Connect with us

Property

KPR Khusus bagi Pengemudi Grab

Published

on


PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia untuk memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para mitra pengemudi di Grabcar.

Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Program KPR SMF-Grab ditujukan untuk meningkatkan akses mitra Grab terhadap KPR yang akan disalurkan melalui multifinance bekerja sama dengan SMF.

Produk KPR yang ditawarkan memiliki suku bunga tetap sepanjang tenor sehingga nilai kewajiban angsuran debitur stabil selama waktu pembiayaan, dan tidak terpengaruh oleh gejolak kenaikan suku bunga.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan selama ini mewujudkan kepemilikan rumah bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap adalah tantangan tersendiri.

“Kerja sama ini adalah bagian dari komitmen untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dan selama ini belum terfasilitasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 16 September 2019.

Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan ini sejalan dengan inisiatif Grab Mitra Sejahtera yang tidak hanya menyediakan sumber penghasilan yang berkesinambungan, namun juga kesempatan untuk memiliki rumah impiannya.

“Kami memahami bahwa rumah merupakan bagian dari kebutuhan pokok setiap orang, termasuk mitra pengemudi kami. Grab menyambut baik kerja sama dengan SMF,” ungkapnya.

Advertisement

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading

Property

Senilai Rp2 Triliun, 4 Korporasi Pelat Merah Garap Proyek BUMN Center

Published

on

Finroll.com — 4 korporasi pelat merah yaitu PT PP (Persero) Tbk (PTPP) bersama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM PT Danareksa (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menjalin sinergi dalam pembangunan dan pengembangan BUMN Center.

Adapun BUMN Center adalah suatu kawasan perkantoran yang terintegrasi, agile dan modern yang didesain oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan milik negara.

Sementara luas lahan yang akan dibangun dan dikembangkan sekitar 24.694 m2 dengan rincian seluas 9.300 m2 dimiliki Danareksa, seluas 11.439 m2 dimiliki oleh Telkom, dan seluas 3.955 m2 dimiliki oleh Garuda Indonesia.

Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat di Kementerian BUMN mengatakan, “BUMN Center terletak di lokasi yang strategis, berada di kawasan pemerintahan pusat di tengah kota Jakarta dan akan didukung dengan berbagai fasilitas yang memadai,” ujarnya, Kamis (3/10/2019).

Nilai investasi untuk pembangunan ini disebutkan Lukman lebih dari Rp2 triliun dan diproyeksikan rampung pada 2024.

Saat ini, perseroan sedang memproses izin kawasan secara keseluruhan dan masing-masing bangunan yang dimiliki oleh Danareksa, Telkom, dan Garuda Indonesia agar sesuai dengan konsepnya.

Fasilitas yang akan dibangun antara lain  modern agile office, communal outdoor space, indoor communal space, green open space, healthcare facilities, leisure area, main lobby, food court, meeting room, ballroom, dan lainnya.
Kawasan ini juga dibangun dengan konsep green building yang ditargetkan akan mendapat predikat Gold setelah disertifikasi oleh lembaga Green Building Council Indonesia.

BUMN Center mengusung konsep desain Burung Garuda di mana kepak kedua sayapnya merupakan gedung kembar yang menyerupai sayap burung Garuda yang berada di sebelah kanan dan kiri Gedung Kementerian BUMN,sedangkan kepala dari burung Garuda diwakili oleh Gedung Kementerian BUMN.(red)

Pembangunan BUMN Center dilakukan dengan pendayagunaan aset antara Kementerian BUMN, Telkom, Danareksa dan Garuda Indonesia untuk menghadapi persaingan global.

Kementerian BUMN bersama perusahaan-perusahaan BUMN membutuhkan suatu sarana untuk berkomunikasi dengan cepat yang diwujudkan dalam bentuk fisik berupa  working space yang nyaman.

Penyelarasan Gedung Kementerian BUMN dan gedung milik BUMN di sekitarnya diharapkan dapat menjadi simbol keterikatan dan keterpaduan seluruh komponen BUMN sebagai sebuah keluarga besar.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending