Connect with us

Ekonomi Global

Kesepakatan Brexit di Bawah Boris Johnson, Yay or Nay?

Published

on


Finroll.com – Untuk beberapa minggu ke depan, matahari mungkin tidak bersinar tetapi ibukota Skotlandia, Edinburgh, akan tetap menikmati sorotan.

Jalan-jalan dipenuhi puluhan ribu pengunjung di sana untuk menikmati hamparan hiburan: musik, komedi, drama, ratusan pertunjukan akan digelar untuk memeriahkan Edinburgh Fringe Festival.

Tetapi dliuar kemeriahkan itu, sebuah ketegangan bakal memuncak bagi keberlangsungan Ingris Raya dan Skotlandia secara bersamaan.

Tensi tinggi tersebut tak lepas dari ultimatum PM Boris Johnson yang akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang, dengan atau tanpa kesepakatan.

PM Boris Johson bersikeras meskipun berbagai institusi ekonomi di Inggris, termasuk Bank Sentral, sudah memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menjerumuskan Inggris ke resesi ekonomi yang berkepanjangan.

Ke-27 pemimpin Uni Eropa mengatakan, mereka telah membahas semua opsi dalam tiga tahun terakhir untuk memperlancar Brexit, sekalipun sedih dengan keputusan Inggris meninggalkan blok itu. Uni Eropa menegaskan, Kesepakatan Brexit yang sudah disetujui pemerintah Inggris di bawah Theresa May adalah tawaran terbaik dan tidak akan ada lagi negosiasi ulang.

Dikutip dari abcnews, proposal setebal 585 halam tersebut telah berulang kali dibawa oleh PM terdahulu Theresa May ke sidang perlemen, namun tidak pernah mendapat persetujuan. Pengamat dari berbagai latar belakang di Inggris juga meragukan bahwa Boris Johnson akan berhasil meloloskan kesepakatan itu.

Hambatan utama dalam negosiasi adalah soal perbatasan antara Irlandia, yang anggota Uni Eropa, dan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris. Uni Eropa menuntut tidak boleh ada kontrol di perbatasan itu, karena khawatir ketegangan akan kembali muncul, yang dulu telah menyulut perang saudara selama puluhan tahun.

Pemerintahan Inggris dibawah Boris Johsan akan mencoba meratifikasi kesepakatan Brexit ysng sudah ada, termasuk soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris dan sebaliknya, perluasan berbagai pakta keamanan dan kerja sama diplomatik.Pada saat yang sama dia mempertanyakan, apa Inggris memang harus melunasi tunggakan iuran sebesar 43 miliar euro.

Apakah Uni Eropa akan menyetujui proposalnya, atau Inggris benar-benar akan keluar tanpa kesepakatan sama sekali, masih belum jelas. Yang pasti, jika terjadi No Deal Brexit, hal itu akan menjadi kegagalan diplomatik yang spektakuler, dan Boris Johnson bisa jadi PM terakhir di Inggris. (*)

Ekonomi Global

Boeing Mulai Tawarkan PHK Plus Tunjangan ke 161 Ribu Karyawan

Published

on

By

Boeing, produsen pesawat Amerika Serikat (AS), mulai menawarkan program pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sukarela kepada 161 ribu karyawan mereka. Program PHK diterapkan seiring dengan anjloknya bisnis penerbangan karena pandemi virus corona.

FINROLL.COM — CEO Boeing Dave Calhoun dalam memonya seperti dilansir CNN.com, Jumat (3/4), bilang paket PHK sukarela itu disertai gaji dan tunjangan. Paket ditawarkan sejalan dengan kemungkinan pulih industri penerbangan sangat lambat akibat penyebaran penyakit covid-19.

Pendapatan Boeing tergerus setelah virus corona menyebar. Banyak maskapai penerbangan mulai mengurangi pembelian pesawat baru.

“Satu hal sudah jelas, ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi industri penerbangan untuk pulih dari krisis,” kata Calhoun dalam memo itu.

Ia melanjutkan dampak pandemi virus corona masih akan mempengaruhi jenis permintaan pasar komersial baik dari sisi produk maupun layanan. Karenanya, ia menyebut Boeing akan menyesuaikan bisnisnya jika terjadi perubahan tersebut.

“Kami perlu menyeimbangkan penawaran dan permintaan sesuai dengan perkembangan industri, sejalan dengan proses pemulihan industri dalam beberapa tahun mendatang,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah AS telah menggelontorkan stimulus jumbo sebesar US$2 triliun, termasuk di dalamnya US$50 miliar untuk perusahaan maskapai AS. Namun, sebagian besar pangsa pasar Boeing justru berasal dari luar AS.

Sementara itu, bantuan dari masing-masing pemerintah negara kepada industri penerbangan berbeda-beda. Beberapa perusahaan kemungkinan akan gulung tikar dan sebagian lainnya diperkirakan menunda atau membatalkan pengiriman pesawat pesanan dari Boeing.

Tahun ini, Boeing menerima pesanan 5.350 jet komersial. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 pesawat dipesan oleh perusahaan maskapai di luar AS.

Boeing sendiri tak serta merta menyelesaikan seluruh pesanan dalam satu tahun karena maskapai penerbangan biasanya menggunakan pesawat tersebut untuk tahun mendatang. Boeing biasanya hanya bisa menyelesaikan produksi 800 pesawat komersial per tahun.

Akibat virus corona, Boeing menangguhkan pembayaran dividen untuk pertama kalinya sejak 1942. Tahun lalu, perusahaan menyetor dividen sebesar US$4,6 miliar. Selain itu, perusahaan berencana meminjam US$13,8 miliar lewat kredit sindikasi perbankan.

Guncangan virus corona menambah beban Boeing setelah beberapa waktu lalu mereka terpaksa melakukan grounded terhadap armadanya jenis 737 Max 8.

Sebagaimana diketahui, Boeing 737 Max 8 milik Lion Air dan Ethiopian Airlines jatuh tidak lama usai lepas landas sehingga menewaskan ratusan penumpang dan kru. (CNN/GPH)

Continue Reading

Ekonomi Global

Utilitas Manufaktur Anjlok, Imbas Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat wabah virus corona menekan utilitas industri manufaktur hampir 50 persen. Hal itu tercermin dari penurunan indeks manajer pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur dari 51,9 pada Februari ke 45,3 pada Maret 2020.

“Beberapa industri mengalami penurunan kapasitas (produksi) hampir 50 persen, kecuali industri-industri alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Kami tetap mendorong industri bisa beroperasi seperti biasanya, namun dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga terhindar dari wabah Covid-19,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/4).

Tidak hanya di Indonesia, aktivitas manufaktur di Asia juga mengalami kontraksi pada Maret 2020 ini karena dampak penyebaran virus korona (Covid-19) terhadap rantai pasokan. Berdasarkan data IHS Markit yang dirilis Rabu (1/4), hampir seluruh PMI manufaktrur regional turun di bawah 50.

Indeks PMI Jepang anjlok ke level 44,8, sedangkan PMI Korea Selatan turun ke 44,2, level terburuk sejak krisis keuangan global lebih dari satu dekade lalu. Di Asia Tenggara, angka PMI Filipina turun menjadi 39,7, terendah sepanjang sejarah, sedangkan Vietnam merosot ke 41,9.

Guna menggairahkan sektor industri di dalam negeri, Agus akan mengusulkan pemberian berbagai stimulus fiskal dan nonfiskal. Upaya tersebut merupakan antisipasi dari banyaknya negara yang melakukan protokol penguncian (lockdown) yang memberikan dampak negatif bagi pasar lokal maupun global.

Stimulus yang bakal dikeluarkan, misalnya terkait upaya memperlancar arus bahan baku. Dalam hal ini, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Sedangkan, dari sisi fiskal, akan ada pengurangan pajak perusahaan dan peniadaan pajak penghasilan karyawan.

“Hal tersebut untuk meringankan beban dunia usaha maupun karyawan dalam jangka waktu tertentu,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah menerbitkan aturan yang juga terkait sektor perindustrian, antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk penanangan pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian nasional.

Selanjutnya, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus DISEASE 2019 (COVID- 19), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib pajak terdampak wabah virus corona.

Selanjutnya, Kemenperin akan terus memantau perkembangan aktivitas industri berbagai sektor di dalam negeri, terutama terkait dengan dampak pandemi yang disebabkan oleh virus corona baru.

“Pemerintah sangat serius dalam menangani covid-19 ini, termasuk agar industri kita tidak terpuruk. Jadi, penciptaan iklim usaha yang kondusif juga diprioritaskan. Namun, hal itu perlu dukungan semua stakeholder,” ujarnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Negara-Negara G20 Diprediksi Bakal Masuk Resesi

Published

on

Pandemi Corona atau Covid-19 akan menyebabkan seluruh negara yang tergabung dalam G20 masuk ke jurang resesi, kata Lembaga konsultan Economist Intelligence Unit (EIU).
FINROLL.COM — Lembaga konsultan Economist Intelligence Unit (EIU) menyatakan pandemi Corona atau Covid-19 akan menyebabkan seluruh negara yang tergabung dalam G20 masuk ke jurang resesi.
EIU juga telah memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia menjadi kontraksi minus 2,2 persen dari prediksi awal sebelum terjadi pandemi yang seharusnya masih bisa tumbuh 2,3 persen. “Hasilnya kurang menunjukkan harapan positif. Di antara negara G20, semua akan mengalami resesi tahun ini kecuali tiga negara,” ucap keterangan tertulis dalam situs eiu.com dikutip Tirto, Rabu (1/4/2020).
Kabar baiknya, Indonesia masuk dalam deretan tiga negara yang belum tentu mengalami resesi akibat Corona. EIU memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa bertahan pada angka 1 persen turun dari estimasi tanpa Corona 5,1 persen. India diprediksi masih bertahan di 2,1 persen yang turun dari estimasi tanpa Corona di kisaran 6 persen.
Negara ketiga yang masih juga bertahan adalah Cina yang mampu bertahan dengan pertumbuhan 1 persen atau turun dari estimasi awal tanpa Corona di kisaran 5,9 persen. EIU menuturkan prediksi 1 persen bagi Cina itu dihitung dengan asumsi bila Corona tidak memburuk lagi. Dengan demikian perlambatan hanya terjadi di Q1 dan Q2 tahun 2020, lalu membaik mulai semester II 2020.
Nasib berbeda bagi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diprediksi mengalami kontraksi 2,8 persen tahun 2020 dari estimasi tanpa Corona 1,7 persen. EIU menilai terpuruknya kondisi AS disebabkan karena penanganan pandemi yang buruk dan ditambah dampak anjloknya harga minyak dunia karena Rusia dan Arab Saudi.
“Respons awal pemerintah terhadap Corona sangat buruk, membiarkan penyakit menyebar sangat cepat,” ucap EIU. Sementara itu, dampak lebih berat akan diterima oleh negara di benua Eropa. EIU menyatakan selama setahun mereka akan mengalami resesi di kisaran 5,9 persen. Kontraksi, katanya, sudah membayangi Jerman dengan minus 6,8 persen, Perancis dengan minus 5 persen, dan Italia minus 7 persen.
Sejalan dengan prediksi EIU, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Dalam skenario berat, ia menyatakan ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,3 persen dan bila keadaan masuk skenario “sangat” berat maka pertumbuhan akan kontraksi minus 0,4 persen. (Tirto.id)
Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending