masih sangat sedikit.

“Kami tidak minta cut off tapi penundaan pembayaran bunga dan pokok, jadi pembayaran bunga yang mestinya di bulan mei kami minta ditunda setahun, nanti ditambahkan pada setahun kemudian untuk direstrukturisasi,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Totok juga belum bisa memastikan kapan industri properti bisa kembali menggeliat. Yang jelas, kata dia, butuh waktu 3-6 bulan untuk melakukan kegiatan promosi besar-besaran kepada calon pembeli.

“Begitu covid selesai, mungkin 3-6 bulan sudah kembali ke normal bahkan mungkin bisa lebih cepat karena backlog-nya perumahan di Indonesia masih besar, jadi penundaan ini bisa mempercepat (pulih),” ujarnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Property

Program Sejuta Rumah Terealisasi 215 Ribu Unit per 11 Mei

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Program Sejuta Rumah mencapai 215.662 unit per 11 Mei 2020.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Habid mengungkapkan capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni 79 persen. Sementara, 21 persen sisanya disalurkan untuk masyarakat non-MBR.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” ujar Khalawi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (29/5).

Khusus MBR, realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan untuk non MBR terdiri dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

Khalawi mengungkapkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan turut terpengaruh oleh pandemi virus corona. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Hal itu sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Dalam keterangan resmi terpisah yang dikutip dari Antara, Khalawi menilai pelaksanaan tatanan normal baru (new normal) akan mendorong pelaksanaan program sejuta rumah.

“Kami berharap dengan new normal ini pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah dapat berjalan kembali,” ujarnya.

Khalawi menambahkan, para pegawai Ditjen perumahan baik di pusat dan daerah akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan dalam kegiatan Normal Baru.

Guna mendukung pelaksanaan normal baru di sektor perumahan, imbuh Khalawi, Ditjen Perumahan akan mengoptimalkan Program Padat Karya yakni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk perumahan bersubsidi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending