Connect with us

Ekonomi Global

Kesepakatan Brexit di Bawah Boris Johnson, Yay or Nay?

Published

on


Finroll.com – Untuk beberapa minggu ke depan, matahari mungkin tidak bersinar tetapi ibukota Skotlandia, Edinburgh, akan tetap menikmati sorotan.

Jalan-jalan dipenuhi puluhan ribu pengunjung di sana untuk menikmati hamparan hiburan: musik, komedi, drama, ratusan pertunjukan akan digelar untuk memeriahkan Edinburgh Fringe Festival.

Tetapi dliuar kemeriahkan itu, sebuah ketegangan bakal memuncak bagi keberlangsungan Ingris Raya dan Skotlandia secara bersamaan.

Tensi tinggi tersebut tak lepas dari ultimatum PM Boris Johnson yang akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang, dengan atau tanpa kesepakatan.

PM Boris Johson bersikeras meskipun berbagai institusi ekonomi di Inggris, termasuk Bank Sentral, sudah memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menjerumuskan Inggris ke resesi ekonomi yang berkepanjangan.

Ke-27 pemimpin Uni Eropa mengatakan, mereka telah membahas semua opsi dalam tiga tahun terakhir untuk memperlancar Brexit, sekalipun sedih dengan keputusan Inggris meninggalkan blok itu. Uni Eropa menegaskan, Kesepakatan Brexit yang sudah disetujui pemerintah Inggris di bawah Theresa May adalah tawaran terbaik dan tidak akan ada lagi negosiasi ulang.

Dikutip dari abcnews, proposal setebal 585 halam tersebut telah berulang kali dibawa oleh PM terdahulu Theresa May ke sidang perlemen, namun tidak pernah mendapat persetujuan. Pengamat dari berbagai latar belakang di Inggris juga meragukan bahwa Boris Johnson akan berhasil meloloskan kesepakatan itu.

Hambatan utama dalam negosiasi adalah soal perbatasan antara Irlandia, yang anggota Uni Eropa, dan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris. Uni Eropa menuntut tidak boleh ada kontrol di perbatasan itu, karena khawatir ketegangan akan kembali muncul, yang dulu telah menyulut perang saudara selama puluhan tahun.

Pemerintahan Inggris dibawah Boris Johsan akan mencoba meratifikasi kesepakatan Brexit ysng sudah ada, termasuk soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris dan sebaliknya, perluasan berbagai pakta keamanan dan kerja sama diplomatik.Pada saat yang sama dia mempertanyakan, apa Inggris memang harus melunasi tunggakan iuran sebesar 43 miliar euro.

Apakah Uni Eropa akan menyetujui proposalnya, atau Inggris benar-benar akan keluar tanpa kesepakatan sama sekali, masih belum jelas. Yang pasti, jika terjadi No Deal Brexit, hal itu akan menjadi kegagalan diplomatik yang spektakuler, dan Boris Johnson bisa jadi PM terakhir di Inggris. (*)

Ekonomi Global

Waspada Jebakan Hutang China

Published

on

By

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut total utang global menyentuh rekor terbaru yaitu mencapai US$ 188 triliun. Kalau dirupiahkan, nilainya kira-kira Rp 2,64 juta triliun. Wow.

“Jumlah ini adalah 230% dari output perekonomian dunia. Beban utang ini bisa membebani laju pertumbuhan ekonomi. Beban utang akan membuat pemerintah, korporasi, sampai rumah tangga mengetatkan ikat pinggang,” kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, seperti diberitakan AFP.

Oleh karena itu, Georgieva menegaskan bahwa utang harus dikelola secara berkelanjutan (sustainable). Termasuk membuat prosesnya lebih transparan dan mempersiapkan skema restrukturisasi, terutama kepada para kreditur non-tradisional.

Banyak kalangan menilai kreditur non-tradisional yang dimaksud Georgieva adalah China. Ya, Negeri Tirai Bambu memang telah dan sedang gencar memberi utangan kepada berbagai negara terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initatives, ambisi membangun Jalur Sutera modern.

World Pension Council (WPC) mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia saja mencapai US$ 900 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang dibaca oleh China.

Ada beberapa contoh negara yang mendapat utangan besar dari China. Pertama Pakistan, yang pada 2013 menyepakati proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Mega proyek ini ditaksir bernilai total US$ 62 miliar yang dibiayai oleh China Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh China, Silk Road Fund, dan Industrial and Commercial Bank of China.

Meski nilai total proyek CPEC adalah US$ 62 miliar, tetapi TopLine Securities (perusahaan sekuritas di Pakistan) memperkirakan bahwa total utang yang harus dibayar mencapai US$ 90 miliar. Setiap tahun, pembayaran utang untuk proyek CPEC diperkirakan rata-rata US$ 3,7 miliar hingga 2030.

Kedua adalah negara tetangga Pakistan yaitu Bangladesh. Salah satu proyek China di Bangladesh yang mendapat sorotan adalah Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa.

Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010, dan 85% pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Pada 2016, Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa hanya mampu memperoleh laba operasional US$ 1,81 juta, tidak cukup untuk membayar utang kepada pihak China.

Akhirnya pemerintah Bangladesh memutuskan untuk mengalihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun. Kesepakatan ini membuat pemerintah Bangladesh menerima dana US$ 1,4 miliar tetapi harus digunakan untuk membayar utang kepada China.

Kuku China Juga Menancap di Eropa
Ketiga adalah Laos. China memang punya kepentingan di wilayah Indo-China. Negeri Tirai Bambu ingin menghubungkan negaranya dengan wilayah tersebut melalui jalur kereta api dan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya.

Di Laos, China mendanai pembangunan jalur kereta api Vientiane-Boten sepanjang 414 km yang rencananya rampung pada 2021. Nantinya jalur ini akan tersambung dengan Yuxi-Mohan di China. Proyek ini diperkirakan menelan dana US$ 5,95 miliar dan hanya 12% yang datang dari Laos. Sisanya? Ya China…

Nilai hampir US$ 6 miliar itu adalah separuh dari Produk Domestik Bruto (PDB) Laos. Oleh karena itu, Bank Dunia mempertanyakan kesanggupan Laos.

“Defisit anggaran Laos melebar signifikan pada 2016 dan membuat utang pemerintah mendekati 70% PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar, sementara cadangan devisa masih rendah,” demikian tulis laporan Bank Dunia.

China juga mencengkeramkan kukunya di Eropa. China mendanai pembangunan jalan tol sepanjang 165 km di Montenegro yang menghubungkan negara tersebut dengan tetangganya, Serbia.

Mengutip Reuters, proyek ini sebenarnya sudah menjalani studi kelayakan pada 2006 dan 2012. Hasilnya, tidak layak secara ekonomi.

Louis Berger, firma dari Prancis yang ditunjuk melaksanakan studi kelayakan, menyebutkan bahwa pemerintah Montenegro harus menyediakan subsidi EUR 35-77 juta per tahun agar investor bersedia masuk. Sebab, jalur tol ini agak ‘kurus’ sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah.

Menurut kajian Ivan Kekovic, seorang insinyur yang pernah terlibat dalam proyek jalan tol ini, dibutuhkan pengguna 22.000-25.000 kendaraan per hari agar bisa feasible di mata investor. Nyatanya, jumlah traffic per hari kurang dari 6.000.

Namun ini tidak menyurutkan China untuk masuk. Exim Bank of China menggelontorkan duit EUR 809 juta untuk membiayai 85% dari kebutuhan pembangunan fase pertama. Utangan itu berbunga 2% per tahun selama 20 tahun dengan grace period enam tahun.

Demi membayar utang ini, pemerintah Montenegro terpaksa menaikkan tarif pajak, menahan gaji sebagian pegawai negeri, dan menunda penyaluran subsidi. IMF memperkirakan rasio utang pemerintah Montenegro bisa mencapai 80% dari PDB dan pemerintah akan kesulitan menambah utang untuk membiayai proyek-proyek baru.

“Ada pertanyaan besar bagaimana pemerintah Montenegro bisa membayar utang. Ruang fiskal mereka menyempit, dan ini sangat mencekik,” tutur seorang pejabat Uni Eropa, seperti dikutip dari Reuters.

Kejadian di beberapa negara tersebut memunculkan istilah debt-trap diplomacy. China menggunakan utang sebagai sarana diplomasi, dan kemudian malah memunculkan jebakan bagi negara-negara debitur.

John Pomfret, mantan kepala biro Washington Post di Beijing, menulis bahwa China sedang menjalankan imperialisme gaya baru. “Di China, mereka menyebutnya sosialisme dengan karakter China. Mungkin yang tepat adalah imperialisme dengan karakter China,” sebutnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Continue Reading

Ekonomi Global

Perang Dagang, Amerika Serikat – China Meradang

Published

on

Finroll.com, Jakarta–Perang dagang antara Amerika Serikat dan China memangkas impor barang-barang China oleh Amerika Serikat sekitar US$ 35 miliar pada paruh pertama 2019 dan menaikkan harga bagi konsumen Amerika.
Mengutip Reuters berdasarkan studi yang dirilis United Nations Conference on Trade and Development, menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2019, impor Amerika serikat dari China yang dikenakan tarif nilainya turun menjadi US$ 95 miliar dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 130 miliar.
Continue Reading

Ekonomi Global

Kesepakatan Dagang Kian Nyata, Bursa Saham Asia Menghijau

Published

on

By

Finroll.com –Bursa saham utama kawasan Asia kompak mengawali perdagangan kedua di pekan ini, Selasa (5/11/2019), di zona hijau.

Pada pembukaan perdagangan, indeks Nikkei melejit 1,17%, indeks Shanghai naik 0,07%, indeks Hang Seng menguat 0,2%, indeks Straits Times terapresiasi 0,2%, dan indeks Kospi bertambah 0,16%.

Asa damai dagang AS-China yang kian terasa menjadi faktor yang memantik aksi beli di bursa saham Benua Kuning..

BACA JUGA :

Bloomberg melaporkan bahwa China kini tengah melakukan kajian terkait dengan lokasi-lokasi di AS yang berpotensi dijadikan tempat bagi Presiden China Xi Jinping untuk meneken kesepakatan dagang tahap satu dengan Presiden AS Donald Trump. Pemberitaan tersebut menngutip sumber-sumber yang mengetahui tentang perkembangan negosiasi dagang AS-China.

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa Beijing berharap penandatanganan kesepakatan dagang tahap satu di AS akan menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Xi, namun pihak Beijing juga membuka opsi bagi Xi untuk menyambangi AS tanpa label kunjungan kenegaraan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross optimistis bahwa kesepakatan dagang tahap satu antara AS dan China akan bisa diteken pada bulan ini juga. Sementara itu, Trump sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa jika kedua negara benar berhasil menyepakati kesepakatan dagang tahap satu, penandatanganan akan digelar di AS.

“Pertama-tama, saya ingin meneken kesepakatan dagang,” kata Trump di Gedung Putih kala berbicara di hadapan reporter, Minggu (3/11/2019), seperti dilansir dari Bloomberg.

“Lokasi penandatangan kesepakatan dagang, untuk saya, sangatlah mudah (untuk ditentukan).”

Untuk diketahui, pada awalnya AS dan China berencana untuk meneken kesepakatan dagang tahap satu di Chile, kala Trump bertemu dengan Xi di sela-sela gelaran KTT APEC. Namun, rencana tersebut kemudian dipertanyakan menyusul keputusan Chile untuk membatalkan gelaran tersebut, seiring dengan aksi demonstrasi yang tak kunjung padam di sana.

Bagi beberapa pihak, kesepakatan dagang AS-China dipandang bisa menjadi kunci bagi perekonomian kedua negara untuk menghindari hard landing alias perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 International Monetary Fund (IMF) mencatat perekonomian AS tumbuh sebesar 2,857%, menandai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2015.

Pada tahun 2019, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS melambat menjadi 2,6%. Untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan kembali merosot menjadi 1,9% saja.

Beralih ke China, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019 diproyeksikan melandai ke level 6,2%, dari yang sebelumnya 6,6% pada tahun 2018. Pada tahun depan, pertumbuhannya kembali diproyeksikan melandai menjadi 6%.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending