Connect with us

Ragam

Lagi Ramai Bahas Unicorn, Yuk Simak Penjelasan Menteri PPN/Bappenas Ini

Published

on


Lagi Ramai Bahas Unicorn, Yuk Simak Penjelasan Menteri PPN/Bappenas Ini

Finroll.com – Selepas Debat Capres kedua hari Minggu lalu, publik diramaikan dengan istilah perusahaan startup unicorn.

Unicorn sendiri adalah sebutan untuk mendeskripsikan perusahaan privat yang telah mengantongi valuasi lebih dari US$1 miliar hingga US$10 miliar (Rp14 triliun-Rp140triliun).

Sampai saat ini, setidaknya ada empat perusahaan unicorn di Indonesia yakni Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memandang, keberadaan perusahaan unicorn bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Ia yakin adanya perusahaan startup unicorn di dalam negeri, secara tidak langsung telah membuktikan bisnis di Indonesia sudah bertaraf internasional.

“Jelas signifikan. Artinya, unicorn sendiri menunjukan bahwa di dalam bisnis startup tersebut ada bisnis yang sudah level internasional. Dengan market value (nilai pasar) yang besar,” paparnya di Hotel Ayana Jakarta, Selasa (19/2).

Baca Lainnya: 4 Unicorn Indonesia dan Siapa Saja List Investornya?

Pangsar pasar yang begitu besar ini jelas akan menggiurkan investor, untuk masuk ke Indonesia. Sehingga startup anak bangsa bisa semakin besar dan mendunia.

Market value yang besar pasti akan mengundang modal masuk dan kita harapkan juga kalau makin besar, dia menjadi pelaku yang semakin global,” jelasnya.

“Lalu bisa kita harapkan membawa produk kita, sehingga tidak berjaya di dalam negeri, tapi juga bisa menembus online internasional,” sambungnya.

Sementara itu Bambang tidak mempersoalkan kuantitas ideal bagi perusahaan unicorn yang harus dimiliki Indonesia.

Baginya lebih penting menciptakan startup yang berdaya saing tinggi, dan menciptakan iklim kewirausahaan asli Indonesia.

“Yang lebih penting adalah memperbaiki tingkat keberhasilan startup, daripada, masalah berapa unicorn. Kalau kita punya unicorn banyak tapi success ratio-nya rendah, berarti tidak bagus untuk mendorong kewirausahaan Indonesia,” paparnya.

Sumber: Merdeka.com

Ragam

Mengintip Gaji Komjen Listyo Sigit Calon Kapolri

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri. Saat ini, ia menjabat sebagai Kabareskrim Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Pria kelahiran Ambon ini merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebagai polisi berpangkat bintang tiga, berapa gaji sebulan yang diterima Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai polisi?

Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp 3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp 5.930.800 per bulan.

Besaran gaji polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Berikut rincian gaji jenderal polisi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Untuk polisi berpangkat Komjen Pol, gaji per bulan dari negara ditetapkan sebesar antara Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800 per bulan.

Selain gaji, pejabat polisi berpangkat jenderal polisi mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Presiden Jokowi terakhir kali melakukan revisi regulasi terkait remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri yakni lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besaran tukin yang diterima perwira tinggi polisi mengacu pada kelas jabatan dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk pada aturan tersebut, polisi berpangkat Komjen masuk dalam kelas jabatan 17 dengan besaran tunjangan kinerja polisi sebesar Rp 29.085.000 per bulan.

Kelas jabatan Kabareskrim tersebut sama dengan posisi penting lain di Polri antara lain Kabarharkam, Kalemdikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, dan Assarpras Kapolri.

Untuk tunjangan kinerja, level jabatan Kabareskrim hanya satu tingkat di bawah Wakapolri yang berada di kelas jabatan 18 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 34.902.000 per bulan.

Di luar tunjangan kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Besaran tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan tunjangan kinerja.

Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri (tunjangan polisi) selain tunjangan kinerja antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

Anggota Polri tak boleh bergaya hidup mewah

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memerintahkan semua anggota Polri tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari.

Perintah Kapolri tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019.

  • Tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik.
  • Hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
  • Tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
  • Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
  • Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan.
  • Para pimpinan, kasatwil, dan perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Ragam

Published

on

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor ore nikel ke Organisasi Pedagang Dunia (WTO).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, kata Lutfi, Indonesia menghargai sikap tersebut dan akan membentuk tim terbaik untuk membantah semua tuduhan yang diarahkan Uni Eropa.

“Kami akan melayani sengketa ini di WTO dan saya menganggap secara pribadi, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, ini adalah proses yang baik dan benar,” ujarnya dalam konferensi pers Kementerian Pedagang, Jumat (15/1).

Lutfi menilai dalam hal ini kedua pihak juga tengah berjuang untuk membela kepentingannya masing-masing.

Uni Eropa menganggap kebijakan larangan ekspor nikel mengganggu produktivitas industri stainless steel mereka yang melibatkan 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung.

Sementara di sisi lain, Indonesia tengah melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dengan melakukan hilirisasi produk-produk pertambangan.

“Kami tentu merasa berkeyakinan aturan-aturan yang kami kerjakan itu bukan saja untuk menjaga sumber daya alam agar menjadi baik, itu basis utamanya. Kedua adalah memastikan bahwa barang-barang itu adalah milik pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Namun ia juga mengaku kecewa sebab hal tersebut seharusnya bisa didiskusikan secara bilateral tanpa perlu pergi ke WTO. “Tentunya kami sangat kecewa konsultasi yang sudah begitu lama, saya pikir sudah beda. Tapi dalam waktu dekat kami bisa pastikan tidak ada dampaknya,” terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jadwal pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperbolehkan ekspor tersebut hingga 2022.

“Kita pastikan bahwa kami akan mempelajari apa saja yang dituntut Uni Eropa dan kami akan ikut proses tuntutan ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Ragam

Garap Perbankan Digital, Stanchart Dikabarkan Suntik Bukalapak Rp2,8 T

Bukalapak dikabarkan meraih pendanaan US$ 200 juta dari Standard Chartered. Kedua perusahaan juga bekerja sama strategis untuk menyediakan layanan finansial di Indonesia.

Published

on

Karyawan menunjukkan fitur pembelian tiket Kereta Api (KA) Bandara pada aplikasi Bukalapak dengan menggunakan gawai saat perjalanan dari Stasiun BNI City menuju ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Unicorn e-commerce, Bukalapak dikabarkan meraih pendanaan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,8 triliun dari Standard Chartered Plc. Kedua perusahaan juga menjalin kerja sama strategis untuk menyediakan layanan finansial di Indonesia.

“Investor terdahulu, Naver Corp. dan Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund juga hampir menandatangani kesepakatan untuk pendanaan tambahan,” kata sumber Bloomberg yang mengetahui hal ini, dikutip pada Kamis (14/1).

Dana segar ini menambah uang kas Bukalapak yang sebelumnya disebut-sebut meraih investasi US$ 100 juta dari Microsoft Corp, GIC Pte dan Emtek.

Meski tidak mengonfirmasi kabar pendanaan tersebut, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa partisipasi Standard Chartered akan semakin memperkuat jajaran pemegang saham dan mitra strategis.

Kerja sama itu juga bakal berfokus pada layanan perbankan digital, dengan adanya solusi banking as a services, Nexus. “Kemitraan ini meningkatkan semangat kami untuk mewujudkan ekonomi yang adil di Indonesia,” kata dia dikutip dari siaran pers, Kamis (14/1).

Setidaknya ada dua fokus utama kemitraan. Pertama, menghadirkan inovasi di bidang jasa finansial dan e-commerce.

Keduanya bakal menawarkan berbagai layanan keuangan inovatif melalui ekosistem Bukalapak. Kedua, mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Apalagi, Bukalapak memiliki 100 juta pengguna dan 13,5 juta pelaku UMKM.

“Kami yakin kemitraan dengan salah satu unicorn pertama dan pemain e-commerce terkemuka di Indonesia ini memungkinkan kami menciptakan solusi yang mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” kata Cluster CEO, Indonesia & ASEAN Markets (Australia, Brunei & the Philippines) Standard Chartered Andrew Chia.

Standard Chartered memang aktif mengembangkan model bisnis baru. Salah satunya nexus, yang berfokus memenuhi kebutuhan klien. Perusahaan juga baru saja meluncurkan Mox, bank virtual di Hong Kong.

Selain itu, berencana meluncurkan kustodian aset digital tingkat institusi Zodia, bermitra dengan Northern Trust. Kemudian, menyediakan platform terbuka digital secara komersial Solv di India.

Sedangkan Bukalapak mencatatkan nilai transaksi tumbuh tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir. Pada periode yang sama, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi alias EBITDA tumbuh 80%.

Pada tahun lalu, startup jumbo itu mencatatkan nilai transaksi bisnis marketplace tumbuh lebih dari 130% secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan transaksi layanan O2O Mitra Bukalapak naik hingga 100%, dengan jumlah mitra yang meningkat 30%.

Bukalapak menargetkan bisnis tumbuh 40-50% pada tahun ini. Target ini dengan mempertimbangkan perekonomian di tengah pandemi corona.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Trending