Connect with us

Keuangan

Kemkeu : Defisit APBN mencapai Rp 135,8 triliun Di Semester I 2019

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Finroll.com — Sepanjang semester pertama tahun 2019, Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mencapai Rp 135,8 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu), Selasa (16/7), melaporkan, realisasi defisit anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode sama 2018 yang sebesar Rp 110,6 triliun.

Secara persentase, defisit anggaran untuk semester I-2019 mencapai 0,84% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio defisit anggaran ini juga lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 0,75% dari PDB.

Kemkeu mencatat, total pendapatan negara dan hibah per akhir Juni mencapai Rp 898,8 triliun. Realisasi pendapatan negara ini setara dengan 41,5% dari target pendapatan dalam APBN yang secara keseluruhan sebesar Rp 2.165,11 triliun. Pendapatan negara tersebut hanya tumbuh 7,8% yoy, lebih rendah dibandingkan semester I-2018 yang tumbuh 16%.

Sementara, belanja negara hingga Juni 2019 tumbuh 9,6% atau mencapai Rp 1.034,5 triliun. Realisasi belanja tersebut memenuhi 42% dari pagu APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Hingga akhir semester I-2019, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar Rp 1 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, keseimbangan primer surplus Rp 10 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, pembiayaan anggaran mencapai Rp 175,3 triliun atau mencapai 59,2% dari pagu yang sebesar Rp 296 triliun. Pembiayaan anggaran mengalami kontraksi 0,5%

Dengan demikian, defisit anggaran per Juni 2019 sebesar Rp 135,8 triliun atau 0,84% terhadap PDB. Sementara, target pemerintah tahun ini rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,84% atau lebih kecil dari target defisit pada tahun sebelumnya 2,19% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN 2019 dipengaruhi oleh sentiment eksternal maupun dalam negeri global. Eskalasi perang dagang menekan pertumbuhan ekonomi secara global dan berpengaruh pada kinerja ekspor dan impor Indonesia.

“Realisasi harga minyak dan lifting minyak maupun gas yang lebih rendah daripada asumsi di semester pertama juga menimbulkan konsekuensi pada penerimaan negara,” kata Menkeu dalam laporannya di Badan Anggaran DPR RI.

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan fiskal sepanjang semester pertama tahun ini mampu mengatasi berbagai ketidakpastian perekonomian yang terjadi. Meski tak menampik terjadi tekanan pada penerimaan negara, Sri Mulyani mengatakan kondisi fiskal ditopang oleh kebijakan belanja yang bersifat countercyclical sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Ketidakpastian global dan kondisi ekonomi dunia yang tertekan terus akan menghantui kita, namun kinerja perekonomian kita tetap terjaga positif,” tandasnya.(red)

Advertisement

Keuangan

PT Bank Bukopin Sedang Mencari Dana Besar

Published

on

Finroll.com — PT Bank Bukopin Indonesia Tbk (BBKP). tengah mencari dana besar. Perusahaan hendak menerbitkan saham bertipe kelas B dengan jumlah maksimal 40 persen dari jumlah saham yang ditempatkan atau setara 4,66 miliar saham.

Emiten berkode BBKP ini menutup perdagangan dengan harga Rp276 per saham. Dengan asumsi harga tersebut, melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V bank akan mendapat suntikan dana segar senilai Rp1,28 triliun apabila saham baru terserap semua.

Rachmat Kaimuddin selaku Direktur Bukopin M. menjelaskan bahwa hal itu masih akan meminta persetujuan pemegang saham.

Seperti dilansir dari Bisnis.com
“Ini memang kami masukan dulu, nanti tinggal dimintakan persetujuan ke RUPS , Selasa (17/9/2019).

Dalam keterbukaan informasi, BBKP menyatakan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada keperluan dana perseroan untuk memperkuat permodalan.

Apabila terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkan pada 2 Oktober 2019.

Selain memperkuat rasio kecukupan modal, penerbitan saham baru juga untuk menambah kepercayaan diri perseroan dalam hal ekspansi kredit.

Pada tutup buku 2019, Bukopin membidik pertumbuhan fungsi intermediasi sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perusahaan berharap hal ini akan berimbas positif pada kemampuan rentabilitas.

Rachmat mengatakan bahwa dia belum mengetahui komitmen seluruh pemegang saham terkait penerbitan saham baru tersebut. “Nanti RUPS akan ketahuan,” katanya.

Pada tahun lalu, BBPK juga menerbitkan saham baru melalui PUT IV. KB Kookmin Bank sebagai Pembeli Siaga (standby buyer) membeli saham sebanyak 2,56 miliar lembar dengan harga Rp570 per saham. Bank mendapatkan dana segar senilai Rp1,46 triliun.

Kala itu PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak mengambil haknya. Dengan demikian kepemilikan Bosowa susut menjadi 23,39 persen.

Sementara itu Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemilik 22,00 persen saham. Kopelindo dan Negara Republik Indonesia, masing-masing, menggenggam 11,51 persen dan 8,92 persen.

Adapun berdasarkan laporan publikasi, per Juni 2019, rasio kewajiban penyediaan modal minimum ( KPMM ) Bukopin berada di bawah rata-rata industri, atau 13,20 persen. Kendati demikian capaian itu lebih baik dibandingkan posisi Juni 2018, 11,12 persen.

Seperti diketahui, permodalan bank tergerus oleh kredit bermasalah (non performing loan/NPL. Peningkatan rasio KPMM atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan seiring dengan membaiknya kualitas aset.

BBKP melaporkan rasio NPL kotor per Juni 2019 sebesar 5,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 6,84 persen. Begitu pula dengan rasio NPL bersih yang membaik dari 4,39 persen menjadi 3,63 persen.

Sebelumnya Bukopin telah menyatakan rencana penerbitan saham baru pada paruh kedua tahun ini. Aksi korporasi ini merupakan pengganti surat utang subordinasi senilai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun yang semula direncakan perusahaan dilepas ke pasar tahun ini.(red)

Continue Reading

Keuangan

Waspada Tawaran Pinjaman Lewat HP Berasal Dari Fintech Ilegal

Published

on

Finroll.com — Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran pinjaman melalui pesan seluler. Pasalnya, tawaran tersebut biasanya berasal dari financial technology (fintech) tak berizin atau ilegal, jelas Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar.

Munawar mengatakan, “Percuma juga (nomor) diblokir karena itu adalah mesin. Ada dugaan kalau sering dikirim SMS pinjaman daring berarti nomor kita pernah digunakan pihak lain untuk transaksi tidak bertanggung jawab,” ujar Munawar seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2019).

Munawar mengibaratkan fintech ilegal yang bergerak di bidang pinjaman daring seperti monster yang sulit diberantas. Kondisi itu tak lepas dari kebutuhan uang masyarakat yang tidak diimbangi dengan pemahaman teknologi informasi yang memadai.

“Karena cara meminjamnya gampang, saat butuh uang pinjam ke saudara sulit, tiba-tiba ada SMS masuk menawarkan pinjaman, dalam 1 jam masuk ke rekening. Padahal, lupa bunganya sangat tinggi,” tuturnya.

Lenih lanjut Munawar menjelaskan, hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK telah menutup 1.350 fintech ilegal berdasarkan penyelidikan server yang mayoritas berada di luar negeri. Upaya pemberantasan itu dilakukan karena kegiatan usahanya berpotensi merugikan masyarakat.

Selain menawarkan sebagai gambaran, tawaran kredit melalui pesan seluler, ciri lain fintech ilegal adalah cara penagihan yang kasar dan cenderung mempermalukan peminjam. Bahkan, fintech ilegal tak segan melakukan perundungan saat menagih.

Sementara pada saat pinjaman jatuh tempo, seorang peminjam biasanya akan dihubungi untuk penagihan. Jika tidak dibayar, peminjam akan menerima pesan penagihan mulai dari kata-kata halus hingga kasar. Bahkan, lanjutnya, ada yang diteror setiap satu jam.

Apabila tidak digubris, pengelola fintech ilegal mulai mengirim pesan ke seluruh nomor kontrak yang ada di daftar kontak telepon genggam peminjam mulai dari teman, tetangga, hingga keluarga.

“Bahkan, ada yang sempat foto bugil disebar ke seluruh nomor kontak,” paparnya.

Lebih lanjut Munawar mengingatkan sebaiknya hanya 3 fitur penting telepon seluler yang bisa diakses fintech yaitu kamera, microphone, dan lokasi. “Di luar itu tidak boleh, apalagi jika tidak ada hubungan dengan peminjaman. Misalnya, nomor kontak, foto, hingga data telepon genggam,” tuturnya.

Menurut Munawar, peminjam sulit melaporkan tindakan fintech ilegal kepada aparat kepolisian karena belum ada undang-undang khusus soal perlindungan data pribadi.

Pesan Munawar, bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjebak pada fintech ilegal dan belum mampu melunasi pinjamannya, Munawar menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah meminta restrukturisasi pembayaran.(red)

Continue Reading

Keuangan

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Tagih Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 6,5 Triliun

Published

on

Finroll.com — Tagihan yang mencapai Rp 6,5 triliun pada 2019. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menagih tunggakan BPJS Kesehatan.

Odang Muchtar selaku Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi mengatakan, BPJS Kesehatan kerap menunggak pembayaran JKN selama 4 bulan.

” Tunggakan yang ada sekarang bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya segera dibayar,” ujarnya yang dilansir dari Kompas di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Bila hal ini terus didiamkan kata Odang, maka rumah sakit akan mengalami  stunting. Sebab margin tipis dan peluang investasi terganggu oleh tunggakan BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu rumah sakit membutuhkan uang tunai untuk operasionalnya. Bahkan kata dia, akibat tidak memiliki uang tunai yang cukup akibat tunggakan BPJS Kesehatan, ada rumah sakit yang suplai obatnya sampai diputus oleh suplier.

“Perhatian kita segera lah bisa bayar tunggakan BPJS Kesehatan terpenuhi sampai obat kita distop supplier obat. Kalau iuran naik, darah BPJS juga baik,” katanya.

Ia meminta Ombudsman mendorong BPJS Kesehatan atau Kementerian Keuangan agar sesegera mungkin membayar tunggakan program JKN.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending