Connect with us

Ekonomi Global

Kesepakatan Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak

Published

on


FINROLL.COM, Jakarta — Harga minyak cenderung menguat pada akhir perdagangan Selasa (14/1) waktu AS, setelah melorot lima hari berturut-turut. Penguatan harga minyak mentah dunia terjadi jelang kesepakatan dagang AS dan China, dan berkurangnya tensi ketegangan Timur Tengah.

Minyak mentah berjangka Brent naik 29 sen atau 0,5 persen menjadi US$64,49 per barel. Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) berakhir 15 sen atau 0,3 persen lebih tinggi menjadi US$58,23 per barel.

Data American Petroleum Institute (API) menunjukkan stok minyak mentah AS meningkat di luar dugaan pada pekan lalu. Yakni, sekitar 1,1 juta barel dalam sepekan terakhir hingga 10 Januari 2020.

Sementara itu, Badan Informasi Energi AS (EIA) akan melaporkan data persediaan resmi pemerintah pada Rabu pagi waktu setempat.

Para analis mengatakan minyak menemukan dukungan teknis setelah WTI turun ke level terendah dalam sepekan di US$57,72, sebelum memantul dari rata-rata pergerakan 200 hari.

Penandatanganan perjanjian dagang fase I antara AS dan China diharapkan dilakukan pada Rabu (15/1) waktu setempat, yang akan menandai langkah besar dalam mengakhiri pertikaian yang memangkas pertumbuhan global dan mengurangi permintaan minyak.

“Harga minyak untuk sementara rebound, sehingga investor menunggu perkembangan selanjutnya di bidang perdagangan dan apakah terlihat kenaikan yang kuat dengan permintaan global setelah kesepakatan perdagangan fase-satu,” Edward Moya, Analis pasar senior di OANDA di New York.

Sumber yang mengetahui kesepakatan dagang mengatakan China telah berjanji untuk membeli lebih dari US$50 miliar pasokan energi dari AS selama dua tahun ke depan.

Sementara itu, di tengah perselisihan perdagangan, impor minyak mentah China melonjak 9,5 persen pada 2019. Ini merupakan rekor dalam 17 tahun terakhir.

Penurunan harga minyak baru-baru ini dikarenakan investor melepas posisi bullish yang dibangun setelah pembunuhan jenderal senior Iran dalam serangan udara AS.

Di AS, Badan Informasi Energi AS (EIA) memproyeksikan laju pertumbuhan produksi minyak akan melambat menjadi 3 persen pada 2021 atau terendah sejak 2016.

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Business

Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju

Published

on

By

Ekonom menilai naik kelas RI dari negara berkembang ke negara maju demi kepentingan AS mengurangi defisit. Ilustrasi. (TopBusiness).

Jakarta, CNN Indonesia — Amerika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju.

Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju.

Dalam Countervailing Duty Laws atau Undang-undang Bea Masuk Tambahan, USTR diberi kewenangan untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengeluarkan negara dalam kelompok berkembang.

Sementara, dalam perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM) disebutkan, negara yang belum mencapai status negara maju berhak atas perlakuan khusus, yakni de minimis ambang batas (threshold) pemberian subsidi impor.

Negara berkembang diberikan toleransi thresholds de minimis subsidi atas barang impornya ke AS sebesar 2 persen. Sedangkan negara maju toleransinya akan lebih rendah yaitu 1 persen.

“Artinya, negara berkembang boleh mensubsidi harga barang yang mereka jual ke AS sebesar 2 persen dan negara maju hanya boleh mensubsidi maksimal 1 persen,” jelas Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Senin (24/2) kemarin.

Ia berpendapat perubahan status Indonesia hanya berlaku di WTO. Pengaruhnya, hanya pada thresholds de minimis subsidi impor, bukan pada fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) dalam bentuk keringanan bea masuk dari AS.

Untuk diketahui, data Kementerian Perdagangan menyebutkan AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8 digit. Dari jumlah tersebut, Indonesia mendapatkan fasilitas GSP untuk 3.572 pos tarif.

Lebih lanjut, fasilitas ini diberikan hanya kepada negara berkembang serta dievaluasi secara berkala. Saat ini, AS tengah mengevaluasi pemberian fasilitas GSP tersebut. “Kami baru mendapatkan klarifikasi dari USTR bahwa ini hanya berlaku untuk status Indonesia di WTO. Jadi tidak ada pengaruh ke GSP,” katanya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan. Ia bilang perubahan status Indonesia tidak mempengaruhi fasilitas GSP. Proses evaluasi fasilitas GSP oleh AS hampir final, yakni 90 persen. “Tidak ada hubungannya (dengan GSP). Jadi, suatu hal yang berbeda. USTR sudah komunikasi dengan kami dan tidak ada pencabutan,” ujarnya.

Justru, ia menilai kenaikan kelas ini menjadi hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Sebab, ini menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia dinilai secara positif oleh AS. “Saya pikir malah semakin meningkat karena dari negara berkembang ke negara maju. Intinya, kami sambut baik dan tidak ada hubungannya dengan GSP,” imbuhnya.

Indonesia naik kelas bersama belasan negara lainnya, antara lain Brasil, India, Argentina, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan,Bulgaria, Romania, Kolombia, Kosta Rika, Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina. AS juga memberikan predikat negara maju bagi negara tetangga, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira tak melihatnya dengan ‘kacamata’ serupa. Ia menilai naik kelas versi AS itu, lambat laun akan menghapus fasilitas GSP yang diterima RI. Ia bahkan meragukan penjelasan AS kalau pengaruhnya hanya kepada de minimis threshold pemberian subsidi impor.

“Karena tidak mungkin AS akan memakai standar ganda soal definisi developed (negara maju) dan least developed country (negara berkembang) untuk WTO maupun GSP,” tutur dia.

Ia menduga tujuan kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS. Mengutip CNN, neraca perdagangan AS defisit sebesar US$616,8 miliar pada 2019. Namun, angka defisit itu menyusut pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir.

Pada 2018, defisit dagang AS melonjak dan mencatatkan rekor tertingginya dalam 10 tahun terakhir sebesar US$621 miliar. Berkurangnya angka defisit ditengarai karena kebijakan perang dagang AS dengan China. Itu membuktikan proteksi dagang AS membuahkan hasil.

Indonesia, sambung Bhima, menjadi salah satu negara yang menyumbang defisit pada perdagangan AS. Maklumlah, AS tercatat tekor US$9,58 miliar dalam perdagangan dengan RI di tahun lalu. “Jadi ini satu paket, bahwa tujuan akhirnya mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, arahnya ke sana,” imbuhnya.

Apabila kekhawatiran Bhima benar terjadi, yaitu pencabutan fasilitas GSP, maka pukulan kepada ekspor tak terelakkan. AS adalah pasar tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non migas ke AS mencapai US$17,68 miliar di 2019 atau 11,41 dari total ekspor non migas.

Besarnya ekspor tersebut tak lepas dari kemurahan hati AS. Kementerian Perdagangan memaparkan nilai ekspor barang yang memanfaatkan fasilitas GSP naik 20 persen dari US$2 miliar menjadi US$2,5 miliar pada periode Januari-November 2019. Pada 2018, nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP tumbuh 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar.

Sementara itu, produk-produk yang menggunakan skema GSP, antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. Jika GSP dicabut, maka ekspor produk terkait akan ikut terguncang.

Karenanya, menurut Bhima, Indonesia masih membutuhkan fasilitas tersebut. “GSP sudah jelas fasilitas untuk least developed country. Kalau status Indonesia naik jadi negara maju, ya pasti ada konsekuensi ke GSP. Fasilitas perdagangan akan dicabut,” terang dia.

Pernyataan Bhima juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan tertulis menyebut Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menambahkan penilaian sebagai negara maju yang berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam G20 kurang relevan. Sebab, G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia kurang lebih 269 juta jiwa, wajar jika Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) Indonesia masuk dalam kategori G20. “Kalau kami lihat indikator negara bekembang ke negara maju hampir tidak ada yang Indonesia penuhi, kecuali satu hal kita masuk ke G20. Tetapi G20 hanya perkumpulan didasarkan besarnya GDP,” paparnya.

Jika ditengok dari pendapatan per kapita, Indonesia masih jauh dari syarat tersebut. Bank Dunia menyebutkan indikator negara maju adalah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar US$12.375. Sedangkan Indonesia baru mencapai US$4.174,9 per kapita pada 2019.

Karenanya, ia sependapat dengan Bhima jika kebijakan itu bermaksud menekan defisit dagang AS. Disamping itu, ia menilai ada muatan politis dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun ini.

“Jadi kalau dilihat dari muatannya lebih politis ketimbang teknis. AS akan menghadapi pemilu, sehingga ini menjadi salah satu jualannya Trump,” ucapnya.

Selain dari sisi perdagangan, perubahan status menjadi negara maju membuat Indonesia kehilangan fasilitas Official Development Assistance (ODA). Melalui fasilitas ini, Indonesia sebagai negara berkembang bisa mendapatkan suku bunga rendah sebesar 0,25 persen ketika menarik pinjaman.

Namun, sebagai negara maju Indonesia harus mengikuti ketetapan suku bunga yang berlaku di pasar keuangan global. “Dengan perubahan status ini mereka bisa saja semakin ageresif karena treatment-nya bukan lagi negara berkembang tapi negara maju,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fithra menilai pemerintah harus mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek ia menyarankan pemerintah melego USTR terkait kebijakan tersebut.

Dalam jangka panjang, ia menilai Indonesia butuh peta jalan pengembangan pasar non tradisional sehingga mengurangi konsentrasi ekspor kepada AS dan China. Konsentrasi ekspor hanya pada dua negara, kata dia, sangat rentan dengan gejolak.

Senada, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menyatakan Indonesia tak selamanya dapat bergantung pada kemurahan hati AS dalam bentuk fasilitas GSP. Toh, AS sendiri sudah mensinyalkan pencabutan GSP tiap tahunnya.

“Tapi kita selalu usaha supaya AS tidak cabut fasilitas itu, jadi kita perlu mempersiapkan diri karena tidak mungkin seterusnya dibantu,” tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti Sakti mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas ODA sejak 2004. Hal ini karena Indonesia sudah berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah (middle income country).

Ia menyatakan hilangnya fasilitas itu membuat Indonesia tidak lagi mendapatkan pembiayaan alias kredit dari eksternal untuk pembangunan sosial, dan ekonomi di dalam negeri.

“Keberhasilan pembangunan di Indonesia sudah membuat Indonesia naik kelas sejak 2004 lalu menjadi middle income country, sehingga tidak lagi mendapatkan fasilitas pinjaman ODA,” ungkap Nufransa.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Akal Licik Mencabut Status Indonesia Dari Daftar Negara Berkembang

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara menilai langkah Presiden AS Donald Trump mencabut status Indonesia dari daftar negara berkembang sebagai muslihat menekan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia.

Dengan demikian, fasilitas yang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang, seperti pemotongan bea masuk, ikut dicoret. “Barang ekspor Indonesia ke pasar AS nanti akan dikenakan bea masuk yang lebih mahal, ini akal liciknya Trump saja,” terang Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/2).

Selama ini, sambung dia, RI menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP). GSP atau fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum adalah fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

Pelaku usaha negara-negara berkembang kerap menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. “Kalau Indonesia tidak masuk GSP lagi, kita akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk,” ujarnya.

Ia khawatir, ekspor tujuan AS terancam turun, khususnya sektor tekstil dan pakaian jadi. Ujung-ujungnya, akan memperlebar defisit neraca dagang. Indonesia sendiri mencatat defisit neraca dagang pada Januari 2020 sebesar US$864 juta.

“Tercatat dari Januari-November 2019 ada US$2,5 miliar nilai ekspor Indonesia dari pos tarif GSP, dengan total 3.572 produk indonesia yang menikmati GSP,” kata Bhima.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas pengurangan bea masuk.

“Dalam konteks ini, saya rasa pertimbangannya lebih ke politis daripada teknis, yaitu ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima oleh negara berkembang. Kita sekarang menerima fasilitas GSP. Pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status RI,” imbuh dia.

lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau USTR. Selain Indonesia, China dan India juga dicoret dari daftar tersebut.

Trump mengkritisi mengenai negara-negara ekonomi besar, seperti China dan India, yang dikategorikan sebagai negara berkembang, sehingga mendapat preferensi khusus.

Menurut Trump, hal itu tidak adil, mengingat negara-negara yang menyandang status negara berkembang memperoleh pemotongan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor dan impor.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

AS Coret RI Sebagai Negara Berkembang, Kini Jadi Negara Maju!

Published

on

By

Beberapa negara yang semula ada di daftar negara berkembang seperti China, Brazil, India kini naik kelas jadi negara maju. Termasuk juga Indonesia dan Afrika Selatan, sebagaimana pengumuman USTR yang dikutip dari The Star, Minggu (23/3/2020).

FINROLL.COM —Amerika Serikat lewat US Trade Representative (USTR) merevisi daftar kategori negara berkembang mereka untuk urusan perdagangan internasional.

Beberapa negara yang semula ada di daftar negara berkembang seperti China, Brazil, India kini naik kelas jadi negara maju. Termasuk juga Indonesia dan Afrika Selatan, sebagaimana pengumuman USTR yang dikutip dari The Star, Minggu (23/3/2020).

Revisi daftar ini sebenarnya untuk mempermudah Amerika Serikat melakukan investigasi ke negara-negara tersebut, mencari tahu apakah terdapat praktik ekspor yang tidak fair, seperti pemberian subsidi untuk komoditas tertentu.

Wakil Direktur Perwakilan China untuk WTO di Beijing, Xue Rongjiu, malah keberatan dengan pengumuman USTR tersebut. Menurutnya, dengan status ini dan upaya investigasi yang akan dilakukan AS adalah bukti bahwa negara adidaya tersebut meremehkan sistem perdagangan multilateral negara-negara lain.

“Aksi uniliteralis dan proteksionis mereka justru akan mengganggu kepentingan China dan anggota WTO lainnya,” kata Xue Rengjiu.

China, kata dia, sudah membuktikan sistem dagangnya yang multiletaral dengan beberapa rekan negara berkembang maupun negara maju, selama ini cukup efektif dengan negosiasi yang terjalin.

USTR sendiri mengumumkan revisi daftar ini pada 10 Februari lalu, mengatakan landasannya memasukkan Indonesia dan China ke negara maju karena patokan mereka yang berlaku pada 1998 sudah tak sesuai zaman lagi.

Untuk memperbaharui datanya, USTR mengaku mempertimbangkan beberapa faktor mulai dari pertumbuhan ekonomi dan tentu saja aktivitas perdagangan secara global.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending