Connect with us

Property

Kontraktor Tolak Perubahan Direksi Kawasan Industri Jababeka (KIJA), Pihak BEI Angkat Bicara

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi kawasan industri Jababeka

Finroll.com — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) konflik internal masih terus berlanjut. Budianto Liman dan Soegiharto saling klaim berhak atas jabatannya sebagai Direktur Utama KIJA

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Kali ini, bola berada di pihak ketiga,
beberapa pihak ketiga menolak adanya perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi.

Budianto Liman dalam suratnya menjelaskan telah menerima surat dari pihak-pihak yang tidak setuju adanya perubahan tersebut. Surat itu datang dari PT Bhinneka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia dan PT Grha Kreasindo.

Bahkan kini beberapa kontraktor menyampaikan surat keberatan atas pergantian direksi. Mereka takut konflik tersebut berdampak pada progres pembayaran dan kelangsungan bisnisnya.

Dia menambahkan, berdasarkan keputusan agenda kelima yang dibuat Notaris dalam akta, jelas tercantum bahwa keputusan agenda kelima adalah bersyarat, yaitu tergantung pada persetujuan pihak ketiga termasuk kreditur perseroan.

“Oleh karenanya pengangkatan jabatan atau posisi Direksi dan Anggota Komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak dapat persetujuan dari pihak ketiga termasuk kreditur perseroan,” jelas Budianto.

Dengan demikian, tegas Budianto, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan alias tetap sesuai dengan RUPS 31 Mei 2018. Adapun Direktur Utama tetap Tedjo Budianto Liman.

Mengutip surat dari Bhinneka Cipta Karya, mereka merasa dirugikan dengan adanya perubahan kepemimpinan di KIJA. “Yang kami khawatirkan akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan bisnis kami,” ujar Direktur Bhinneka Cipta Karya Suratman dalam suratnya.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan ataupun keterangan tertulis dari Soegiharto terkait keterbukaan informasi tersebut

Sementara dari pihak BEI ikut angkat bicara soal penolakan perombakan direksi Kawasan Industri Jababeka (KIJA).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus mengkaji perkembangan konflik tersebut. Adapun saat ini BEI juga masih melakukan suspensi terhadap saham KIJA.

“Pokoknya lihat aturannya, kalau beberapa tidak mewakili seluruhnya, tidak bisa hanya satu lalu ambil kesimpulan,” jelas Inarno, Kamis (18/7).

Seperti diberitakan sebelumnya atau Kemarin (17/7) dalam keterbukaan informasi, Direktur Utama yang lama atau tertulis dalam suratnya sebagai Corporate Secretary Budianto Liman menjelaskan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 16, keputusan agenda kelima adalah bersyarat. Bahwa keputusan tersebut tergantung pada persetujuan pihak ketiga termasuk kreditur.

“Oleh karenanya pengangkatan jabatan atau posisi direksi dan anggota dewan komisaris baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketiga termasuk kreditur perseroan,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, dalam RUPST 26 Juni 2019 lalu, Islamic Development Bank (IDB) selaku pemilik 10,84% saham dan PT Imakotama Investindo pemilik 6,3% saham KIJA
mengusulkan pengangkatan Sugiharto sebagai direktur utama menggantikan Budianto Liman. Selain itu, keduanya juga mengusulkan nama Aries Liman sebagai komisaris.

Dalam rapat tersebut, usulan disetujui oleh 52,11% pemegang saham yang hadir. Kondisi tersebut membuat KIJA mengalami perubahan pengendalian. Praktis KIJA
harus melakukan buyback Senior Guaranteed Notes yang jatuh tempo pada tahun 2023.

Sebab ada perjanjian berdasarkan syarat dan kondisi Notes ada perjanjian untuk tidak mengganti direktur utama sehingga memantik pengalihan kendali. Adapun, nilai notes tersebut mencapai US$ 300 juta dan harus dibayarkan dalam 30 hari setelah perubahan pengendalian. Pembayaran tersebut harus dilakukan dengan nilai 101%.

Namun, Kamis (11/7) lalu, Soegiharto mengatakan bahwa kabar perubahan pemegang saham pengendali setelah RUPST tidak benar. Sebab penyertaan saham yang dimiliki Mu’min Ali Gunawan masih 21,09% sejak Juni 2018 hingga Juli 2019. Begitu juga dengan kepemilikan IDB dan Imakotama.

Dengan demikian jumlah kepemilikan saham Mu’min Ali Gunawan, IDB, dan Imakotama di bawah 40% sehingga tidak mengalahkan kepemilikan saham permitted holders yaitu Setyono Djuandi Darmono dan Hadi Rahardja selaku co-founders KIJA.(red)
.

Advertisement

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending