Connect with us

Opini

Ketenangan Jenderal Sigit

Penulis: H. Albiner Sitompul, Ketua Umum Jam’iyah Batak Muslim Indonesia

Published

on


“Ketenangan adalah Kekuatan Lahir dan Bathin”. Ungkapan itu merupakan hasil penalaran Ketua Umum Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) H. Albiner Sitompul, S.IP, M.AP selama pengabdiannya kepada negara, sejak tamat Akmil 1988 di Satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Kepresidenan dan Lembaga Ketahanan Nasional RI serta memimpin beberapa yayasan dan Organisasi Masyarakat Umum maupun Islam.

Ketenangan membutuhkan sebuah intuisi. Sementara intuisi itu merupakan hidayah yang diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengaasih dan Penyayang kepada ummat NYA yang dekat kepada Nya dalam melaksankan setiap tugasnya kepada Negara. Intuisi akan selalu hadir mendampingi seseorang yang paham, bahwa dalam melaksankan tugasnya adalah Kehendak Tuhan Yang Maha Esa, untuk melayani masyarakat.

Demikianlah intuisi akan hadir terus menerus pada saat pelaksanakan tugas- tugas yang berikutnya. Seseorang yang diberi hidayah oleh Allah SWT menjadi pembeda dalam pelaksanaan tugas ummat NYA, akan menjadi teladan kepada orang lain yang menyadari Keagungan Tuhan. Namun hidayah itu kadang menimbulkan kecemburuan pula bagi seseorang yang tidak memahami Yang Maha Kuasa, seperti cemburunya Syeitan kepada Nabi Adam AS. Seseorang yang diberi hidayah akan lebih banyak menerima cobaan dari pada orang yang belum diberi hidayah. Kepercayaan kepada Tuhan dengan berserah secara tulus dan ikhlas, itu juga yang dapat memperkuat ketenangannya menghadapi cobaan, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan dari pemerintah dalam menghadapi COVID-19.

Intuisi Sang Jenderal

“Sigit” itulah yang disebut banyak orang ketika melihat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo di media sosial dan ketika berdialog ringan dan berat dengannya. Sosok tokoh di jajaran Kepolisian RI, tetap bersahaja dan tenang bila ditanya tentang perjalanan kariernya.

Patut ditelaah langkah-langkah hidupnya dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Kesatuan yang memiliki jargon Melindungi, Mengayomi dan Melayani masyarakat tersebut dibuktikkannya secara profesional, modern dan terpercaya. Mengapa? Artikel ringkas dan sederhana ini menyodorkan berbagai macam prestasi yang merupakan Anugrah yang dimiliki pria berusia 51 tahun ini dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jenderal lulusan 1991 dari Akademi Kepolisian, ketika penulis bertanya, ternyata dia tidak pernah henti memohon ketenangan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Pemurah dalam setiap menjalankan tugas-tuganya. Hal ini juga ditunjukkannya, ketika memangku jabatan Kabareskrim, sebuah jabatan yang banyak didambakan orang lain, dia tetap tidak lupa bersyukur atas Anugrah Tuhan dan berterimakasih kepada sesama serta bermohon kepada Tuhan tetap memberi ketenangan lahir dan bathin dalam menghadapi jalan terjal dengan ragam tantangan dan rintangan.

Entri point “ketenangan” itulah kemudian menjadi penilaian penulis yang menarik untuk diteladani dari “Sigit”. Di samping itu, dalam catatan Majalah Tempo, Jenderal Sigit merupakan Perwira yang meraih pangkat Komisaris Jenderal Polisis angkatan 91 dan Perwira termuda yang menjabat sebagai Kabareskrim dalam kurun satu dekade terakhir.

Olahan ketenangan dalam melaksanakan amanah dapat dibaca dari riwayat perjalanan hidupnya. Pertama, ketika dipromosikan tahun 2009 mengisi Kapolres di Pati, beliau dianggap minim prestasi. Kedua, penolakan keras dari MUI Banten ketika menduduki jabatan Kapolda dengan alasan rasis. Ketiga, ketika dipromosikan menduduki amanah sebagai Kabareskrim dengan aroma senioritas dan lainnya.

Tentu terlalu prematur untuk men-skemakan tiga persoalan tersebut, dari berbagai permasalahan yang dihadapi Jenderal bintang tiga ini. Hanya saja, itu memadai untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan awal sekaligus membuka pintu perkenalan, bagi siapa saja. Namun, tempahan ketenangan dan lingkungan zona kerja, menjadi daya tarik tersendiri dalam membangun keuletannya. Tidak heran, akhirnya interaksi sosialnya dengan para Ulama yang intens, ketika beliau bertugas di Jawa Tengah (Pati, Semarang, dan Solo) dan Banten, kota penuh Kyai dan ulama tercipta sebagai peluang untuk sharing kebangsaan dalam melayani masyarakat. Sebut saja misalnya, silaturrahmi Jenderal Sigit dengan Kyai Sahal Mahfudz yang pernah menduduki Ketua MUI dan Dewan Penasehat Pengurus Besar Nahdhatul Ulama.

Jenderal Sigit, mulai dikenal publik saat karirnya tahun 2009, jabatan yang diamanahkan berawal dari Polres Pati, Wakapoltabes Semarang dan Kapolres Surakarta. Prestasi beliau semakin cemerlang, terbukti tahun 2014 dipanggil ke Istana sebagai Ajudan Presiden Joko Widodo, kemudian diamanahkan menjabat sebagai Kapolda Banten 2016, lanjut ke Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Propam Polri tahun 2018 hingga pada posisi strategis sebagai Kabareskrim. Jenderal Sigit terus berupaya menciptakan ketenangan, kedamaian dan kerjasama yang kondusif dalam Melindungi, Mengayomi dan Melayani masyarakat.

Mata publik semakin tertuju pada Jenderal Sigit, akankah mampu membongkar berbagai kasus yang dinantikan masyarakat? sebut saja misalnnya, kasus “penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan“ seperti di peti es kan bertahun-tahun. Ternyata, harapan masyarakat tentang usut kasus tersebut, tidak menunggu lama, dan terbongkar kejahatan penyiraman hingga pelimpahan ke pengadilan dan bahkan sudah putus bersalah oleh hakim.

Belum lama ini, muncul kasus yang membuat laman publik menaruh kecurigaan terhadap lembaga kepolisian atas hapusnya red notice dan surat jalan Djoko Tjandra, seorang buronan kelas kakap selama beberapa tahun. Ternyata, ketenangan dalam kepemimpinan Jenderal Sigit, tanggal 30 Juli 2020 berhasil diringkus di Malaysia.

Beritasatu.com juga memberitakan, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit telah menyelamatkan kerugian negara. Kasus yang berdasarkan hasil audit BPK merugikan negara sebesar US$ 2,7 miliar atau Rp 37 triliun itu bermula saat pemilik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno “bermain mata” dengan dua tersangka lain, yakni Raden Priyono, bekas Kepala Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. BP Migas kini berganti nama menjadi SKK Migas.

Tiga kasus tersebut, walau ada pemain balik layar berstatus sama-sama berbaju coklat dan pemangku kepentingan, dihadapinya dengan tenang dan menyerahkan semua urusannya kepada Tuhan Yang Maha Mengatur, semuanya menjadi Terang benderang, publik pun merasa lega atas ketenangan Jenderal Sigit dalam menegakkan hukum di tengah pemerintah dan masyarakat yang sedang menghadapi pendemi COVID-19.

Tentu masih banyak cobaan yang dihadapinya, erat kaitannya dengan integritas dan profesionalisme Jenderal Sigit. Biarlah waktu yang akan membeberkan fakta-fakta kesetiannya kepada seluruh lapisan masyarakat, institusi, dan pemerintah dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesai yang bersih dan berwibawa.

Teladan Ketenangan

Tidak sedikit manusia yang terjebak dalam berbagai momentum integritas dan profesionalisme ketika berhadapan dengan internal dan desakan arus mafia hukum. Ini membutuhkan kematangan lahir dan bathin serta penuh ketenangan. Tindakan Arogansi dan Anarkis tentu harus dihindarinya dalam tahapan analisis, agar dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas. Inilah kemudian yang menjadi point penting dalam menstranformasikan nilai dari ketenangan. Penulis juga menambahkan, bahwa ketenangan adalah suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan (balance) sehingga menyebabkan seseorang tidak terburu-buru atau gelisah. Dalam bahasa Arab yaitu kata ath-thuma’ninah yang artinya ketentraman hati kepada sesuatu dan tidak terguncang atau resah. Kemampuan menyeimbangkan faktor-faktor psikologis dalam berpikir dan bertingkah laku, inilah kemudian oleh Zakiah Dradjat menyebutnya dengan istilah “sehat mental”.

Kemampuan Jenderal Sigit dalam mewujudkan keharmonisan yang sungguh-sungguh antara faktor jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan, kemampuan juga kemerdekaan dirinya.
Bukan an-sih belaka, fakta-fakta yang berbicara, terintegrasi menjadi sebuah kesimpulan yang memiliki nilai historis atas jejak perjalanan Jenderal Sigit. Berbagai kasus dari internal hingga dihadapkan dengan mafia-mafia hukum, sosok Jenderal Sigit tetap tenang. Inilah, yang diinginkan untuk diteladani oleh siapapun baik di internal kepolisian sebagai corong pelayan masyarakat maupun instansi lain, terlebih untuk generasi bangsa di masa mendatang.

Terakhir

Titik temu bathin antara Jenderal Sigit dan Penulis, memiliki kesamaan kemampuan ber- Intuisi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Intuisi itu yang kemudian membuat setiap individu memiliki kemampuan mengelola“ketenangan” jiwa.

Penulis: H. Albiner Sitompul, Ketua Umum Jam’iyah Batak Muslim Indonesia

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Advertisement Valbury

Opini

Tutupi Positif Covid, Airlangga Teladan Buruk Pejabat Negara

Published

on

JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi buah bibir masyarakat sejak beberapa hari lalu. Kalangan Istana pun turut terkena imbasnya.

Kritikan yang muncul tak lepas dari sikap Airlangga yang tak terbuka soal positif terinfeksi virus corona (Covid-19), tiba-tiba mendonorkan plasma konvalesen pada senen lalu (18/01/2020).

Walhasil, publik terutama warganet langsung mengkritik ketidakjujuran Airlangga selaku pejabat tinggi negara.

Media sosial ramai. Warganet mengingatkan bahwa selama ini masyarakat kerap diminta untuk jujur ketika positif terinfeksi virus corona. Tujuannya, agar pelacakan virus bisa dilakukan dengan optimal, sehingga penularan bisa ditekan. Namun, Airlangga justru menunjukkan sikap sebaliknya.

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga turut mengkritisi. Dia mengingatkan bahwa publik akan selalu melihat tindak tanduk pejabat tinggi negara. Seharusnya, pejabat memberikan teladan.

“Semua pejabat publik mesti menjadi contoh. Pemberitahuan kita kena Covid-19 mesti transparan,” kata Mardani ,Selasa (19/1).

Selain Airlangga, Istana Negara juga turut menjadi bulan-bulanan kritik di media sosial. Bermula dari pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang mengaku tidak tahu Airlangga pernah positif Covid-19.

“Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi,” kata Heru kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/1).

Pola komunikasi Istana dengan pejabat tinggi negara kemudian menjadi sorotan lantaran sampai tidak mengetahui Airlangga pernah positif Covid-19.

Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono juga turut menyoroti. Dia mempertanyakan Kasetpres Heru Budi Hartono yang mengaku tidak pernah mendapat laporan terkait Airlangga pernah menjadi orang tanpa gejala (OTG). Pola komunikasi di kalangan istana pun dipertanyakan.

“Lah kalau Kasetpres model kayak gitu alias tidak punya inisiatif dalam membantu kerja kerja presiden , maka banyak pesan pesan dan program president untuk rakyat yang terbengkalai,” kata Arief.

Setelah menjadi buah bibir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lalu mengeluarkan pernyataan. Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina mengatakan pelacakan sudah dilakukan untuk menekan penularan virus corona saat Airlangga positif terinfeksi 2020 lalu.

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif covid-19 pada 2020 lalu dan saat itu sudah diterapkan 3T (testing, tracing dan treatment) secara optimal,” ujarnya, Selasa (19/1).

Ancaman Pidana

Ahli pidana dari Universitas Indonesia Mudzakir menilai Airlangga dapat dipidana lantaran tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya saat positif terinfeksi virus corona.

Menurut Mudzakir, polemik Airlangga ini mirip dengan kasus yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Diketahui, Rizieq bersama dengan Direktur RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyembunyikan rekam medis terkait virus corona.

“Semestinya, kalau kasus yang sama dikenakan pasal yang sama juga. Artinya dijadikan tersangka sama seperti Rizieq,” tutur Mudzakir.

Senada, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa penegak hukum tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan.

“Saya kira penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Terhadap Menko Perekonomian ini harus ditindak, disamakan dengan perlakuan hukum terhadap Rizieq Shihab, agar tidak terkesan hukum menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Opini

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf : Memimpin Tanpa Beban Politik Ala Jokowi

Published

on

FINROLL.COM – Pada akhir periode pertama menjabat Presiden RI, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin. Ia menyinggung statusnya sebagai petahana memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi [pada Pilpres 2024],” ungkapnya di Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.

“Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” lanjutnya.

Ia tak merinci lebih jelas beban yang dimaksud bisa dilepaskan di periode kedua. Hanya satu hal yang pasti, berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jokowi memang tidak dapat mencalonkan kembali setelah menyelesaikan jabatannya di periode kedua.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya. Namun hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu.

Mestinya, sambung Karyono, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya. Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik.

“Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf 50 persen dari parpol,” ujar Karyono kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (13/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres berturut-turut, yakni Gerindra. Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua.
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 23 Oktober 2019. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

“Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik. Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan,” jelasnya.

Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik. Yang teranyar Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejak draf masih disusun pemerintah sampai diketok di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes. Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat.

Namun seolah tak digubris, pembahasan UU Cipta Kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi pemerintah.

Sikap kompak pemerintah dan DPR ini bukan hanya sekali terjadi di periode kedua Jokowi. Fenomena serupa juga terjadi saat Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penanganan dampak Covid-19 yang dijadikan UU oleh DPR.

Perppu tersebut mulanya dikritik karena memberi imunitas bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana, perdata dan tata usaha negara. Ini dinilai dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

Perppu ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh elemen masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dalam gugatan berbeda.

Menurut Karyono, ini merupakan dampak dari gemuknya koalisi pemerintahan Jokowi yang juga menduduki mayoritas 70 persen kursi di DPR. Visi politik maupun kebijakan yang dikerahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak banyak mendapati halangan.

Namun, katanya, ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua.

“Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan,” ujarnya.

Lembaga survei Indikator Politik mencatat kepuasan dan kepercayaan publik kepada Jokowi, khususnya di tengah pandemi covid-19. Pada Mei 2020 tercatat kepuasan publik mencapai 66,5 persen. Sedangkan pada Juli angkanya menjadi 60 persen.

Meskipun wabah yang terjadi secara global diduga turut berpengaruh pada penurunan ini, namun Karyono menilai kebijakan yang diambil Jokowi untuk menanggulangi sejumlah isu dan fenomena nasional juga berpengaruh.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menduga yang dimaksud Jokowi dirinya tak lagi memiliki beban di periode kedua bukan hanya perkara politik, tapi tekanan dari pendukungnya secara keseluruhan. Ini termasuk dari masyarakat.

“Artinya apa, [kebijakan] yang saya [Jokowi] buat tidak ada persoalan. Nothing to lose bagi saya. Saya mau buat untuk masyarakat nggak masalah. Kalau saya mau buat untuk partai, ya untung partai tidak akan mengganggu pekerjaan saya (Jokowi),” jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Berkaca pada setahun kepemimpinannya di periode kedua, Asrinaldi mengiyakan bahwa Jokowi tak lagi punya beban. Menurutnya Jokowi tak harus membangun citra dan prestasi di depan parpol, terlebih karena mayoritas berada di rangkulannya.

Ia menduga ada semacam kesepahaman antara Jokowi dan parpol, agar sama-sama mendukung dan tidak menghalangi agenda politik masing-masing. Ini ia sebut dengan pemahaman politik kartel, yakni situasi di mana elite politik melanggengkan kekuasaan dengan cara terselubung.

Dalam hal ini, parpol bisa menjalankan visi politiknya melalui jabatan yang diberikan presiden. Sedangkan kebijakan presiden akan lebih mudah terakomodasi jika disetujui mayoritas parpol.

“Presiden nggak memikirkan sepanjang program dia diakomodir oleh parpol, baik di pemerintah maupun legislatif. Ini yang terjadi, bahasanya politik kartel. Kepentingan partai silahkan, kepentingan saya jangan diganggu,” lanjutnya.

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak ‘omnibus law’ Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.Aksi buruh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan kondisi oposisi dan koalisi yang tak berimbang membuat demokrasi di Indonesia jadi tak sehat. Ia menyebut seharusnya kekuatan partai pada oposisi dan koalisi berimbang untuk menciptakan check and balances.

“Dari awal saya selalu teriak, seluruh partai pendukung Pak Prabowo ada di luar pemerintahan. Pendukung Pak Jokowi partainya monggo memimpin karena memang menang,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Namun hal tersebut tak terjadi. Kecenderungan gagalnya demokrasi berkat ketimpangan koalisi dan oposisi, katanya, tecermin pada UU Cipta Kerja dan pembentukan UU dari Perppu penanganan corona.

“Berlaku lah rumus, power tends to corrupt. Sudah mulai kelihatan, ketika Perppu corona cuma PKS yang menolak,” katanya.

Mardani mengakui posisi menjadi oposisi memang lebih sulit, karena selalu berupaya menjaga dan mengkritik kebijakan pemerintah. Terlebih dengan jumlah oposisi di periode kedua Jokowi yang bersisa dua partai.

Strategi yang bisa dilakukan oleh oposisi untuk memupuk kekuatan melawan pemerintah, katanya, dengan menggandeng kekuatan sipil, media, organisasi masyarakat dan mahasiswa. Hal ini berupaya dilakukan pada UU Cipta Kerja.

“Kami harus vokal dan pandai mengambil angle. Kemarin luar biasa teman-teman demokrat aksi walk out dan mik mati. Itu menyadarkan banyak pihak betapa ada, dalam tanda kutip, ketikdaseimbangan pertarungan di DPR,” lanjutnya. (cnn indonesia)

Continue Reading

Opini

Jalan Panjang Lobi Omnibus Law

Published

on

Senin siang sekitar pukul 14.00, kabar rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) baru diterima. Sebagian anggota DPR kaget informasi baru masuk. Banyak di antara mereka tidak hadir fisik dengan beragam alasan.

Semula rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2020. Justru tiba-tiba dimajukan Senin, 5 Oktober 2020. Keputusan itu setelah rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan untuk membawa RUU Ciptaker untuk disetujui menjadi UU. Rapat tersebut berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober malam.

Kabar tiba-tiba itu membuat anggota Baleg dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, terpaksa harus mengikuti sidang secara daring. Dia beralasan sedang berada di tengah jalan setelah sejak pagi menunggu kepastian jadwal rapat.

Kondisi itu membuat hanya dua orang koleganya berada di rapat paripurna. Kemudian mereka mendapat tugas untuk membacakan pandangan fraksi menyatakan PKS walk out dari pembahasan RUU Ciptaker. “Suasana secara fisik saya memang tidak ada sehingga jam 2 saya pulang kemudian di perjalanan ada berita itu. Saya tidak ada di tempat,” kata Bukhori.

Semua jadwal memang berubah pada Senin siang. Badan Musyawarah DPR sepakat, jadwal rapat dipercepat. Alasannya laju penyebaran Covid-19 di kompleks parlemen kian cepat.

Continue Reading

Trending