Connect with us

Keuangan

Lewat Kur, Bank Mandiri Dorong Industri Pariwisata

Published

on


Finroll.com — Untuk mendukung terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi. Bank Mandiri terus mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan berskema Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp. 2,48 triliun pada periode Januari – Agustus 2019 kepada 32,416 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkait dengan pariwisata.

Adapun sebaran usaha yang menjadi obyek pembiayaan KUR pariwisata Bank Mandiri meliputi usaha penyediaan akomodasi (homestay), usaha kerajinan souvenir atau makanan oleh-oleh khas, usaha restoran, kafe dan rumah makan, serta usaha penyewaan transportasi, kendaraan roda dua atau perahu.

Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri Donsuwan Simatupang, keberadaan UMKM penunjang sektor pariwisata tersebut sangat penting untuk memastikan kenyamanan wisatawan saat beraktivitas di lokasi tujuan wisata.

“Semakin banyaknya UMKM yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan diharapkan akan mendorong terjadinya persaingan yang sehat serta berdampak pada peningkatan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan,” kata Donsuwan dalam Talkshow tentang Dukungan Bank Mandiri pada Pengembangan UMKM Sektor Wisata di Balai Desa Adat Kutuh, Badung Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam siaran pers, Kamis (12/9/2019).

Saat ini, pembiayaan KUR Mandiri telah menjangkau tujuh dari 10 lokasi destinasi wisata yang diprioritaskan menjadi Bali Baru. Ketujuh lokasi tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Bromo Tengger, Borobudur dan Mandalika dengan total limit Rp. 251 miliar kepada 3.114 UMKM.

Di samping dukungan pembiayaan langsung kepada UMKM, Donsuwan bilang pihaknya juga memberikan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan usaha untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya, melalui pelatihan khusus untuk memperkenalkan program promosi secara digital dan pemanfaatan solusi pembayaran online.

“Contohnya adalah program pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha di Desa Kutuh, Bali. Di sini kami menggandeng Google Business untuk memberikan materi edukasi terkait promosi produk di situs Google. Lalu untuk pembayarannya nanti bisa menggunakan alat pembayaran online Mandiri,” kata Donsuwan.

Bagi pelaku UMKM pariwisata dari generasi muda, Donsuwan melanjutkan, pihaknya juga memiliki program Wirausaha Muda Mandiri yang merupakan sebuah program kompetisi kreasi dan inovasi generasi muda dan mahasiswa untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan lagi mencari pekerjaan.

“Mereka memang belum mendapatkan pembiayaan KUR, namun mereka sangat berpotensi mengingat program pelatihan dan pendampingan yang telah mereka lalui,” katanya.

Dia mencontohkan Nglanggeran Mart di Desa Wisata Nglanggeran, kawasan ekowisata Gunung Api Purba Yogyakarta sebagai salah satu UMKM wisata alumni program WMM. UMKM ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk produk lokal berdaya saing unggul.

Sementata Realisasi KUR nasional.
Secara nasional, penyaluran KUR Bank Mandiri pada periode Januari – Agustus 2019 telah mencapai Rp15,03 triliun atau 60,13% dari target tahun 2019 yang sebesar Rp 25 triliun. Dari kucuran tersebut, penyaluran KUR Mikro mencapai Rp. 1,2 triliun, KUR Kecil Rp. 13,8 triliun dan KUR TKI sebesar Rp. 17 miliar

“Sejauh ini kami masih on track dengan target yang telah ditetapkan dan kami sangat optimis bisa memenuhi mencapai target Rp25 triliun pada akhir tahun nanti,” jelas Donsuwan.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR Bank Mandiri ke sektor produksi hingga 31 Agustus 2019 telah mencapai Rp7,58 triliun, atau setara dengan 50,47% dari total KUR tersalurkan. Sementara KUR yang diberikan ke sektor perdagangan mencapai Rp7,44 Triliun atau 49,53%.

Di sektor produksi, penyaluran ke sub-sektor pertanian tercatat sebesar Rp2,61 triliun, sementara ke sub-sektor perikanan sebesar Rp34,71 miliar. Khusus ke sub-sektor Industri Pengolahan, KUR yang telah diberikan mencapai Rp558,19 miliar, sub-sektor pertambangan sebesar Rp.1,91 miliar dan sub-sektor Jasa Produksi Rp.4,37 triliun.

Secara regional, penyaluran KUR terbesar Bank Mandiri sampai dengan Agustus 2019 dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan total limit Rp. 3,21 triliun kepada 47,041 debitur dan wilayah Jawa Tengah dengan total limit Rp. 2,33 triliun kepada 32,185 debitur. Khusus di wilayah Bali, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp. 515 miliar kepada 4,459 debitur UMKM.

“Kami juga terus menjaga kualitas penyaluran KUR oleh tenaga pemasaran Bank Mandiri. Atas komitmen itu, rasio kredit bermasalah KUR kami juga terjaga sangat baik di kisaran 0,56%,” kata Donsuwan.

Tenaga pemasaran yang ikut berperan dalam penyaluran KUR Bank Mandiri adalah para agen banking yang berperan memberikan referral, khususnya UMKM yang berdomisili di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan cabang Bank Mandiri.

Hingga Agustus 2019, Bank Mandiri memiliki sebanyak 28,630 agen banking yang terdiri dari agen mandiri dan agen bansos di seluruh Indonesia.(red)

Advertisement

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading

Keuangan

PT Bank Bukopin Sedang Mencari Dana Besar

Published

on

Finroll.com — PT Bank Bukopin Indonesia Tbk (BBKP). tengah mencari dana besar. Perusahaan hendak menerbitkan saham bertipe kelas B dengan jumlah maksimal 40 persen dari jumlah saham yang ditempatkan atau setara 4,66 miliar saham.

Emiten berkode BBKP ini menutup perdagangan dengan harga Rp276 per saham. Dengan asumsi harga tersebut, melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V bank akan mendapat suntikan dana segar senilai Rp1,28 triliun apabila saham baru terserap semua.

Rachmat Kaimuddin selaku Direktur Bukopin M. menjelaskan bahwa hal itu masih akan meminta persetujuan pemegang saham.

Seperti dilansir dari Bisnis.com
“Ini memang kami masukan dulu, nanti tinggal dimintakan persetujuan ke RUPS , Selasa (17/9/2019).

Dalam keterbukaan informasi, BBKP menyatakan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada keperluan dana perseroan untuk memperkuat permodalan.

Apabila terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkan pada 2 Oktober 2019.

Selain memperkuat rasio kecukupan modal, penerbitan saham baru juga untuk menambah kepercayaan diri perseroan dalam hal ekspansi kredit.

Pada tutup buku 2019, Bukopin membidik pertumbuhan fungsi intermediasi sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perusahaan berharap hal ini akan berimbas positif pada kemampuan rentabilitas.

Rachmat mengatakan bahwa dia belum mengetahui komitmen seluruh pemegang saham terkait penerbitan saham baru tersebut. “Nanti RUPS akan ketahuan,” katanya.

Pada tahun lalu, BBPK juga menerbitkan saham baru melalui PUT IV. KB Kookmin Bank sebagai Pembeli Siaga (standby buyer) membeli saham sebanyak 2,56 miliar lembar dengan harga Rp570 per saham. Bank mendapatkan dana segar senilai Rp1,46 triliun.

Kala itu PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak mengambil haknya. Dengan demikian kepemilikan Bosowa susut menjadi 23,39 persen.

Sementara itu Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemilik 22,00 persen saham. Kopelindo dan Negara Republik Indonesia, masing-masing, menggenggam 11,51 persen dan 8,92 persen.

Adapun berdasarkan laporan publikasi, per Juni 2019, rasio kewajiban penyediaan modal minimum ( KPMM ) Bukopin berada di bawah rata-rata industri, atau 13,20 persen. Kendati demikian capaian itu lebih baik dibandingkan posisi Juni 2018, 11,12 persen.

Seperti diketahui, permodalan bank tergerus oleh kredit bermasalah (non performing loan/NPL. Peningkatan rasio KPMM atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan seiring dengan membaiknya kualitas aset.

BBKP melaporkan rasio NPL kotor per Juni 2019 sebesar 5,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 6,84 persen. Begitu pula dengan rasio NPL bersih yang membaik dari 4,39 persen menjadi 3,63 persen.

Sebelumnya Bukopin telah menyatakan rencana penerbitan saham baru pada paruh kedua tahun ini. Aksi korporasi ini merupakan pengganti surat utang subordinasi senilai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun yang semula direncakan perusahaan dilepas ke pasar tahun ini.(red)

Continue Reading

Keuangan

Waspada Tawaran Pinjaman Lewat HP Berasal Dari Fintech Ilegal

Published

on

Finroll.com — Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran pinjaman melalui pesan seluler. Pasalnya, tawaran tersebut biasanya berasal dari financial technology (fintech) tak berizin atau ilegal, jelas Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar.

Munawar mengatakan, “Percuma juga (nomor) diblokir karena itu adalah mesin. Ada dugaan kalau sering dikirim SMS pinjaman daring berarti nomor kita pernah digunakan pihak lain untuk transaksi tidak bertanggung jawab,” ujar Munawar seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2019).

Munawar mengibaratkan fintech ilegal yang bergerak di bidang pinjaman daring seperti monster yang sulit diberantas. Kondisi itu tak lepas dari kebutuhan uang masyarakat yang tidak diimbangi dengan pemahaman teknologi informasi yang memadai.

“Karena cara meminjamnya gampang, saat butuh uang pinjam ke saudara sulit, tiba-tiba ada SMS masuk menawarkan pinjaman, dalam 1 jam masuk ke rekening. Padahal, lupa bunganya sangat tinggi,” tuturnya.

Lenih lanjut Munawar menjelaskan, hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK telah menutup 1.350 fintech ilegal berdasarkan penyelidikan server yang mayoritas berada di luar negeri. Upaya pemberantasan itu dilakukan karena kegiatan usahanya berpotensi merugikan masyarakat.

Selain menawarkan sebagai gambaran, tawaran kredit melalui pesan seluler, ciri lain fintech ilegal adalah cara penagihan yang kasar dan cenderung mempermalukan peminjam. Bahkan, fintech ilegal tak segan melakukan perundungan saat menagih.

Sementara pada saat pinjaman jatuh tempo, seorang peminjam biasanya akan dihubungi untuk penagihan. Jika tidak dibayar, peminjam akan menerima pesan penagihan mulai dari kata-kata halus hingga kasar. Bahkan, lanjutnya, ada yang diteror setiap satu jam.

Apabila tidak digubris, pengelola fintech ilegal mulai mengirim pesan ke seluruh nomor kontrak yang ada di daftar kontak telepon genggam peminjam mulai dari teman, tetangga, hingga keluarga.

“Bahkan, ada yang sempat foto bugil disebar ke seluruh nomor kontak,” paparnya.

Lebih lanjut Munawar mengingatkan sebaiknya hanya 3 fitur penting telepon seluler yang bisa diakses fintech yaitu kamera, microphone, dan lokasi. “Di luar itu tidak boleh, apalagi jika tidak ada hubungan dengan peminjaman. Misalnya, nomor kontak, foto, hingga data telepon genggam,” tuturnya.

Menurut Munawar, peminjam sulit melaporkan tindakan fintech ilegal kepada aparat kepolisian karena belum ada undang-undang khusus soal perlindungan data pribadi.

Pesan Munawar, bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjebak pada fintech ilegal dan belum mampu melunasi pinjamannya, Munawar menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah meminta restrukturisasi pembayaran.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending