Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Kunjungan ke Mal Turun Gara-gara Imbauan Bekerja di Rumah

Published

on


Finroll – Jakarta, Imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk bekerja dalam rumah (work from home/WFH) menekan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan. Sebelumnya, imbauan itu disampaikan pemerintah sebagai langkah memitigasi risiko penyebaran virus corona (covid-19).

VP Investor Relations dan Corporate Communication PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) Ratih Darmawan Gianda mengaku tak bisa menyebut secara pasti berapa jumlah kerugian atau penurunan rata-rata kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan dalam dua hari imbauan tersebut berlaku. Namun, ia memperkirakan jumlah penurunan kunjungan secara umum dapat mencapai 20 persen.

“Kalau secara keseluruhan agak susah (menghitung angka pasti), karena banyaknya jumlah mal yang juga bervariasi di Indonesia. Tapi sekarang, secara kasar mungkin sekitar 20 persen, bergantung mal-nya di 2 hari terakhir ini, dan WFH sudah pasti berpengaruh,” kata Ratih saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Menurut Ratih, penurunan kunjungan sendiri pertama kali dialami pusat perbelanjaan di wilayah Bali akibat penurunan wisatawan China dan internasional.

“Awalnya Bali yang terdampak karena menurunnya turis,” tuturnya.

Kendati demikian, perusahaan pemilik lebih dari 2.500 gerai ritel di pusat perbelanjaan ini telah menyiapkan beberapa strategi guna memitigasi kerugian lebih lanjut dampak penyebaran covid-19 di Indonesia.

Ia menyebutkan langkah tersebut mengarah pada efisiensi pengeluaran operasional secara internal, seperti meniadakan renovasi berkala, dan juga dari sisi rekrutmen pegawai.

“Eksternal kami tidak bisa apa-apa. Jadi, yang kami lakukan secara internal, seperti kami undur renovation untuk sistem penyimpanan. Kami fokus (mengatur) pengeluaran operasional yang bisa kami kontrol,” jelasnya.

Selain itu, Ratih juga menyebut perusahaan tidak menerima pegawai baru untuk sementara waktu. Perusahaan lebih fokus melakukan efisiensi penempatan pegawai dengan cara menyalurkan ke pusat perbelanjaan ketimbang menerima rekrutmen baru.

“Lalu untuk marketing dan promotion kami batasi sekali. Event-event semua diundur. Kami banyak reserve pengeluaran kami atur sehingga efisien, jadi enggak ada seperti launching, event, itu enggak ada dulu,” ujarnya.

Selain itu, strategi negosiasi dengan para pemilik lahan juga diberlakukan pihak Ratih. Ia menjelaskan langkah tersebut biasa dilakukan dalam kondisi krisis yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

“Ini bukan yang pertama, krisis 1997-1998, dan SARS, kami juga melewati krisis 2008. Kami kan berpartner, di saat seperti itu land lord (pemilik lahan) mereka biasanya sangat mengerti dan memaklumi, jadi ada momen negosiasi juga, tentunya tergantung mall-nya juga,” jelasnya.

Lihat juga: IHSG Anjlok 5 Persen, Perdagangan Saham Disetop Sementara
Dari sisi operasional, lanjut Ratih, pihaknya juga berencana untuk bernegosiasi kepada beberapa pusat perbelanjaan dalam mengatur waktu buka dan tutup untuk mengefisienkan pengeluaran.

“Tentunya ini masih proses, work from home juga kan masih dua hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, terlepas dari kondisi yang membuat konsumsi masyarakat lesu saat ini, Ratih mengaku kinerja dari mal rata-rata masih menunjukkan angka yang positif. Namun sayangnya, ia enggan merinci berapa dan tren angka tersebut selama virus corona mewabah.

“Sekarang sih sampai Februari masih positif (kinerja keuangan rata-rata pusat perbelanjaan),” pungkasnya singkat.

 

Sumber : CNN Indonesia

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Trump Akan Tambah Empat Perusahaan Tiongkok yang Diblokir

Donald Trump dikabarkan akan menambah empat perusahaan Tiongkok dalam daftar blokir, salah satunya raksasa semikonduktor SMIC. Jika ini dilakukan, 35 korporasi Negeri Panda diblokir AS.

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan menambah empat perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam (blacklist) terkait keamanan nasional, salah satunya raksasa semikonduktor Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Jika ini dilakukan, maka total ada 35 korporasi yang diblokir. Berdasarkan dokumen terkait rencana tersebut, produsen minyak dan gas lepas pantai nasional CNOOC juga akan masuk dalam daftar hitam terkait pertahanan.

Selain itu, China Construction Technology Co Ltd dan China International Engineering Consulting Corp. Sumber Reuters mengatakan, Gedung Putih baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif yang isinya, “mencegah investor AS membeli membeli sekuritas dari perusahaan dalam daftar mulai akhir tahun depan,” demikian dikutip dari Reuters, Senin (30/11). Jika ini diterapkan, maka akan berlaku November 2021.

SMIC mengatakan, terus terlibat secara konstruktif dan terbuka dalam diskusi dengan pemerintah AS. Perusahaan juga menegaskan bahwa produk dan layanan hanya untuk penggunaan sipil dan komersial.

“Perusahaan ak memiliki hubungan dengan militer Tiongkok dan tidak memproduksi untuk pengguna akhir atau penggunaan akhir militer mana pun,” kata perusahaan dalam pernyataan resminya. Sedangkan Departemen Pertahanan (DOD), Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, dan CNOOC tidak memberikan tanggapan.

Begitu juga dengan tim kampanye Joe Biden, calon presiden AS yang dilaporkan berbagai media internasional memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Kabar bahwa Trump akan memblokir SMIC sudah berhembus sejak September lalu.

Saat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menuduh Trump melakukan upaya hegemoni secara terang-terangan atas teknologi global. “Kami telah membuat sikap serius terhadap penindasan AS yang tidak beralasan terhadap perusahaan Tiongkok,” katanya dikutip dari CNBC Internasional, September lalu (7/9).

Sikap AS dinilai bertentangan dengan sistem ekonomi pasar yang selama ini digembor-gemborkan oleh Negeri Paman Sam. “Ini tidak hanya melanggar aturan perdagangan internasional, rantai industri global, rantai pasokan, dan rantai nilai, tetapi juga merusak kepentingan nasional dan citra AS sendiri,” kata Zhao.

Pada Oktober, Beijing pun mengesahkan Undang-undang atau UU kontrol ekspor, termasuk kategori produk teknologi, layanan dan data. Aturan ini dinilai mirip kebijakan daftar hitam terkait perdagangan yang diterapkan AS terhadap Huawei.

“Tiongkok dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara atau wilayah mana pun yang melanggar langkah-langkah pengendalian ekspor dan menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasional, menurut UU,” demikian tertulis pada laporan kantor berita resmi Xinhua, dikutip dari Nikkei Asian Review, Oktober lalu (18/10).

Langkah itu dinilai sebagai eskalasi ‘tit for tat’ atau respons atas kebijakan yang dipaksakan oleh negara lain, dengan menerbitkan regulasi yang kurang lebih sama. Dalam hal ini, AS sebelumnya memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan karena dianggap mengancam keamanan nasional.

Jika merujuk pada konsep keamanan nasional pada regulasi di Tiongkok, ada 11 bidang yang dinilai relevan yakni politik, tanah, militer, ekonomi, budaya, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, ekologi, sumber daya, dan nuklir. Produk di sektor-sektor ini berpotensi masuk dalam regulasi kontrol ekspor.

Sedangkan Tiongkok merupakan penghasil logam tanah jarang (rare earth) dan menguasai 60% pangsa pasar. Ini merupakan bahan magnet dan mesin ponsel pintar (smartphone) hingga pesawat tempur.

Media pemerintah sempat melaporkan bahwa Apple dan Google terancam masuk daftar ‘entitas yang tidak dapat diandalkan’ atau dianggap membahayakan keamanan nasional. Pemerintah Tiongkok juga telah menginvestigasi dan memberlakukan pembatasan pada perusahaan AS seperti Qualcomm, Cisco hingga Apple.

UU kontrol ekspor tersebut juga melarang eksportir Tiongkok berurusan dengan perusahaan yang masuk daftar entitas, tetapi dapat meminta pengecualian dalam kondisi tertentu. Eksportir harus menyerahkan nama pengguna akhir dan bukti aplikasi akhir item tersebut. Dokumentasi harus berasal dari pelanggan atau dari otoritas tempat pengguna akhir berada.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Investasi

Luhut : Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Januari 2021

Published

on

Lembaga Pengelola Investasi ditargetkan dapat beroperasi mulai Januari 2021. Saat ini, pemerintah tengah membidik sembilan lembaga dana pengelolaan internasional untuk menyuntikkan investasi ke Sovereign Wealth Fund tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, seluruh peraturan terkait LPI akan rampung pada bulan ini.

“Desember pertengahan semua regulasi dan aturan hukum untuk Sovereign Wealth Fund selesa sehingga Januari akan mulai efektif berjalan,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event “Indonesia Omnibus Law For a Better Business Better World” secara virtual di Jakarta, Senin.

Luhut menjelaskan, sudah terdapat sembilan pengelola dana internasional yang dibidik untuk berinvestasi melalui LPI. Adapun saat ini, pemerintah sudah mengantongi komitmen dari lembaga investasi AS, The US International Development Finance Corporation (IDFC) untuk berinvestasi senilai US$ 2 miliar melalui LPI.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan, sejumlah negara sudah menggunakan skema SWF untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sumber pendanaan SWF Indonesia serupa dengan lembaga pengelolaan dana milik Rusia dan India yang berasal dari APBN dan investasi asing atau co-investment.

“Pemerintah Indonesia akan ikut menyumbang sekitar enam miliar dolar AS bulan depan dan mudah-mudahan juga tahun depan. Kita punya (potensi) sekitar 600 miliar dolar AS dari BUMN. Ini jadi semacam backdoor listing untuk membuat pendanaan ini sangat kredibel,” terangnya.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan SWF merupakan instrumen investasi. Melalui lembaga ini, pengembangan koorporasi di Indonesia dapat dibiayai oleh investor dari luar negeri.

Dalam draf RPP tentang Lembaga Pengelola Investasi, SWF yang akan dimiliki Indonesia bernama Nusantara Authority Investment. Modal awal lembaga ini akan berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/ atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

Pemerintah akan menyuntikkan paling sedikit Rp 15 triliun dana tunai sebagai modal awal lembaga tersebut. Pemenuhan modal LPI hingga mencapai Rp 75 triliun selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga 2021 melalui penyertaan modal negara lainnya dan/atau kapitalisasi laba ditahan.

RPP ini juga mengatur kewenangan lembaga tersebut untuk menempatkan dana dalam instrumen keuangan, mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian.

Selain itu, LPI berwenang menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset. “Dalam menjalankan kewenangan, LPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam maupun luar negeri,” demikian tertulis dalam RPP yang dipublikasikan melalui situs UU Cipta Kerja.

Adapun investasi lembaga dana pengelolaana akan berbentuk kepemilikan atau investasi saham, bukan investasi pinjaman yang harus dikembalikan uangnya. “Itu sebabnya kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat membantu meningkatkan profil investasi Indonesia dan juga lapangan kerja di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” katanya.

Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan memberikan atau menerima kuasa kelola, membentuk perusahaan patungan, dan bentuk kerja sama lainnya.

Dalam kerja sama melalui pembentukan perusahaan patungan, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan menjadi penentu dalam pengambil keputusan jika usaha bergerak dibidang distribusi air minum yang merupakan satu-satunya di sebuah kota atau pertambangan migas dalam negeri.

Lembaga ini dapat memberikan atau menerima pinjaman berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lain. LPI dapat pula memberikan penjaminan kepada perusahaan patungan untuk menerima pinjaman.

Dalam mengelola aset, LPI dapat menunjuk manajer investasi hingga membentuk dana kelolaan investasi. Status hukum dana kelolaan dapat berbentuk perusahaan patungan, reksadana, kontrak investasi kolektif, mapun bentuk lain baik badan hukum Indonesia maupun asing.

Setiap dana kelolaan dikelola dan memiliki independensi keuangan masing-masing terbagi atas saham atau unit penyertaan sesuai dokumen pendiriannya. Selain dapat membentuk dana kelolaan, LPI juga dapat menyuntikkan dana ke BUMN. Namun, pengaturan terkait penyertaan modal tersebut berlaku mutatis mutandis alias seperlunya.

Sumber berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Makro Ekonomi

Matahari Tutup Enam Gerai karena Tak Menguntungkan

Published

on

PT Matahari Department Store Tbk menyatakan akan menutup enam gerai hingga akhir 2020. Dengan demikian, total gerai ritel itu berkurang dari 153 menjadi 147.

Informasi tersebut diketahui dari laporan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui keterbukaan informasi.

“Ada enam toko besar yang tidak menguntungkan akan ditutup,” ujar perseroan dalam presentasinya kepada BEI, dikutip Senin (30/11).

Dari enam gerai tersebut sebanyak empat gerai berada di Jawa. Sedangkan sisanya berlokasi di Bali satu gerai dan Sulawesi satu gerai.

Perusahaan dengan kode saham LPPF itu juga memastikan tidak ada pembukaan gerai baru hingga Maret 2021.

“Tidak ada pembukaan toko baru pada kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021,” imbuh perseroan.

Sementara itu, untuk 143 gerai yang masih beroperasi, pihak manajemen menuturkan jika 23 gerai berada dalam daftar pantauan terkait peningkatan kinerja. Mereka juga melakukan negosiasi dengan pemilik gedung untuk mendapatkan harga sewa yang tetap atau bahkan lebih rendah.

“Toko-toko ini sedang dipantau, ditinjau, dan didiskusikan,” katanya.

Perseroan menuturkan kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan sejumlah kota melakukan PSBB. Tercatat, ada 42 gerai Matahari pada enam kota yang melakukan PSBB.

“Perdagangan pada Desember dapat dipengaruhi oleh perpanjangan PSBB lebih lanjut dan pembatasan mudik akhir tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Matahari telah menutup tujuh gerai sepanjang tahun ini karena merugi. Sekretaris Perusahaan Matahari Department Store Miranti Hadisusilo menyatakan manajemen telah merencanakan penutupan ini dengan matang.

Ketujuh gerai itu tersebar di seluruh Indonesia. Pertama, 1 gerai di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua, 1 gerai di Bogor, Jawa Barat. Ketiga, 1 gerai di DKi Jakarta.

Sebanyak 7 gerai itu meliputi gerai di Palembang, Bogor, DKI Jakarta, Balikpapan, Bali, Padang, dan Cirebon.

“Iya benar (tidak menguntungkan), jadi memang sudah direncanakan untuk ditutup karena tidak menguntungkan,” ucap Miranti kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Selain menutup gerai, Matahari Department Store juga telah memotong gaji karyawan sejak April 2020. Hal ini seiring dengan maraknya kasus penularan virus corona dan pembatasan aktivitas di ruang publik.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending