Connect with us

Komoditi

Laba Bersih Indika Energy (INDY) Merosot Sebesar US$ 12,66 juta

Published

on


Finroll.com — PT Indika Energy (INDY) terkena imbas dengan harga batubara yang fluktuatif dan disinyalir menjadi penyebab anjloknya kinerja keuangan emiten batu bara. Tak terkecuali PT Indika Energy (INDY).

Emiten penghuni indeks Kompas100 ini mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 4,6% menjadi US$ 1,38 miliar. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya, INDY mencatatkan pendapatan bersih sebesar US$ 1,44 miliar.

Tak pelak, turunnya pendapatan INDY juga berimbas pada merosotnya laba bersih yang diterima. Tercatat, semester ini INDY hanya membukukan laba bersih sebesar US$ 12,66 juta. Jumlah ini merosot tajam bila dibandingkan dengan semester I 2018 yang mencapai US$ 76,31 juta.

Leonardus Herwindo, Head of Corporate Communications INDY pun mengamini bahwa pendapatan INDY sangat rentan terhadap fluktuasi harga batubara.

Hal ini membuat INDY harus bekerja keras untuk mempertahankan kinerjanya. Salah satu yang dilakukan untuk mempertahankan adalah dengan diversifikasi usahanya.

Diversifikasi usaha ini telah dilakukan INDY sejak tahun lalu, yakni di bidang jasa konsultasi hingga pertambangan emas. Di segmen jasa konsultasi, INDY mendirikan Indika Digital Teknologi (IDT) pada September 2018.

IDT adalah penyedia jasa konsultasi manajemen dan informasi, komunikasi dan teknologi, serta jasa konsultasi fasilitas komputer .

Sementara di segmen pertambangan emas, INDY berinvestasi di sektor pertambangan emas melalui Indika Mineral Investindo (IMI) dan bekerjasama dengan Nusantara Resources Limited.

Kerjasama ini dilakukan dengan melakukan penyertaan sebesar 33,4 juta saham Nusantara Resources Limited, dengan nilai transaksi sebesar AUD$ 7,68 juta (setara dengan US$ 5.11 juta).

Sebagai informasi, Nusantara Resources Limited adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia dan merupakan pemegang saham dari PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).

Masmindo memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi Proyek Emas Awak Mas hingga tahun 2050, yang memiliki perkiraan cadangan ore sebesar 1,1 juta ounce dan sumber daya sebesar 2 juta ounce di Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 23 Januari 2019, IMI menambah saham Nusantara sebanyak 2.780.260 lembar, dengan total biaya transaksi sebesar AUD$ 639.4 ribu.

Dengan demikian INDY memiliki 19,9% saham Nusantara Resources Limited melalui IMI.

Meski tengah getol diversifikasi di segmen non batubara, Leonardus mengaku kontribusi sektor non batubara terhadap net profit INDY masih sangat kecil. “Kontribusi dari sektor non batubara masih sangat kecil, kurang dari 10% net profit,” katanya, yang dikutip dari laman Kontan.co.id, Rabu (14/8/2019).

Leonardus yakin bahwa kontribusi sektor non batubara akan semakin meningkat. Dia mengatakan, dalam rencana bisnis diperkirakan dalam lima tahun ke depan kontribusi segmen non batubara akan meningkat hingga 25%.(red)

Advertisement

Komoditi

Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD Untuk Cadangan Pangan

Published

on

Finroll.com — BALI – Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi.

“Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/8/2019).

Untuk itu, lanjut Agung, pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai Instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

“Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD (Red-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengelolaan CBPD,” tegas Agung dihadapan beberapa Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari 14 Provinsi dan Divre Bulog.

“CBPD ditetapkan secara berkala oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat,” tambah Agung.

Regulasi tentang CPPD, antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD.

“Melalui pertemuan ini, kami mengharapkan para pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya, karena ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam,” tegas Risfaheri.

Dalam acara ini diceritakan pengalaman Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah membantu korban bencana alam melalui CBPD.

Hingga kini baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya, dan yang jumlahnya kurang. untuk ditambah.

“Dengan demikian, nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup,” pungkas Risfaheri.(red)

Continue Reading

Komoditi

BKP Kementan Minta Serap Gabah Petani di Lampung di Tingkatkan

Published

on

Finroll.com — Untuk mengejar Serapan gabah/beras petani di Lampung, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi meminta BULOG bersama Dinas Ketahanan Pangan Lampung segera meningkatkan serapan gabah/beras petani.

“Potensi luas panen bulan Agustus dan September masih banyak. Segera bergerak cepat turun kelapangan menyerap gabah petani,” ujar Agung dalam arahannya pada rapat koordinasi (Rakor) Sergap di Kantor Subdivre BULOG Lampung Tengah Kota Metro, Rabu (14/8/2019).

Menurut Agung potensi panen gabah di wilayah Subdivre BULOG Lampung Tengah periode Agustus – September diperkirakan sebanyak 12.500 ton, sehingga berpotensi mengejar serapan gabah/beras petani.

Apa yang dikatakan Agung sangat wajar, karena realisasi pengadaan Lampung baru sekitar 53,06% dari target yang ditetapkan, yaitu 95.447 ton dari bulan Januari sampai bulan Juli.

“Potensi panen masih cukup tinggi, momen panen ini harus dimaksimalkan oleh Divre BULOG Lampung untuk meningkatkan pengadaan gabah/beras,” tegas Agung.

Agung juga mendorong agar gudang-gudang yang belum penuh bisa terus diisi.

“Tingkatkan kerjasama dengan Mitra, komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan, agar target penyerapan gabah/beras dapat tercapai,” kata Agung yang didampingi Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Risfaheri.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Edi Yanto, beberapa daerah di Lampung yang akan panen sampai akhir Agustus dan September adalah Lampung Timur sekitar 10.000 Ha, Lampung Selatan sekitar 7.000 Ha, Lampung Utara sekitar 6.700 Ha, dan Lampung Tengah sekitar 12.503 Ha.

Rapat Sergap ini juga dihadiri oleh Kadivre BULOG Lampung, Kasubdivre BULOG Lampung Tengah, Kapus Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, Ketua Perpadi Lampung dan Para Mitra BULOG.(red)

Continue Reading

Komoditi

SKK Migas: APBN 2019, Target Lifting Migas Diperkirakan Tidak Akan Tercapai

Published

on

Finroll.com — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan target lifting minyak dan gas seperti yang ditetapkan dalam APBN 2019 diperkirakan tidak akan tercapai.

Pasalnya batas kemampuan lifting minyak secara nasional hanya mencapai 755 ribu barel per hari (bph). Jumlah ini di bawah target APBN 2019 sebesar 775 ribu bph.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, mengatakan pihaknya akan mendorong terus Kontraktor Kontrak Kerjasama ( KKKS ) untuk mencari sumber migas lain agar lifting dapat terus dikejar sehingga dapat mendekati target.

Meski diakuinya peluang itu cukup sulit dipenuhi. “Kalau lifting, tercapai sih tidak, 97 persen – 98 persen kami usahakan dari target tahun ini kalau minyak. Kita dorong kejar terus, korek di mana aja.

Seperti ExonMobil Banyu Urip masih bisa digenjot juga, lifting gas juga diproyeksi tidak akan mencapai target lantaran rendahnya serapan,” kata Fatar di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sementara pada tahun ini lifting gas dipatok 7.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Salah satu faktor adalah batalnya penyerapan gas PT PLN (Persero) dari 17 kargo LNG (liquid natural gas) menjadi hanya enam kargo.

Meskipun pada akhirnya PLN berkomitmen akan menyerap lima kargo tambahan, SKK Migas sudah terlanjur memutuskan untuk melakukan penundaan produksi atau menurunkan produksi LNG sebanyak tiga kargo LNG.

Lebih lanjut Fatar, selain harga LNG di pasar internasional juga memberikan pengaruh karena jika dipaksakan dijual di pasar spot para produsen gas akan menelan kerugian.

“Kalau gas itu kan sudah saya sampaikan, satu karena curtailment drop kargo (11 kargo), harga LNG juga lagi drop juga kan di luar,” ungkap Fatar.

Masalah monetisasi gas menjadi salah satu fokus pembenahan SKK Migas. Integrasi antara produksi dan pengembangan lapangan akan dikejar sehingga komersialisasi gas bisa berjalan lebih optimal.

Selain itu, kontrak jual beli gas (Gas Sales Agreement/GSA) juga akan diperbaiki agar para konsumen gas bisa tetap menjaga komitmen penyerapan gasnya.

“Saya mau kejar Integrasi antara porduksi dan pengembangan, serta komersial harus jalan. GSA mana yang tidak jalan, persoalan dimana, kami identifikasi, Kalau tidak bisa diatasi, otomatis enggak bisa produksi.

Kalau gas sudah berproduksi tapi tidak ada yang mengambil kan menjadi soal, Kalau minyak sih barang ada, pasti akan ada yang ambil,” kata Fatar Yani.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending