Connect with us

International

Lagi, Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Brexit yang Ke-3

Published

on


Lagi, Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Brexit yang Ke-3

Finroll.com – Parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit yang diajukan Perdana Menteri Theresa May untuk ketiga kalinya. Menciptakan kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu akan tertunda dalam waktu yang lama atau keluar dengan tanpa kesepakatan atau no-deal.

Legislator di House of Commons menghalangi upaya May untuk mengakhiri kebuntuan politik yang membawa Inggris ke dalam krisis. Dilansir dari Gulf News, Sabtu (30/3) kesepakatan May kali ini dikalahkan dengan perbandingan 344-286.

Ini pukulan terbaru untuk perdana menteri yang sudah kehilangan kekuasaan atas pemerintah dan proses Brexit. Terutama, setelah ia menawarkan untuk mengundurkan diri.

Sebelumnya direncanakan Britania keluar dari Uni Eropa pada hari Jumat (29/3) kemarin. Namun karena krisis politik dengan parlemen pada pekan lalu May meminta pemimpin-pemimpin Uni Eropa untuk menundannya beberapa pekan.

Kini ia harus kembali menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintah Inggris selanjutnya. Ada spekualasi Uni Eropa akan melakukan pertemuan darurat pada 10 atau 11 April mendatang.

Uni Eropa sudah memberikan perpanjangan waktu sampai 12 April. Memberikan Inggris dua kemungkinan; pertama keluar tanpa kesepakatan atau sepakatan untuk memperpanjang tenggat waktu agar mereka bisa melakukan pendekatan baru.

May mengatakan ia ‘tak terima’ jika meminta rakyat Inggris ikut ambil bagian dalam pemilihan Parlemen Uni Eropa. Setelah tiga tahun yang lalu mereka memilih untuk keluar dari blok itu.

Sementara itu ‘no-deal’ dapat menciptakan kegagalan hukum. Parlemen Inggris berulang kali menentang kemungkinan tersebut. Mereka khawatir no-deal membawa Inggris kedalam bencana karena memutuskan hubungan dengan mitra dagang terdekat tanpa rencana yang jelas.

Tidak sepakatnya Parlemen Inggris membuat perekonomian terbesar kelima di dunia itu dalam ketidakpastiaan. Para pemimpin-pemimpin bisnis dan serikat dagang memperingatkan adanya ‘darurat nasional’.

Parlemen Inggris terpecah menjadi dua kelompok. Banyak diantara mereka yang gelisah dan marah. May juga menyalahkan parlemen. Tapi mereka menyerang balik dengan mengatakan May tidak bersedia untuk mengubah kesepakatan yang telah diajukan sebelumnya.

“Dia sejujurunya, tidak bisa memerintah, entah itu mendengarkan dan mengubah arah atau pergi,” kata ketua oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn.

Bosan menunggu pada pekan ini Parlemen Inggris memberikan mereka kekuasaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yaitu untuk melakukan pemungutan suara dalam memutuskan masa depan Inggris dengan Uni Eropa.

Pada Rabu lalu proposal bea cukai hampir lolos di putaran pertama seperti pemungutan suara untuk menggelar referendum atas kesepakatan May. Rencananya pemungutan suara akan kembali dilakukan pada hari Senin dan Rabu pekan depan.

Risiko adanya kemungkinan parlemen akan memperkuat hubungan dengan Uni Eropa atau memutusnya sama sekali menjadi fokus utama pendukung Brexit. Di sisi lain para pendukung Brexit juga tidak bersedia mendukung kesepakatan May.

Beberapa pihak menolak tawaran May untuk mengundurkan diri. Salah satu Partai Irlandia Utara sekutu partai pengusung May, Partai Persatuan Demokratik. Menurut mereka kesepakatan perbatasan dengan Irlandia setelah Brexit tidak dapat diterima.

“Kami tidak siap untuk melihat posisi konstitusi kami di ubah Brussel karena mereka kesal kami berani meninggalkan Uni Eropa,” kata anggota parlemen Sammy Wilson, dari Partai Irlandia Utara.

source: republik

International

Amerika Dukung Prodemokrasi Hong Kong, China Akan Balas ‘Niat Jahat’ Presiden Trump

Published

on

FINROLL.COM — Pemerintah China memperingatkan akan menempuh langkah-langkah balasan terhadap Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang untuk mendukung gerakan demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.

 

China menuduh Amerika Serikat (AS) mempunyai “niat jahat” setelah Kongres mengesahkan rancangan undangan dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Trump.

“Kami memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak secara keras kepala bertindak semaunya sendiri, jika tidak, China akan mengambil tindakan balasan, dan Amerika harus menanggung seluruh akibatnya.” Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina pada Kamis (28/11).

Tidak disebutkan langkah balasan apa yang akan ditempuh China, selain kecaman dan ancaman.

“Amerika mengesampingkan fakta-fakta dan mendistorsi kenyataan.

“Negara itu secara terbuka mendukung para penjahat yang suka berbuat kekerasan yang merusak berbagai fasilitas, membakar, menyerang warga sipil tak bersalah, menginjak-injak aturan hukum, dan membahayakan ketertiban masyarakat.”

Status istimewa

Pemerintah Hong Kong mengatakan legislasi itu mengirimkan sinyal yang keliru kepada pemrotes dan tidak membantu menenangkan suasana.

Namun salah satu figur penting dalam gerakan protes, Joshua Wong, mengatakan undang-undang AS itu merupakan “pencapaian luar biasa” bagi “semua orang Hong Kong”.

Berdasarkan undang-undang yang diberi nama Akta Demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu, Departemen Luar Negeri AS harus melakukan verifikasi setiap tahun apakah Kong Kong masih menikmati otonomi yang selama ini dipraktikan untuk mempertahankan status istimewanya dalam bidang perdagangan dengan Amerika Serikat.

Dengan menyandang status perdagangan khusus dengan Amerika Serikat, wilayah itu tidak terpengaruhi oleh sanksi-sanksi atau tarif AS yang dikenakan kepada China.

RUU itu mulai dibahas pada Juni lalu ketika gerakan protes di Hong Kong masih pada tahap awal. Dengan suara mutlak, DPR AS menyetujui RUU bulan lalu.

Di dalam legislasi itu disebutkan: “Hong Kong adalah bagian dari China tetapi memiliki sistem ekonomi dan hukum yang sangat berbeda.

“Review tahunan akan menilai apakah China telah mengikis kebebasan sipil di Hong Kong dan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Dasar Hong Kong.”

Gelombang protes terjadi mulai Juni, semula menentang RUU Ekstradisi ke China tetapi gerakan itu kemudian berkembang menjadi gerakan prodemokrasi. Meskipun RUU ditarik pada bulan September unjuk rasa terus berlanjut hingga kini.

Hong Kong adalah bagian dari China namun bekas jajahan Inggris ini memiliki otonomi dan penduduknya juga memiliki lebih banyak hak dibandingkan warga China.(BBC)

Continue Reading

International

Dokumen Rahasia Ungkap Cara China ‘Mencuci Otak’ Muslim Uighur

Published

on

By

Sejumlah dokumen rahasia yang bocor untuk pertama kalinya merinci upaya pemerintah China mencuci otak ratusan ribu Muslim secara sistematis dalam jaringan kamp-kamp penjara dengan penjagaan ketat.

Pemerintah China telah berkali-kali mengklaim bahwa kamp-kamp yang terletak di wilayah Xinjiang barat itu menawarkan pendidikan dan pelatihan secara sukarela.

Tapi dokumen-dokumen resmi, yang dibaca BBC Panorama, menunjukkan bagaimana para tahanan dikurung, diindoktrinasi, dan dihukum.

Duta Besar China untuk Inggris menyangkal dokumen-dokumen tersebut seraya menyebutnya berita palsu.

Dokumen-dokumen resmi itu dibocorkan ke Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ), yang bekerja sama dengan 17 mitra media, termasuk BBC Panorama dan surat kabar The Guardian di Inggris.

Penyelidikan tersebut menemukan bukti baru yang melemahkan klaim Beijing bahwa kamp-kamp penahanan, yang telah dibangun di Xinjiang selama tiga tahun terakhir, bertujuan memberikan pendidikan ulang yang diikuti masyarakat secara sukarela untuk melawan ekstremisme.

Sekitar satu juta orang – kebanyakan berasal dari komunitas Muslim Uighur – diperkirakan telah ditahan tanpa pengadilan.

Di antara dokumen-dokumen pemerintah China yang bocor, yang disebut ICIJ “The China Cables”, terdapat memo sembilan halaman yang dikirim pada tahun 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan merupakan pejabat keamanan tertinggi di kawasan tersebut, kepada para pengelola kamp.

Instruksi tersebut jelas mengatakan bahwa kamp-kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin ketat, hukuman, dan tidak ada yang boleh keluar.

Memo tersebut mencakup perintah-perintah untuk:

“Jangan biarkan ada yang lolos”
“Tingkatkan disiplin dan hukuman atas pelanggaran perilaku”
“Dorong pertobatan dan pengakuan”
“Jadikan pelajaran Bahasa Mandarin sebagai prioritas utama”
“Dorong siswa untuk benar-benar berubah”
“[Pastikan] video pengawas mencakup seluruh asrama dan ruang kelas tanpa titik buta”

Dokumen-dokumen rahasia itu mengungkapkan cara pengelola kamp memantau dan mengendalikan setiap aspek kehidupan tahanan: “Para siswa harus memiliki posisi tempat tidur tetap, posisi antrean tetap, kursi kelas tetap, dan posisi yang tetap selama pekerjaan keterampilan, dan ini sangat dilarang untuk diubah.

“Terapkan norma perilaku dan aturan disiplin untuk bangun, absensi, mencuci, pergi ke toilet, menata dan membereskan kamar, makan, belajar, tidur, menutup pintu dan sebagainya.”

Dokumen lain mengonfirmasi skala luar biasa dari penahanan. Satu dokumen mengungkapkan bahwa 15.000 orang dari Xinjiang selatan dikirim ke kamp hanya dalam satu minggu pada 2017.

Sophie Richardson, direktur China di Human Rights Watch, mengatakan memo yang bocor itu harus digunakan oleh jaksa penuntut.

“Ini adalah bukti yang dapat ditindaklanjuti, mendokumentasikan pelanggaran HAM berat,” katanya.

“Saya pikir adil untuk menggambarkan semua orang yang ditahan setidaknya sebagai subyek penyiksaan psikologis, karena mereka benar-benar tidak tahu berapa lama mereka akan berada di sana.”

Memo itu merinci bagaimana tahanan hanya akan dibebaskan ketika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengubah perilaku, kepercayaan, dan bahasa mereka.

“Promosikan pertobatan dan pengakuan para siswa agar mereka memahami secara mendalam sifat ilegal, kriminal, dan berbahaya dari kegiatan mereka di masa lalu,” katanya.

“Bagi mereka yang menyimpan pemahaman yang samar-samar, sikap negatif, atau bahkan perasaan ingin melawan … lakukan transformasi pendidikan untuk memastikan bahwa hasilnya tercapai.”

Ben Emmerson QC, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka dan penasihat Kongres Uighur Dunia, mengatakan kamp-kamp itu berusaha mengubah identitas masyarakat.

“Sangat sulit untuk melihat semua ini selain sebagai skema cuci otak massal yang dirancang dan diarahkan pada seluruh komunitas etnis.

“Ini adalah transformasi total yang dirancang khusus untuk menghapus Muslim Uighur Xinjiang sebagai kelompok budaya terpisah dari muka bumi.”

Kamp-kamp tersembunyi di China

Tahanan diberikan poin untuk “transformasi ideologis, studi dan pelatihan, dan kepatuhan dengan disiplin”, sebut memo itu.

Sistem hukuman-dan-hadiah membantu menentukan apakah narapidana diizinkan melakukan kontak dengan keluarga dan kapan mereka dibebaskan. Mereka hanya dipertimbangkan untuk dibebaskan setelah empat komite dari Partai Komunis melihat bukti bahwa mereka telah diubah.

Dokumen-dokumen yang bocor juga mengungkapkan bagaimana pemerintah China menggunakan pengawasan massal dan program kepolisian prediksi yang menganalisis data pribadi.

Satu dokumen menunjukkan bagaimana sistem menandai 1,8 juta orang hanya karena mereka memiliki aplikasi berbagi data bernama Zapya di ponsel mereka.

Pihak berwenang kemudian memerintahkan penyelidikan 40.557 dari mereka “satu per satu”. Dokumen itu mengatakan “jika tidak mungkin untuk menghilangkan kecurigaan” mereka harus dikirim untuk “pelatihan terkonsentrasi”.

Para pakar mengatakan kepada BBC bahwa apa yang terjadi di balik pagar kamp bisa dikategorikan sebagai “penyiksaan psikologis”. – Reuters

Dokumen-dokumen tersebut termasuk arahan eksplisit untuk menangkap warga Uighur dengan kewarganegaraan asing dan untuk melacak warga Uighur yang tinggal di luar negeri. Mereka menduga bahwa kedutaan dan konsulat China terlibat dalam jejaring global.

Duta Besar China untuk Inggris, Liu Xiaoming mengatakan langkah-langkah tersebut telah melindungi masyarakat setempat dan tidak ada serangan teroris tunggal di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir.

“Wilayah ini sekarang menikmati stabilitas sosial dan persatuan di antara kelompok-kelompok etnis. Orang-orang di sana menjalani kehidupan yang bahagia dengan rasa pemenuhan dan keamanan yang jauh lebih kuat.

“Sepenuhnya mengabaikan fakta, beberapa orang di Barat telah dengan keras memfitnah dan merusak nama baik China atas [apa yang terjadi di] Xinjiang dalam upaya untuk mencari-cari alasan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China, mengganggu upaya kontra-terorisme China di Xinjiang dan menggagalkan perkembangan China yang stabil. “

Continue Reading

International

Serangan Roket Israel Tewaskan 10 Orang di Gaza

Published

on

By

Saling serang terjadi antara militer Israel dan milisi Gaza terjadi usai terbunuhnya komandan Jihad Islam. Serangan Israel dilaporkan telah menewaskan total 10 orang di Gaza, puluhan lainnya terluka.

Serangan demi serangan dilancarkan Israel ke Gaza pada Selasa (12/11). Sebelumnya, Israel membunuh dengan roket komandan Jihad Islam Baha Abu Al-Atta dan istrinya. Israel juga melancarkan serangan ke Damaskus, Suriah, mengincar tokoh Jihad Islam Akram Ajouri. Akram selamat, namun putranya tewas.

Serangan Israel dibalas dengan hujan roket oleh Jihad Islam dari Gaza. Kedua kubu bertukar serangan. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip AFP mengatakan 10 orang tewas dalam tembakan Israel, termasuk Al-Atta.  Lebih dari 40 orang terluka di Gaza.

Israel berdalih, berbagai serangan mereka mengincar persembunyian milisi Gaza dan peluncur roket Jihad Islam.

Tidak diketahui apakah serangan dari Gaza menyebabkan korban tewas di Israel. Namun tim medis Israel menyebut ada 46 orang terluka, 21 di antaranya mengalami gejala stres akibat roket.

Roket milisi Gaza juga hampir mengenai sebuah mobil di jalan tol. Pabrik di kota Sderot juga tertembak, menyebabkan kebakaran.

Militer Israel mengatakan ada 190 roket yang ditembakkan dari Gaza ke wilayah mereka, puluhan di antaranya diintersepsi sistem anti rudal Iron Dome. Lebih dari setengah roket Gaza, kata Israel, jatuh di lapangan terbuka.

Dalam pernyataan bersama seluruh kelompok militan Gaza, Israel telah melampaui batas dengan membunuh Al-Atta. Mereka akan menuntut balas dengan melakukan serangan.

Pemimpin Hamas Ismail Haniya mengatakan serangan Israel adalah sebuah kejahatan yang bertujuan untuk menghentikan perjuangan Palestina menuju kemerdekaan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending