Connect with us

Nasional

Komunikasi Prabowo dan Mega Dibalik Pemilihan Ketua MPR

Published

on


Ahmad Muzani berjalan pelan saat memasuki Ruang Sidang Paripurna MPR pada Kamis (3/10) malam. Tak ada raut kebahagiaan di wajah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR itu.

Meski anggota MPR sudah memberikan tepuk tangan meriah terhadap kehadirannya di ruang sidang, namun raut wajah Muzani tetap tampak tidak bahagia.

Gambaran situasi itu kemungkinan besar terjadi karena Muzani sudah tahu bahwa dia akan gagal menjadi Ketua MPR. Padahal, awalnya Gerindra ngotot mencalonkan dirinya menjadi Ketua MPR meskipun sampai mekanisme voting diberlakukan.

Prediksi itu pun benar. Ketua Fraksi Gerindra di MPR Riza Patria berbicara bahwa Gerindra mendukung Bambang Soesatyo menduduki jabatan Ketua MPR ketimbang mempertahankan Muzani.

Setelah itu, sudah bisa dipastikan bahwa Bambang Soesatyo secara aklamasi menjadi Ketua MPR. Sebab, Bamsoet secara resmi mengantongi dukungan dari 9 fraksi di MPR dan kelompok DPD.

Seusai sidang paripurna, Muzani pun keluar ruangan dan langsung duduk di selasar Gedung ‘Kura-kura’ sambil melayani wawancara para pewarta.

Ia bercerita, keputusan Gerindra untuk mendukung Bamsoet tak lepas dari buntunya komunikasi antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan komunikasi tersebut sempat dilakukan kedua elite politik itu pada detik-detik terakhir sebelum rapat paripurna MPR digelar.

“Jadi Pak Prabowo komunikasi dengan Bu Mega detik-detik terakhir sebelum dilakukannya keputusan tentang ini,” kata Muzani.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan Prabowo telah meminta kepada Megawati agar PDIP mendukung Gerindra dalam meraih kursi ketua MPR. Prabowo, beralasan perlu ada keseimbangan dalam percaturan politik nasional.

Akan tetapi, permintaan itu pun tak bersambut. Megawati, kata Muzani, saat itu dalam posisi sulit. Sebab, proses pemilihan Ketua MPR sudah hampir final.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan dukungan PDIP kepada Gerindra sulit diberikan. Megawati, kata dia, meminta Prabowo agar menerima proses yang sudah terjadi saat ini.

“Karena itu, Ibu Mega memohon pengertian Pak Prabowo agar bisa menerima proses ini dengan baik dan menjaga MPR dengan musyawarah untuk mufakat. Meskipun Ibu Mega sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Prabowo kemudian sebagai partai yang mandiri,” kata dia.

Upaya melalui Megawati pun kandas. Muzani lantas menjelaskan kepada Prabowo bahwa parpol-parpol yang pernah mendukungnya di Pilpres 2019 lalu sudah menyatakan dukungannya kepada Bamsoet.

Melihat pelbagai kondisi itu, Prabowo lantas memutuskan agar Muzani tak meneruskan pencalonannya sebagai Ketua MPR.

“Akhirnya beliau ambil keputusan demi kepentingan lebih besar, ‘ya sudah kamu tidak usah meneruskan pencalonan sebagai ketua MPR’,” kata Muzani.

Selain Prabowo, pimpinan MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad juga sempat menyatakan akan menemui Megawati menjelang pemilihan ketua MPR. Sebab Fadel juga ingin memperebutkan jabatan tersebut.

“Saya juga akan bertemu dengan Ibu Megawati, saya kenal baik dengan beliau. Saya akan konsultasi dengan beliau karena PDIP partai pemenang pemilu,” kata Fadel usai Rapat Pleno Kelompok DPD di MPR di Gedung Nusantara V, Jakarta, dikutip Antara pada Rabu (2/9) malam.

Sementara ketika itu, PDIP secara remi mendukung telah menyatakan dukungan kepada Bamsoet untuk menjadi calon ketua MPR periode 2019-2024. Keputusan terhadap dukungan itu diambil sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangan resminya.

Nasional

Keberangkatan Belum Jelas, Kuota Haji Sisa 11 Ribu Orang

Published

on

Finroll – Jakarta, Kementerian Agama (Kemenag) mencatat kuota haji untuk Indonesia masih tersisa sekitar 11 ribu jelang penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap kedua pada Rabu (20/5).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan hingga Selasa (19/5) sore, baru 188.375 orang dari kuota 221 ribu yang telah melakukan pelunasan biaya haji dan siap diberangkatkan.

“Masih ada 11.143 kuota jemaah haji reguler yang belum terlunasi,” kata Yanis dalam keterangan tertulis di situs kemenag.go.id seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Yanis menuturkan sebanyak 179.584 orang melakukan pelunasan pada tahap pertama yang tutup 15 April. Sementara 10.014 baru melakukan pelunasan pada tahap kedua.

Dia juga menyampaikan masih ada sekitar 1.700 petugas haji yang belum melunasi BPIH. Jumlah itu terdiri dari 198 orang Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan 1.478 Petugas Haji Daerah (PHD).

Meski proses pelunasan berjalan, Yanis mengaku belum tahu terkait keputusan pemberangkatan haji tahun ini. Pemerintah masih menunggu pengumuman dari Arab Saudi.

“Semoga segera ada keputusan. Apapun keputusannya, dana jemaah haji aman,” ucap Yanis.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Rabu (15/4), Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan ada tren penurunan jemaah haji di Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona.

Anggito menduga penurunan pendaftar haji terjadi karena dampak ekonomi dari pandemi. Saat itu, baru baru sekitar 160 ribu orang yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Pada saat ini kami harus akui pimpinan bahwa pendaftar haji tahun ini turunnya hampir 50 persen karena kondisi ekonomi masyarakat kita memang tertekan,” kata Anggito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Rabu (15/4).

Jika haji digelar, Indonesia rencananya akan mengirim 221 ribu orang jemaah mulai 26 Juni. Namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan apakah akan memberangkatkan jemaah atau tidak di tengah pandemi. Ia masih menunggu kabar dari Saudi hingga 1 Juni.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Nilai Pemprov Jatim Plinplan, Soal Salat Id

Published

on

Finroll – Jakarta, Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur menilai Pemerintah Provinsi Jatim plinplan lantaran membolehkan pelaksanaan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu dinilai tidak sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Itu kami sayangkan, jadi kita ini menetapkan PSBB tapi kok juga memberi kelonggaran. Ya itu sikap yang menurut saya plinplan lah,” kata Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Nadjib Hamid kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (17/5).

Nadjb menilai sikap Pemprov Jatim tak konsisten ihwal aturan soal pembatasan kegiatan keagamaan di tengah pemberlakuan PSBB. Ia yakin hal itu bisa membuat masyarakat bingung.

“Itu sikap yang enggak konsisten, harusnya masyarakat jangan dibuat bingung, kita ingin segera sirna corona dengan cara semua istikamah, menyikapi semua secara sama. Jangan plinplan, di tengah jalan boleh dan tidak boleh,” katanya.

Dia lantas mempertanyakan tujuan Pemprov Jatim membolehkan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid. Di satu sisi, ingin pandemi corona berakhir. Namun di sisi yang lain, kata Nadjib, ada kebijakan yang berpotensi membuat virus corona terus menyebar.

Nadjib lalu menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tetap konsisten meminta masyarakat melaksanakan Salat Idul Fitri di rumah masing-masing. PP Muhammadiyah mengambil sikap demikian agar masyarakat tidak tertular virus corona.

Senada, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Saad Ibrahim juga bicara demikian. Seluruh warga Muhammadiyah wajib melaksanakan Salat Idul Fitri di rumah.

“Ini bukan imbauan, itu adalah garis dari pimpinan pusat, maklumat, fatwa, untuk Salat Id ini di rumah, tidak di lapangan, maupun di masjid, jadi tetap di rumah,” kata Saad, dikonfirmasi terpisah.

Menanggapi, surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jatim nomor 451/7809/012/2020 tentang pelonggaran pelaksanaan Salat Id berjemaah, Saad mengaku pihaknya akan melakukan pertemuan dengan organisasi keagamaan Islam lainnya di Jatim.

“Ya itu besok Insyaallah kita akan rapat terkait dengan itu, dengan NU, dengan LDII,” kata dia.

Apapun hasil pertemuan nanti, kata Saad, Muhammadiyah tetap tidak mau membolehkan Salat Idul Fitri dilakukan berjemaah di masjid atau di lapangan. Menurutnya, hal itu juga sudah sesuai dengan imbauan Menteri Agama Fachrul Razi.

“Dalam konteks seperti ini, kita itu semestinya harus satu, satu garis, Menteri Agama sendiri kan sudah jelas, salat itu di rumah. Kalau kemudian nasional begini, [daerah] satu sama lain berbeda, padahal ini situasi yang sangat khusus, ya saya kira akan sulit Indonesia akan keluar dari Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat edaran bernomor 551/7809/012/2020 tentang aturan Kaifiat Takbir dan Salat Idulfitri. Hal itu lantas menjadi sorotan karena membolehkan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah membolehkan salat Id. Dia menjelaskan bahwa surat edaran itu bukan untuk masyarakat umum, melainkan hanya untuk pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya.

Namun, di salah satu paragrafnya tertulis, “Pelaksanaan protokol kesehatan dalam salat Idul Fitri di kawasan Covid-19 yang dilakukan secara berjemaah di tanah lapang, masjid, mushola, rumah atau tempat lain dilaksanakan sesuai ketentuan.”

Khofifah tetap mengatakan bahwa surat edaran itu hanya untuk Masjid Al-Akbar Surabaya. Bukan untuk masyarakat umum atau pengurus masjid yang lain. Khofifah juga mengatakan bahwa PSBB tidak melarang, melainkan membatasi kegiatan.

“Apa surat edarannya akan diganti? Karena terkonfirmasi sepertinya surat edaran terbuka untuk umum. Jadi ini surat Sekda hanya untuk badan pengelola Masjid Nasional Al Akbar,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/5).

Sumber : CNN Indonesia

 

Continue Reading

Nasional

Catat, Ini Jadwal Cuti Bersama Lebaran 2020

Published

on

Pandemi Covid-19 telah mengubah jadwal cuti bersama Lebaran 2020. Seperti diketahui, cuti bersama digeser ke akhir tahun. Keputusan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Revisi SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020 yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, Kamis (9/4/2020).

FINROLL.COM — Berdasarkan kesepakatan rapat, beberapa perubahan cuti bersama. Pertama, libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada tanggal 24-25 Mei 2020.

Selanjutnya, ada tambahan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Oktober 2020. Lalu tambahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri semula sejak tanggal 26-29 Mei 2020 dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

“Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait Himbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020,” ujar Muhadjir.

Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini, kata dia, dituangkan dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Muhadjir meminta masyarakat taat terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam PSBB.

“Mari kita terapkan protokol kesehatan untuk melawan Covid-19,” imbuhnya.

Muhadjir juga meminta masyarakat tidak melakukan mudik dan piknik, mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

“Pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid-19 Insya Allah telah tertangani dengan baik. Selain itu, akhir tahun anak-anak libur sekolah. Keluarga juga punya waktu cukup untuk merencanakan liburannya,” kata Muhadjir.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending