Connect with us

Property

Kementerian PUPR Tuntaskan Perbaikan Jalan Sibolga-Batas Tapanuli Selatan Sepanjang 36 Km

Published

on


Perbaikan Jalan

Selain terus melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan-jalan nasional di berbagai wilayah seperti jalan perbatasan, jalan lingkar pulau, jalan trans, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan nasional sepanjang 47.017 Km.

Salah satunya dilakukan pada ruas jalan Sibolga hingga Batas Tapanuli Selatan sepanjang 36 Km di Provinsi Sumatera Utara. Perbaikan jalan yang dilakukan Kementerian PUPR oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Ditjen Bina Marga melalui program Western Indonesian Road Improvement Project (WINRIP) yang dikerjakan secara bertahap sejak Juni 2015 hingga Juli 2018.

Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan nilai kontrak Rp 260,1 Miliar

Kementerian PUPR juga melakukan perbaikan jalan di ruas Batas Tapanuli Utara-Sipirok KM 129+950, tepatnya di Desa Marsada, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan memobilisasi truk pengangkut material batu dan pasir serta sejumlah alat berat seperti grader dan excavator untuk mengerjakan penambalan lubang dan penggalian saluran air (drainase).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan Selamet Rasidi mengatakan penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara atau darurat dan akan dilanjutkan dengan penanganan permanen melalui paket pekerjaan tahun 2019 yang saat ini dalam tahapan lelang.

“Faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan adalah air dan beban kendaraan berlebih. Untuk itu, penutupan lubang air yang menggenang di badan jalan dan penggalian drainase menjadi fokus Kementerian PUPR dalam mengatasi jalan rusak,” kata Kepala BBPJN II Medan Selamet Rasidi.

Dalam meningkatakan kecepatan waktu penanganan kerusakan jalan, Kementerian PUPR juga telah memiliki standar operasional prosedure Quick Win. Masyarakat juga dapat melaporkan kerusakan jalan di daerahnya melalui aplikasi di telepon selular yakni Jalan Kita (Jaki) yang dapat diunduh di ponsel android maupun IOS.

Advertisement

Property

Rumah Tanpa DP dan Cicilan Rp 2 jtan untuk Generasi Millenial

Published

on

By

PT Bank Tabungan Negara (BTN) saat ini sedang menggelar acara Indonesia Property Expo (Ipex) tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan. Di dalamnya, ada tawaran hunian untuk milenial bernama Tower Milenial.

Tawaran hunian ini memberikan kesempatan bagi generasi milenial yang ingin memiliki hunian nyaman namun sesuai kantong. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 260 jutaan-300 jutaan.

“Kita menyasar daya beli yang gajinya minimal Rp 5 juta. Itu memang untuk menyasar generasi muda yang mungkin baru bekerja di tahun-tahun pertama, setelah mereka menyelesaikan pendidikannya,” kata Supervisor Project Urban Town Serpong Julhendi di JCC, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Bagi yang tertarik, Anda bisa membayarnya dengan biaya cicilan minimal Rp 2,4 juta/bulan dengan angsuran selama maksimal 20 tahun.

“Angsurannya 2,4 juta/bulan. Bebas DP dan biaya akad, langsung angsur. Cara bayarnya maksimal 20 tahun,” jelasnya.

Julhendi menjelaskan, dengan harga hunian di bawah Rp 300 jutaan para milenial sudah bisa menikmati fasilitas bintang 5. Fasilitas yang ditawarkan yakni kolam renang, outdoor gym track, fitness center, hingga taman bermain.

“Dengan harga di bawah 300 juta fasilitasnya bintang 5. Kolam renang, outdoor gym track, fitness center, eco park,” tutur Jul.

Untuk lokasi sendiri, Tower Milenial terletak di Jl.Raya Bukit Serua Raya, Ciputat. Menurutnya lokasi ini sangat strategis karena mudah dijangkau oleh transportasi umum dan dekat dengan pusat keramaian.

“Kita ada di 2 sisi, antara Bintaro dengan Serpong Damai. Sekitar 5-7 menit ke Stasiun Sudimara dan Stasiun Rawabuntu. Kalau mal dekat Bintaro Jaya Xchange dan AEON. Busway juga sudah ada BSD-Grogol, dekat dengan MRT Fatmawati, tol dekat karena kita disamping tol Jorr II,” ungkapnya.

Continue Reading

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending