Connect with us
[adrotate group="1"]

Property

Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo Bagikan 3.023 Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

Published

on


Sertifikat Tanah

Presiden Joko Widodo serahkan 3.023 sertifikat tanah untuk rakyat. Acara penyerahan dihelat di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu, 9 Januari 2019.

Finroll.com – Sejumlah 3.023 sertifikat tanah tersebut diterima warga yang berasal dari 8 kecamatan di Jakarta Barat, yaitu Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora. Pada kesempatan ini Presiden menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 12 orang perwakilan penerima.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa salah satu alasan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini karena banyaknya sengketa lahan yang terjadi di setiap daerah. Sengketa tersebut terjadi baik antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sengketa lahan di mana-mana, karena apa? Masyarakat tidak pegang yang namanya sertifikat, yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki sehingga sering masyarakat kalah,” kata Presiden.

Sertifikat Tanah

Menurut Presiden, dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh Tanah Air, sampai tahun 2015 baru 46 juta yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan pada saat itu hanya 500 ribu sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya.

“Inilah, problemnya apa? Saya lihat secara detil, Pak Menteri lihat secara detil, ternyata problem di semua daerah itu juru ukurnya kurang. Oleh sebab itu sejak 2015, 2016 cari juru ukur sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Hasilnya, pada 2015 sertifikat yang dibagikan melonjak sepuluh kali lipat, dari yang biasanya dibagikan 500 ribu menjadi 5 juta sertifikat. Pada tahun 2018, Presiden menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

“Caranya bagaimana? Ya Pak Menteri urusannya. Kerjanya Kantor BPN kalau dulu mungkin Senin-Jumat sore pulang, ya sekarang mungkin bisa sampai tengah malam. Sabtu Minggu harus ke lapangan,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga berpesan kepada warga penerima sertifikat agar menjaga sertifikatnya dengan baik. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak jika ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank.

“Yang paling penting saya titip kalau mau pinjam ke bank itu dihitung, dikalkulasi, jangan sampai kita pinjam ke bank enggak ada kalkulasi, enggak ada hitungan, nanti enggak bisa mengembalikan, sertifikat yang sudah jadi hilang,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi.

Property

Pasca Pembatalan Sepihak, PT Harmas Ambil Langkah Kasasi, Lanjut Bakal Lapor Bareskrim dan KY

Published

on

Finroll.com — PT Harmas Jalesveva  Pemilik pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartement dan Admiralty Residence (perumahan), yang berlokasi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan Saat ini tengah menjalani situasi sulit pasca pembatalan sepihak perjanjian damai dengan krediturnya

“PT Harmas Jalesveva pada 2020 dinyatakan pailit, putusan ini muncul karena adanya gugatan dari dua pembeli unit apartemen Tower C yang sebenarnya sudah selesai pada akhir  2019, kedua belah pihak mengadakan perjanjian damai yang seharusnya tetap dijalankan serta telah disahkan berdasarkan putusan perdamaian Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat PstJoNo 02/Pdt SusPembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst  Jo No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 4 Juni 2018,” jelas Andre Udiono Nugroho dari Wardani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, dalam siaran pers, Kamis (25/6/2020).

Meski begitu dengan didera berbagai tuntutan, namun pihak PT Harmas Jalesveva, sedikitpun tidak gentar karena berada di jalan yang benar. Melangkah pasti melalui jalur hukum dengan mengajukan kasasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui kuasa hukumnya PT Harmas Jalesveva telah melakukan upaya hukum kasasi pada (15/6) dan telah didaftarkan di Pengadilan Niaga No 25Kas/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.PstJoNo02/Pdt.SuratPembatalanPerdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Dalam persidangan kasasi yang digelar di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, turut dihadiri Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana, dan Direktur Utama Samuel Maruli, seraya menunjukkan surat bukti dukungan di atas materai dari ratusan penghuni Aspen Apartement.

“Kami sejatinya kecewa dengan putusan pailit tersebut. Perjanjian damai yang kita sepakati bersama dilanggar. Seluruh kewajiban perusahaan kami terhadap bank sudah dilunasi dan kami tidak pantas dipailitkan. Bagaimana independensi kurator dalam perkara ini?. Kenapa bisa konsumen kami masuk dalam kreditur?. Tapi kami sangat mempercayai Lembaga Pengadilan, adalah upaya untuk mendapatkan keadilan. Karena negara kita adalah negara hukum,” ujar Karna, kepada awak media di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut Karna menjelaskan, “Akibat gugatan pailit itu, kepercayaan masyarakat yang ingin memiliki unit apartemen menjadi berubah. Serta dirasakan berat dalam menjalankan bisnis dan penjualan apartemen BellOne. Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin menguasai aset lahan atau bangunan yang kami miliki,” jelasnya.                                                                                                              Sementara itu Hakim pengawas PN Jak Pus mengatakan dalam proses kasasi ini PT Harmas Jalesveva bersabar untuk menunggu keputusan dan tetap menjalankan proses administrasinya. Hakim telah menerima surat pengajuan kasasi yang telah didaftarkan di PN Jak Pus pada pekan lalu. No 25Kas /Pdt.SusPailit /2020/PN .Niaga.Jkt .PstJo No02/Pdt. Surat Pembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Kuasa hukum PT Harves Jalesveva juga mepertanyakan kepada Kuasa hukum pemohon yang tidak membawa surat kuasa dari penggugat. Hakim juga menanyakan gugatan pailit tersebut bukan dengan gugatan perdata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua pemohon gugatan tersebut, Pertama Ny Agustin Farida memiliki kekurangan bayar unit apartemen yang dibelinya. Kedua Ny Farida Soemawidjaya tidak memiliki legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian homologasi pada Putusan Pengadilan Niaga No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Seperti diketahui Wahab Abdila SH dari Wardhani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, tegas membantah. Dasar gugatan Pailitnya PT Harmas Jalesveva bukan dikarenakan gagal memenuhi janjinya sewaktu perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun ada sejumlah unsur lain yang sepertinya dipaksakan.

Continue Reading

Property

Akibat Corona, REI Catat Penjualan Rumah Mewah Drop 50 Persen

Published

on

Finroll – Jakarta, Real Estate Indonesia (REI) mencatat penjualan rumah mewah anjlok hingga 50 persen sejak virus corona mewabah Maret lalu.

“Rumah yang di atas 1 miliar penjualannya 40 sampai 50 persen, baru terjual sejak Covid-19,” ujar Ketua DPP REI Paulus Totok Lucida kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Penurunan penjualan juga dialami segmen rumah seharga Rp300 juta hingga Rp1 miliar sebesar 30 persen.

Industri properti menurut Totok, saat ini tertekan bukan hanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan sejumlah proyek terpaksa molor, melainkan juga ketatnya pemberian kredit perumahan dari perbankan.

Di samping itu, terhambatnya proyek-proyek besar yang mengandalkan bahan baku impor juga membuat banyak usaha properti harus terlambat melakukan serah terima kepada konsumen.

Karenanya, Totok bilang, REI mengajukan sejumlah usulan relaksasi atau keringanan biaya operasional selama masa pandemi Covid-19.

“Misalnya saya minta PLN tidak ada tarif minimal bulan, kemudian tarif beban puncak, jadi mereka lagi bicara, PLN akan mensubsidi,” imbuhnya.

REI juga telah meminta perbankan untuk memberikan keringanan kredit berupa penundaan bayar bunga serta pokok angsuran hingga waktu maksimal 1 tahun. Kendati demikian jumlah pengusaha yang berhasil disetujui proses penundaan tersebut masih sangat sedikit.

“Kami tidak minta cut off tapi penundaan pembayaran bunga dan pokok, jadi pembayaran bunga yang mestinya di bulan mei kami minta ditunda setahun, nanti ditambahkan pada setahun kemudian untuk direstrukturisasi,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Totok juga belum bisa memastikan kapan industri properti bisa kembali menggeliat. Yang jelas, kata dia, butuh waktu 3-6 bulan untuk melakukan kegiatan promosi besar-besaran kepada calon pembeli.

“Begitu covid selesai, mungkin 3-6 bulan sudah kembali ke normal bahkan mungkin bisa lebih cepat karena backlog-nya perumahan di Indonesia masih besar, jadi penundaan ini bisa mempercepat (pulih),” ujarnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Property

Program Sejuta Rumah Terealisasi 215 Ribu Unit per 11 Mei

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Program Sejuta Rumah mencapai 215.662 unit per 11 Mei 2020.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Habid mengungkapkan capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni 79 persen. Sementara, 21 persen sisanya disalurkan untuk masyarakat non-MBR.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” ujar Khalawi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (29/5).

Khusus MBR, realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan untuk non MBR terdiri dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

Khalawi mengungkapkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan turut terpengaruh oleh pandemi virus corona. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Hal itu sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Dalam keterangan resmi terpisah yang dikutip dari Antara, Khalawi menilai pelaksanaan tatanan normal baru (new normal) akan mendorong pelaksanaan program sejuta rumah.

“Kami berharap dengan new normal ini pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah dapat berjalan kembali,” ujarnya.

Khalawi menambahkan, para pegawai Ditjen perumahan baik di pusat dan daerah akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan dalam kegiatan Normal Baru.

Guna mendukung pelaksanaan normal baru di sektor perumahan, imbuh Khalawi, Ditjen Perumahan akan mengoptimalkan Program Padat Karya yakni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk perumahan bersubsidi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending