Connect with us

Politik

Kenaikan Gaji PNS, Polri, TNI : Manuver Joko Widodo untuk Pilpres 2019?

Published

on


Presiden Jokowi

Finroll.com – Pemerintah mengumumkan akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melakukan pencairan kenaikan gaji pertama di bulan April – bulan dilaksanakannya pemilu – kebijakan yang dinilai sarat dengan nuansa politik oleh pakar kebijakan publik.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan gaji pokok ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI, sebesar rata-rata lima persen mulai tahun ini. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kenaikan gaji tersebut akan dirapel di bulan April.

Sebelumnya, kenaikan gaji ASN berhenti di tahun 2015, atau di tahun pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kenaikan gaji pokok ASN mendesak dilakukan karena sudah bertahun-tahun gaji pokok mereka tidak naik.

Namun, momentum kenaikan gaji di tahun politik ini mengindikasikan kebijakan tersebut cenderung bermuatan politik, katanya.

“Kenaikan itu cenderung bermuatan politik dari pada (untuk) kepentingan ASN… Yang menjadi persoalan kenaikannya juga tidak signifikan, kecil cuma lima persen, tidak membawa dampak apa-apa untuk ASN,” kata Trubus.

Senada dengan itu, pengamat administrasi publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan kenaikan gaji ini bisa jadi terkait dengan tahun politik.

Namun, Lina menyebut kenaikan ini mungkin pula dilatarbelakangi alasan lain.

“Pemerintah mungkin baru menaikkan gaji tahun ini karena mereka harus melakukan perhitungan-perhitungan, mengingat jumlah ASN yang sangat besar,” kata Lina.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, mengatakan kenaikan gaji ini sama sekali tidak terkait dengan pemilu yang ada.

Kenaikan gaji, kata Nufransa, diatur di UU APBN 2019 yang diketok bulan Oktober lalu dan telah disepakati para anggota DPR.

Ia menjelaskan kenaikan gaji di bulan April dilakukan karena pemerintah memerlukan waktu untuk mengeksekusi kenaikan gaji itu.

“Kita butuh waktu untuk bikin Peraturan Pemerintah (PP), kemudian menghitung kenaikan yg harus dikeluarkan, dan sebagainya,” kata Nufransa.

Untuk meningkatkan kinerja PNS

Nufransa mengatakan kenaikan gaji dilakukan untuk meningkatkan performa para ASN.

“Ini untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Diharapkan dengan kenaikan gaji ini pegawai negeri bisa menaikan performance sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat,” kata Nufransa.

Sementara itu, Juru bicara TKN Jokowi-Ma`ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kenaikan gaji ASN memang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

Ia menampik bahwa kenaikan gaji ini dilakukan untuk meraup suara menjelang Pilpres 2019.

“Karena ini disesuaikan dengan fiskal negara. Kebetulan kondisi fiskal memungkinkan setelah empat tahun (Presiden Joko Widodo menjabat),” kata Ace.

Di sisi lain, anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sodik Mujahid, mengatakan sangat wajar ketika masyarakat berpendapat kenaikan gaji ini terkait dengan perhelatan pemilu mendatang.

“Gus Dur, SBY berkali-kali menaikkan gaji ASN, tapi tidak menjelang pemilu. Jokowi menjelang hari-hari pemilu. Sangat logis kalau orang berpendapat ini adalah bagian dari upaya mencari suara ASN. Kalau komitmennya adalah kesejahteraan, harusnya (kenaikan) dilakukan dari awal, bukan di saat-saat akhir,” katanya.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2018, menyebutkan jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,3 juta jiwa. PNS memiliki hak suara di Pemilu, tidak seperti anggota Polri atau TNI.

Meski menuding kubu Joko Widodo menaikkan gaji untuk meraup suara PNS, Sodik menyebut upaya itu tidak akan efektif karena menurutnya PNS adalah golongan orang-orang yang kritis dalam menentukan pilihan.

Netralitas ASN

Trubus Rahadiansyah mengatakan kenaikan gaji ASN harusnya tidak dirapel dalam waktu yang berdekatan dengan pemilu untuk menjaga netralitas para ASN.

“Netralitas ASN itu penting karena kalau mereka tidak netral, pilpres akan ternoda. Kalau ASN berpolitik, bisa menimbulkan cacat demokrasi karena mereka ada di posisi birokrasi,” kata Trubus.

Ia menambahkan kebijakan itu membuat masyarakat bertanya-tanya tentang netralitas ASN dalam pilpres ini.

Trubus menggarisbawahi kenaikan gaji PNS harusnya mempertimbangkan masing-masing kinerja PNS. Pemerintah, ujarnya, juga harus fokus pada reformasi birokrasi sebelum memutuskan kenaikan take home pay para PNS. Jika hal-hal itu dipertimbangkan, kenaikan gaji seharusnya bisa lebih tinggi dari lima persen, kata Trubus.

Sementara itu, Lina Miftahul Jannah menekankan yang perlu dikritisi adalah manajemen kinerja pada ASN, khususnya PNS.

“Perlu dikritisi apa memang kinerja PNS sudah baik? Kita lihat kedisiplinan… Lalu target-target kinerjanya, jangan-jangan sejak awal target yang ditetapkan terlalu rendah, sehinga target yang seharusnya dicapai tidak dicapai. Ini harus dikritisi luar biasa,” kata Lina.

Politik

Sejumlah Rekomendasi Rakernas PDIP Wajib Dijalankan Tiga Pilar Partai

Published

on

Finroll.com — Akhir dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP) sukses diselenggarakan, di JIExpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020) malam.

Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dari Rakernas yang mengusung tema ‘Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional’ tersebut.

Ketua Stering Committee Rakernas I PDIP 2020, Sukur H Nababan, mengatakan, Rakernas I PDIP telah selesai diselenggarakan, yang dirangkai dengan peringatan HUT ke-47 PDIP.

“Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, Prananda Prabowo telah mengkaji dan merumuskan tema dan materi atas arahan Ibu Ketua Umum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Steering Committee Rakernas,” kata Sukur Nababan, dalam keterangan persnya yang diterima Finroll.com, Minggu (12/1/2020).

Menurut Sukur Nababan, terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas I PDIP.

“Berdasarkan perintah ketua umum, sejumlah rekomendasi yang telah diputuskan dalam Rakernas, wajib dijalankan oleh tiga pilar partai di semua tingkatan, serta wajib ditindaklanjuti dalam rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang,” jelasnya.

Rekomendasi tersebut, kata Sukur Nababan, didalamnya termasuk pula pembangunan lima prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari yang PDIP perjuangkan, yaitu, industri sandang pangan dan papan, industri Kesehatan farmasi dan obat-obatan tradisional, industri bahan baku industri, industri energi (khususnya energi baru dan terbarukan (EBT), dan industri pariwisata

“Pembangunan seluruh industri tersebut, harus dipastikan sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat,” tandas Sukur Nababan.

Lebih lanjut Sukur Nababan menambahkan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan apreasiasi kepada ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, seluruh jajaran DPP PDIP, panitia, SC dan OC, peserta, media, dan UMKM yang telah mengikuti pameran rempah.

“Terima kasih Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atas kepercayaan yang diberikan. Semangat dan dedikasi Ibu untuk rakyat, bangsa dan negara, menjadi inspirasi kami. Kami siap menjalankan perintah partai hasil Rakernas I 2020 untuk solid bergerak wujudkan Indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional,” kata Sukur Nababan.

Continue Reading

Politik

Partai Bulan Bintang Umumkan Susunan Pengurus DPP Periode 2019 – 2024

Published

on

Finroll.com — Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mengumumkan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB periode 2019-2024, yang diberi nama Kabinet PBB Maju, di Markas Besar DPP PBB, Pasar Minggu Jakarta Selatan Rabu (30/10/2019).

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2019 -2024, berdasarkan hasil muktamar V PBB yang diselenggarakan pada (25/9) lalu di Belitung.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kepengurus PBB saat ini sangat ramping dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya.

“Kalau dulu kepengurusan ada 200 orang, saat ini menjadi 33 orang 11 diantaranya adalah perempuan,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, perampingan itu akan mempercepat penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan. Dengan jumlah pengurus yang tidak terlalu banyak ini akan memudahkan keputusan,” tuturnya.

Yusril berharap dengan sedikit kepengurusan ini tidak sulit untuk berkomunikasi, mudah untuk menyelenggarakan rapat dan cepat untuk dapat segera mengambil keputusan dan lebih cepat bekerja,” ungkapnya.(red)

Continue Reading

Politik

Jaga Peluang, Partai Demokrat Ulangi Politik Dua Kaki atau Oposisi?

Published

on

By

Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak masuk dalam jajaran menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak ada pula wakil Partai Demokrat lain dalam daftar 38 menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kabar Demokrat merapat ke barisan Jokowi berhembus setelah Pilpres 2019. Demi mengusung AHY di Pilpres 2024, Demokrat secara intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi.

AHY sendiri terhitung dua kali sowan ke Istana. Pada 2 Mei dan 22 Mei 2019. Kemudian sepuluh hari sebelum pelantikan, SBY turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 2019. Namun Jokowi tak memastikan jatah kursi untuk Demokrat.

“Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai Demokrat akan kembali menerapkan politik dua kaki seperti yang mereka lakukan sejak tahun 2014. Menurutnya, itu akan dilakukan Demokrat ketika tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet.

Sebab sejak debut di Pemilu 2004, Demokrat tak pernah menjadi oposisi. Namun saat ini mereka mengalami nasib yang sama seperti pada 2014. Mereka tak punya akses ke pemerintahan.

“Demokrat ingin bermain dua kaki, luwes. Istilahnya di kiri bisa, di kanan bisa. Di depan masuk di belakang pun juga masuk. Supaya nanti politik 2024 sudah mulai, itu akan jadi momentum bagi Demokrat,” kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Sejauh ini, sejumlah petinggi Demokrat menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menyejahterakan masyarakat. Sikap itu diambil meski tidak ada kader Demokrat dalam kabinet.

Namun menurut Alvin, AHY dan Demokrat tentu tak akan seratus persen mendukung kabinet Jokowi karena tak mendapat jatah menteri. Namun di sisi lain, Demokrat tak akan sepenuhnya menjadi oposisi karena punya kepentingan di 2024.

Demokrat, ucap Alvin, akan tetap memelihara peluang masuk kabinet dengan bermain dua kaki. Menurut Alvin memasukkan AHY ke pemerintahan adalah cara terbaik menyiapkan Putra Mahkota Demokrat itu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, masih ada peluang Demokrat masuk ke kabinet. Mengingat Jokowi melakukan reshuffle kabinet enam bulan setelah dilantik di periode pertama lalu.

“Kalau misal memang Demokrat mengincar kursi tertentu di dalam kabinet, nah Demokrat bisa tunjukkan hal itu dengan cara kritisi kebijakan dengan solusi yang lebih baik. Dengan seperti itu, Jokowi bisa saja membuka peluang reshuffle,” ujar dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada dua langkah yang mungkin diambil Demokrat setelah tak dimasukkan dalam kabinet.

Langkah pertama adalah mengambil posisi sebagai oposisi. Ia melihat Demokrat punya potensi untuk menjadi lawan pemerintah seperti pada Pilpres 2019. AHY, kata Adi, bahkan punya potensi untuk jadi simbol oposisi.

“Memang agak susah kalau AHY jadi simbol oposisi, kecuali merubah style menjadi oposan. Apa saja yang dilakukan pemerintah dikritik dengan lebih sering dan lebih agresif menyerang pemerintah, bisa ambil alih oposisi yang saat ini dikomandoi PKS,” ujar Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Meski begitu, Adi lebih yakin Demokrat memilih jalan kedua, yakni bermain politik dua kaki. Sebab mereka punya kepentingan untuk menyiapkan AHY untuk jadi calon presiden lima tahun mendatang.

“Tentu pilihan jalan tengah ini ada harapan kalau di kemudian hari reshuffle, Demokrat bisa masuk. Tentu ini membangun batu bata kekuatan politik 2024,” ucap dia.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Terdiri dari berbagai kalangan.

Ada dari kalangan partai politik, akademisi, serta ahli di bidangnya masing-masing. Setidaknya, 22 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Gerindra, yang merupakan lawan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu, turut serta dalam koalisi pemerintahan. Mereka mendapat dua kursi menteri dalam kabinet.

Prabowo Subianto didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara Demokrat, PAN, dan PKS, yang merupakan mitra Gerindra di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno, tidak ikut serta dalam koalisi pemerintah. Tidak ada kader mereka yang dipilih Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending