Connect with us

Politik

Kenaikan Gaji PNS, Polri, TNI : Manuver Joko Widodo untuk Pilpres 2019?

Published

on


Presiden Jokowi

Finroll.com – Pemerintah mengumumkan akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melakukan pencairan kenaikan gaji pertama di bulan April – bulan dilaksanakannya pemilu – kebijakan yang dinilai sarat dengan nuansa politik oleh pakar kebijakan publik.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan gaji pokok ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI, sebesar rata-rata lima persen mulai tahun ini. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kenaikan gaji tersebut akan dirapel di bulan April.

Sebelumnya, kenaikan gaji ASN berhenti di tahun 2015, atau di tahun pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kenaikan gaji pokok ASN mendesak dilakukan karena sudah bertahun-tahun gaji pokok mereka tidak naik.

Namun, momentum kenaikan gaji di tahun politik ini mengindikasikan kebijakan tersebut cenderung bermuatan politik, katanya.

“Kenaikan itu cenderung bermuatan politik dari pada (untuk) kepentingan ASN… Yang menjadi persoalan kenaikannya juga tidak signifikan, kecil cuma lima persen, tidak membawa dampak apa-apa untuk ASN,” kata Trubus.

Senada dengan itu, pengamat administrasi publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan kenaikan gaji ini bisa jadi terkait dengan tahun politik.

Namun, Lina menyebut kenaikan ini mungkin pula dilatarbelakangi alasan lain.

“Pemerintah mungkin baru menaikkan gaji tahun ini karena mereka harus melakukan perhitungan-perhitungan, mengingat jumlah ASN yang sangat besar,” kata Lina.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, mengatakan kenaikan gaji ini sama sekali tidak terkait dengan pemilu yang ada.

Kenaikan gaji, kata Nufransa, diatur di UU APBN 2019 yang diketok bulan Oktober lalu dan telah disepakati para anggota DPR.

Ia menjelaskan kenaikan gaji di bulan April dilakukan karena pemerintah memerlukan waktu untuk mengeksekusi kenaikan gaji itu.

“Kita butuh waktu untuk bikin Peraturan Pemerintah (PP), kemudian menghitung kenaikan yg harus dikeluarkan, dan sebagainya,” kata Nufransa.

Untuk meningkatkan kinerja PNS

Nufransa mengatakan kenaikan gaji dilakukan untuk meningkatkan performa para ASN.

“Ini untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Diharapkan dengan kenaikan gaji ini pegawai negeri bisa menaikan performance sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat,” kata Nufransa.

Sementara itu, Juru bicara TKN Jokowi-Ma`ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kenaikan gaji ASN memang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

Ia menampik bahwa kenaikan gaji ini dilakukan untuk meraup suara menjelang Pilpres 2019.

“Karena ini disesuaikan dengan fiskal negara. Kebetulan kondisi fiskal memungkinkan setelah empat tahun (Presiden Joko Widodo menjabat),” kata Ace.

Di sisi lain, anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sodik Mujahid, mengatakan sangat wajar ketika masyarakat berpendapat kenaikan gaji ini terkait dengan perhelatan pemilu mendatang.

“Gus Dur, SBY berkali-kali menaikkan gaji ASN, tapi tidak menjelang pemilu. Jokowi menjelang hari-hari pemilu. Sangat logis kalau orang berpendapat ini adalah bagian dari upaya mencari suara ASN. Kalau komitmennya adalah kesejahteraan, harusnya (kenaikan) dilakukan dari awal, bukan di saat-saat akhir,” katanya.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2018, menyebutkan jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,3 juta jiwa. PNS memiliki hak suara di Pemilu, tidak seperti anggota Polri atau TNI.

Meski menuding kubu Joko Widodo menaikkan gaji untuk meraup suara PNS, Sodik menyebut upaya itu tidak akan efektif karena menurutnya PNS adalah golongan orang-orang yang kritis dalam menentukan pilihan.

Netralitas ASN

Trubus Rahadiansyah mengatakan kenaikan gaji ASN harusnya tidak dirapel dalam waktu yang berdekatan dengan pemilu untuk menjaga netralitas para ASN.

“Netralitas ASN itu penting karena kalau mereka tidak netral, pilpres akan ternoda. Kalau ASN berpolitik, bisa menimbulkan cacat demokrasi karena mereka ada di posisi birokrasi,” kata Trubus.

Ia menambahkan kebijakan itu membuat masyarakat bertanya-tanya tentang netralitas ASN dalam pilpres ini.

Trubus menggarisbawahi kenaikan gaji PNS harusnya mempertimbangkan masing-masing kinerja PNS. Pemerintah, ujarnya, juga harus fokus pada reformasi birokrasi sebelum memutuskan kenaikan take home pay para PNS. Jika hal-hal itu dipertimbangkan, kenaikan gaji seharusnya bisa lebih tinggi dari lima persen, kata Trubus.

Sementara itu, Lina Miftahul Jannah menekankan yang perlu dikritisi adalah manajemen kinerja pada ASN, khususnya PNS.

“Perlu dikritisi apa memang kinerja PNS sudah baik? Kita lihat kedisiplinan… Lalu target-target kinerjanya, jangan-jangan sejak awal target yang ditetapkan terlalu rendah, sehinga target yang seharusnya dicapai tidak dicapai. Ini harus dikritisi luar biasa,” kata Lina.

Politik

Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Kemunculan Organisasi KAMI, Demi Apa? 

Published

on

Finroll.com — Dengan terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.

Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.

Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.

Continue Reading

Nasional

“Belenggu” Politik, Kader Partai Makin Kuasai Kursi BUMN

Dari Ahok hingga yang terbaru Rizal Mallarangeng, para politisi pendukung pemerintah menjadi komisaris di perusahaan negara.

Published

on

Langkah Erick Thohir kerap membetot perhatian publik, termasuk dalam urusan bongkar-pasang pejabat teras di sejumlah badan usaha milik negara. Salah satu yang termutakhir yakni ketika Menteri BUMN ini mengubah kompoisi petinggi PT Telkom Indonesia pekan lalu. Beberapa nama dari partai politik menghiasai perusahaan pelat merah tersebut.

FINROLL.COM – Tentu ini bukan yang pertama. Pada awal masa jabatannya sebagai Menteri BUMN, dia mengantongi apresiasi masyarakat. Di antara aksi yang menarik perhatian yakni saat merombak direksi PT Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Brompton. Dalam beberapa bulan, perombakan besar-besaran kemudian meluas ke belasan BUMN lain.

Punya latar belakang sebagai pengusaha, Erick memang berniat ‘bersih-bersih’. “Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya. Mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih,” kata Erick di Kementerian BUMN, tak lama setelah mulai bertugas, Rabu (23/10/2019) lalu.

Apakah ia berhasil membebaskan 142 perusahaan BUMN dari “belenggu” kepentingan politik? Setidaknya, para politisi hingga relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo kini menduduki komisaris BUMN. Dari sektor energi, perbankan, konstruksi, hingga telekomunikasi tak luput dari keberadaan orang partai.

Yang baru terpilih adalah Rizal Mallarangeng dan Wawan Iriawan sebagai Komisaris Telkom. Rizal merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024. Pria asal Makassar ini merupakan adik dari Andi Mallarangeng. Berbeda dengan kakaknya yang bergabung dengan Partai Demokrat, Rizal memilih berteduh di bawah ‘pohon beringin’.

Sedangkan Wawan Iriawan dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Ia menjabat Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem.
Sebelumnya, yang sempat jadi sorotan adalah saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Punya gelar Sarjana Geologi, Ahok sendiri telah berkecimpung lama di dunia politik.

Dia pernah menjadi kader dari Partai Golkar, Gerindra dan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Setelah Ahok, Erick juga melantik Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero). Darmawan diketahui pernah juga menjadi kader PDI-P. Kemudian ada Triawan Munaf yang menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) itu juga merupakan penggagas gambar banteng moncong putih yang jadi simbol PDI-P.

Daftar ini masih akan panjang.

Masuk sektor perbankan, di BRI ada nama Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen. Ia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019. Ada juga Zulhanar Usman yang merupakan politisi dari Partai Hanura. Zulhanar mundur dari posisinya sebagai bendahara partai setelah menjadi Komisaris BRI.

Sedangkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, ada nama Pataniari Siahaan. Ia kader PDIP yang menjabat komisaris independen. Kemudian, ada Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seperti Jokowi, ia juga merupakan politisi PDI-P.

Jika di sektor perbankan ada komisaris yang berasal dari partai politik, ada empat BUMN sektor konstruksi memiliki komisaris dari kalangan relawan. Keempat BUMN karya ini merupakan perusahaan konstruksi terbesar baik dari sisi aset maupun kapitalisasi pasar. Tiga di antaranya bahkan berstatus perusahaan publik.

Yang pertama, di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP ada Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Komisaris. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Andi Gani aktif dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi.

Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya. Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita.

Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya.

Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB.Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya. Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita.

Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya. Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending