Connect with us

Daerah

Komnas HAM: TNI dan Polri Halangi Pengusutan Kasus Paniai

Published

on


Komnas HAM menyebut TNI dan Polri melakukan penghalangan terhadap proses penyelidikan (obstruction of justice) dalam kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014.

FINROLL.COM — Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan perintangan dimulai saat Polda Papua menghentikan penyelidikan. Langkah itu membuat penanganan kasus menjadi tersendat.

“Baru kali ini Komnas HAM secara eksplisit menyebut dalam peristiwa Paniai ini ada indikasi obstruction of justice. Apa yang menyebabkan ada indikasi ini? Pertama adalah dilakukannya penghentian proses penyelidikan oleh Polda Papua tidak lama setelah terjadinya peristiwa,” kata Munafrizal dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/2).

Munafrizal mengatakan sebenarnya Polda Papua sudah melakukan langkah yang benar dengan menggelar penyelidikan. Namun penyelidikan dihentikan sehingga berdampak pada mangkraknya kasus Paniai Berdarah.

Setelah Polda Papua lepas tangan, kasus ditangani tim terpadu dari pemerintah pusat. Namun Komnas HAM menilai kinerja tim tersebut tidak menghasilkan solusi.

Perintangan tidak hanya dilakukan kepolisian, tapi juga unsur militer. Komnas HAM menyebut TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap warga sipil juga melakukan penghalangan terhadap proses hukum yang berjalan.

“Indikasi lainnya, TNI tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidikan oleh Komnas HAM. Padahal sudah dilakukan secara patut,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi enggan berkomentar terkait hal ini. Sementara Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono juga tak merespons panggilan telepon dan pesan singkat dari CNNIndonesia.com terkait hal ini.

Komnas HAM menetapkan penembakan di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Kasus itu lebih dikenal sebagai Paniai Berdarah.

Komnas HAM menyebut kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis. Mereka menyatakan ada empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka tembak serta luka tusuk. Komnas HAM juga menyimpulkan anggota TNI yang bertugas di Kodam XVII/Cendrawasih saat penembakan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Menagih Janji Jokowi

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam berharap pemerintah menindaklanjuti keputusan pihaknya terkait pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Paniai Berdarah. Komnas HAM telah mengirim berkas-berkas terkait peristiwa itu ke Kejaksaan Agung pada Selasa (11/2).

Anam mengingatkan Presiden Joko Widodo pernah mendatangi Paniai, Papua, dan berjanji menyelesaikan kasus itu. Ia pun berharap Kejaksaan Agung menepati janji tersebut.

“Ada dimensi politik HAM kental sekali. Apa? Ya, belum satu bulan peristiwa ini terjadi, Pak Presiden menjanjikan bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya silakan, ini kan sudah disimpulkan oleh Komnas HAM, tinggal ditindaklanjuti,” kata Anam dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/2).

Komnas HAM: TNI dan Polri Halangi Pengusutan Kasus PaniaiPresiden Joko Widodo saat berkunjung ke Papua. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Anam berkata seharusnya kasus Paniai Berdarah lebih mudah diselesaikan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Sebab kejadian ini baru saja terjadi beberapa tahun lalu.

Menurutnya, para korban kekerasan masih hidup. Bukti-bukti seperti senjata yang digunakan dan hasil uji balistik juga masih ada. Terlebih lagi ada bukti kuat berupa hasil visum korban.

“Harapan besarnya bisa ditindaklanjuti agar harapan dan kepercayaan publik bahwa keadilan, atau agenda keadilan dalam masa periode kedua ini jalan dengan lebih baik dari masa-masa sebelumnya,” ucap Anam.

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah pernyataan Komnas HAM yang menetapkan kasus Paniai Berdarah sebagai pelanggaran HAM berat. Menurutnya, peristiwa itu terjadi tiba-tiba tanpa ada upaya terstruktur dan sistematis.

Moeldoko mengatakan tindakan aparat yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang lainnya luka-luka merupakan bentuk pertahanan diri. Ia menegaskan tak ada perintah langsung atas tindakan tersebut.

“Menurut saya, apa yang dilakukan satuan pengamanan itu tindakan kaget, tiba-tiba karena diserang masyarakat. Tidak ada upaya sistematis,” ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2).

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Daerah

Rieke Diah Pitaloka Resmikan Bedah Rumah Nenek Nemah

Published

on

Finroll.com, PEBAYURAN – Pembangunan rumah Nenek Nemah (60) di Kampung Rumbia, RT03 RW02, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang baru selesai dibangun oleh Fraksi PDI Perjuangan, yang diresmikan langsung oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, pada Jum’at (3/7/2020).

Pembangunan rumah nenek dengan tiga anak cucu yatim piatu tersebut dibangun selama 20 hari ini. Berawal dari dari kunjungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ke kediaman Nenek Nemah untuk memberikan bantunan dalam memperingati Juni Bulan Bung Karno.

Kunjungan tersebut langsung diambil keputusan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Soleman untuk membedah kediaman Rumah Nenek Nemah. Dikarenakan, rumah tersebut sudah tidak layak huni dan mau ambruk.

Selesai pembangunan, kini telah diresmikan langsung oleh Reike Diah Pitaloka dan memberikan perlengkapan perabotan rumah tangga kepada Nenek Nema, agar bisa nyaman menempati rumah barunya.

“Terimakasih banyak kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka dan PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, yang telah membangun rumah saya dan telah memberikan perlengkapan perabotan rumah saya. Semoga Ibu Rieke dan PDI Perjuangan semakin sukses dan semakin jaya,” ucap Nenek Nemah dan keluarga.

Rieke Diah Pitaloka berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan Nenenk Nemah dan keluarga. Pasalnya, bantuan yang disalurkan ini dalam bentuk pembangunan rumah beserta isinya (perabotan rumah tangga).

“Kami (PDI Perjuangan) berharap bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban Nenek Nemah dan keluarga, apalagi nenek merupakan warga kurang mampu yang hanya tinggal dengan tiga cucunya,” ucap Rieke.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman untuk membedah kediaman Rumah Nenek Nemah, dikarenakan sudah tidak layak huni dan mau ambruk.

“Kami dari PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi tidak mau mengambil resiko melihat kediaman Nenek Nemah, yang masih tinggal dengan kondisi rumahnya mau ambruk,” kata Soleman.

Soleman mengatakan, keputusan untuk membedah rumah nenek Nemah tersebut atas inisiatif PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor dan Juni Bulan Bung Karno. Selain itu, pihaknya juga akan membantu pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Bantuan bedah rumah ini hasil gotong royong dari Ibu Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, ada Pa Samuel, Ibu Martina, kemudian Sekretaris DPC Pa Usup dan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi,” tambah dia.

Soleman yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini, mengharapkan kedepannya tidak ada lagi seperti Nemah di Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara ini. Apalagi, keluarga tersebut sudah merasakan rumahnya seperti itu sudah bertahun-tahun.

“Nanti kepala desa, camat dan Dinsos saya panggil. Karena RT dan RW sebetulnya sudah mengusulkan untuk rutilahu, tetapi tidak pernah dapat,” tandasnya. (red)

Continue Reading

Nasional

Di Surabaya 1.000 Lebih Pasien Corona Berhasil Sembuh

Published

on

Finroll – Jakarta, Jumlah pasien sembuh dari virus corona (Covid-19) di Jawa Timur terus bertambah. Tercatat pada Rabu (3/6) jumlah pasien Covid-19 yang sembuh atau terkonversi negatif mengalami pertambahan sebanyak 292 orang.

Dengan tambahan 292 pasien itu, maka total pasien Covid-19 yang sembuh di Jawa Timur mencapai 1.091 orang. Sehingga rasio tingkat kesembuhan di Jatim mencapai 20,55 persen.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis yang tekah bekerja keras luar biasa.

“Terus bertambahnya pasien Covid-19 kita yang sembuh ini, tak lepas dari kerja keras dari seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang dan memberikan dedikasi terbaiknya untuk menyembuhkan para pasien,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (3/6) malam.

Khofifah pun mengajak para pasien yang telah sembuh dari Covid-19 itu agar mau melakukan donor plasma, atau plasma convalescent. Menurutnya hal itu akan sangat membantu proses penyembuhan pasien Covid-19 dengan kondisi berat hingga sangat berat.

“Akan sangat bermanfaat bagi pasien Covid-19 lain yang kondisinya berat dan sangat berat,” kata Khofifah.

Meski demikian, terdapat pula pertambahan sebanyak 172 pasien terkonfirmasi positif baru, sehingga total kumulatif kasus positif corona di Jatim menjadi 5.310 orang. Dari jumlah itu 3.727 pasien di antaranya masih menjalani perawatan.

Tambahan sebanyak 172 kasus itu rinciannya yakni 1 dari Lumajang, 7 dari Kota Batu, 1 dari Magetan, 19 dari Sidoarjo, 1 dari Bondowoso, 1 dari Kota Pasuruan, 2 dari Mojokerto, 10 dari Gresik, 5 dari Pasuruan, 35 dari Kediri.

Kemudian 1 dari Ponorogo, 1 dari Pamekasan, 2 dari Kota Mojokerto, 2 dari Kota Malang, 1 dari Kota Kediri, 2 dari Bojonegoro, 5 dari Jombang, 5 dari Situbondo, 5 dari Malang, 11 dari Sampang, 55 dari Kota Surabaya dan 36 dalam tahap verifikasi domisili.

Selain itu, jumlah pasien meninggal juga bertambah sebanyak 8 orang. Rinciannya 2 dari Sidoarjo, 1 dari Pamekasan, 2 dari Jombang, 3 dari Kota Surabaya. Sehingga jumlah total pasien Covid-19 Jatim yang meninggal dunia menjadi 437 orang, atau setara dengan 8,23 persen.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Daerah

Peta Sebaran Corona di Jawa Barat, 10 Positif

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merilis peta sebaran kasus virus corona (Covid-19) di wilayahnya. Data yang dirilis tersebut diharapkan menjadi parameter untuk pimpinan desa hingga kepala daerah melakukan antisipasi dan edukasi secara terukur dan rasional kepada warganya.

FINROLL.COM — Pria yang akrab disapa Emil ini merilis peta sebaran kasus virus Corona di akun Instagramnya, Minggu (15/3). Data interaktif tersebut telah muncul sejak pukul 21.00 WIB semalam di situs https://pikobar.jabarprov.go.id.

Dalam keterangannya, Emil mengatakan peta digital interaktif sebaran Corona ini memuat informasi untuk ODP (Orang Dalam Pemantauan) ditandai warna biru, kemudian PDP (Pasien Dalam Pengawasan) berwarna kuning dan pasien yang positif Covid-19 berwarna merah.

“Data ini silakan dijadikan parameter untuk pimpinan desa/kelurahan, camat sampai Bupati/Walikota untuk melakukan antisipasi dan edukasi yang terukur dan rasional,” tulis Emil memberikan keterangan unggahannya tersebut.
Lihat juga: Ridwan Kamil Konfirmasi Warga Cianjur Meninggal Karena Corona

Melalui data ini, Emil mempersilakan warga untuk proaktif saling mengingatkan menjaga diri dan mengurangi interaksi sosial di zona merah dan kuning, tanpa reaksi sosial berlebihan.

Sementara itu, terkait perkembangan terkini Covid-19 di Jabar hingga Minggu (15/3) pukul 17.00 WIB, sudah ada 10 orang dinyatakan positif terpapar.

Dari 10 pasien positif tersebut, dua orang di antaranya meninggal dunia yakni warga Kabupaten Cianjur dan warga Kabupaten Bekasi

“Per sore ini (Minggu) informasi data yang masuk ada 10 orang yang positif Covid-19 di Jawa Barat,” kata Emil dikutip dari rilis Humas Pemprov Jabar.

Dari kesepuluh pasien positif tersebut, di antaranya tiga warga Depok, satu warga Kota Bandung, satu warga Kabupaten Cirebon, satu warga Kabupaten Purwakarta, tiga warga Kabupaten Bekasi, dan satu warga Kabupaten Cianjur. (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending