Connect with us

Makro Ekonomi

Kunci Hadapi Resesi Ekonomi RI: Berhemat dan Pilih Aset Aman

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan minus atau terkontraksi. Indonesia pun akan memasuki masa resesi ekonomi. Bagaimana menghadapinya?

Published

on


Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 lebih buruk dari perkiraan awal.

Indonesia pun kemungkinan bakal memasuki resesi ekonomi. Ekonomi suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhannya negatif atau kontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32%. Adapun, pada kuartal III, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi masih tumbuh negatif hingga 2,9%. Artinya, resesi ekonomi sudah menimpa Indonesia.

Dalam menghadapi resesi, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat.

Dilema Beban Berat Ekonomi saat Prioritas Kesehatan Tangani Pandemi Salah satu caranya dengan menunda pembelian barang-barang sekunder, tersier, termasuk barang yang terkait gaya hidup.

“Fokus saja pada kebutuhan makanan dan kesehatan. Itu yang utama di saat resesi ekonomi berbarengan dengan krisis kesehatan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id pada Minggu (27/9).

Menurut dia, penghematan yang dilakukan masyarakat memang akan berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga.

Pasalnya, masyarakat hanya akan membeli kebutuhan dasar seperti makan dan miuman. Sedangkan pengeluaran untuk produk-produk sekunder atau tersier seperti tas bermerek, pakaian mahal, atau barang-barang berharga akan dihemat.

Namun, penghematan harus dilakukan dalam menghadapi resesi di tengah pandemi. “Ini lebih ke persiapan worst scenario. Kalau boros nanti repot sendiri, jangan sampai berutang untuk biayai gaya hidup padahal tidak sesuai kebutuhan yang prioritas,” katanya.

Banyak orang Indonesia tak siap hadapi krisis

Selain itu, dia menyarankan agar masyarakat memiliki dana darurat setidaknya 30% dari total pendapatan. Dana darurat tersebut dapat disisihkan ke rekening yang terpisah dari kebutuhan pokok.

Dana darurat itu menjadi dana antisipasi jika kehilangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun kontrak tidak diperpanjang.

“Jadi ada bekal untuk biaya hidup. Dana emergency juga bisa dipakai ketika sakit atau kebutuhan mendesak lainnya,” kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengajurkan agar masyarakat memilih aset aman jika ingin berinvestasi. Aset aman yang dimaksud yaitu deposito bank, emas batangan (logam mulia), dan surat utang pemerintah.

Menurut dia, tiga aset tersebut bisa menjadi tempat lindung nilai terbaik ketika ketidakpastian ekonomi meningkat. Di sisi lain, Bhima meminta pemerintah mengantisipasi resesi ekonomi dengan menjaga daya beli 115 juta kelas menengah rentan miskin.

Kelompok tersebut bukan lagi berhemat, melainkan sudah hidup dengan keuangan yang pas-pasan. Sehingga pemerintah perlu menyuntik bantuan langsung tunai (BLT) dengan nominal minimum Rp 1,2 juta per orang.

Pemerintah juga bisa turunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% ke 0-5% selama masa pemulihan ekonomi. “Stimulus PPN langsung dirasakan oleh konsumen akhir dibanding PPh 21 DTP atau PPh badan,” ujar Bhima.

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

Sri Mulyani : Ekonomi Baru Bangkit di Kuartal II 2021

Published

on

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian Indonesia bangkit di kuartal II 2021. Sementara itu tantangan perekonomian Indonesia tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yakni pandemi covid-19.

“2021 kami pasti masih dihadapkan pada hal relatif sama, meski kami lihat mungkin nanti pemulihan ekonomi diharapkan terus terakselerasi di 2021 terutama kuartal II, kuartal III, dan kuartal III,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Penularan pandemi covid-19, lanjutnya, masih menjadi tantangan bagi penerimaan negara. Pasalnya, jika penularan masih tinggi, maka aktivitas masyarakat masih terbatas sehingga menghambat laju ekonomi.

Dampaknya, penerimaan negara pun ikut tergerus. Sebagai gambaran, per November 2020 tercatat penerimaan negara hanya sebesar Rp1.423 triliun atau turun 15,1 persen secara tahunan.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus Rp883,7 triliun, atau setara dengan 5,6 persen produk domestik bruto (PDB).

Khusus penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 15,5 persen dari Rp1.312,4 triliun menjadi Rp1.108,8 triliun.

Bendahara negara menuturkan jatuhnya penerimaan pajak lantaran bisnis wajib pajak (WP) lesu karena pandemi covid-19 yang menekan permintaan. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan bagi para pengusaha guna meringankan beban mereka untuk bertahan di tengah pandemi.

“Jadi, kami ini meniti di antara dua keseimbangan yang pelik. Tetap kumpulkan penerimaan pajak tapi juga berikan dukungan dan insentif agar dunia usaha tetap bisa survive atau bertahan dan bahkan pulih kembali,” tuturnya.

Namun, dengan segala tekanan tersebut, ia meyakinkan jika pemerintah akan tetap berupaya mengumpulkan pendapatan negara. Tahun ini, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun, yang mayoritas disumbang penerimaan perpajakan yakni Rp1.444,54 triliun.

Disusul oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp298,20 triliun dan penerimaan hibah Rp900 miliar.

“Kami tetap coba target penerimaan negara 2021 yang diupayakan maksimal sesuai APBN. Tapi kami juga paham ini tergantung pemulihan ekonomi, harga komoditas, gejolak ekonomi global, dan ekspor bisa tumbuh kembali tidak,” katanya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun

Published

on

JAKARTA. Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan Posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih,” tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi,” tulis Sri Mulyani.

Kata dia, portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil.

Diungkapkan Sri Mulyani, hal ini mencerminkanterjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia.

Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pandemi Kerek Utang Pemerintah Jadi Rp 6.074 T

Published

on

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir tahun lalu melonjak 27% dari Rp 4.778 triliun pada akhir 2018 menjadi Rp 6.074 triliun. Lonjakan utang pemerintah terjadi akibat pelemahan ekonomi dan kebutuhan pembiyaan yang meningkat untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan data APBN Kita edisi Januari 2021, utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun lalu meningkat menjadi 38,68%. Meski menanjak, pemerintah menegaskan rasio utanng pemerintah masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yakni 60% terhadap PDB.

Utang pemerintah pusat semakin didominasi surat berharga negara yang mencapai Rp 5.221,65 triliun atau 85,96% dari total utang pemerintah . Ini sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari utang denominasi rupiah Rp 4.025,62 triliun dan valas Rp 1.1963,03 triliun.

SBN dalam denominasi rupiah, terdiri dari surat utang negara Rp 3.303,78 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 721,84 triliun. Sedangkan SBN dalam valas berupa SUN Rp 946,27 triliun dan SBSN Rp 249,66 triliun. Selain dalam bentuk penerbitan SBN, pemerintah juga menarik utang dalam bentuk pinjaman Rp 852,91 triliun atau 14,04% dari total utang. Pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,97 triliun dan luar negeri Rp 840,94 triliun.

Pinjaman luar negeri berasal dari kerja sama bilateral Rp 333,76 triliun, multilateral Rp 464,21 triliun, dan bank komersial Rp 42,97 triliun.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia menilai, utang Indonesia masih dalam batas yang relatif aman. Pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dorongan dari belanja pemerintah dan penerimaan pajak yang masih sulit membuat pemerintah tak memiliki banyak pilihan selain menambah utang.

Kendati demikian, disiplin fiskal perlu diperketat dalam beberapa tahun kedepan. Ini agar kredibilitas rating Indonesia tetap terjaga.

“Ke depan juga perlu berhati-hati dalam menarik utang karena beban pembayaran bunga dalam APBN terus meningkat,” ujar Riefky kepada Katadata.co.id, Senin (18/1).

Realisasi pembayaran bunga utang hingga 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 314,08 triliun, naik 14% secara tahunan. Ini sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 yang sebesar Rp 956,3 triliun dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Japan Credit Rating Agency, Ltd sebelumnya mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dengan outlook stabil. Peringkat itu mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Kepala Manajer Departemen Pemeringkatan Internasional JCR Atsushi Masuda mengatakan ketahanan guncangan eksternal Indonesia didukung fleksibilitas nilai tukar dan kebijakan moneter.

“Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang relatif tinggi pada sumber daya alam, basis pendapatan masyarakat yang tetap kecil dibanding ukuran perekonomian, dan sistem keuangan domestik yang masih dalam proses pendalaman,” tulis Masuda dalam keterangan resminya, Selasa (22/12).

Terdapat dua faktor utama yang mendukung pengukuhan peringkat utang Indonesia. Pertama, upaya pemerintah untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang ekspansif dengan tetap secara berhati-hati mengelola pembatasan kegiatan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia yang secara agresif namun terukur menyediakan likuiditas bagi perekonomian.

Kedua, komitmen pemerintah untuk menjaga momentum reformasi struktural ekonomi meski di tengah pandemi. Ini terbukti dengan pemberlakuan Omnimbus Law Cipta Kerja.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Trending