Connect with us

Ekonomi Global

Ketika Bayang-Bayang Resesi Ekonomi Kini Menghantui Dunia

Published

on


“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih lambat di hampir 90 persen dunia pada 2019,” ucap Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, dalam pertemuan tahunan IMF pada Selasa (8/10/2019).

Dalam pidato perdana pasca pengukuhannya di lembaga pemberi pinjaman krisis global itu, Georgieva menyatakan ekonomi global saat ini berada dalam kondisi perlambatan yang tersinkronisasi. Perlambatan yang meluas ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun ke tingkat terendah sejak awal dekade.

Karena itu, IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia 2019 dan 2020 dalam laporan “Global Economic Outlook” yang akan dirilis pekan depan. “Angka-angka utama (dalam laporan tersebut) mencerminkan situasi yang kompleks,” imbuh Georgieva.

Analisis terbaru IMF juga menunjukkan bahwa efek kumulatif dari perang dagang dapat mengurangi output produk domestik bruto (PDB) global sebesar USD700 miliar atau sekitar 0,8 persen tahun depan. Angka ini, dalam hitungan IMF, sekitar ukuran seluruh perekonomian negara Swiss.

Bank Dunia (PDF) juga telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,6 persen dari sebelumnya 2,9 persen.

Jurang Resesi di Berbagai Negara
Resesi merupakan periode jatuhnya seluruh kegiatan ekonomi secara signifikan dan berlangsung lebih dari beberapa bulan, yang tampak melalui penurunan produk domestik bruto (PDB) riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir maupun eceran, sebagaimana definisi dari National Bureau of Economic Research (NBER).

Penurunan PDB riil menjadi indikator paling penting dan menjadi bobot penentu yang cukup besar saat resesi terjadi.

Dalam dua tahun terakhir, eskalasi perang dagang yang semakin meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Cina mengakibatkan aktivitas manufaktur dan investasi di seluruh dunia melemah secara substansial. Dampaknya, pelbagai data yang dibeberkan kementerian keuangan dan badan statistik sejumlah negara memperlihatkan pelemahan ekonomi dan ancaman resesi.

Jepang, misalnya, menunjukkan tanda-tanda perlambatan di Kuartal II/2019, terlihat dari pertumbuhan ekonomi April-Juni 2019 hanya 1,3 persen secara tahunan atau melambat dibanding proyeksi awal yang mencapai 1,8 persen.

Ekonomi Jepang diperkirakan memburuk seiring minimnya ekspor, belanja modal, dan konsumsi rumah tangga. Tekanan meluas di sektor manufaktur, berkurangnya produksi besi dan baja, produksi peralatan pabrik dan kendaraan bermotor, dan juga bahan kimia.

“Kurangnya pertumbuhan ekspor karena perlambatan global berdampak besar,” sebut Ekonom Senior Shinkin Central Bank Research Institute Takumi Tsunoda, sebagaimana dilansir Reuters.

Jepang bisa sedikit bernapas lega sebab Presiden AS Donald Trump sepakat untuk memangkas tarif impor bagi peralatan mesin Jepang dan produk lainnya. Ini artinya ancaman terhadap ekspor mobil Jepang ke AS bisa dihindari karena AS tidak akan mengenakan tarif keamanan nasional ‘Section 232’ terhadap kendaraan impor asal Jepang.

Namun hal ini tidak serta merta bisa menyelamatkan kinerja ekspor Jepang. Sebab, para pembuat kebijakan di Negeri Sakura itu tetap khawatir tentang prospek ekonomi Jepang yang semakin gelap mengingat lemahnya permintaan eksternal dan risiko resesi global.

Ekonomi Inggris pun tidak menggembirakan. Pada Kuartal II/2019, Negeri Ratu Elizabeth ini hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen, melambat dibanding kuartal sebelumnya yang menyentuh 1,8 persen. Capaian ini sekaligus menjadi angka terendah sejak 2018.

Sektor konstruksi dan manufaktur Inggris mengalami kontrasi dengan skor indeks masing-masing 49,7 poin. Ini sekaligus menandakan kontraksi ke dua dalam tiga bulan. Sebagai catatan, angka indeks di bawah 50 menandakan kontraksi.

Dilansir BBC, Ekonom HIS Markit Chris Williamson mengatakan ketidakpastian tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit) dan biaya bisnis yang tinggi menjadi biang keladi dari pelemahan pertumbuhan ekonomi Inggris. Dilaporkan Guardian, akhir Oktober menjadi penentuan untuk Brexit dan diperkirakan hal ini akan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian Inggris, Uni Eropa, dan seluruh dunia.

“Kurangnya pertumbuhan berarti meningkatkan kemungkinan ekonomi Inggris tergelincir ke dalam resesi,” kata Williamson, masih dari BBC.

Ekonomi Jerman pun berada di lampu merah dengan anjloknya produksi manufaktur dalam negeri. New York Times melaporkan, ekspor produksi mesin Jerman ke Cina susut signifikan sejak perang dagang terjadi. Indeks PMI manufaktur Jeman yang menyumbang seperlima pertumbuhan ekonomi Jerman turun menjadi 41,7 poin pada September dibanding 43,5 poin pada Agustus 2019, dilansir Reuters.

Indeks tersebut merupakan angka terendah yang pernah dicapai Jerman sejak 2009 saat terjadi krisis keuangan global. “Tren penurunan pesanan baru, yang merupakan pelemahan terburuk selama lebih dari 10 tahun terakhir, sangat mengkhawatirkan, dan terus menyumbang penurunan produksi, lapangan kerja, serta harga,” ucap Ekonom HIS Markit, Phill Smith, masih dari Reuters.

Masih dari Guardian, merosotnya kinerja ekspor membuat PDB Jerman turun 0,1 persen pada Kuartal II/2019. Perusahaan-perusahaan Jerman enggan berinvestasi karena ancaman Trump untuk memperluas jangkauan perang dagang dengan mengenakan tarif pada mobil-mobil pabrikan Jerman yang dijual di AS, masih dari New York Times.

Akibatnya, dilansir Guardian, banyak perusahaan Jerman yang mengurangi produksi dan memangkas ekspor. Tak sedikit pula perusahaan yang memangkas jumlah karyawan. Indeks kepercayaan bisnis di Jerman pun turun drastis dan mencapai level terendah sejak resesi pada 2008.

Ekonomi Singapura terpangkas jadi minus 3,3 persen secara triwulanan. Angka itu turun dari pertumbuhan 3,8 persen pada kuartal I/2019. Menurunnya wisatawan asal Cina juga menekan perdagangan grosir dan eceran Singapura.

“Dengan segala sesuatu yang kita lihat, sangat mungkin akan ada resesi pada Kuartal III/2019 ini,” kata Ekonom Coface, Carlos Casanova, dikutip dari SCMP.

Amerika Semi-Resesi
CNBC melaporkan, Credit Suisse, manajemen sekaligus bank investasi terkemuka di dunia, menilai AS sudah memasuki masa semi-resesi. Melemahnya manufaktur AS menjadi alasan, dengan indeks PMI hanya 47,8 poin pada September yang merupakan level terendah sejak Juni 2019.

“Risiko resesi jelas meningkat,” ungkap Kepala Strategis Ekuitas Credit Suisse AS Jonathan Golub, masih dari CNBC. “Indikator-indikator resesi telah melemah tapi tidak menunjukkan kecenderungan penurunan yang besar.”

Sebelumnya, Nouriel Roubini, professor di NYU Stern School of Business sekaligus ekonom senior urusan internasional di Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih era Clinton, mengidentifikasi 10 risiko penurunan potensial yang dapat memicu resesi di AS dan juga global tahun 2020 mendatang.

Dilansir Guardian, menurut Roubini, perang dagang yang melibatkan AS dan Cina turut menyeret negara-negara lain yang ‘tidak berdosa.’ Sebab, perang dagang dan larangan dalam foreign direct investment (FDI), migrasi dan transfer teknologi dapat memberikan implikasi mendalam pada rantai pasokan global dan meningkatnya ancaman stagflasi (melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan inflasi).

“Lebih buruk lagi, di negara maju, kebijakan untuk merespons krisis masih terbatas. Intervensi moneter dan fiskal di sektor swasta yang digunakan setelah krisis keuangan pada 2008 tidak bisa digunakan untuk mengatasi efek resesi yang sama saat ini,” tulis Roubini.

Advertisement

Ekonomi Global

Waspada Jebakan Hutang China

Published

on

By

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut total utang global menyentuh rekor terbaru yaitu mencapai US$ 188 triliun. Kalau dirupiahkan, nilainya kira-kira Rp 2,64 juta triliun. Wow.

“Jumlah ini adalah 230% dari output perekonomian dunia. Beban utang ini bisa membebani laju pertumbuhan ekonomi. Beban utang akan membuat pemerintah, korporasi, sampai rumah tangga mengetatkan ikat pinggang,” kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, seperti diberitakan AFP.

Oleh karena itu, Georgieva menegaskan bahwa utang harus dikelola secara berkelanjutan (sustainable). Termasuk membuat prosesnya lebih transparan dan mempersiapkan skema restrukturisasi, terutama kepada para kreditur non-tradisional.

Banyak kalangan menilai kreditur non-tradisional yang dimaksud Georgieva adalah China. Ya, Negeri Tirai Bambu memang telah dan sedang gencar memberi utangan kepada berbagai negara terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initatives, ambisi membangun Jalur Sutera modern.

World Pension Council (WPC) mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia saja mencapai US$ 900 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang dibaca oleh China.

Ada beberapa contoh negara yang mendapat utangan besar dari China. Pertama Pakistan, yang pada 2013 menyepakati proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Mega proyek ini ditaksir bernilai total US$ 62 miliar yang dibiayai oleh China Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh China, Silk Road Fund, dan Industrial and Commercial Bank of China.

Meski nilai total proyek CPEC adalah US$ 62 miliar, tetapi TopLine Securities (perusahaan sekuritas di Pakistan) memperkirakan bahwa total utang yang harus dibayar mencapai US$ 90 miliar. Setiap tahun, pembayaran utang untuk proyek CPEC diperkirakan rata-rata US$ 3,7 miliar hingga 2030.

Kedua adalah negara tetangga Pakistan yaitu Bangladesh. Salah satu proyek China di Bangladesh yang mendapat sorotan adalah Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa.

Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010, dan 85% pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Pada 2016, Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa hanya mampu memperoleh laba operasional US$ 1,81 juta, tidak cukup untuk membayar utang kepada pihak China.

Akhirnya pemerintah Bangladesh memutuskan untuk mengalihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun. Kesepakatan ini membuat pemerintah Bangladesh menerima dana US$ 1,4 miliar tetapi harus digunakan untuk membayar utang kepada China.

Kuku China Juga Menancap di Eropa
Ketiga adalah Laos. China memang punya kepentingan di wilayah Indo-China. Negeri Tirai Bambu ingin menghubungkan negaranya dengan wilayah tersebut melalui jalur kereta api dan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya.

Di Laos, China mendanai pembangunan jalur kereta api Vientiane-Boten sepanjang 414 km yang rencananya rampung pada 2021. Nantinya jalur ini akan tersambung dengan Yuxi-Mohan di China. Proyek ini diperkirakan menelan dana US$ 5,95 miliar dan hanya 12% yang datang dari Laos. Sisanya? Ya China…

Nilai hampir US$ 6 miliar itu adalah separuh dari Produk Domestik Bruto (PDB) Laos. Oleh karena itu, Bank Dunia mempertanyakan kesanggupan Laos.

“Defisit anggaran Laos melebar signifikan pada 2016 dan membuat utang pemerintah mendekati 70% PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar, sementara cadangan devisa masih rendah,” demikian tulis laporan Bank Dunia.

China juga mencengkeramkan kukunya di Eropa. China mendanai pembangunan jalan tol sepanjang 165 km di Montenegro yang menghubungkan negara tersebut dengan tetangganya, Serbia.

Mengutip Reuters, proyek ini sebenarnya sudah menjalani studi kelayakan pada 2006 dan 2012. Hasilnya, tidak layak secara ekonomi.

Louis Berger, firma dari Prancis yang ditunjuk melaksanakan studi kelayakan, menyebutkan bahwa pemerintah Montenegro harus menyediakan subsidi EUR 35-77 juta per tahun agar investor bersedia masuk. Sebab, jalur tol ini agak ‘kurus’ sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah.

Menurut kajian Ivan Kekovic, seorang insinyur yang pernah terlibat dalam proyek jalan tol ini, dibutuhkan pengguna 22.000-25.000 kendaraan per hari agar bisa feasible di mata investor. Nyatanya, jumlah traffic per hari kurang dari 6.000.

Namun ini tidak menyurutkan China untuk masuk. Exim Bank of China menggelontorkan duit EUR 809 juta untuk membiayai 85% dari kebutuhan pembangunan fase pertama. Utangan itu berbunga 2% per tahun selama 20 tahun dengan grace period enam tahun.

Demi membayar utang ini, pemerintah Montenegro terpaksa menaikkan tarif pajak, menahan gaji sebagian pegawai negeri, dan menunda penyaluran subsidi. IMF memperkirakan rasio utang pemerintah Montenegro bisa mencapai 80% dari PDB dan pemerintah akan kesulitan menambah utang untuk membiayai proyek-proyek baru.

“Ada pertanyaan besar bagaimana pemerintah Montenegro bisa membayar utang. Ruang fiskal mereka menyempit, dan ini sangat mencekik,” tutur seorang pejabat Uni Eropa, seperti dikutip dari Reuters.

Kejadian di beberapa negara tersebut memunculkan istilah debt-trap diplomacy. China menggunakan utang sebagai sarana diplomasi, dan kemudian malah memunculkan jebakan bagi negara-negara debitur.

John Pomfret, mantan kepala biro Washington Post di Beijing, menulis bahwa China sedang menjalankan imperialisme gaya baru. “Di China, mereka menyebutnya sosialisme dengan karakter China. Mungkin yang tepat adalah imperialisme dengan karakter China,” sebutnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Continue Reading

Ekonomi Global

Perang Dagang, Amerika Serikat – China Meradang

Published

on

Finroll.com, Jakarta–Perang dagang antara Amerika Serikat dan China memangkas impor barang-barang China oleh Amerika Serikat sekitar US$ 35 miliar pada paruh pertama 2019 dan menaikkan harga bagi konsumen Amerika.
Mengutip Reuters berdasarkan studi yang dirilis United Nations Conference on Trade and Development, menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2019, impor Amerika serikat dari China yang dikenakan tarif nilainya turun menjadi US$ 95 miliar dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 130 miliar.
Continue Reading

Ekonomi Global

Kesepakatan Dagang Kian Nyata, Bursa Saham Asia Menghijau

Published

on

By

Finroll.com –Bursa saham utama kawasan Asia kompak mengawali perdagangan kedua di pekan ini, Selasa (5/11/2019), di zona hijau.

Pada pembukaan perdagangan, indeks Nikkei melejit 1,17%, indeks Shanghai naik 0,07%, indeks Hang Seng menguat 0,2%, indeks Straits Times terapresiasi 0,2%, dan indeks Kospi bertambah 0,16%.

Asa damai dagang AS-China yang kian terasa menjadi faktor yang memantik aksi beli di bursa saham Benua Kuning..

BACA JUGA :

Bloomberg melaporkan bahwa China kini tengah melakukan kajian terkait dengan lokasi-lokasi di AS yang berpotensi dijadikan tempat bagi Presiden China Xi Jinping untuk meneken kesepakatan dagang tahap satu dengan Presiden AS Donald Trump. Pemberitaan tersebut menngutip sumber-sumber yang mengetahui tentang perkembangan negosiasi dagang AS-China.

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa Beijing berharap penandatanganan kesepakatan dagang tahap satu di AS akan menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Xi, namun pihak Beijing juga membuka opsi bagi Xi untuk menyambangi AS tanpa label kunjungan kenegaraan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross optimistis bahwa kesepakatan dagang tahap satu antara AS dan China akan bisa diteken pada bulan ini juga. Sementara itu, Trump sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa jika kedua negara benar berhasil menyepakati kesepakatan dagang tahap satu, penandatanganan akan digelar di AS.

“Pertama-tama, saya ingin meneken kesepakatan dagang,” kata Trump di Gedung Putih kala berbicara di hadapan reporter, Minggu (3/11/2019), seperti dilansir dari Bloomberg.

“Lokasi penandatangan kesepakatan dagang, untuk saya, sangatlah mudah (untuk ditentukan).”

Untuk diketahui, pada awalnya AS dan China berencana untuk meneken kesepakatan dagang tahap satu di Chile, kala Trump bertemu dengan Xi di sela-sela gelaran KTT APEC. Namun, rencana tersebut kemudian dipertanyakan menyusul keputusan Chile untuk membatalkan gelaran tersebut, seiring dengan aksi demonstrasi yang tak kunjung padam di sana.

Bagi beberapa pihak, kesepakatan dagang AS-China dipandang bisa menjadi kunci bagi perekonomian kedua negara untuk menghindari hard landing alias perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 International Monetary Fund (IMF) mencatat perekonomian AS tumbuh sebesar 2,857%, menandai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2015.

Pada tahun 2019, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS melambat menjadi 2,6%. Untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan kembali merosot menjadi 1,9% saja.

Beralih ke China, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019 diproyeksikan melandai ke level 6,2%, dari yang sebelumnya 6,6% pada tahun 2018. Pada tahun depan, pertumbuhannya kembali diproyeksikan melandai menjadi 6%.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending