Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Komunikasi Prabowo dan Mega Dibalik Pemilihan Ketua MPR

Published

on


Ahmad Muzani berjalan pelan saat memasuki Ruang Sidang Paripurna MPR pada Kamis (3/10) malam. Tak ada raut kebahagiaan di wajah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR itu.

Meski anggota MPR sudah memberikan tepuk tangan meriah terhadap kehadirannya di ruang sidang, namun raut wajah Muzani tetap tampak tidak bahagia.

Gambaran situasi itu kemungkinan besar terjadi karena Muzani sudah tahu bahwa dia akan gagal menjadi Ketua MPR. Padahal, awalnya Gerindra ngotot mencalonkan dirinya menjadi Ketua MPR meskipun sampai mekanisme voting diberlakukan.

Prediksi itu pun benar. Ketua Fraksi Gerindra di MPR Riza Patria berbicara bahwa Gerindra mendukung Bambang Soesatyo menduduki jabatan Ketua MPR ketimbang mempertahankan Muzani.

Setelah itu, sudah bisa dipastikan bahwa Bambang Soesatyo secara aklamasi menjadi Ketua MPR. Sebab, Bamsoet secara resmi mengantongi dukungan dari 9 fraksi di MPR dan kelompok DPD.

Seusai sidang paripurna, Muzani pun keluar ruangan dan langsung duduk di selasar Gedung ‘Kura-kura’ sambil melayani wawancara para pewarta.

Ia bercerita, keputusan Gerindra untuk mendukung Bamsoet tak lepas dari buntunya komunikasi antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan komunikasi tersebut sempat dilakukan kedua elite politik itu pada detik-detik terakhir sebelum rapat paripurna MPR digelar.

“Jadi Pak Prabowo komunikasi dengan Bu Mega detik-detik terakhir sebelum dilakukannya keputusan tentang ini,” kata Muzani.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan Prabowo telah meminta kepada Megawati agar PDIP mendukung Gerindra dalam meraih kursi ketua MPR. Prabowo, beralasan perlu ada keseimbangan dalam percaturan politik nasional.

Akan tetapi, permintaan itu pun tak bersambut. Megawati, kata Muzani, saat itu dalam posisi sulit. Sebab, proses pemilihan Ketua MPR sudah hampir final.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan dukungan PDIP kepada Gerindra sulit diberikan. Megawati, kata dia, meminta Prabowo agar menerima proses yang sudah terjadi saat ini.

“Karena itu, Ibu Mega memohon pengertian Pak Prabowo agar bisa menerima proses ini dengan baik dan menjaga MPR dengan musyawarah untuk mufakat. Meskipun Ibu Mega sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Prabowo kemudian sebagai partai yang mandiri,” kata dia.

Upaya melalui Megawati pun kandas. Muzani lantas menjelaskan kepada Prabowo bahwa parpol-parpol yang pernah mendukungnya di Pilpres 2019 lalu sudah menyatakan dukungannya kepada Bamsoet.

Melihat pelbagai kondisi itu, Prabowo lantas memutuskan agar Muzani tak meneruskan pencalonannya sebagai Ketua MPR.

“Akhirnya beliau ambil keputusan demi kepentingan lebih besar, ‘ya sudah kamu tidak usah meneruskan pencalonan sebagai ketua MPR’,” kata Muzani.

Selain Prabowo, pimpinan MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad juga sempat menyatakan akan menemui Megawati menjelang pemilihan ketua MPR. Sebab Fadel juga ingin memperebutkan jabatan tersebut.

“Saya juga akan bertemu dengan Ibu Megawati, saya kenal baik dengan beliau. Saya akan konsultasi dengan beliau karena PDIP partai pemenang pemilu,” kata Fadel usai Rapat Pleno Kelompok DPD di MPR di Gedung Nusantara V, Jakarta, dikutip Antara pada Rabu (2/9) malam.

Sementara ketika itu, PDIP secara remi mendukung telah menyatakan dukungan kepada Bamsoet untuk menjadi calon ketua MPR periode 2019-2024. Keputusan terhadap dukungan itu diambil sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangan resminya.

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading

Nasional

Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan

Published

on

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta kepada 9 juta pekerja. Namun, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi.

Bagi pemberi kerja atau perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan, bagi pekerja akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan subsidi gaji yang telah diterima.

“Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara,” ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Baca: Keringanan Iuran BPJS Nongol Setelah Corona 6 Bulan, Kenapa?

Adapun subsidi gaji telah diberikan pemerintah kepada 9 juta pekerja melalui III tahap dan akan terus berkembang. Pada tahap I pemerintah memberikan kepada 2,5 juta pekerja dan pada tahap II kepada 3 juta pekerja.

Selanjutnya, tahap III diberikan kepada 3,5 juta pekerja yang diserahkan pada 8 September 2020.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” kata Ida.

Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Sedangkan tahap II sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima.

“Penyaluran subsidi gaji dilakukan melalui bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI,” jelasnya.  (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending