Connect with us

Ekonomi Global

Kesepakatan Brexit di Bawah Boris Johnson, Yay or Nay?

Published

on


Finroll.com – Untuk beberapa minggu ke depan, matahari mungkin tidak bersinar tetapi ibukota Skotlandia, Edinburgh, akan tetap menikmati sorotan.

Jalan-jalan dipenuhi puluhan ribu pengunjung di sana untuk menikmati hamparan hiburan: musik, komedi, drama, ratusan pertunjukan akan digelar untuk memeriahkan Edinburgh Fringe Festival.

Tetapi dliuar kemeriahkan itu, sebuah ketegangan bakal memuncak bagi keberlangsungan Ingris Raya dan Skotlandia secara bersamaan.

Tensi tinggi tersebut tak lepas dari ultimatum PM Boris Johnson yang akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang, dengan atau tanpa kesepakatan.

PM Boris Johson bersikeras meskipun berbagai institusi ekonomi di Inggris, termasuk Bank Sentral, sudah memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menjerumuskan Inggris ke resesi ekonomi yang berkepanjangan.

Ke-27 pemimpin Uni Eropa mengatakan, mereka telah membahas semua opsi dalam tiga tahun terakhir untuk memperlancar Brexit, sekalipun sedih dengan keputusan Inggris meninggalkan blok itu. Uni Eropa menegaskan, Kesepakatan Brexit yang sudah disetujui pemerintah Inggris di bawah Theresa May adalah tawaran terbaik dan tidak akan ada lagi negosiasi ulang.

Dikutip dari abcnews, proposal setebal 585 halam tersebut telah berulang kali dibawa oleh PM terdahulu Theresa May ke sidang perlemen, namun tidak pernah mendapat persetujuan. Pengamat dari berbagai latar belakang di Inggris juga meragukan bahwa Boris Johnson akan berhasil meloloskan kesepakatan itu.

Hambatan utama dalam negosiasi adalah soal perbatasan antara Irlandia, yang anggota Uni Eropa, dan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris. Uni Eropa menuntut tidak boleh ada kontrol di perbatasan itu, karena khawatir ketegangan akan kembali muncul, yang dulu telah menyulut perang saudara selama puluhan tahun.

Pemerintahan Inggris dibawah Boris Johsan akan mencoba meratifikasi kesepakatan Brexit ysng sudah ada, termasuk soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris dan sebaliknya, perluasan berbagai pakta keamanan dan kerja sama diplomatik.Pada saat yang sama dia mempertanyakan, apa Inggris memang harus melunasi tunggakan iuran sebesar 43 miliar euro.

Apakah Uni Eropa akan menyetujui proposalnya, atau Inggris benar-benar akan keluar tanpa kesepakatan sama sekali, masih belum jelas. Yang pasti, jika terjadi No Deal Brexit, hal itu akan menjadi kegagalan diplomatik yang spektakuler, dan Boris Johnson bisa jadi PM terakhir di Inggris. (*)

Ekonomi Global

Berdasarkan Laporan Keuangan Semester I/2019, Laba Bersih PGN Terus Turun

Published

on

Finroll.com — Berdasarkan laporan keuangan semester I/2019 PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) membukukan penurunan laba bersih 69,87 persen secara tahunan pada semester I/2019.

Emiten berkode saham PGAS itu membukukan pendapatan US$1,78 miliar pada semester I/2019. Realisasi itu turun 6,80 persen dari US$1,91 miliar periode yang sama tahun lalu.

Dari data tersebut perseroan mengantongi laba bersih US$54,04 juta. Pencapaian tersebut lebih rendah dari US$179,38 juta pada semester I/2018.
Dalam siaran persnya.

Manajemen PGAS menyebut pendapatan yang dikantongi setara dengan Rp25,4 triliun. Jumlah itu menggunakan asumsi kurs rata-rata semester I/2019 sebesar Rp14.195 per 1 dolar Amerika Serikat.

Sementara sumber pendapatan yang dikantongi perseroan berasal dari penjualan gas US$1,33 miliar, penjualan minyak dan gas US$196,2 juta, transmisi gas US$164,3 juta, serta pendapatan usaha lainnya US$97,19 juta.

Perseroan melaporkan laba operasi US$252,03 juta pada semester I/2019. Akan tetapi, kinerja keuangan periode tersebut dibayangi beban non-cashdi antaranyaimpairmentdan selisih kurs.

Sekretaris Perusahaan Perusahaan Gas Negara Rachmat Hutama mengatakan, di tengah tantangan bisnis domestik dan global yang sangat dinamis, perseroan mampu meningkatkan pangsa pasar gas bumi melalui penambahan jumlah pelanggan dan perluasan infrastruktur sebagai sub-holdingGas.” ujarnya.

Rachmat mengungkapkan sepanjang semester I/2019 perseroan menyalurkan gas bumi sebanyak 2.938 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD).

Secara detail, volume gas distribusi 932 BBTUD dan volume transmisi gas bumi 2.006 BBTUD. Jumlah pelanggan yang dilayani perseroan lebih dari 350.000.

Cakupan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 kilometer (km) termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3.800 km.

Lebih lanjut Dia menyatakan PGN akan terus membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi. Hal itu sejalan dengan tingginya kebutuhan energi di dalam negeri yang menjadi peluang bagi perseroan untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi di berbagai daerah.

“Kebutuhan energi di dalam negeri yang semakin besar menjadi tantangan bagi PGN untuk menyediakan gas bumi yang akan menciptakan multiplier effect luas bagi sektor industri dan ekonomi nasional.

Infrastruktur akan tetap menjadi fokus PGN untuk mengalirkan gas bumi dari hulu hingga ke konsumen,” imbuhnya.(red)

Continue Reading

Ekonomi Global

Untuk Kembangkan Panas Bumi, Pertamina Siapkan Rp 38 Triliun

Published

on

Keterangan foto : Ilustrasi

Finroll.com — Investasi sebesar US$ 2,68 miliar atau setara Rp 38,05 triliun telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 440 MW sampai dengan 2026. Investasi tersebut akan diberikan kepada anak usahanya, yakni Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Dharmawan Samsu selaku Direktur Hulu Pertamina menjelaskan, hal tersebut merupakan bentuk dukungan korporasi yang kuat untuk mengembangkan sektor panas bumi.

“Geothermal adalah salah satu area fokus Pertamina, karena dari segi ekonomi relatif stabil, tidak seperti volatilitas dalam lingkungan minyak dan gas. Ini membantu peran kami dalam memastikan keamanan energi Indonesia. Merupakan suatu keistimewaan bahwa kami memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia yang khas,” tutur Dharmawan dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2019, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Di sisi lain, PGE hadir dalam 94% kapasitas terpasang di Wilayah Kerja Geothermal Indonesia, dengan 32% operasi sendiri & 62% Joint Operations Contract (JOC).

Sementara Direktur Utama PGE Ali Mundakir menjelaskan, saat ini sudah ada 617 MW kapasitas terpasang PLTP, dan akan bertambah 55 MW dengan beroperasinya PLTP Lumut Balai pada September 2019 ini.

Ali mengatakan, COD tahun ini merupakan unit yang pertama dengan kapasitas sebesar 55 mega watt (MW) Di 2020, kata Ali akan ada COD untuk unit kedua sebesar 55 MW. Sehingga total kapasitas PLTP Lumut Balai sebesar 2×55 MW atau 110 MW.

“Biasanya antara unit satu dan unit dua jedanya enam bulan,” kata Ali.

Adapun pembangkit listrik milik PGE yang saat ini telah beroperasi yakni PLTP Kamojang di Jawa Barat berkapasitas 235 MW, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara 120 MW, PLTP Ulubelu di Lampung 220 MW, PLTP Sibayak di Sumatra Utara 12 MW, dan PLTP Karaha di Jawa Barat 30 MW.

Seperti dilansir dari laman CNBC. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tiga pembangkit geotermal berkapasitas total 180 MW akan beroperasi komersial pada 2019. Tiga pembangkit geotermal tersebut yakni PLTP Muaralaboh Unit I berkapasitas 80 MW, PLTP Sorik Merapi Unit I berkapasitas 45 MW, dan PLTP Sokoria Unit I berkapasitas 5 MW.

Hingga saat ini, pemanfaatan kapasitas total terpasang energi panas bumi di Indonesia adalah sebesar 1.948,5 MW. Sementara itu pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan target pengembangan Panas Bumi sebesar 7.242 MW pada tahun 2025.(red)

Continue Reading

Ekonomi Global

ESDM Mencatat Nilai Impor Minyak Indonesia Menyusut Sekitar US$1,66 Miliar

Published

on

Finroll.com — Dari hasil catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nilai impor minyak Indonesia menyusut sekitar US$1,66 miliar pada periode Januari-Juli 2019. Penurunan tersebut berkat pelaksanaan mandatori campuran biodiesel 20 persen ke minyak solar (B20) yang dilakukan sejak tahun lalu.

Penghematan nilai impor minyak berasal dari realisasi penggunaan biodiesel di dalam negeri yang mencapai 2,94 juta kiloliter (kl) selama Januari-Juli 2019.

“Kami evaluasi berapa penghematan dari penyerapan B20. Itu dari berkurangnya impor solar,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, seperti di lansir dari laman CNN Indonesia, di Jakarta, Rabu (13/8/2019).

Meski berhasil menghemat nilai impor minyak, kinerja penggunaan biodiesel di dalam negeri sejatinya masih belum mencapai setengah dari target. Padahal, sudah mencapai tujuh bulan. Tercatat, realisasi penyaluran biodiesel baru 47,41 persen dari target pemerintah sepanjang tahun yang mencapai 6,2 juta kl.

Kondisi itu tak lepas dari realisasi penyaluran biodiesel per bulan yang berada di kisaran 80-90 persen dari target bulanannya.

“Pencapaiannya 97 persen dari target (per Januari-Juli 2019), ya ini masih bisa ke 100 persen,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM pernah menyatakan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran B20 adalah penyediaan kapal penampungan terapung (floating storage) yang belum rampung. Rencananya, floating storage akan disediakan di Balikpapan dan Tuban sebagai tempat penyimpanan B20 ke daerah-daerah industri.

Penyediaan floating storage itu biayanya ditanggung oleh produsen Bahan Bakar Nabati (BBN), penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Namun, penyediaan floating storage di Tuban yang menjadi hub penyalur B20 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih belum berjalan. Pasalnya, kondisi perairan yang tidak memungkinkan.

Selain itu, penyaluran belum optimal karena penyesuaian titik serah penyaluran BBN pencampur B20 fatty acid methyl esters (fame) ke PT Pertamina (Persero) dari 112 titik menjadi 29 titik yang memerlukan waktu. Penyederhanaan ini dilakukan sejak Januari lalu.

Terkait uji coba B30, Arcandra masih enggan membagi hasil evaluasi sementaranya. Sebelumnya, uji coba penggunaan B30 dilakukan sejak pertengahan Juni lalu hingga Oktober mendatang. Ia hanya menekankan bahwa hasil evaluasi baru bisa dipaparkan ketika pelaksanaan program benar-benar selesai.

“B30 masih dalam uji coba, nanti terakhir di Oktober. Sekarang kami masih evaluasi sambil jalan,” pungkasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending