Connect with us

Nasional

Kuatkan Perdamaian Masyarakat Akar Rumput, Kemendesa Gelar Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo

Published

on


Finroll.com – Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah Gamawati, pada Sabtu, 22 Juni 2019 lalu, secara resmi telah membuka penyelenggaraan Festival Pranata Adat dan Budaya, dan Forum Perdamaian, di Alun-alun Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

 

“Kegiatan ini kami agendakan untuk mendorong penguatan komitmen perdamaian pada masyarakat dengan berbasiskan pada nilai-nilai keragaman budaya bangsa,” ujar Aisyah Gamawati kepada para wartawan di lokasi kegiatan.

 

Menurut Aisyah Gamawati, kegiatan serupa juga diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT di sejumlah daerah lain, seperti di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; dan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

 

“Di setiap rangkaian kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya yang kami selenggarakan, selalu didahului dengan Forum Perdamaian dari masyarakat setempat,” tambah Aisyah Gamawati, dalam siaran pers di Jakarta.

 

Kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya di Kabuoaten Situbondo kali ini, diisi dengan berbagai kegiatan pertunjukan kesenian nusantara seperti pentas tari landung, arak-arakan komantan korong, pertunjukan wayang kerte, dolanan bocah, pawai seni ancak, pertunjukan kesenian ohjung Situbondo, pawai petik laut, hingga best Situbondo carnaval. Festival juga diisi dengan kegiatan pameran usaha kecil dan menengah, revitalisasi sarana dan prasarana olahraga desa, deklarasi perdamaian, dan berbagai macam kegiatan lintas kementrian dan lembaga.

 

Sebelum festival digelar, terlebih dulu diawali dengan kegiatan gelaran rapat koordinasi tentang penanganan konflik sosial yang dimotori oleh Asisten Deputi Konflik Sosial Kemenko PMK, dilanjutkan dengan dialog nasional kemudian forum Perdamaian yang menghadirkan sejumlah tokoh lintas agama dan kelompok-kelompok masyarakat di Situbondo, seperti dari Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembaruan Kebangsaan, Pemuda Anshor, Pagar Nusa, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan Pemuda Kristen.

 

Menurut Aisyah Gamawati, rangkaian kegiatan di berbagai wilayah ini sudah digelar oleh Kemendesa PDTT sejak 2015 silam. “Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perdamaian di Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai keragaman bangsa dan budaya setempat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” ujar Aisyah Gamawati.

 

Sementara itu, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendesa PDTT, Hasrul Edyar, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Adat dan Budaya, mengatakan, Kemendesa PDTT berharap melalui rangakaian kegiatan ini, akan mempererat kohesi sosial pada masyarakat akar rumput untuk merawat dan terus berkomitmen pada kondisi perdamaian.

 

“Dalam Forum Perdamaian semua peserta berdiskusi bersama dengan metode analisa konflik untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab konflik dan sumber utamanya, yang kemudian hasilnya akan dirumuskan bersama untuk melakukan pencegahan dan berbagai langkah tindakan preventif lain untuk penghentian potensi konflik,” ujar Hasrul Edyar.

 

Menurut Hasrul Edyar, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik yang dipimpinnya, selalu mendorong dan berkomitmen memfasilitasi setiap upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik, dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maupun memberi masukan dalam program perencanaan dan pembangunan desa.

 

“Sesuai dengan Nawacita poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, maka kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama program kerja Kemendesa PDTT. Dengan cara mendorong dan menguatkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga dan merawat nilai, tradisi, identitas, dan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian masyarakat,” tambah Hasrul Edyar.

 

Sekitar 4000 peserta dari berbagai kelompok masyarakat desa di Kabupaten Situbondo turut hadir meramaikan Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian di Situbondo ini. Turut hadir dan memberikan sambutan Bupati Situbondo, Dadang Sugiarto S.H, unsur Forkompimda setempat, Asisten Deputi Konflik Sosial, Kemenko PMK, Ponco Respati Nugroho, Direktur Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial, Kemsos, Nurul Farijati serta perwakilan unit kerja di lingkungan Kemendesa PDTT.

 

Acara seremoni diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Situbondo, pembacaan deklarasi perdamaian, pentas seni, dan penyerahan secara simbolis bantuan revitalisasi sarana olahraga desa oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Kemendesa PDTT Aisyah Gamawati dan bantuan keserasian sosial serta kearifan lokal oleh Nurul Farijati, Direktur Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial,Kementerian Sosial.

 

Sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama dalam rangka revitalisasi sarana olahraga di Desa Olehan, Kecamatan Situbondo oleh Sekretaris Direktur Jenderal PDTu, Sugito. Disela-sela acara tersebut, Sugito menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi sarana olahraga ini diharapkan mampu mendorong kohesi sosial melalui olahraga sehingga tercipta dan terjalin rasa persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan kebersamaan. Lebih dari itu, dengan giatnya olahraga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penjualan produk-produk lokal ataupun ekonomi kreatif lainnya.(red)

Advertisement

Nasional

KPK Panggil Putra Yasonna Laoly Terkait Suap Wali Kota Medan

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Yamitema Tirtajaya Laoly terkait dugaan suap proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan Nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. Yamitema merupakan anak dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” ujar Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS melalui pesan tertulis, Senin (11/11).

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Dzulmi Eldin, Rita Maharani. Ia juga akan diperiksa untuk tersangka yang sama.

Pada pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, penyidik mendalami informasi mengenai sumber dana yang dipakai Dzulmi Eldin untuk melakukan perjalanan ke Jepang.

Dalam perkara ini pula Tim KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Anggota DPRD Sumatera Utara, Akbar Himawan Bukhari. Akbar pun sudah dicegah ke luar negeri sejak 5 November 2019.

Dalam perkara ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas. Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya.

Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama ‘sister city’ antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu sebagai pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler Kota Medan. Sebelum ditetapkan tersangka, mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Continue Reading

Nasional

Terkait Desa Fiktif, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani

Published

on

By

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa fiktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

“(Pemanggilan) segera diagendakan,” ujar Anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Heri menilai perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang bernilai hingga Rp257 triliun karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.

“Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya,” ujarnya.

Heri menyebut terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa. Menurutnya tidak ada koordinasi antara kementerian terkait sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.

“Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional,” jelas anggota Fraksi Gerindra ini.

Ia mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

“Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.

“Saya sebagai anggota Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.

“Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat ini.

Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.

Continue Reading

Nasional

Segudang PR Jenderal Idham Azis di Pucuk Pimpinan Polri

Published

on

By

Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komisaris Jenderal Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.

Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Idham sebenarnya dianggap gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, dua jabatan yang sebelumnya ia pangku yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki tugas untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak 2017 ini.

Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.

PR kedua, Idham juga harus menuntaskan penyidikan kasus serangan teror bom molotov terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarief yang terjadi pada 9 Januari 2019.

Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.

Setumpuk PR Idham sebagai Kapolri lainnya juga terungkap dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR pada Rabu (30/10).

Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.

Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.

“Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat,” kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).

PR keempat Idham adalah soal citra Polri di mata publik bahwa polisi jauh dari umat Islam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi berkata umat Islam seolah-olah dihadapkan dengan polisi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu,” ujar Aboebakar.

PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.

Terkait hal ini, mantan Kadiv Propam Polri itu menyatakan berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.

“Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis,” ujar alumnus Akpol 1988 itu.

PR keenam, soal pemberantasan narkotika di internal Polri. Ia menyatakan akan bertindak tegas jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.

“Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba,” kata Idham.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending