Connect with us

Property

Kontraktor Tolak Perubahan Direksi Kawasan Industri Jababeka (KIJA), Pihak BEI Angkat Bicara

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi kawasan industri Jababeka

Finroll.com — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) konflik internal masih terus berlanjut. Budianto Liman dan Soegiharto saling klaim berhak atas jabatannya sebagai Direktur Utama KIJA

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Kali ini, bola berada di pihak ketiga,
beberapa pihak ketiga menolak adanya perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi.

Budianto Liman dalam suratnya menjelaskan telah menerima surat dari pihak-pihak yang tidak setuju adanya perubahan tersebut. Surat itu datang dari PT Bhinneka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia dan PT Grha Kreasindo.

Bahkan kini beberapa kontraktor menyampaikan surat keberatan atas pergantian direksi. Mereka takut konflik tersebut berdampak pada progres pembayaran dan kelangsungan bisnisnya.

Dia menambahkan, berdasarkan keputusan agenda kelima yang dibuat Notaris dalam akta, jelas tercantum bahwa keputusan agenda kelima adalah bersyarat, yaitu tergantung pada persetujuan pihak ketiga termasuk kreditur perseroan.

“Oleh karenanya pengangkatan jabatan atau posisi Direksi dan Anggota Komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak dapat persetujuan dari pihak ketiga termasuk kreditur perseroan,” jelas Budianto.

Dengan demikian, tegas Budianto, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan alias tetap sesuai dengan RUPS 31 Mei 2018. Adapun Direktur Utama tetap Tedjo Budianto Liman.

Mengutip surat dari Bhinneka Cipta Karya, mereka merasa dirugikan dengan adanya perubahan kepemimpinan di KIJA. “Yang kami khawatirkan akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan bisnis kami,” ujar Direktur Bhinneka Cipta Karya Suratman dalam suratnya.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan ataupun keterangan tertulis dari Soegiharto terkait keterbukaan informasi tersebut

Sementara dari pihak BEI ikut angkat bicara soal penolakan perombakan direksi Kawasan Industri Jababeka (KIJA).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus mengkaji perkembangan konflik tersebut. Adapun saat ini BEI juga masih melakukan suspensi terhadap saham KIJA.

“Pokoknya lihat aturannya, kalau beberapa tidak mewakili seluruhnya, tidak bisa hanya satu lalu ambil kesimpulan,” jelas Inarno, Kamis (18/7).

Seperti diberitakan sebelumnya atau Kemarin (17/7) dalam keterbukaan informasi, Direktur Utama yang lama atau tertulis dalam suratnya sebagai Corporate Secretary Budianto Liman menjelaskan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 16, keputusan agenda kelima adalah bersyarat. Bahwa keputusan tersebut tergantung pada persetujuan pihak ketiga termasuk kreditur.

“Oleh karenanya pengangkatan jabatan atau posisi direksi dan anggota dewan komisaris baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketiga termasuk kreditur perseroan,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, dalam RUPST 26 Juni 2019 lalu, Islamic Development Bank (IDB) selaku pemilik 10,84% saham dan PT Imakotama Investindo pemilik 6,3% saham KIJA
mengusulkan pengangkatan Sugiharto sebagai direktur utama menggantikan Budianto Liman. Selain itu, keduanya juga mengusulkan nama Aries Liman sebagai komisaris.

Dalam rapat tersebut, usulan disetujui oleh 52,11% pemegang saham yang hadir. Kondisi tersebut membuat KIJA mengalami perubahan pengendalian. Praktis KIJA
harus melakukan buyback Senior Guaranteed Notes yang jatuh tempo pada tahun 2023.

Sebab ada perjanjian berdasarkan syarat dan kondisi Notes ada perjanjian untuk tidak mengganti direktur utama sehingga memantik pengalihan kendali. Adapun, nilai notes tersebut mencapai US$ 300 juta dan harus dibayarkan dalam 30 hari setelah perubahan pengendalian. Pembayaran tersebut harus dilakukan dengan nilai 101%.

Namun, Kamis (11/7) lalu, Soegiharto mengatakan bahwa kabar perubahan pemegang saham pengendali setelah RUPST tidak benar. Sebab penyertaan saham yang dimiliki Mu’min Ali Gunawan masih 21,09% sejak Juni 2018 hingga Juli 2019. Begitu juga dengan kepemilikan IDB dan Imakotama.

Dengan demikian jumlah kepemilikan saham Mu’min Ali Gunawan, IDB, dan Imakotama di bawah 40% sehingga tidak mengalahkan kepemilikan saham permitted holders yaitu Setyono Djuandi Darmono dan Hadi Rahardja selaku co-founders KIJA.(red)
.

Advertisement

Property

Co-working Space Kian Diminati, Bagaimana Nasib Perkantoran?

Published

on

By

Ruang kerja bersama atau co-working space diramal bakal terus berkembang pesat sepanjang 2020 mendatang, mengingat fleksibilitas yang ditawarkannya.

“Karena kebutuhan terhadap co-working space itu memang ada, salah satunya adalah masalah fleksibilitas yang ditawarkan, dengan kondisi itu, banyak pelaku usaha berminat ke sana, terutama start-up baru,” ujar Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto di Gedung World Trade Center I, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Tak hanya menarik bagi pelaku usaha baru, menurut Ferry, co-working space bahkan cukup diminati bagi pelaku usaha yang sudah matang sekalipun.

“Company yang sudah mapan pun cukup berminat, terutama saat mereka masih perlu satu space yang bisa dikembangkan tapi nggak mau juga terlalu investasi besar-besaran ke sana atau mungkin kebutuhannya untuk short-term saja, daripada buat leasing office itu kan bisa tahunan, 3 tahun harus bayar, terikat di situ, dan harus feed out, dan itu kan juga mahal,” paparnya.

Lantas, bagaimana nasib perkantoran dengan perkembangan kebutuhan tersebut?

Berdasarkan Laporan Pasar Properti Jakarta Kuartal IV-2019 dari Colliers International, tingkat okupansi atau hunian perkantoran di Jakarta sepanjang 2020 mendatang diperkirakan bakal turun menjadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%.

“Perkirakan okupansi akan turun, walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi terutama di kawasan CBD (central business district) di angka sekitar 82,5% dari 83,5%. Sementara di luar kawasan CBD penurunan akan lebih tinggi,” katanya.

Hal ini lah yang menurut Ferry membuat pembangunan segmen properti ini di sepanjang 2019 tak juga mengalami kenaikan signifikan.

“Kalau kita lihat di sini memang, pasokan tahunannya baik dalam CBD maupun di luarnya, memang secara umum, pengembang itu sudah mulai hati-hati karena selama tahun 2019 kita belum mendengar lagi ada gedung perkantoran baru yang akan di-launching (di 2020) jadi mereka sudah mulai meredam,” imbuhnya.

Dengan demikian, wajar bila harga sewa perkantoran di Jakarta pun sudah mulai diturunkan sejak pertengahan tahun lalu.

“Sewa yang ditawarkan juga sudah diturunkan, sudah mulai realistis, tidak lagi memasang harga tinggi, dan bisa dinego,” tutupnya.

Sebagaimana dicatat Colliers International, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi.

Continue Reading

Property

Lippo Jual Pejaten Village dan Binjai Supermall, Siapa Pembelinya?

Published

on

By

LMIRT Management Ltd, pengelola Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) memutuskan untuk melepas dua aset mal yakni Pejaten Village dan Binjai Supermall. Kedua mal itu dibeli oleh PT Nirvana Wastu Pratama (NWP Retail).

Melansir CNBC Indonesia, Minggu (5/1/2019) transaksi itu tertuang dalam perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales and purchase agreement/CSPA) yakni mencapai US$ 92 juta atau Rp 1,30 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$).

MWP Retail sendiri merupakan perusahaan yang memiliki beberapa mal di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Warburg Pincus dan PT City Retail Developments Tbk (NIRO).

Penjualan aset mal dilakukan melalui REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate). Hal itu resmi diinformasikan perusahaan dalam situs resmi NWP Retail pada 31 Desember lalu.

LMIR Trust adalah satu-satunya produk REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate) milik perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) sejak 19 November 2007.

Dengan REITs ini, perusahaan properti dan real estate dapat menjual aset yang dimilikinya kepada publik melalui skema penerbitan instrumen ini.

Pejaten Village di Kemang (Jakarta Selatan) memiliki luas 89.157 meter persegi dan Binjai Supermall dengan luas 36.000 meter persegi berlokasi di Binjai (Sumatera Utara) yang merupakan kota satelit kedua terbesar di luar Pulau Jawa. Kedua mal ini memiliki tingkat hunian lebih dari 90%.

Presiden Direktur dan CEO NWP Retail Timothy Daly mengatakan akuisisi ini memperkuat pengembangan bisnis perusahaan di lokasi kota tier-1 dan tier-2 di Indonesia.

“Akuisisi ini merupakan tonggak dalam ekspansi cepat NWP Retail. Ini akan memperkuat kehadiran perusahaan di pasar-pasar utama di kota Tier-1 dan Tier-2 di Indonesia dan memperluas pasar lebih jauh posisi terdepan sebagai platform pusat perbelanjaan ritel independen terbesar di Indonesia,” kata Timothy.

Continue Reading

Property

Rumah Khusus Milenial Lagi Disiapkan, Begini Bentuknya

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggodok konsep hunian bagi milenial. Dirjen Perumahan PUPR Khalawai Abdul Hamid menyatakan konsepnya berupa rumah vertikal alias rumah susun sewaan.

Yang jelas hunian bagi milenial ini akan berada di pusat kota.

“Kita sedang siapkan seperti rumah kos-kosan, rumah singgah di pusat kota. Kan kalau milenial dia nggak mau di pinggiran. Itu yang lagi dikonsepkan sama kita,” ucap Khalawi, di Kantor Ditjen SDA PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selain berbentuk vertikal, hunian ini dipatok dengan sewa murah. Khalawi menegaskan konsep ini juga bisa mensukseskan klusterisasi alias penggolongan milenial.

Dia menjelaskan bahwa konsep hunian vertikal tengah kota ini cocok bagi generasi milenial yang baru meniti karir dan belum punya banyak uang untuk memulai KPR.

“Ini rumahnya vertikal, dengan sewa yang ringan. Masih digodok ya, yang jelas ini upaya klusterisasi milenial. Jadi bagi milenial yang baru kerja belum cukup uang, maka sewa dulu dengan harga murah,” ucap Khalawi.

Khalawi menambahkan pihaknya akan meminta pengembang swasta untuk melakukan KPBU dalam pembangunan hunian vertikal pusat kota ini. Nantinya, akan dicari lahan pemerintah di pusat kota untuk pembangunannya.

“Jadi nanti mungkin ada tanah pemerintah kita bangunkan rumah vertikal minta KPBU sama swasta. Kemudian kita sewakan dengan harga murah,” papar Khalawi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending