Connect with us

Ekonomi Global

Ketika Bayang-Bayang Resesi Ekonomi Kini Menghantui Dunia

Published

on


“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih lambat di hampir 90 persen dunia pada 2019,” ucap Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, dalam pertemuan tahunan IMF pada Selasa (8/10/2019).

Dalam pidato perdana pasca pengukuhannya di lembaga pemberi pinjaman krisis global itu, Georgieva menyatakan ekonomi global saat ini berada dalam kondisi perlambatan yang tersinkronisasi. Perlambatan yang meluas ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun ke tingkat terendah sejak awal dekade.

Karena itu, IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia 2019 dan 2020 dalam laporan “Global Economic Outlook” yang akan dirilis pekan depan. “Angka-angka utama (dalam laporan tersebut) mencerminkan situasi yang kompleks,” imbuh Georgieva.

Analisis terbaru IMF juga menunjukkan bahwa efek kumulatif dari perang dagang dapat mengurangi output produk domestik bruto (PDB) global sebesar USD700 miliar atau sekitar 0,8 persen tahun depan. Angka ini, dalam hitungan IMF, sekitar ukuran seluruh perekonomian negara Swiss.

Bank Dunia (PDF) juga telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,6 persen dari sebelumnya 2,9 persen.

Jurang Resesi di Berbagai Negara
Resesi merupakan periode jatuhnya seluruh kegiatan ekonomi secara signifikan dan berlangsung lebih dari beberapa bulan, yang tampak melalui penurunan produk domestik bruto (PDB) riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir maupun eceran, sebagaimana definisi dari National Bureau of Economic Research (NBER).

Penurunan PDB riil menjadi indikator paling penting dan menjadi bobot penentu yang cukup besar saat resesi terjadi.

Dalam dua tahun terakhir, eskalasi perang dagang yang semakin meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Cina mengakibatkan aktivitas manufaktur dan investasi di seluruh dunia melemah secara substansial. Dampaknya, pelbagai data yang dibeberkan kementerian keuangan dan badan statistik sejumlah negara memperlihatkan pelemahan ekonomi dan ancaman resesi.

Jepang, misalnya, menunjukkan tanda-tanda perlambatan di Kuartal II/2019, terlihat dari pertumbuhan ekonomi April-Juni 2019 hanya 1,3 persen secara tahunan atau melambat dibanding proyeksi awal yang mencapai 1,8 persen.

Ekonomi Jepang diperkirakan memburuk seiring minimnya ekspor, belanja modal, dan konsumsi rumah tangga. Tekanan meluas di sektor manufaktur, berkurangnya produksi besi dan baja, produksi peralatan pabrik dan kendaraan bermotor, dan juga bahan kimia.

“Kurangnya pertumbuhan ekspor karena perlambatan global berdampak besar,” sebut Ekonom Senior Shinkin Central Bank Research Institute Takumi Tsunoda, sebagaimana dilansir Reuters.

Jepang bisa sedikit bernapas lega sebab Presiden AS Donald Trump sepakat untuk memangkas tarif impor bagi peralatan mesin Jepang dan produk lainnya. Ini artinya ancaman terhadap ekspor mobil Jepang ke AS bisa dihindari karena AS tidak akan mengenakan tarif keamanan nasional ‘Section 232’ terhadap kendaraan impor asal Jepang.

Namun hal ini tidak serta merta bisa menyelamatkan kinerja ekspor Jepang. Sebab, para pembuat kebijakan di Negeri Sakura itu tetap khawatir tentang prospek ekonomi Jepang yang semakin gelap mengingat lemahnya permintaan eksternal dan risiko resesi global.

Ekonomi Inggris pun tidak menggembirakan. Pada Kuartal II/2019, Negeri Ratu Elizabeth ini hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen, melambat dibanding kuartal sebelumnya yang menyentuh 1,8 persen. Capaian ini sekaligus menjadi angka terendah sejak 2018.

Sektor konstruksi dan manufaktur Inggris mengalami kontrasi dengan skor indeks masing-masing 49,7 poin. Ini sekaligus menandakan kontraksi ke dua dalam tiga bulan. Sebagai catatan, angka indeks di bawah 50 menandakan kontraksi.

Dilansir BBC, Ekonom HIS Markit Chris Williamson mengatakan ketidakpastian tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit) dan biaya bisnis yang tinggi menjadi biang keladi dari pelemahan pertumbuhan ekonomi Inggris. Dilaporkan Guardian, akhir Oktober menjadi penentuan untuk Brexit dan diperkirakan hal ini akan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian Inggris, Uni Eropa, dan seluruh dunia.

“Kurangnya pertumbuhan berarti meningkatkan kemungkinan ekonomi Inggris tergelincir ke dalam resesi,” kata Williamson, masih dari BBC.

Ekonomi Jerman pun berada di lampu merah dengan anjloknya produksi manufaktur dalam negeri. New York Times melaporkan, ekspor produksi mesin Jerman ke Cina susut signifikan sejak perang dagang terjadi. Indeks PMI manufaktur Jeman yang menyumbang seperlima pertumbuhan ekonomi Jerman turun menjadi 41,7 poin pada September dibanding 43,5 poin pada Agustus 2019, dilansir Reuters.

Indeks tersebut merupakan angka terendah yang pernah dicapai Jerman sejak 2009 saat terjadi krisis keuangan global. “Tren penurunan pesanan baru, yang merupakan pelemahan terburuk selama lebih dari 10 tahun terakhir, sangat mengkhawatirkan, dan terus menyumbang penurunan produksi, lapangan kerja, serta harga,” ucap Ekonom HIS Markit, Phill Smith, masih dari Reuters.

Masih dari Guardian, merosotnya kinerja ekspor membuat PDB Jerman turun 0,1 persen pada Kuartal II/2019. Perusahaan-perusahaan Jerman enggan berinvestasi karena ancaman Trump untuk memperluas jangkauan perang dagang dengan mengenakan tarif pada mobil-mobil pabrikan Jerman yang dijual di AS, masih dari New York Times.

Akibatnya, dilansir Guardian, banyak perusahaan Jerman yang mengurangi produksi dan memangkas ekspor. Tak sedikit pula perusahaan yang memangkas jumlah karyawan. Indeks kepercayaan bisnis di Jerman pun turun drastis dan mencapai level terendah sejak resesi pada 2008.

Ekonomi Singapura terpangkas jadi minus 3,3 persen secara triwulanan. Angka itu turun dari pertumbuhan 3,8 persen pada kuartal I/2019. Menurunnya wisatawan asal Cina juga menekan perdagangan grosir dan eceran Singapura.

“Dengan segala sesuatu yang kita lihat, sangat mungkin akan ada resesi pada Kuartal III/2019 ini,” kata Ekonom Coface, Carlos Casanova, dikutip dari SCMP.

Amerika Semi-Resesi
CNBC melaporkan, Credit Suisse, manajemen sekaligus bank investasi terkemuka di dunia, menilai AS sudah memasuki masa semi-resesi. Melemahnya manufaktur AS menjadi alasan, dengan indeks PMI hanya 47,8 poin pada September yang merupakan level terendah sejak Juni 2019.

“Risiko resesi jelas meningkat,” ungkap Kepala Strategis Ekuitas Credit Suisse AS Jonathan Golub, masih dari CNBC. “Indikator-indikator resesi telah melemah tapi tidak menunjukkan kecenderungan penurunan yang besar.”

Sebelumnya, Nouriel Roubini, professor di NYU Stern School of Business sekaligus ekonom senior urusan internasional di Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih era Clinton, mengidentifikasi 10 risiko penurunan potensial yang dapat memicu resesi di AS dan juga global tahun 2020 mendatang.

Dilansir Guardian, menurut Roubini, perang dagang yang melibatkan AS dan Cina turut menyeret negara-negara lain yang ‘tidak berdosa.’ Sebab, perang dagang dan larangan dalam foreign direct investment (FDI), migrasi dan transfer teknologi dapat memberikan implikasi mendalam pada rantai pasokan global dan meningkatnya ancaman stagflasi (melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan inflasi).

“Lebih buruk lagi, di negara maju, kebijakan untuk merespons krisis masih terbatas. Intervensi moneter dan fiskal di sektor swasta yang digunakan setelah krisis keuangan pada 2008 tidak bisa digunakan untuk mengatasi efek resesi yang sama saat ini,” tulis Roubini.

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Akibat Konflik AS-China Soal Hong Kong Minyak Dunia Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Minyak berjangka jatuh pada akhir perdagangan Rabu (27/5) waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kejatuhan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan sedang memikirkan respons kuat terhadap undang-undang keamanan yang diusulkan China di Hong Kong.

Kejatuhan juga dipicu keraguan pasar atas komitmen Rusia memangkas produksi minyak. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun US$1,54 atau 4,5 persen jadi US$32,81 per barel.

Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun US$1,43 atau 4,6 persen ke level US$34,74 dolar AS per barel.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setuju melanjutkan koordinasi lebih erat dan lanjut dalam membatasi produksi minyak.

Namun banyak yang merasa Rusia mengirimkan sinyal beragam menjelang pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam waktu kurang dari dua minggu mendatang.

“Kedengarannya hebat di atas kertas, tetapi pasar menahan kegembiraan sampai kami mendapatkan rincian lebih lanjut tentang apakah akan ada pemotongan, berapa banyak barel akan dipotong dan lamanya pemotongan,” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Sementara itu ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Pengumuman itu memicu protes di jalan-jalan. Tak hanya itu, dari AS, Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memerlukan perlakuan khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu memberikan pukulan terhadap Hong Kong terkait status mereka sebagai pusat keuangan utama. Selain dua faktor tersebut, penurunan harga minyak juga terjadi akibat dampak ekonomi pandemi virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading

Ekonomi Global

Makin Panas! Trump Bakal Beri Sanksi ke China

Published

on

Hubungan Amerika Serikat dan China sepertinya bakal makin panas ke depan.

Para senator AS, dari partai Republik, mengusulkan undang-undang yang akan memberi wewenang kepada

Sanksi akan diberikan jika negeri Panda gagal memberikan laporan lengkap soal asal mula mewabahnya corona jenis baru (COVID-19).

Sanksi bisa berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, pencabutan visa, pembatasan pinjaman untuk bisnis asal China oleh lembaga AS dan larangan listing di bursa.

Senator bernama Lindsey Graham itu mengatakan dirinya amat yakin ada manipulasi yang dilakukan Partai Komunis China yang menyebabkan virus masuk ke AS dan menewaskan 80 ribu orang.

“Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama secara serius dengan penyelidikan, kecuali dipaksa melakukannya,” tegasnya dikutip dari Reuters, Rabu (13/5/2020).

Apalagi, klaimnya, China selalu menolak peneliti asing masuk dn mempelajari wabah tersebut. Graham mengatan UU tersebut akan disebut sebagai “UU Pertanggungjawaban COVID-19”.

Jika disahkan, aturan ini akan meminta presiden untuk membuat ‘sertifikasi’ selama 60 hari, yang ditujukan kepada parlemen AS.

Sertifikasi itu berisi jawaban soal apakah benar China telah memberikan data yang lengkap terkait COVID-19 dalam penyelidikan yang dilakukan AS dan negara sekutu atau organisasi PBB yang terkait misalnya WHO.

Rancangan UU (RUU) ini juga akan menekan China untuk menutup semua pasar tradisional basah yang bisa membuat manusia terpapar penyakit.

China juga diminta membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan. Ini dilakukan sebagai upaya menekan laju penyebaran pandemi.

Sebagaimana diketahui, COVID-19 disebut berasal dari pasar ikan dan hewan langka di Wuhan, Provinsi Hubei, China bagian timur.

Saat ini berdasarkan data Worldometers, COVID-19 sudah menginfeksi 212 negara dan teritori. Jumlah pasien positif secara akumulatif mencapai 4 juta orang lebih.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending