Connect with us

Property

Kontraktor Tolak Perubahan Direksi Kawasan Industri Jababeka (KIJA), Pihak BEI Angkat Bicara

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi kawasan industri Jababeka

Finroll.com — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) konflik internal masih terus berlanjut. Budianto Liman dan Soegiharto saling klaim berhak atas jabatannya sebagai Direktur Utama KIJA

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Kali ini, bola berada di pihak ketiga,
beberapa pihak ketiga menolak adanya perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi.

Budianto Liman dalam suratnya menjelaskan telah menerima surat dari pihak-pihak yang tidak setuju adanya perubahan tersebut. Surat itu datang dari PT Bhinneka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia dan PT Grha Kreasindo.

Bahkan kini beberapa kontraktor menyampaikan surat keberatan atas pergantian direksi. Mereka takut konflik tersebut berdampak pada progres pembayaran dan kelangsungan bisnisnya.

Dia menambahkan, berdasarkan keputusan agenda kelima yang dibuat Notaris dalam akta, jelas tercantum bahwa keputusan agenda kelima adalah bersyarat, yaitu tergantung pada persetujuan pihak ketiga termasuk kreditur perseroan.

“Oleh karenanya pengangkatan jabatan atau posisi Direksi dan Anggota Komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak dapat persetujuan dari pihak ketiga termasuk kreditur perseroan,” jelas Budianto.

Dengan demikian, tegas Budianto, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan alias tetap sesuai dengan RUPS 31 Mei 2018. Adapun Direktur Utama tetap Tedjo Budianto Liman.

Mengutip surat dari Bhinneka Cipta Karya, mereka merasa dirugikan dengan adanya perubahan kepemimpinan di KIJA. “Yang kami khawatirkan akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan bisnis kami,” ujar Direktur Bhinneka Cipta Karya Suratman dalam suratnya.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan ataupun keterangan tertulis dari Soegiharto terkait keterbukaan informasi tersebut

Sementara dari pihak BEI ikut angkat bicara soal penolakan perombakan direksi Kawasan Industri Jababeka (KIJA).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus mengkaji perkembangan konflik tersebut. Adapun saat ini BEI juga masih melakukan suspensi terhadap saham KIJA.

“Pokoknya lihat aturannya, kalau beberapa tidak mewakili seluruhnya, tidak bisa hanya satu lalu ambil kesimpulan,” jelas Inarno, Kamis (18/7).

Seperti diberitakan sebelumnya atau Kemarin (17/7) dalam keterbukaan informasi, Direktur Utama yang lama atau tertulis dalam suratnya sebagai Corporate Secretary Budianto Liman menjelaskan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 16, keputusan agenda kelima adalah bersyarat. Bahwa keputusan tersebut tergantung pada persetujuan pihak ketiga termasuk kreditur.

“Oleh karenanya pengangkatan jabatan atau posisi direksi dan anggota dewan komisaris baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketiga termasuk kreditur perseroan,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, dalam RUPST 26 Juni 2019 lalu, Islamic Development Bank (IDB) selaku pemilik 10,84% saham dan PT Imakotama Investindo pemilik 6,3% saham KIJA
mengusulkan pengangkatan Sugiharto sebagai direktur utama menggantikan Budianto Liman. Selain itu, keduanya juga mengusulkan nama Aries Liman sebagai komisaris.

Dalam rapat tersebut, usulan disetujui oleh 52,11% pemegang saham yang hadir. Kondisi tersebut membuat KIJA mengalami perubahan pengendalian. Praktis KIJA
harus melakukan buyback Senior Guaranteed Notes yang jatuh tempo pada tahun 2023.

Sebab ada perjanjian berdasarkan syarat dan kondisi Notes ada perjanjian untuk tidak mengganti direktur utama sehingga memantik pengalihan kendali. Adapun, nilai notes tersebut mencapai US$ 300 juta dan harus dibayarkan dalam 30 hari setelah perubahan pengendalian. Pembayaran tersebut harus dilakukan dengan nilai 101%.

Namun, Kamis (11/7) lalu, Soegiharto mengatakan bahwa kabar perubahan pemegang saham pengendali setelah RUPST tidak benar. Sebab penyertaan saham yang dimiliki Mu’min Ali Gunawan masih 21,09% sejak Juni 2018 hingga Juli 2019. Begitu juga dengan kepemilikan IDB dan Imakotama.

Dengan demikian jumlah kepemilikan saham Mu’min Ali Gunawan, IDB, dan Imakotama di bawah 40% sehingga tidak mengalahkan kepemilikan saham permitted holders yaitu Setyono Djuandi Darmono dan Hadi Rahardja selaku co-founders KIJA.(red)
.

Advertisement

Property

Spekulan Nggak Bakal Untung Jual Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru

Published

on

By

Finroll.com –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Belum juga ditetapkan provinsi mana di Kalimantan yang bakal jadi ibu kota, para spekulan tanah sudah mulai beraksi, terutama di website. Banyak yang menjual tanah via online.

Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, para spekulan tanah agar tak melanjutkan aksinya karena tak akan mendapatkan untung. Sofyan menuturkan, pemerintah akan menggunakan lahan milik pemerintah sehingga meminimalisir pembebasan tanah.

“Jangan spekulasi tanah, karena spekulasi tanah tidak menciptakan nilai tambah dan akan kecewa karena kita usahakan seminimal mungkin pembebasan tanah,” kata Sofyan berdasarkan keterangan resminya, Rabu (21/8/2019).

Memang sesuai rencana pemerintah, ibu kota baru ini akan dibangun di atas lahan yang sudah dikuasai pemerintah. Sehingga, apabila merupakan tanah negara maka pembebasan lahan yang perlu dilakukan sangatlah minim.

“Jika statusnya tanah negara maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat kecil,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengimbau kepada para spekulan tanah untuk tidak berspekulasi mengenai lokasi calon ibu kota negara yang baru. Sebab, Pemerintah sampai saat ini masih menutup rapat-rapat mengenai provinsi apa yang akan menjadi ibu kota negara atau calon pengganti DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

“Intinya berbagai hal sudah saya sampaikan, ada lahan luas, jangan bikin di atas lahan yang pas-pasan, maka dicari yang luas, yang dikuasai pemerintah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Continue Reading

Property

Pemerintah Berencana Berlakukan Pajak Progresif Bagi Pemilik Tanah Lebih Dari Satu Bidang

Published

on

Finroll.com — Bagian dari usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan. Pemerintah berencana memberlakukan pajak progresif bagi pemilik lahan yang lebih dari satu bidang. Hal ini menjadi

Bagus Susatyo selaku Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) Kaltim menanggapi negatif rencana pajak progresif bagi pemilik lahan. Ia khawatir kebijakan ini akan semakin menghantam sektor properti yang sedang lesu selama lima tahun terakhir.

Komponen pajak dalam transaksi tanah selama ini cukup luas, antara lain Pajak Penghasilan (PPn), Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, belum jelas yang jadi usulan bagi pemerintah.

“Kita akan protes, kalau berlaku ke badan usaha kita ini akan berat sekali, kita sudah bayar PBB, sementara kita tak bisa menjual,” kata Bagus yang dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (20/8/2019)

Lebih lanjut Bagus mengatakan beban pengembang saat ini sangat berat, penjualan properti yang lesu, hingga membuat stok unit properti yang dijual masih banyak tersedia. Parahnya lahan kosong yang sudah dimiliki pengembang belum produktif karena bisnis properti saat ini sedang sepi.

“Banyak yang mengeluh semua, stok banyak dan lahan kosong. itu cost of money itu banyak loh,” katanya.

Selanjutnya Bagus menilai pemerintah seolah tak melihat kondisi pengembang properti yang sedang tertekan. Ia menilai pajak progresif tentu akan memakin sulit dunia usaha.

“Kita akan protes, kalau berlaku ke badan usaha, kita ini berat sekali, sudah bayar PBB, sementara kita tak bisa menjual properti,” katanya.

Ia mengilustrasikan para pengembang di Kaltim misalnya stok lahannya rata-rata hanya 10 hektare untuk pengembang besar yang terdiri dari berbagai bidang, dan tentunya akan berdampak pada pajak yang harus ditanggung pegembang

kaltim ada pengembang besar, yang masuk, rei angota mayoritas pengembang subsidi. Pengembang besar menguasia lebih 10 hektar, kalau kecil paling 2-5 hektar

Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan segera membahas pengenaan pajak bagi masyarakat yang memiliki tanah lebih dari satu bidang.

Ini sejalan dengan permintaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Penerapan pajak ini dalam rangka penggunaan lahan dengan maksimal dan menghindari spekulan tanah.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, Menteri ATR sudah menyampaikan terkait rencana pengenaan pajak progresif tersebut. Namun, pihaknya masih akan mendiskusikan lebih lanjut.

“Ya beliau (Menteri ATR) menyampaikan itu, nanti kita pelajari,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/8/2019).(red)

Continue Reading

Property

Ini Strategi Menjual Properti ke Generasi Milenial

Published

on

By

Finroll.com –  Rumah123.com kembali menyelenggarakan acara rutin tahunan Property Day. Rumah123.com merupakan bagian dari REA Group Australia. Property Day 2019 ini diselenggarakan di The Ballroom Westin, Hotel Westin, Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2019.

Acara ini menghadirkan tiga pembicara yang memiliki kompetisi di bidangnya. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan pengembang, agen properti, dan perbankan.

Para pembicara adalah Behavior Scientist Rumah123.com Muhamad Irfan Agia, General Manager of Business Roomme.id Iman Hanggautomo, dan Vice President Marketing Tanihub Her “Deeng” Sanyoto.

Acara ini memiliki tema Accelerate Your Property Business Through Digital Transformation. Tranformasi digital bisa mempercepat akselerasi bisnis properti.

“Kami ingin memberikan banyak insight kepada para pelaku developer, agen, bank. Bagaimana kita membantu konsumen untuk membeli,” ujar Country General Manager Rumah123.com Maria Herawati Manik dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Transformasi Digital untuk Bisnis

Dunia digital memang berkembang pesat. Siapa menyangka kalau sejumlah bisnis berbasis digital bisa menjelma jadi perusahaan raksasa. Airbnb bisa menjadi perusahaan penyedia jasa penginapan tanpa memiliki kamar, rumah, atau bangunan.

Uber dapat menjadi korporasi layanan transportasi tanpa armada kendaraan sendiri. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Sejumlah perusahaan berbasis digital menjadi besar. Tidak ketinggalan di dunia properti dengan munculnya marketplace properti, marketplace desain dan arsitektur, dan lainnya.

Orang hanya perlu duduk manis di rumah dengan memegang laptop, smartphone, atau tablet. Dia tidak perlu keluar rumah untuk mencari rumah, apartemen, rumah toko (ruko), tanah, dan lainnya cukup berselancar di dunia maya.

Kemudahan yang sama didapatkan ketika ingin mencari agen properti, jasa desain arsitektur, jasa desain interior, jasa bangun rumah, dan lainnya. Orang hanya perlu mencari via mesin pencari Google, media sosial seperti Instagram atau Facebook.

Perkembangan ini tentunya mau tidak mau membuat para pelaku bisnis dan industri properti harus berubah. Apalagi saat ini, generasi milenial yang juga konsumen terbesar properti merupakan digital native alias pengguna internet dan media sosial yang aktif. Alasan banyak perusahaan yang go online diungkapkan oleh Her Sanyoto yang memberikan pemaparan pertama kali.

“Kenapa semua go online, karena fit dengan milenial dan dianggap inovatif,” kata Her.

Namun, tidak mudah untuk mengubah perusahaan untuk melakukannya. Ada tiga tantangan yang akan dihadapi yaitu acquisition, market fit, dan sustainability. Acquisition maksudnya bagaimana orang mau mengunduh (download) aplikasi yang ditawarkan, market fit berarti apakah apa yang ditawarkan cocok dengan pangsa pasar, sementara sustainability maksudnya apakah bisnis ini bisa berkelanjutan.

Memahami Perjalanan Konsumen dalam Membeli Properti

Irfan Agia yang menjadi pembicara kedua mengulas mengulas mengenai upaya memahami perilaku konsumen dalam membeli properti. Agia memberikan ilustrasi pembuka bagaimana orang melakukan perjalanan baik itu untuk bisnis, wisata keluarga, berbulan madu, dan lainnya. Orang memiliki tahapan saat dalam perjalanan mulai dari berangkat ke bandara, berada di bandara, pemeriksaan, transit, dan sampai di tujuan.

Hal serupa juga terjadi ketika orang membeli properti. Konsumen memiliki tahapan dalam hidup, tujuan hidup, hal yang mengganggu konsentrasi, ketakutan, frustrasi, kebiasaan menggunakan media, perilaku, dan lainnya.

Ketika orang mencari rumah, dia akan mencari terlebih dulu, membuat daftar rumah yang diincar, mengunjungi lokasi atau marketing gallery, berpikir dan meminta masukan orang lain, hingga akhirnya membeli. Tetapi, bisa jadi perjalanan ini tidak linier.

Agia menyatakan saat orang mengunjungi marketing gallery, konsumen bisa jadi tidak mendapatkan informasi yang tidak sesuai sehingga dia kembali lagi melakukan upaya pencarian.

Iman menjadi pembicara terakhir. Dia memaparkan pentingnya brand atau merek atau jenama. Dia memaparkan piramida customer based brand equity.

Piramida ini menjelaskan bagaimana konsumen mendapatkan informasi produk, mendapatkan keuntungan apa dari produk, apa yang diketahui konsumen dari perusahaan, perasaan konsumen saat memakai produk, keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan apa, dan lainnya.

Perjalanan konsumen untuk membeli properti memang tidak mudah dan berliku, apalagi keputusan pembelian properti memang harus dipertimbangkan dengan matang. Untuk itu, perusahaan memang harus memahaminya agar bisa memberikan pesan yang tepat.

Continue Reading
Advertisement

Trending