Connect with us

Property

Komisi V DPR Lakukan Kunjungan Kerja Dengan Meninjau Proyek Infrastruktur Dan Transportasi di Madiun

Published

on


Proyek Infrastruktur

Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Sadarestuwati, melakukan kunjungan kerja spesifik peninjauan proyek infrastruktur dan transportasi di Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Finroll.com – Dalam kunjungan ini, rombongan meninjau proyek infrastruktur jembatan gantung di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng serta melakukan dialog dengan warga penerima Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, I Ketut Darmawahana, menyampaikan bahwa, jembatan gantung di Desa Kedungrejo (panjang 42 m), termasuk dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Nawacita cs.

Di samping jembatan gantung ini, juga dibangun Jembatan Gantung Sungai Karanggeneng (120 m) di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jembatan Gantung Sungai Kedung Manten (42 m) di Kecamatan Mejayan, dan Jembatan Gantung di Desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Pembangunan keempat jembatan gantung tersebut dilaksanakan pada TA 2018 dengan anggaran senilai Rp 8,2 Miliar.

Sementara itu, program PKT di Kabupaten Madiun, meliputi Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dari tahun 2017 – 2018 terdiri dari 27 kecamatan (80 desa), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 – 2018, 2.022 unit rumah, dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) tahun 2016 – 2018 di 63 lokasi.

Untuk tahun 2019, direncanakan PISEW di 15 kecamatan, BSPS 1.500 unit rumah, dan P3-TGAI di 74 lokasi. Perwakilan penerima program ini menyebutkan bahwa program PKT sangat membantu dan berharap peningkatan di tahun-tahun berikutnya.

Ketua rombongan Komisi V DPR RI, Sadarestuwati, menyatakan bahwa Pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur perdesaan, diantaranya dengan pembangunan jembatan gantung dan program PKT. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan ekonomi perdesaan. “Infrastruktur perdesaan ini agar dipelihara dan dimanfaatkan sesuai peruntukkannya sehingga maksimal pemanfaatannya,” pesannya.

Turut mendampingi pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Madiun adalah Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Apriady Mangiwa, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Chaisal A. Manu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, I Ketut Darmawahana, Kepala Sub Direktorat Kawasan Permukiman Perdesaan, Soelistianing Kusumawati, dan Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pendataan Rumah Swadaya, Rubiyo. (PPHAL-Uke)

Property

Berburu Properti Di Akhir Tahun

Published

on

Berburu Properti Di Akhir Tahun – bisa menjadi saat yang tepat bagi Anda untuk hunian maupun investasi.  Momen akhir tahun 2020 ini dapat Anda manfaatkan untuk memperoleh potongan harga spesial dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Properti yang dekat dengan LRT, mal, dan sekolah ini menawarkan bangunan properti dengan desain yang sehat dan kekinian. Fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis akan memudahkan aktivitas sehari-hari.
Baca juga : Jokowi Lantik 6 Menteri Baru Hari Ini

Grand Madison di Podomoro City ( Bisa dicicil 36 kali)

Kalau Anda berminat untuk tinggal di apartemen, Grand Madison bisa menjadi pilihan yang tepat. Kawasan residensial di Podomoro City ini menawarkan apartemen siap huni dengan harga yang terjangkau di Jakarta.

Harco Sky Residence (mulai Rp 700 jutaan)

Hunian vertikal ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang modern dan ekslusif.
Konsep hunian sekaligus kantor atau Smart Office Home Office (SOHO) makin diminati masyarakat masa kini. SOHO Pancoran memiliki fasilitas gedung perkantoran yang modern dan menyatu dengan hunian dengan harga yang sangat terjangkau

Vimala Hills (Cicilan 48 kali dan harga khusus early birds)

Properti ini juga bisa menjadi aset investasi yang menguntungkan karena Anda dapat menyewakannya sebagai penginapan, yang berada di daerah puncak .
Podomoro Park Bandung (Hadiah apple watch, lemari es, air purifier, dan kamera untuk pembelian khusus Desember).
properti di Podomoro Park akan menyajikan hunian ekslusif, mewah, dan elegan. Khusus pembelian pada Desember 2020 dapatkan hadiah yang menarik.

Bukit Mediterania (cashback Rp 100 juta)

Bukit Mediterania Samarinda, hunian eksklusif yang berlokasi strategis di tengah kota Samarinda menawarkan kenyamanan dan keamanan untuk hunian masyarakat Samarinda. Bukti Mediterania merupakan hunian dengan suasana Home Resort (dekat dengan alam) yang kekinian.

Podomoro City Deli Medan (tanpa DP dan bunga 0%, cicilan sampai 55 kali).

Bagi Anda warga Medan, membeli properti di Podomoro City Deli Medan akan menguntungkan dengan berbagai promo akhir tahun. Properti ini merupakan salah satu proyek superblok mewah pertama di Sumatera

Continue Reading

Property

Pasca Pembatalan Sepihak, PT Harmas Ambil Langkah Kasasi, Lanjut Bakal Lapor Bareskrim dan KY

Published

on

Finroll.com — PT Harmas Jalesveva  Pemilik pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartement dan Admiralty Residence (perumahan), yang berlokasi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan Saat ini tengah menjalani situasi sulit pasca pembatalan sepihak perjanjian damai dengan krediturnya

“PT Harmas Jalesveva pada 2020 dinyatakan pailit, putusan ini muncul karena adanya gugatan dari dua pembeli unit apartemen Tower C yang sebenarnya sudah selesai pada akhir  2019, kedua belah pihak mengadakan perjanjian damai yang seharusnya tetap dijalankan serta telah disahkan berdasarkan putusan perdamaian Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat PstJoNo 02/Pdt SusPembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst  Jo No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 4 Juni 2018,” jelas Andre Udiono Nugroho dari Wardani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, dalam siaran pers, Kamis (25/6/2020).

Meski begitu dengan didera berbagai tuntutan, namun pihak PT Harmas Jalesveva, sedikitpun tidak gentar karena berada di jalan yang benar. Melangkah pasti melalui jalur hukum dengan mengajukan kasasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui kuasa hukumnya PT Harmas Jalesveva telah melakukan upaya hukum kasasi pada (15/6) dan telah didaftarkan di Pengadilan Niaga No 25Kas/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.PstJoNo02/Pdt.SuratPembatalanPerdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Dalam persidangan kasasi yang digelar di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, turut dihadiri Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana, dan Direktur Utama Samuel Maruli, seraya menunjukkan surat bukti dukungan di atas materai dari ratusan penghuni Aspen Apartement.

“Kami sejatinya kecewa dengan putusan pailit tersebut. Perjanjian damai yang kita sepakati bersama dilanggar. Seluruh kewajiban perusahaan kami terhadap bank sudah dilunasi dan kami tidak pantas dipailitkan. Bagaimana independensi kurator dalam perkara ini?. Kenapa bisa konsumen kami masuk dalam kreditur?. Tapi kami sangat mempercayai Lembaga Pengadilan, adalah upaya untuk mendapatkan keadilan. Karena negara kita adalah negara hukum,” ujar Karna, kepada awak media di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut Karna menjelaskan, “Akibat gugatan pailit itu, kepercayaan masyarakat yang ingin memiliki unit apartemen menjadi berubah. Serta dirasakan berat dalam menjalankan bisnis dan penjualan apartemen BellOne. Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin menguasai aset lahan atau bangunan yang kami miliki,” jelasnya.                                                                                                              Sementara itu Hakim pengawas PN Jak Pus mengatakan dalam proses kasasi ini PT Harmas Jalesveva bersabar untuk menunggu keputusan dan tetap menjalankan proses administrasinya. Hakim telah menerima surat pengajuan kasasi yang telah didaftarkan di PN Jak Pus pada pekan lalu. No 25Kas /Pdt.SusPailit /2020/PN .Niaga.Jkt .PstJo No02/Pdt. Surat Pembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Kuasa hukum PT Harves Jalesveva juga mepertanyakan kepada Kuasa hukum pemohon yang tidak membawa surat kuasa dari penggugat. Hakim juga menanyakan gugatan pailit tersebut bukan dengan gugatan perdata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua pemohon gugatan tersebut, Pertama Ny Agustin Farida memiliki kekurangan bayar unit apartemen yang dibelinya. Kedua Ny Farida Soemawidjaya tidak memiliki legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian homologasi pada Putusan Pengadilan Niaga No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Seperti diketahui Wahab Abdila SH dari Wardhani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, tegas membantah. Dasar gugatan Pailitnya PT Harmas Jalesveva bukan dikarenakan gagal memenuhi janjinya sewaktu perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun ada sejumlah unsur lain yang sepertinya dipaksakan.

Continue Reading

Property

Akibat Corona, REI Catat Penjualan Rumah Mewah Drop 50 Persen

Published

on

Finroll – Jakarta, Real Estate Indonesia (REI) mencatat penjualan rumah mewah anjlok hingga 50 persen sejak virus corona mewabah Maret lalu.

“Rumah yang di atas 1 miliar penjualannya 40 sampai 50 persen, baru terjual sejak Covid-19,” ujar Ketua DPP REI Paulus Totok Lucida kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Penurunan penjualan juga dialami segmen rumah seharga Rp300 juta hingga Rp1 miliar sebesar 30 persen.

Industri properti menurut Totok, saat ini tertekan bukan hanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan sejumlah proyek terpaksa molor, melainkan juga ketatnya pemberian kredit perumahan dari perbankan.

Di samping itu, terhambatnya proyek-proyek besar yang mengandalkan bahan baku impor juga membuat banyak usaha properti harus terlambat melakukan serah terima kepada konsumen.

Karenanya, Totok bilang, REI mengajukan sejumlah usulan relaksasi atau keringanan biaya operasional selama masa pandemi Covid-19.

“Misalnya saya minta PLN tidak ada tarif minimal bulan, kemudian tarif beban puncak, jadi mereka lagi bicara, PLN akan mensubsidi,” imbuhnya.

REI juga telah meminta perbankan untuk memberikan keringanan kredit berupa penundaan bayar bunga serta pokok angsuran hingga waktu maksimal 1 tahun. Kendati demikian jumlah pengusaha yang berhasil disetujui proses penundaan tersebut masih sangat sedikit.

“Kami tidak minta cut off tapi penundaan pembayaran bunga dan pokok, jadi pembayaran bunga yang mestinya di bulan mei kami minta ditunda setahun, nanti ditambahkan pada setahun kemudian untuk direstrukturisasi,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Totok juga belum bisa memastikan kapan industri properti bisa kembali menggeliat. Yang jelas, kata dia, butuh waktu 3-6 bulan untuk melakukan kegiatan promosi besar-besaran kepada calon pembeli.

“Begitu covid selesai, mungkin 3-6 bulan sudah kembali ke normal bahkan mungkin bisa lebih cepat karena backlog-nya perumahan di Indonesia masih besar, jadi penundaan ini bisa mempercepat (pulih),” ujarnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending